Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis dan perusahaan-perusahaan Indonesia, Pandu meyakini kebutuhan akuntan publik akan terus meningkat.  meskipun di sisi yang lain harus berhadapan dengan tantangan besar dengan hadirnya teknologi AI. “Teknologi ini disinyalir dapat menggantikan beberapa pekerjaan teknis. Tapi saya yakin profesi akuntan publik masih sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga integritas dan profesionalisme,” terangnya.

Mendapatkan sertifikasi sebagai akuntan publik awalnya bukan hal yang familiar di mata Pandu. Berawal saat ia tengah menempuh pendidikan PPAk sejak awal 2017, para pegnelola seeing mensosialisasikan adanya kemudahan bagi lulusan PPAk untuk memperoleh sertifikasi tersebut. “Ini tidak mudah. Ujian pertama saya di tahun 2019 sempat tidak lulus dan di percobaan kedua saya baru berhasil mendapatkan sertifikat CPA non-signing,” ucapnya.

Usai menempuh PPAk, di tahun 2018 ia melanjutkan S2 di Magister Akuntansi FEB UGM. Setelah menyandang gelar magister, ia pun melamar bekerja sebagai internal auditor di PT Telkom. Kinerja yang baik mengantarkannya sebagai salah satu auditor terbaik yang dikirim ke Kementerian BUMN untuk menjalani penugasan khusus.

Pantang menyerah, di tahun 2024, ia kembali mengikuti ujian CPA signing (Akuntan Publik). Menurutnya mengikuti ujian secara bertahap bukanlah hal yang mudah, apalagi harus mengulang beberapa kali seperti Workshop A dan Workshop B yang menitikberatkan pada pengetahuan teknis audit tingkat lanjut.

“Saya sempat merasa minder sebagai peserta termuda dan berpikir bahwa saya terlalu nekat mengikuti ujian Workshop. Beberapa peserta bahkan mengatakan bahwa belum saatnya saya mengikuti ujian dan sebaiknya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada mereka yang lebih tua,” kenangnya.

Keberhasilannya meraih sertifikasi Akuntan Publik di usia relatif muda, diakui Pandu tidak lepas dari peran PPAk FEB UGM yang selalu mendukung mahasiswa menjadi profesional di bidang audit.“Program ini memiliki akreditasi Unggul yang menjamin kualitas program, tenaga pengajar, dan mahasiswanya. Selain itu, PPAk memiliki joint program dengan Magister Akuntansi FEB UGM yang akan mempersingkat masa studi dan menunjang mahasiswa ketika sudah lulus nanti,” ungkapnya.

Lingkungan belajar mengajar PPAk FEB UGM, menurutnya, kondusif. Pengalaman paling berkesan yang ia peroleh selama satu setengah tahun mulai dari matrikulasi hingga magang membuka jalan baginya memasuki dunia auditor. “PPAk FEB UGM banyak memberikannya pembelajaran. Selama studi saya bisa mendapatkan pengalaman praktik di lapangan dengan mengajarkan bagaimana menjadi praktisi yang berintegritas dan profesional dengan penekanan pada dunia auditor. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti program magang,” kata Pandu yang sempat menjalani magang di KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Partner.

Pandu pun mengaku merasa sangat terbantu dengan program matrikulasi yang diberikan di PPAk UGM untuk menyamakan persepsi dan budaya akademik. Pandu merasakan dukungan dari dosen menjadi faktor penting dalam perjalanan akademiknya. Pandu menyampaikan kesannya akan nilai-nilai FEB UGM. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh pengajar FEB UGM sangat berperan dalam perjalanan akademik dan kariernya. Terutama terkait soal integritas, profesionalisme, objektivitas, dan kepedulian sosial. “Selama belajar di FEB UGM, saya diajarkan untuk menjaga integritas dalam segala hal, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Sebagai auditor, objektivitas adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam penilaian,” ungkapnya.

