Terkait target dan prediksi swasembada beras ini, Guru besar Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengatakan capaian tersebut tidaklah mudah, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan produksi padi, seperti kondisi iklim yang bersahabat, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik, dan manajemen pembangunan pertanian yang terus dikembangkan. “Keadaan alam yang baik jika tidak terjadi cuaca ekstrim seperti el nino, el nina, banjir dan kekeringan yang akan dapat mengganggu produksi dan distribusi padi,” kata Masyhuri, Senin (10/2).

Untuk mendukung produksi padi bisa terpenuhi maka infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangatlah menentukan. Sementara kondisi sebagian irigasi masih banyak yang rusak bahkan tidak pernah diperbaiki sejak dibangun di era orde baru. “Seharusnya pemerintah juga memperbaiki infrastruktur ini supaya dapat menunjang kegiatan pertanian,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai program untuk mendukung petani dalam mencapai kemandirian pangan. Seperti kebijakan perluasan lahan, perbaikan dan perluasan irigasi, penyediaan pupuk dan sarana produksi yang tepat serta dukungan pendampingan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas padi. “Termasuk mendorong penemuan dan penggunaan bibit unggul, cara budidaya yang tepat untuk mekanisasi,” terangnya.

Soal perluasan lahan pertanian bagi petani, Masyhuri mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan UU No.1 1961, disebutkan agar petani sejahtera maka petani harus punya lahan minimal 2 hektar lahan. Pasalnya saat ini menurut data BPS, rata-rata petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi SDM, mayoritas petani berusia tua bahkan masuk kategori lansia. Sudah seharusnya generasi muda diharapkan dapat terjun ke bidang pertanian dengan penggunaan teknologi dan inovasi, budidaya dengan skala usaha tani yang lebih luas, dan bisnis sarana produksi yang lebih memadai. “Melibatkan generasi muda, skala usaha tani yang lebih luas, penggunaan teknologi yang lebih modern, dan penggunaan mekanisasi akan menjadikan pertanian modern sehingga target swasembada pangan akan segera tercapai,” katanya.

Tidak cukup sampai di situ, imbuhnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi padi, seperti penetapan harga pupuk. Disamping meneka biaya untuk pengadaan obat-obatan dan sarana produksi lain akan mempengaruhi insentif petani dalam meningkatkan produksi padi.  Bahkan kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah juga turut andil dalam mempengaruhi swasembada beras. Adapun kebijakan HPP baru yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini menurutnya sudah terlambat, HPP tersebut akan mempengaruhi kelancaran pengadaan beras. “Kebijakan HPP yang telat seperti saat ini, baru akan memberikan pengaruh pada musim tanam berikutnya, bukan untuk sekarang ini”, ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Antara

Artikel Soal Swasembada Pangan, Pakar UGM Desak Pemerintah Bangun Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM, mengatakan domba Awassi memiliki pertumbuhan otot yang relatif cepat sehingga membuatnya menjadi pilihan ideal untuk peternak yang menginginkan hasil panen yang optimal dalam waktu relatif singkat. Dengan pertambahan bobot yang mencapai 5-6 kg per bulan untuk betina dan 7-8 kg per bulan untuk jantan, domba Awassi menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan pakan. Selain itu, produksi susunya juga melimpah. Dengan rata-rata produksi susu mencapai 1,8 liter per hari. “Domba ini menjadi pilihan unggul bagi peternak yang ingin mendapatkan manfaat ganda dari susu dan daging. Sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena aslinya domba Awassi dari daerah tropik,”paparnya. Senin (10/2).

Hal senada disampaikan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM., yang juga dosen Fakultas Peternakan UGM. Menurutnya, domba Awassi memiliki karkas yang berkualitas tinggi, dengan persentase karkas sekitar 51 persen. Seperti diketahui, karkas merupakan bagian tubuh setelah proses pemotongan yang mencakup daging tanpa kepala, darah, organ-organ internal, kaki, dan kulit. 

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai lingkungan. Sementara dalam varian seperti domba Awassi F1 dan domba Awassi fullblood, keunggulan genetik dari pejantan fullblood memberikan hasil yang unggul dalam pertumbuhan otot, produksi susu, dan daya adaptasi.

Melihat potensi yang bagus dari domba Awassi ini, Tim Fakultas Peternakan (Fapet) UGM mengadakan pelatihan dan penyuluhan bertajuk Potensi Pengembangan Awassi sebagai Domba Perah di Indonesia. Pelatihan dan penyuluhan dilakukan di Kandang Kambing Burja di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur  dan Kandang Kemitraan Klaster Closed Loop Joyo Setinggil di Kecamatan Karangploso, Malang pada selasa (4/2) lalu.

