Peluncuran GM-DTGI dalam seminar nasional Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM turut dihadiri oleh Nezar Patria, selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia. Ia menyebut, indeks dapat membantu pemerintah daerah sebagai alat ukur sejauh mana digitalisasi tercapai. Selain itu, GM-DTGI sekaligus mampu meningkatkan jiwa kompetitif bagi pemerintah di tingkat dua agar terus mendorong kesiapan digital masyarakat. “Terima kasih untuk FEB UGM yang sudah menginisiasi pengembangan GM-DTGi. Indeks ini sangat membantu buat siapa saja yang berada di ekosistem transformasi digital di Indonesia untuk melihat tingkat kematangan dan melaksanakan transformasi digital,” jelas Nezar. Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran utama dalam membangun ekosistem digital masyarakat. Terlebih dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat perlu meningkatkan kompetensi dan literasi digital.

Apresiasi dan sambutan baik juga disampaikan oleh Direktur Pengembangan Usaha UGM, Dr. Hargo Utomo sebagai perwakilan pimpinan universitas. Indeks garapan PKSI UGM ini dinilai mampu menjadi babak baru bagi pemerintah daerah agar menyediakan sistem informasi dan layanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, serta mengadopsi pilar-pilar transformasi digital.

Hasil pemeringkatan GM-DTGI menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang paling sukses menerapkan transformasi digital dipegang oleh Kota Semarang (kategori kota), dan Kabupaten Banyuwangi (kategori kabupaten). Keduanya telah memiliki berbagai program digitalisasi, baik dalam lingkup penyajian informasi, sarana prasarana, hingga pelayanan publik.

Kota Semarang secara progresif memulai transformasi digital sejak tahun 2013. Pertama kali transisi ini dilakukan dengan memasang infrastruktur internet di seluruh wilayah kota. Selain itu, sebanyak 10.000 CCTV berbasis Artificial Intelligence (AI)juga terpasang di masing-masing RT/RW untuk mendeteksi kondisi kontainer sampah. 

Selanjutnya di kategori kabupaten, Kota Banyuwangi yang berada di posisi pertama tak kalah menarik dengan sistem pengelolaan data modern. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Satu Data Indonesia, Open Data Jawa Timur, dan Jagoan Data untuk menata, menyusun, dan menyajikan data masyarakat. Melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, publik dapat mengakses data demografis masyarakat. Termasuk data balita stunting, kunjungan wisata, angka pernikahan, hingga indeks pendidikan.

Tim Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA. mengungkap, proyek ini telah dimulai sejak tahun 2021. Tim riset terdiri dari 23 ahli, sembilan di antaranya dari Indonesia dan 14 dari luar negeri. Ia menjelaskan, tujuan dari indeks ini bukan ke pemeringkatannya tetapi lebih ke bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan digital yang lebih baik kepada masyarakat.

Syaiful menerangkan pengukuran DTGI disusun berdasarkan 7 pilar transformasi digital dan 50 indikator penilaian. Ketujuh pilar tersebut di antaranya, tata kelola dan kepemimpinan, keamanan siber dan privasi, desain platform berpusat pada pengguna, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan perubahan manajemen, tata kelola data, dan ekosistem digital.

Indeks GM-DTGI menjadi yang pertama di dunia dalam menilai transformasi digital pemerintah daerah. Koordinator PKSI FEB UGM, Fitri Amalia, Ph.D menambahkan, transformasi digital tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat, namun pemerintah daerah memiliki kewajiban mengimplementasikan secara mandiri. ”Transformasi digital sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi ekspektasi layanan yang cepat dan efisien. GM-DTGI diharapkan menjadi alat evaluasi tata kelola transformasi digital untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kepada publik,” katanya.

Berikut 10 Pemerintah daerah terbaik untuk kategori kota di Indonesia dalam tata kelola transformasi digital yakni GM-DTGI Pemerintah Kota Semarang, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Batam, Kota Depok, Kota Banjarmasin, Kota Pekalongan, Kota Makassar dan Kota Tangerang.