Reportase: Shofi Hawa Anjani dan Kurnia Ekaptiningrum/Humas FEB

Penulis : Agung Nugroho

Artikel Pantang Menyerah, Alumnus UGM ini Berhasil Sandang Sertifikasi Akuntan Publik di Usia Muda pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Terkait target dan prediksi swasembada beras ini, Guru besar Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengatakan capaian tersebut tidaklah mudah, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan produksi padi, seperti kondisi iklim yang bersahabat, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik, dan manajemen pembangunan pertanian yang terus dikembangkan. “Keadaan alam yang baik jika tidak terjadi cuaca ekstrim seperti el nino, el nina, banjir dan kekeringan yang akan dapat mengganggu produksi dan distribusi padi,” kata Masyhuri, Senin (10/2).

Untuk mendukung produksi padi bisa terpenuhi maka infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangatlah menentukan. Sementara kondisi sebagian irigasi masih banyak yang rusak bahkan tidak pernah diperbaiki sejak dibangun di era orde baru. “Seharusnya pemerintah juga memperbaiki infrastruktur ini supaya dapat menunjang kegiatan pertanian,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai program untuk mendukung petani dalam mencapai kemandirian pangan. Seperti kebijakan perluasan lahan, perbaikan dan perluasan irigasi, penyediaan pupuk dan sarana produksi yang tepat serta dukungan pendampingan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas padi. “Termasuk mendorong penemuan dan penggunaan bibit unggul, cara budidaya yang tepat untuk mekanisasi,” terangnya.

Soal perluasan lahan pertanian bagi petani, Masyhuri mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan UU No.1 1961, disebutkan agar petani sejahtera maka petani harus punya lahan minimal 2 hektar lahan. Pasalnya saat ini menurut data BPS, rata-rata petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi SDM, mayoritas petani berusia tua bahkan masuk kategori lansia. Sudah seharusnya generasi muda diharapkan dapat terjun ke bidang pertanian dengan penggunaan teknologi dan inovasi, budidaya dengan skala usaha tani yang lebih luas, dan bisnis sarana produksi yang lebih memadai. “Melibatkan generasi muda, skala usaha tani yang lebih luas, penggunaan teknologi yang lebih modern, dan penggunaan mekanisasi akan menjadikan pertanian modern sehingga target swasembada pangan akan segera tercapai,” katanya.

Tidak cukup sampai di situ, imbuhnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi padi, seperti penetapan harga pupuk. Disamping meneka biaya untuk pengadaan obat-obatan dan sarana produksi lain akan mempengaruhi insentif petani dalam meningkatkan produksi padi.  Bahkan kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah juga turut andil dalam mempengaruhi swasembada beras. Adapun kebijakan HPP baru yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini menurutnya sudah terlambat, HPP tersebut akan mempengaruhi kelancaran pengadaan beras. “Kebijakan HPP yang telat seperti saat ini, baru akan memberikan pengaruh pada musim tanam berikutnya, bukan untuk sekarang ini”, ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Antara

Artikel Soal Swasembada Pangan, Pakar UGM Desak Pemerintah Bangun Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM, mengatakan domba Awassi memiliki pertumbuhan otot yang relatif cepat sehingga membuatnya menjadi pilihan ideal untuk peternak yang menginginkan hasil panen yang optimal dalam waktu relatif singkat. Dengan pertambahan bobot yang mencapai 5-6 kg per bulan untuk betina dan 7-8 kg per bulan untuk jantan, domba Awassi menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan pakan. Selain itu, produksi susunya juga melimpah. Dengan rata-rata produksi susu mencapai 1,8 liter per hari. “Domba ini menjadi pilihan unggul bagi peternak yang ingin mendapatkan manfaat ganda dari susu dan daging. Sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena aslinya domba Awassi dari daerah tropik,”paparnya. Senin (10/2).

Hal senada disampaikan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM., yang juga dosen Fakultas Peternakan UGM. Menurutnya, domba Awassi memiliki karkas yang berkualitas tinggi, dengan persentase karkas sekitar 51 persen. Seperti diketahui, karkas merupakan bagian tubuh setelah proses pemotongan yang mencakup daging tanpa kepala, darah, organ-organ internal, kaki, dan kulit. 