Dalam pelatihan tersebut, baik Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM. dan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM bertindak selaku narasumber utama. Keduanya dalam kegiatan tersebut banyak memberikan wawasan ilmiah dan praktis mengenai aspek karakteristik domba perah dan manajemen pemerahan. Pelatihan dan penyuluhan didampingi Founder Usaha Bisnis Kambing Burja dan Domba Dorsip, Martinus Alexander, S.Si. Acara penyuluhan diakhiri dengan pelatihan pengukuran ukuran tubuh, ukuran ambing dan puting, perlemakan ekor, serta pengamatan karakteristik Awassi.

Acara ini diikuti peternak mitra, akademisi, dan praktisi industri susu. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke fasilitas peternakan modern. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan industri peternakan domba perah di Indonesia dapat semakin berkembang secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi peternak dan sektor agribisnis secara luas.

Reportase : Satria

Penulis      : Agung Nugroho

Artikel Domba Awassi Potensial Dikembangkan di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Private and Public Law in Motion: A Comparative Exploration of Legal Regimes’ yang menghadirkan pakar hukum yang terdiri dari Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat yang di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (7/2).

Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M., dalam pemaparannya mengangkat pentingnya kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hukum, yang dapat mendorong kemajuan di indonesia. “Kepastian hukum yang berkembang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong kemajuan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran sektor swasta. Dalam skema ini, pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola proyek-proyek tersebut selama periode yang telah disepakati. “Dengan melibatkan sektor swasta, negara dapat mengurangi beban anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar,” katanya.

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A, perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia atau Indonesian Institute for Independent Judiciary menekankan pentingnya keterampilan hakim dalam memahami hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh aktor-aktor publik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat vital untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. “Isu seperti CSR, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hukum publik dan privat untuk berinteraksi, disini Mahkamah Agung memainkan peran penting,” katanya.

Lebih lanjut, Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Komisi Yudisial, menambahkan tantangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang utamanya terdapat pada kepercayaan publik terhadap peradilan terkait adanya praktik suap, percaloan kasus, dan praktik korupsi yang terungkap baru-baru ini. “Pengawasan internal, meskipun sudah ada, masih kurang efektif. Komisi Yudisial masih terbatas pada hakim, sementara peran panitera, juru sita, dan karyawan pengadilan lainnya seringkali terabaikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun sejumlah inovasi, seperti otomatisasi sistem pengadilan, telah diterapkan, pengawasan internal di lembaga peradilan masih terbatas, terutama dalam hal menindak pejabat tinggi pengadilan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Deepti Panda, Doctoral Candidate dari Queen’s University, Canada, menyampaikan paparannya mengenai masalah internasional dalam hukum terkait dengan kebangkrutan negara, arbitrase internasional, dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Ia mengulas soal Sovereign Insolvency atau kebangkrutan Negara dan dampaknya terhadap keputusan internasional dan hubungan negara dengan investor asing. Ia menyebutkan pentingnya perjanjian internasional, seperti New York Convention and ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) dalam menyelesaikan sengketa antar negara. “Masalah-masalah besar terjadi di negara-negara berhutang, yang terpaksa mengalihkan aset dan pendapatan mereka untuk membayar kewajiban internasional, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat mereka,” katanya.

Sementara itu, Hakim dari peradilan Amerika Serikat, Aliyah Shaheedah Sabree, menyampaikan diskusinya berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di Michigan selama 8 tahun. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan, seperti korupsi, kekurangan kesejahteraan bagi  hakim, dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. “Saya menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan yang mempengaruhi individu dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga perlu adanya kesetaraan disana,” ucapnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa di Michigan, yurisdiksi menanggapi perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, dengan pendekatan proaktif. Sebagai contoh, ketika AI mulai berkembang sejak kemunculan ChatGPT pada tahun 2022, negara bagian ini menjadi salah satu yang pertama membentuk Task Force untuk menyambut teknologi tersebut. “Kami menyadari bahwa menanggapi AI dengan cara yang negatif atau menghindarinya bukanlah solusi yang tepat,” katanya.