Selanjutnya 10 pemerintah daerah terbaik kategori kabupaten di Indonesia dalam tata kelola transformasi digital, yakni Kabupaten Banyuwangi, Kab. Sragen, Kab. Magelang, Kab. Gunungkidul, Kab Aceh Tengah, Kab Sanggau, Kab Bandung, Kab Cirebon, Kab Sleman dan Kab Pekalongan

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Artikel UGM Beri Penghargaan Bagi Pemda yang Berhasil Melakukan  Transformasi Digital Layanan Publik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A., menyambut baik peluncuran  GM-DTGI yang dikembangkan oleh FEB UGM ini. Menurutnya indeks tersebut membantu sebagai alat diagnostik untuk melihat tingkat kematangan adopsi teknologi digital dalam rangka transformasi pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasalnya, selama ini indeks yang dimiliki lebih banyak memotret adopsi teknologi di tingkat provinsi dan belum menyentuh hingga layanan paling kecil seperti kabupaten/kota yang langsung berhubungan dengan publik. “Saya mengapresiasi FEB UGM yang sudah menginisiasi pengembangan GM-DTGi. Indeks ini sangat membantu buat siapa saja yang berada di ekosistem transformasi digital di Indonesia untuk melihat tingkat kematangan dan melaksanakan transformasi digital,” jelasnya.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Sp.OG (K), Ph.D., yang diwakili Direktur Pengembangan Usaha UGM, Dr. Hargo Utomo, mengatakan peluncuran GM-DTGI ini penting bagi UGM dan Pemda sebagai upaya peningkatan kualitas layanan di sektor publik. Harapannya melalui indeks yang dikembangkan oleh PKSI UGM ini menjadi babak baru bagi pemerintah tidak hanya menyediakan layanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, tetapi mampu membawa tata kelola layanan yang lebih baik dengan mengadopsi tujuh pilar transformasi digital. 

Dekan FEB UGM, Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., C.A., mengatakan hadirnya GM-DTGI adalah langkah penting yang diinisiasi oleh FEB UGM melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI), untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kinerja digitalisasi pemerintah daerah. “Pengembangan indeks ini tidak hanya melibatkan akademisi dan praktisi, tetapi juga didasarkan pada data yang diperoleh dari sumber-sumber kredibel, termasuk situs resmi Pemerintah Daerah,” katanya.

Didi berharap dengan adanya indeks ini, dapat terwujud sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ia pun mengajak para pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi terciptanya ekosistem digital yang lebih maju.

Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA., menyampaikan GM-DTGI merupakan sebuah indeks inovatif yang dirancang untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Instrumen ini dikembangkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.  “GM-DTGI hadir untuk mengukur dan  mengoptimalkan investasi TI di pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan strategis daerah tersebut,” jelasnya. 

Ali mengatakan melalui pendekatan yang holistik, transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek manusia, proses bisnis, dan organisasi. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran ini. Melalui pengukuran  yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik transparan, dan  berdaya saing di masa depan. 

Lebih lanjut Ali menjelaskan GM-DTGI menyediakan gambaran yang komprehensif tentang praktik pemda dalam mengadopsi teknologi digital dan mentransformasi proses bisnisnya. Selain itu, juga membantu pemda dalam mengidentifikasi area-area transformasi digital pemda yang belum optimal. Berikutnya, GM-DTGI menjadi alat yang kuat untuk mendorong inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam transformasi digital.

Penghitungan indeks ini dilakukan berdasarkan data Pemda yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Kabupaten/Kota serta sumber publik Internet kredibel lainnya. GM-DTGI terdiri dari tujuh pilar yaitu Tata Kelola dan Kepemimpinan, Peraturan dan Kebijakan, Reformasi Administrasi Publik dan Perubahan Manajemen, Tata Kelola Data, Ekosistem Digital, Desain Platform Berpusat Pada Pengguna, dan Keamanan Siber dan Privasi.

Ali mengungkapkan proses penyusunan indeks ini melibatkan berbagai tahapan. Penyusunan indeks ini dimulai dengan pengumpulan data dari website kredibel dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan yang memiliki informasi terkait dengan transformasi digital sesuai dengan kebutuhan peratingan. Tim penyusun terdiri dari enumerator dan akademisi yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan representatif dan akurat melalui proses quality control dari tim peneliti.

Sementara Koordinator Pusat Kajian Sistem Informasi FEB UGM, Fitri Amalia, Ph. D., menambahkan transformasi digital sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi ekspektasi layanan yang cepat dan efisien. GM-DTGI diharapkan menjadi alat evaluasi tata kelola transformasi digital untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kepada publik.