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai lingkungan. Sementara dalam varian seperti domba Awassi F1 dan domba Awassi fullblood, keunggulan genetik dari pejantan fullblood memberikan hasil yang unggul dalam pertumbuhan otot, produksi susu, dan daya adaptasi.

Melihat potensi yang bagus dari domba Awassi ini, Tim Fakultas Peternakan (Fapet) UGM mengadakan pelatihan dan penyuluhan bertajuk Potensi Pengembangan Awassi sebagai Domba Perah di Indonesia. Pelatihan dan penyuluhan dilakukan di Kandang Kambing Burja di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur  dan Kandang Kemitraan Klaster Closed Loop Joyo Setinggil di Kecamatan Karangploso, Malang pada selasa (4/2) lalu.

Dalam pelatihan tersebut, baik Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM. dan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM bertindak selaku narasumber utama. Keduanya dalam kegiatan tersebut banyak memberikan wawasan ilmiah dan praktis mengenai aspek karakteristik domba perah dan manajemen pemerahan. Pelatihan dan penyuluhan didampingi Founder Usaha Bisnis Kambing Burja dan Domba Dorsip, Martinus Alexander, S.Si. Acara penyuluhan diakhiri dengan pelatihan pengukuran ukuran tubuh, ukuran ambing dan puting, perlemakan ekor, serta pengamatan karakteristik Awassi.

Acara ini diikuti peternak mitra, akademisi, dan praktisi industri susu. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke fasilitas peternakan modern. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan industri peternakan domba perah di Indonesia dapat semakin berkembang secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi peternak dan sektor agribisnis secara luas.

Reportase : Satria

Penulis      : Agung Nugroho

Artikel Domba Awassi Potensial Dikembangkan di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Private and Public Law in Motion: A Comparative Exploration of Legal Regimes’ yang menghadirkan pakar hukum yang terdiri dari Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat yang di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (7/2).

Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M., dalam pemaparannya mengangkat pentingnya kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hukum, yang dapat mendorong kemajuan di indonesia. “Kepastian hukum yang berkembang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong kemajuan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran sektor swasta. Dalam skema ini, pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola proyek-proyek tersebut selama periode yang telah disepakati. “Dengan melibatkan sektor swasta, negara dapat mengurangi beban anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar,” katanya.

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A, perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia atau Indonesian Institute for Independent Judiciary menekankan pentingnya keterampilan hakim dalam memahami hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh aktor-aktor publik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat vital untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. “Isu seperti CSR, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hukum publik dan privat untuk berinteraksi, disini Mahkamah Agung memainkan peran penting,” katanya.

Lebih lanjut, Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Komisi Yudisial, menambahkan tantangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang utamanya terdapat pada kepercayaan publik terhadap peradilan terkait adanya praktik suap, percaloan kasus, dan praktik korupsi yang terungkap baru-baru ini. “Pengawasan internal, meskipun sudah ada, masih kurang efektif. Komisi Yudisial masih terbatas pada hakim, sementara peran panitera, juru sita, dan karyawan pengadilan lainnya seringkali terabaikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun sejumlah inovasi, seperti otomatisasi sistem pengadilan, telah diterapkan, pengawasan internal di lembaga peradilan masih terbatas, terutama dalam hal menindak pejabat tinggi pengadilan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Deepti Panda, Doctoral Candidate dari Queen’s University, Canada, menyampaikan paparannya mengenai masalah internasional dalam hukum terkait dengan kebangkrutan negara, arbitrase internasional, dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Ia mengulas soal Sovereign Insolvency atau kebangkrutan Negara dan dampaknya terhadap keputusan internasional dan hubungan negara dengan investor asing. Ia menyebutkan pentingnya perjanjian internasional, seperti New York Convention and ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) dalam menyelesaikan sengketa antar negara. “Masalah-masalah besar terjadi di negara-negara berhutang, yang terpaksa mengalihkan aset dan pendapatan mereka untuk membayar kewajiban internasional, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat mereka,” katanya.