Selama setahun terakhir, laporan yang dibuat pada Oktober dengan rekomendasi dari hakim dan para pengacara mengarahkan bagaimana seharusnya AI digunakan dalam sistem peradilan. “Banyak yang perlu dipelajari, terutama bagi hakim dan pengacara yang biasanya lebih tua dan cenderung lebih berhati-hati dalam mempelajari teknologi baru,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti menyediakan penerjemah virtual yang dapat diakses 24 jam, serta mengatur beban kerja hakim menggunakan asisten virtual. “Michigan memiliki salah satu sistem peradilan terbesar di AS, dengan lebih dari 50.000 kasus yang ditangani selama tujuh tahun, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan sangat dihargai,” pungkasnya.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai langkah-langkah inovatif dan peningkatan transparansi, sehingga sistem hukum baik di Indonesia dan negara-negara lainnya dapat berkembang dengan lebih baik, dengan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Temuan ini disampaikan oleh peneliti mikroplastik Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Conservation/ Ecoton), Rafika Aprilianti, Senin (3/2). Selain itu, terdapat lima produk teh celup yang umum dan banyak beredar yang juga telah diteliti. Kesemuanya melepaskan mikroplastik saat diseduh.

Menanggapi hasil temuan ini, Dosen di Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, FK-KMK UGM,  Dr. Annisa Utami Rauf, mengatakan adanya hasil temuan ini tidak serta merta peredaran teh celup dilarang. Menurutnya, belum ada aturan baku yang menyebutkan berapa kandungan mikroplastik yang seharusnya ada di kantong teh celup. Bahkan benang gantungannya saja sudah mengandung fragment mikroplastik. “Sepengetahuan saya tuh belum ada standar level yang baku. Jadi kita nggak tahu, misalnya beberapa kali minum itu berbahaya atau satu kali minum berbahaya, meski mikroplastik itu emergence kontaminan,” katanya.

Menurutnya, untuk konsumen yang suka minum teh celup, ujarnya, jika khawatir soal mikroplastik ini, bisa mengganti dengan penyajian dengan teh seduh yang disaring atau sejenis teh tubruk.

Terkait penanganan isu mikroplastik ini dalam produk kantong teh celup, menurutnya hanya perlu menyampaikan informasi ke masyarakat, bahwa memang kemasan kantong teh celup ada kandungan mikroplastik.”Jadi kita edukasi dulu terkait hal ini bahwa kandungannya memang ada. Kalau misalnya mereka sudah tahu, kita bisa sarankan bahwa tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi,” paparnya

Di sisi lain, beliau juga menyarankan bahwa perlunya edukasi  ke masyarakat agar mendapat wawasan terkait mikroplastik ini. “Karena mikroplastik sebenarnya ada di setiap komponen, misalnya mineral, tanah, tetapi karena pada teh celup langsung masuk ke jalur pencernaan, lalu kita tidak tahu efek berkelanjutan seperti apa dan itu yang membuat bahaya sebab tidak semua fragment itu bisa dikeluarkan dari tubuh,” katanya.

Meskipun begitu, ia menyebutkan tidak semua kantong teh celup terbuat dari plastik, ada beberapa jenis kantong teh celup terbuat dari kertas sehingga tidak menghasilkan mikroplastik dibanding kantong berbahan plastik. Mengingat hasil temuan ini, ia menyarankan masyarakat lebih bijak memilih produk sehari-hari, termasuk dengan kantong teh celup. “Sebaiknya beralih ke kantong teh berbahan kertas atau bahan ramah lingkungan lainnya untuk mengurangi paparan mikroplastik,” pesannya.

Penulis : Kezia Dwina Nathania
Editor : Gusti Grehenson

Artikel Soal Kandungan Mikroplastik pada Kantong Teh Celup, Begini Tanggapan Pakar UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rancangan untuk melakukan proses seleksi bersama ini diakui Hamim sebenarnya tidak mudah dan masih memerlukan berbagai perencanaan. Oleh karena itu, FK-KMK UGM sendiri masih menunggu perintah resmi mengenai seleksi bersama, sehingga penerimaan PPDS di bulan Maret mendatang yang masih menggunakan skema di masing-masing universitas.

Kebijakan seleksi bersama PPDS ditujukan untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis sekaligus pemasarannya di seluruh daerah Indonesia. Upaya ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2022 melalui beberapa program, seperti peningkatan kuota mahasiswa program sarjana dan dokter spesialis, serta penambahan program studi. Sampai saat ini, program dokter spesialis dan subspesialis telah menghasilkan 4.000 lulusan setiap tahunnya. Sayangnya, angka tersebut masih belum mencukupi kebutuhan dokter spesialis di sejumlah daerah.  “Masalah pemerataan ini cukup kompleks ya. Bukan hanya PPDS, tapi bagaimana membuat dokter-dokter spesialis mau bekerja di daerah,” terang Hamim.