Guna mendorong pemerintah daerah di Indonesia agar terus meningkatkan tata kelola transformasi digital, PKSI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. GM-DTGI Award ditujukan untuk mendorong pemerintah daerah di Indonesia agar terus meningkatkan tata kelola transformasi digital mereka. Dengan tata kelola transformasi yang optimal, investasi teknologi informasi yang dilakukan dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan setiap daerah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Fitri menjelaskan penilaian dalam GM-DTGI Award didasarkan pada best practices global di bidang tata kelola transformasi digital, dengan tujuh pilar yang menjadi dasar dari indeks GM-DTGI. Pilar-pilar ini mencakup aspek teknologi, manusia, proses bisnis, dan organisasi, yang terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan yang ada. Data yang digunakan dalam penilaian bersumber dari website resmi Pemda dan sumber kredibel lainnya, dengan batas waktu hingga 31 Desember 2023.

Penilaian GM-DTGI Award 2024 ini menggunakan data dari 429 pemerintah kabupaten dan kota, yang dibagi dalam kategori Kabupaten, Kota, serta penilaian antar-kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Hasil penilaian ini menetapkan yang terbaik di setiap kategori. Untuk GM-DTGI Award tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Semarang meraih peringkat pertama untuk kategori Kota dan Kabupaten Banyuwangi meraih peringkat pertama untuk kategori Kabupaten. 

Selain pemberian penghargaan, PKSI memberikan kesempatan kepada para pemenang penghargaan untuk menyampaikan materi mengenai praktik baik (best practices) tata kelola transformasi digital di daerahnya masing-masing dalam sesi panel. Sesi panel ini menampilan lima penyaji dari Pemerintah Daerah Kota Semarang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen dan Kota Banjarmasin.

Dengan perilisan GM-DTGI, PKSI FEB UGM berharap dapat memberikan dorongan nyata bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi. Indeks ini tidak hanya akan menjadi alat ukur kemajuan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong kolaborasi dan pembelajaran antar daerah. PKSI mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam proses transformasi digital demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reportase : Kurnia Ekaptiningrum/Humas FEB

Editor : Gusti Grehenson

Artikel UGM Luncurkan Indeks Penilaian Kinerja Transformasi Digital Pemda  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Teknologi digital memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan pemahaman dari kita tentang apa artinya menjalani kehidupan yang baik bagi kita sebagai masyarakat, yang semakin digital. Ternyata sebagian besar dari publik sebenarnya sudah tahu tentang digital wellbeing, contohnya aplikasi pendeteksi dan mengurangi screen time. Tapi apakah itu betul-betul efektif di masa depan,” papar Rizka Herdiani, Peneliti CfDS. Ia menyebutkan paparan digital sejak pandemi yang meningkat terbukti membentuk karakter dan kebiasaan digital baru.

Salah satu gejala yang banyak ditemui adalah perasaan akan ketertinggalan informasi atau Fears of Mission Out (FOMO). Gejala ini ditemukan oleh kalangan pengguna internet aktif, khususnya anak muda. Meskipun istilah FOMO biasa digunakan hanya untuk menjelaskan sikap seseorang, namun gejala ini dapat berujung pada kondisi yang lebih parah. Contohnya, perasaan cemas apabila tidak memegang gawai, atau perasaan takut tertinggal informasi hingga memengaruhi keseimbangan mental. Inilah mengapa digital wellbeing atau kesejahteraan digital penting dipahami.

Sayangnya, kebiasaan digital yang baik masih sangat bergantung pada kebiasaan pengguna. Regulasi dan fitur pada platform digital belum mampu menghalau atau setidaknya mendukung kebiasaan digital yang sehat. “Seringkali pengguna ketika menemukan konten yang tidak disukai, dan mungkin sudah melakukan pengaturan agar konten tersebut tidak muncul lagi, ternyata masih muncul. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya pada aplikasi, lagi-lagi bergantung pada pengguna. Tapi tetap saja, hal ini harus menjadi pertimbangan perusahaan-perusahaan platform digital tersebut,” tambah Rizka.