Sementara itu, Hakim dari peradilan Amerika Serikat, Aliyah Shaheedah Sabree, menyampaikan diskusinya berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di Michigan selama 8 tahun. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan, seperti korupsi, kekurangan kesejahteraan bagi  hakim, dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. “Saya menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan yang mempengaruhi individu dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga perlu adanya kesetaraan disana,” ucapnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa di Michigan, yurisdiksi menanggapi perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, dengan pendekatan proaktif. Sebagai contoh, ketika AI mulai berkembang sejak kemunculan ChatGPT pada tahun 2022, negara bagian ini menjadi salah satu yang pertama membentuk Task Force untuk menyambut teknologi tersebut. “Kami menyadari bahwa menanggapi AI dengan cara yang negatif atau menghindarinya bukanlah solusi yang tepat,” katanya.

Selama setahun terakhir, laporan yang dibuat pada Oktober dengan rekomendasi dari hakim dan para pengacara mengarahkan bagaimana seharusnya AI digunakan dalam sistem peradilan. “Banyak yang perlu dipelajari, terutama bagi hakim dan pengacara yang biasanya lebih tua dan cenderung lebih berhati-hati dalam mempelajari teknologi baru,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti menyediakan penerjemah virtual yang dapat diakses 24 jam, serta mengatur beban kerja hakim menggunakan asisten virtual. “Michigan memiliki salah satu sistem peradilan terbesar di AS, dengan lebih dari 50.000 kasus yang ditangani selama tujuh tahun, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan sangat dihargai,” pungkasnya.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai langkah-langkah inovatif dan peningkatan transparansi, sehingga sistem hukum baik di Indonesia dan negara-negara lainnya dapat berkembang dengan lebih baik, dengan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut laporan badan pangan dunia FAO tahun 2018, diperkirakan ketika populasi ternak lain mengalami penurunan, maka populasi kambing justru meningkat melebihi domba. Bahkan di Indonesia sendiri, berdasarkan data statistik 2023, populasi terbesar ternak produktif di Indonesia adalah kambing yakni 19, 398 juta ekor dibanding sapi dengan jumlah 18,6 juta ekor.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM , Prof. Dr. Ir. Kustantinah, DEA., IPU., mengatakan kondisi sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia, ia yakini akan mampu menaikan populasi kambing dari 3,2 persen per tahun, dan akan terus dapat ditingkatkan. “Pemerataan pengembangan ternak di seluruh Indonesia ini dapat dilakukan pada lingkungan yang sesuai dengan memberdayakan perguruan tinggi yang ada”, katanya, Jumat (7/2).

Ketua Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan ini menyebut di Indonesia saat ini ada sekitar 59 fakultas peternakan. Jika ada sinergi bersama maka pengembangan ternak yang diharapkan tentu akan lebih mudah terlaksana.

Untuk peningkatan produksi daging, maka kambing tipe pedaging harus dikembangkan seperti kambing Bligon, kambing Kacang dan kambing Marica. ”Kebutuhan terhadap kambing tipe pedaging ini tentu cukup tinggi, terutama pada saat hari raya kurban (Idul Adha), bahkan untuk tujuan ekspor, peluangnya masih sangat terbuka”, terangnya.

Ia pun menggas adanya Rencana Pembangunan Peternakan melibatkan Perguruan Tinggi setiap Lima Tahun atau disingkat REPELITA. Gagasan ini, ia sampaikan dengan tujuan meningkatkan populasi kambing di Indonesia.

Di Fakultas Peternakan UGM sendiri, kata Kustantinah, pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan pengembangan ternak kambing  yang telah dilakukan staf dosen di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak bersama Staf Dosen Laboratorium di lingkungan Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fapet UGM. Salah satunya program pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengembangan Desa Binaan, di Dusun Nyemani, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sami Galuh, Kab. Kulon Progo. “Pengembangan peternakan kambing tersebut sebagian besar dikelola oleh kelompok wanita tani (KWT), seperti di Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman,” pungkasnya.