Kebijakan yang diberlakukan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis ini adalah penerimaan program melalui jalur afirmasi. Setiap daerah memiliki minimal kuota 10% yang diprioritaskan pada jalur afirmasi dokter spesialis. “Hal ini ditujukan agar nantinya setelah lulus, mereka bisa kembali bekerja di daerah asal,” paparnya.

Sayangnya, menurut Hamim, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis. Hamim menambahkan, mayoritas dokter setelah lulus dan bekerja beberapa tahun di daerah, umumnya akan melanjutkan bekerja di kota. Rendahnya tingkat retensi (mempertahankan) dokter spesialis ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk aspek sarana dan prasarana, insentif, hingga keamanan. “Banyak yang tidak betah bekerja di daerah karena kesulitan akses, minim insentif, dan ancaman keamanan. Padahal aspek tersebut sangat penting agar dokter bisa bekerja dengan maksimal,” pungkas Hamim.

Hamim menyarankan agar pemerintah bisa ikut mempertimbangkan jaminan keamanan dan kelengkapan medis di layanan kesehatan daerah. Mengenai alur dan aspek kompetensi yang diuji dalam PPDS, Hamim memberikan masukan agar menambahkan penilaian lain di luar pengetahuan umum. Menurutnya, penting bagi dokter agar memiliki stabilitas kesehatan mental yang baik dalam menangani pasien. “Saya kira perlu ditambahkan misalnya tes untuk menguji kesehatan mental, sikap, jadi tidak hanya kompetensi dasar saja. Itu penting,” tambah Hamim.

Hamim juga merekomendasikan jalur penerimaan PPDS dalam dua skema, yakni seleksi bersama dan mandiri. Alih-alih mengganti sistem yang sudah berjalan, akan lebih mudah untuk menambahkan jalur penerimaan baru. “Karena saat ini pun masih banyak universitas yang perlu berupaya untuk membuka program studi baru khusus untuk dokter spesialis/subspesialis,” tuturnya.

FK-KMK UGM sendiri, kata hamim, mendukung pembukaan pendidikan spesialis dan subspesialis di beberapa universitas. Beberapa di antaranya, UGM membantu pembukaan program studi neurologi di Universitas Jenderal Soedirman dan program studi penyakit dalam di Universitas Islam Sultan Agung. “Kami di FK-KMK UGM ini juga membantu beberapa universitas untuk membuka program dokter spesialis. Agar upaya ini bisa dilakukan bersama-sama,” pungkasnya.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Soal Seleksi Bersama PPDS, Pakar UGM Sarankan Pemerintah Perhatikan Retensi Dokter Spesialis  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menghadapi kelima tantangan tersebut, Dirjen mengajak  perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri dan masyarakat agar mendukung program pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. ”Kita ingin mengembangkan ekosistem supaya hasil riset dan inovasi dari universitas itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” dalam Workshop dan Sharing Session Nasional dengan tajuk “Sinergi Perguruan Tinggi Hukum: Peran Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkelanjutan” yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM, kamis (6/2).

Fauzan pun kemudian menjelaskan program-program prioritas serta rencana-rencana yang saat ini sedang dikembangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita. Ia menekankan bahwa program-program pemerintah dan inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi saat ini arus sampai dan berpihak kepada masyarakat.

Fauzan menjelaskan bahwa saat ini Kemendiktisaintek tidak lagi berfokus pada penelitian berbasis produk, namun beralih ke arah penelitian yang berbasis tantangan, interaksi multidisiplin untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Adapun topik-topik dari penelitian tersebut adalah mengenai kecerdasan buatan (AI), energi baru dan terbarukan, teknologi pangan dan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, material maju dan teknologi nano. Bahkan kontribusi-kontribusi yang saat ini dikembangkan pun akan berfokus penyelesaian masalah sosial dan ekonomi sosial. “Dari kami bisa berkontribusi dan dari masyarakat bisa menyampaikan apa yang diperlukan,” harap Fauzan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. mengatakan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, selain menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan dan mewujudkan tri dharma bagi perguruan tinggi. “Saya berharap pendidikan itu misinya untuk mencerdaskan bangsa, oleh karena itu idealnya banyak hasil research yang kita miliki, perkuliahan yang ditopang oleh aktivitas-aktivitas praksis berdasarkan pengalaman, juga harus menginspirasi dan memberikan kebermanfaatan,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa hilirisasi tak hanya berfokus pada industri saja, tapi skill dan juga pengetahuan yang didapat untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Sehingga, ilmu sosial humaniora, terlebih ilmu hukum bisa memastikan pendidikan, pengajaran, praktik, dan research yangs sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, Arie pun menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak akan pernah bisa netral, karena ia selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Lalu di sana lah hukum menjalankan perannya, sebagai alat untuk penerjemah visi pengabdian masyarakat untuk menjawab persoalan di masyarakat. “Hukum tidak seharus nya membuat orang takut, melainkan mendekat,” ujarnya mengakhiri.