Digital Wellbeing tidak hanya seputar kebiasaan baik sebagai pengguna dunia digital. Kesejahteraan digital dapat diterapkan dengan bagaimana digitalisasi atau layanan digital mampu mendukung kebiasaan sehat dalam pola hidup masyarakat. Anis Fuad, S.Ked.,DEA, Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM menjelaskan, digitalisasi saat ini memberikan pengaruh kuat terhadap pelayanan kesehatan. Sebelum adanya aplikasi, masyarakat umumnya mengantri di unit-unit kesehatan selama berjam-jam, namun sekarang hal itu dapat dihindari dengan pendaftaran awal melalui aplikasi. 

“Ada riset menarik dalam topik ini, bahwa internet memiliki fungsi untuk mendukung pola hidup sehat. Contohnya aplikasi penghitung langkah kaki, detak jantung, atau pengingat waktu tidur. Kemudian healthy mind, bagaimana ukuran mental kita. Ukuran-ukuran seperti ini mulai dimanfaatkan sebagai aspek penting dalam menjaga kesehatan,” ucap Anis. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah aplikasi Electronic Health Record (EHR) untuk memantau rekam medis individu. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pencatatan kunjungan rumah sakit, data screening kesehatan, bahkan resiko penyakit secara mandiri.

Perwujudan digital wellbeing penting untuk ditekankan kembali pada masyarakat digital era ini. Selain untuk mendukung pola hidup sehat, digital wellbeing menjadi bagian dari 17 Tujuan Pembagunan Berkelanjutan, yakni poin 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Harapannya, digitalisasi mampu menghimbau masyarakat untuk lebih peduli pada kesehatan jiwa dan raga dengan memanfaatkan kemudahan teknologi. 

Penulis: Tasya

Artikel Pengaruh Dunia Digital dalam Membentuk Pola Hidup dan Mental yang Sehat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Program transformasi Digital UGM ditujukan untuk mendukung tercapainya Intelligent University melalui program Enterprise Architecture, data analytic, integrasi data (big data), pengembangan future skills, transformasi proses bisnis melalui shared services dan resources, Single Apps dan platform, serta Advanced Technology Labs. 

“Saat ini progres perkembangan proses transformasi digital terus diakselerasi dan berjalan. Enterprise Architecture UGM saat ini sudah mencapai 98% unit kerja ter-mapping yang akan dikembangkan ke dalam transformasi proses bisnis integratif ke dalam 6 klaster proses bisnis besar, yang didukung dengan tata kelola teknologi informasi untuk dukungan digitalisasi,” terang Kepala Biro Transformasi Digital, Dr. Mardhani Riasetiawan, M.T.

Mardhani menerangkan, program transformasi digital UGM telah dimulai sejak tahun 2022 lalu melalui tim Task Force Transformasi Digital yang menghasilkan rencana dan peta jalan transformasi digital. Saat ini, program transformasi digital dikelola oleh Biro Transformasi Digital UGM. 

Menurut Mardhani, kunci keberhasilan transformasi digital ini adalah kolaborasi dan peran serta aktif stakeholder Universitas Gadjah Mada. Pada bulan September dan Oktober mendatang, Biro Transformasi Digital akan melaksanakan program literasi transformasi digital yang melibatkan semua jajaran manajemen Universitas dan Fakultas, serta staf tenaga kependidikan. 

Di samping Enterprise Architecture, program lain yang tengah dikembangkan di antaranya UGM Mobile ecosystem, aplikasi berbasis mobile untuk penyajian data dan layanan di Universitas Gadjah Mada, juga platform learning management system UGM Online yang menyediakan konten pembelajaran modular sistematis dan konten kekinian bagi masyarakat umum.

Selain itu, Advanced Technology Labs juga dikembangkan untuk mendorong UGM memiliki flagship penelitian berskala global dengan fokus pada dukungan Healthcare Architecture yang diimplementasikan dalam bentuk Artificial Intelligence Society UGM. Pengembangan UGM Marketplace menjadi platform shared services dan shared resource antar unit kerja. Pencarian sistematis melalui Search UGM untuk mencari list of expert dan portofolio yang dimiliki UGM. 

“Single Apps dan Platform UGM diinisiasi dengan UGM Mobile ecosystem dengan langkah awal aplikasi mobile untuk visualisasi data,” imbuhnya.

Artikel Bergerak Menuju Intelligent University, UGM Terapkan Berbagai Strategi Transformasi Digital pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.