Reportase : Satria

Penulis      : Agung Nugroho

Foto          : Freepik.com

Artikel Tingkatkan Populasi Ternak Kambing, Dosen UGM Dorong Kolaborasi 59 Fakultas Peternakan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Alim meraih penghargaan kategori Best Innovation Award dengan inovasinya mengenai proses nir limbah dalam pemanfaatan rumput laut cokelat untuk penanggulangan penyakit ikan atau udang dan produksi pupuk hayati. “Inovasi ini terinspirasi dari kekayaan laut Indonesia yang masih belum banyak digarap oleh peneliti maupun industri,” kata Alim kepada wartawan, Kamis (6/2).

Menurut Alim, rumput laut cokelat atau Phaeophyceae, memiliki kandungan alginat yang tinggi. Selain itu, rumput laut cokelat juga mengandung fucoidan. “Alginat dapat diterapkan di bidang medis, industri, pangan, pakan dan perikanan,” ujarnya.

Penelitiannya, kata Alim, berkutat pada pemanfaatan kandungan senyawa alginat dan fucoidan yang terdapat pada rumput laut cokelat untuk bidang akuakultur. Sebagai dosen Departemen Perikanan Fakultas Pertanian, Alim menggunakan senyawa alginat untuk meningkatkan kekebalan ikan dan udang. Sementara senyawa fucoidan digunakan untuk meningkatkan efektivitas vaksin ikan. “Penelitian ini menghasilkan beberapa formulasi imunostimulan yang berbasis pada alginat dan fucoidan,” paparnya.

Alim berharap hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di masyarakat, baik oleh industri maupun pembudidaya ikan. Pasalnya, industri farmasi veteriner dapat memproduksi vaksin ikan dengan tambahan adjuvant yaitu fucoidan dan immunostimulan. “Vaksin ini telah didistribusikan ke petani ikan laut untuk meningkatkan sistem kekebalan ikan.  Kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mengkomersialisasikan produk-produk tersebut,” terangnya.

Ke depannya, Alim berharap penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna. Salah satu upayanya adalah dengan meng-upgrade teknologi yang digunakan untuk membuat vaksin dan immunostimulan. Alim mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai membuat nanopartikel berupa nanoalginat dan nanofucoidan. Dengan membuat partikel-partikel nano, efektivitas produk hasil formulasi diharapkan akan meningkat. “Kita ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan sebagai sumber protein untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat,” tutur Alim.

Penelitian yang memanfaatkan rumput laut cokelat ini, diakui Alim, berbasis pada konsep zero waste process. Alim mengaku bersyukur mendapatkan penghargaan terkait risetnya dalam pemanfaatan rumput laut cokelat.  Selain mendapat penghargaan dari Hitachi Award, sebelumnya Alim juga mendapatkan penghargaan sebagai Academic Leader Bidang Kemaritiman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2023. “Saya bangga sebagai insan UGM, karena penghargaan ini juga menunjukkan reputasi UGM yang diakui secara nasional dan internasional” ujarnya.

Penulis  : Tiefany

Editor    :   Gusti Grehenson

Foto      : Firsto & Antara

Artikel Peneliti UGM Berhasil Kembangkan Imunostimulan Ikan dan Udang dari Rumput Laut Cokelat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Bukan sekedar keinginan, iapun lantas merambah pada bisnis kuliner dengan mendirikan Cherries Bites (@cheeries.bites) yang menawarkan brownies, chiffon cake, dan creamy sago secara online. Menyusul kemudian membuka usaha Paspa (@paspa.yk) yang menjual Pasta dan Zuppa di toko offline yang berlokasi di daerah Condongcatur. Masih di lokasi yang sama, iapun kemudian membuka Mentaikudimsum (@mentaikudimsum) yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dimsum mentai.