Sekretariat Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Dr. Djarot Heru Santosa, M.Hum  menyampaikan capaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UGM melalui DPKM. Salah satu bentuk dari upaya pengabdian tersebut dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).  “Utamanya adalah penyelenggaraan KKN, kuliah kerja nyata di Universitas Gadjah Mada yang sudah diinisiasi sejak tahun 1971, dan sampai detik ini masih menjadi mata kuliah wajib di universita,.” jelasnya.

Djarot menambahkan bahwa tiap tahunnya UGM mengirimkan rata-rata sekitar 8.900 mahasiswa ke seluruh Indonesia dengan rincian  persebaran di 35 provinsi di lebih dari 100 kabupaten dan lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. “Kita juga memfokuskan di daerah perbatasan,” katanya.

Dalam pelaksanaan program kerja, kata Djarot, kegiatan KKN diarahkan menggunakan metode riset, walaupun sederhana. Ia pun menjelaskan bahwa DPKM secara rutin dalam satu tahun menerbitkan jurnal pengabdian sebanyak 4 kali.“Kegiatan pengabdian dapat dijadikan penelitian,” imbuh Djarot.

KKN PPM UGM sebagai bentuk pengabdian, bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga daerah atau komunitas tersebut menjadi lebih mandiri. Ia pun menjelaskan untuk mencapai hal tersebut, DPKM menggunakan strategi-strategi peningkatan mutu masyarakat yang antara lain mencakup interdisiplin, berdampak luas, hilirisasi program, model kemitraan, tuntas dan berkelanjutan, research based,  dan outcome based. “Koordinasi, kolaborasi, dan publikasi menjadi kunci,”pungkasnya.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Hasil Riset Universitas Diarahkan untuk Selesaikan Masalah Bangsa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Melihat permasalahan tersebut, Salma bersama rekan mahasiswa lainnya Mohammad Rizky Zulfahmi mengggagas pemanfaatan sinar ultraviolet C (UV-C) untuk mengatasi Salmonella sp. di industri peternakan ayam petelur. Salma menjelaskan sinar UV-C memiliki rantai gelombang terpendek diantara sinar untraviolet lainnya. Bahkan dari berbagai referensi yang mereka pelajari,sinar UV-C memiliki kekuatan yang cukup untuk merusak DNA bakteri, termasuk bakteri Salmonella sp.“Penggunaan sinar UV-C dalam mengatasi kontaminasi bakteri Salmonella sp. merupakan langkah yang efektif dan sederhana. Sinar UV-C akan menghentikan pertumbuhan bakteri patogen melalui proses penghancuran rantai DNA,”paparnya.

Rizky Zulfami menambahkan alat instalasi mengatasi bakteri Salmonella sp. sistem ultraviolet C (UV-C) ini menggunakan sumber arus listrik dan terdiri atas beberapa bagian, yaitu kontrol panel, plastik sterilisasi, egg tray, roda pemindah mesin, rangka, gigi roda, roll berjalan, dan lampu sinar UV-C. Secara spesifik sinar UV-C tersebut dapat membunuh bakteri Salmonella sp. umumnya 10-15 menit tergantung panjang gelombang dan waktu penyinaran. “Pemasangan sinar UV-C di conveyor setelah proses grading dapat mengoptimalkan waktu secara efisien dalam skala industri. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan teknologi metode sterilisasi dengan sinar UV-C dalam industri peternakan ayam petelur untuk meningkatkan keamanan dan kualitas pangan,”urai Rizky.

Gagasan kreatif dua mahasiswa Fapet di bawah bimbingan dosen Fapet, Ir. Galuh Adi Insani, S.Pt., M.Sc., IPM., tersebut sempat dinobatkan sebagai juara 2 dalam ajang Poultry Literacy Competition yang diselenggarakan oleh Kelompok Profesi Ternak Unggas Universitas Padjadjaran pada tanggal 27 Agustus – 26 September 2024 lalu.

Reportase     : Satria/Humas Peternakan

Penulis          : Agung Nugroho

Foto              : Freepik

Artikel Mahasiswa UGM Gagas Pemanfaatan Sinar UV-C Atasi Bakteri Salmonella pada Telur Ayam pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Mahasiswa KKN UGM Gelar Festival Budaya Riuk Raya Moa di Maluku Barat Daya pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.