Hal yang menggembirakannya, ia mendapatkan hibah EB Café. Ia memperoleh kepercayaan untuk mengelola Milkymoo sebuah usaha menjual produk susu, es krim, dan egg waffle. “Untuk yang ini rencananya akan segera beroperasi di Kantin EB. Usaha ini hampir bersamaan dengan bisnis Pisang Saji, yang sudah kami luncurkan di depan GOR UNY pada akhir Januari 2025 lalu”, terangnya.

Berhasil membuka enam bisnis di usia muda, Amanda menuturkan ceritanya. Motivasinya berwirausaha muncul dari pengalamannya saat masa kecil. Ia terbiasa melihat orang tuanya mengelola usaha FnB.

Amanda sejak belajar di Sekolah Dasar (SD) memang sudah sering mencoba berjualan. Ia sudah memberanikan berjualan alat tulis, slime, hingga frozen food. “Berawal dari coba-coba, lama-kelamaan terbiasa. Saya pun merasa nyaman dengan ini, dapat mengisi waktu luang dengan melakukan sesuatu yang menghasilkan”, tuturnya.

Dari proses menjalankan bisnis, Amanda mendapatkan beberapa kunci yang menyokong keberhasilannya. Bekerjasama dengan teman dan kecocokan dalam tim mendorong keberhasilan usahanya. “Dari rekan yang tepat, kita dapat belajar banyak hal. Jika dulu saya tidak bertemu dengan mereka, mungkin saya tidak sampai di titik ini,” paparnya.

Amanda mensyukuri talenta yang ia miliki hingga bisa menjalani kuliah sekaligus berbisnis di usia muda. Di kalangan temannya, ia dikenal gigih dan pantang menyerah. Amanda dikenal sebagai pribadi yang selalu mencoba dan terus mencoba dengan terus melakukan yang terbaik dan mau belajar.

Seperti kesuksesan mahasiswa lainnya, Amanda pun mengaku mengatur waktu antara kesibukan kuliah dan menjalankan usaha menjadi kunci. Ia menggunakan metode to do list untuk bisa mengatasi tantangan itu. “Saya berusaha membuat to do list secara detail dan melakukan semuanya berdasarkan skala prioritas”, terangnya.

Amanda bersyukur karena dalam menjalankan usahanya ia mendapatkan dukungan besar dari keluarga, teman dekat, dan lingkungan perkuliahan di FEB UGM. Bahkan teman-temannya di FEB UGM menilai Amanda sangat suportif dan memiliki etos kerja tinggi.

Pada akhirnya, banyak faktor yang mendorong dan menyemangati Amanda untuk berani mencoba. Beberapa mata kuliah yang yang ia dapatkan turut membantu keberhasilan usahanya. “Terutama dalam hal pemasaran dan operasional usaha. Dahulu, saya kira wirausaha itu hanya buat produk dan dijual begitu saja, tetapi setelah belajar di FEB UGM, saya jadi tahu kalau banyak aspek lain yang perlu diperhatikan, mulai dari manajemen manusianya, keuangan, hingga aspek pemasaran agar brand kita bisa dikenal di masyarakat,” paparnya.

Amanda berkeinginan untuk terus bisa menjadi wirausaha dan mengembangkan bisnis. Meski sadar akan menjumpai banyak tantangan dan ketidakpastian, ia mengaku merasa nyaman dengan yang ditekuninya saat ini. “Dengan berbisnis saya merasa bisa berkontribusi, bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain”, ujarnya.

Bagi mahasiswa yang ingin seperti dirinya, ia berpesan untuk tidak ragu memulai usaha dan terus mencoba. Langkah terbaik yang dapat dilakukan di awal adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai bisnis yang ingin ditekuni. “Tanamkan prinsip dalam diri bahwa kesempurnaan tidak harus dicapai pada langkah pertama. Seiring berjalannya waktu terus belajar untuk menyempurnakannya. Jangan pikirkan perkataan orang lain. If you wanna go fast go alone, if you wanna go far go together,” tutupnya mengakhiri perbincangan.

Reportase : Najwah Ariella Puteri & Kurnia Ekaptiningrum

Penulis      : Agung Nugroho

Artikel Kisah Amanda, Mahasiswa UGM Berhasil Kelola 6 Usaha Bisnis pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pengembangan pendidikan vokasi diakui Stella selaras dengan empat arahan Presiden Prabowo Subianto yang dicanangkan untuk Kabinet Merah Putih. “Ada arahan ketersediaan lapangan kerja; produktivitas terukur; ketahanan pangan, energi, dan air; dan teknologi sebagai investasi pendidikan manusia. Saya kira yang keempat ini cocok dengan vokasi,” terangnya, usai melakukan kunjungan dan mengisi talkshow di Sekolah Vokasi UGM, Selasa (4/2).

Stella sempat menjelaskan langkah-langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas vokasi sekaligus menghubungkan akademik dengan industri dan pemerintah. Merujuk pada keinginan Presiden Prabowo untuk mendorong hubungan yang kuat antara akademik, pemerintah, dan industri. Bahkan di setiap Kementerian dan Lembaga berencana menjembatani kolaborasi tersebut agar ketiga sektor saling bahu membahu menyelesaikan persoalan.

Meski demikian, Wamen Stella memahami adanya stigma di masyarakat yang menganggap ilmu terapan merupakan pendidikan kelas dua. Apalagi saat ini di Kementerian Dikti Saintek, sudah dihapus Dirjen Pendidikan Vokasi namun pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas vokasi agar dianggap setara dengan pendidikan sarjana.

Soal penghapusan direktorat jenderal pendidikan vokasi ini didasarkan pada prinsip general relativity dibanding special relativity. “Harapannya tidak lagi pendidikan vokasi dan akademik itu dikotak-kotakkan, jadi semuanya sama. Ini yang ingin kami dorong untuk menciptakan ekosistem sains dan teknologi,” paparnya.

Bagi Stella, ketiadaan Dirjen Vokasi bukan berarti pendidikan vokasi dan politeknik tidak mendapat naungan dari pemerintah, justru sebaliknya mampu mengubah persepsi publik bahwa vokasi setara dengan pendidikan akademis umum. “Pemerintah ingin mendorong agar pengembangan ilmu terapan bisa menyelesaikan persoalan dan isu-isu nasional,” terangnya.

Ditanya soal perkembangan riset di pendidikan tinggi vokasi, Wamen Stella ingin agar riset terapan dan fundamental bisa berjalan beriringan. Keduanya memegang peran penting untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang, sekaligus mengantisipasi masalah di kemudian hari. Menurutnya, peneliti tidak harus berangkat dari apakah riset tersebut terapan atau fundamental, melainkan masalah seperti apa yang ingin dipecahkan. Hal nantinya akan menentukan kuat tidaknya hilirisasi riset dari sektor akademik.“Riset terapan itu seperti low hanging fruit, mudah dipetik dan sangat diminati oleh industri dan masyarakat sebenarnya. Tapi kondisi sekarang baik industri, pemerintah, maupun akademik tidak saling mengenal,” ucap Stella.

Dekan Sekolah Vokasi UGM, Prof. Dr. -Ing. Ir. Agus Maryono, IPM., ASEAN Eng mengakui bahwa pendidikan tinggi vokasi di Indonesia masih sangat tertinggal dengan pendidikan sarjana. “Tentunya kami mengharapkan adanya inisiasi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas vokasi,” tutur Agus.

Agus menyebutkan, masih ada anggapan bahwa vokasi berada di bawah pendidikan fundamental. Hal ini menyebabkan tidak banyak industri maupun masyarakat yang tertarik dengan pendidikan vokasi. Padahal pengembangan ilmu terapan sangat diperlukan. “Dalam meningkatkan kualitas, kami tentu membutuhkan resources yang memadai. Karenanya kami di vokasi UGM telah berupaya untuk membangun jembatan dengan industri,” ungkap Agus.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Wamen Stella Ingin Hilangkan Stigma “Kelas Dua” Pendidikan Vokasi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.