Terkait target dan prediksi swasembada beras ini, Guru besar Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengatakan capaian tersebut tidaklah mudah, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan produksi padi, seperti kondisi iklim yang bersahabat, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik, dan manajemen pembangunan pertanian yang terus dikembangkan. “Keadaan alam yang baik jika tidak terjadi cuaca ekstrim seperti el nino, el nina, banjir dan kekeringan yang akan dapat mengganggu produksi dan distribusi padi,” kata Masyhuri, Senin (10/2).

Untuk mendukung produksi padi bisa terpenuhi maka infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangatlah menentukan. Sementara kondisi sebagian irigasi masih banyak yang rusak bahkan tidak pernah diperbaiki sejak dibangun di era orde baru. “Seharusnya pemerintah juga memperbaiki infrastruktur ini supaya dapat menunjang kegiatan pertanian,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai program untuk mendukung petani dalam mencapai kemandirian pangan. Seperti kebijakan perluasan lahan, perbaikan dan perluasan irigasi, penyediaan pupuk dan sarana produksi yang tepat serta dukungan pendampingan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas padi. “Termasuk mendorong penemuan dan penggunaan bibit unggul, cara budidaya yang tepat untuk mekanisasi,” terangnya.

Soal perluasan lahan pertanian bagi petani, Masyhuri mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan UU No.1 1961, disebutkan agar petani sejahtera maka petani harus punya lahan minimal 2 hektar lahan. Pasalnya saat ini menurut data BPS, rata-rata petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi SDM, mayoritas petani berusia tua bahkan masuk kategori lansia. Sudah seharusnya generasi muda diharapkan dapat terjun ke bidang pertanian dengan penggunaan teknologi dan inovasi, budidaya dengan skala usaha tani yang lebih luas, dan bisnis sarana produksi yang lebih memadai. “Melibatkan generasi muda, skala usaha tani yang lebih luas, penggunaan teknologi yang lebih modern, dan penggunaan mekanisasi akan menjadikan pertanian modern sehingga target swasembada pangan akan segera tercapai,” katanya.

Tidak cukup sampai di situ, imbuhnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi padi, seperti penetapan harga pupuk. Disamping meneka biaya untuk pengadaan obat-obatan dan sarana produksi lain akan mempengaruhi insentif petani dalam meningkatkan produksi padi.  Bahkan kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah juga turut andil dalam mempengaruhi swasembada beras. Adapun kebijakan HPP baru yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini menurutnya sudah terlambat, HPP tersebut akan mempengaruhi kelancaran pengadaan beras. “Kebijakan HPP yang telat seperti saat ini, baru akan memberikan pengaruh pada musim tanam berikutnya, bukan untuk sekarang ini”, ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Antara

Artikel Soal Swasembada Pangan, Pakar UGM Desak Pemerintah Bangun Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM, mengatakan domba Awassi memiliki pertumbuhan otot yang relatif cepat sehingga membuatnya menjadi pilihan ideal untuk peternak yang menginginkan hasil panen yang optimal dalam waktu relatif singkat. Dengan pertambahan bobot yang mencapai 5-6 kg per bulan untuk betina dan 7-8 kg per bulan untuk jantan, domba Awassi menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan pakan. Selain itu, produksi susunya juga melimpah. Dengan rata-rata produksi susu mencapai 1,8 liter per hari. “Domba ini menjadi pilihan unggul bagi peternak yang ingin mendapatkan manfaat ganda dari susu dan daging. Sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena aslinya domba Awassi dari daerah tropik,”paparnya. Senin (10/2).

Hal senada disampaikan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM., yang juga dosen Fakultas Peternakan UGM. Menurutnya, domba Awassi memiliki karkas yang berkualitas tinggi, dengan persentase karkas sekitar 51 persen. Seperti diketahui, karkas merupakan bagian tubuh setelah proses pemotongan yang mencakup daging tanpa kepala, darah, organ-organ internal, kaki, dan kulit. 

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai lingkungan. Sementara dalam varian seperti domba Awassi F1 dan domba Awassi fullblood, keunggulan genetik dari pejantan fullblood memberikan hasil yang unggul dalam pertumbuhan otot, produksi susu, dan daya adaptasi.

Melihat potensi yang bagus dari domba Awassi ini, Tim Fakultas Peternakan (Fapet) UGM mengadakan pelatihan dan penyuluhan bertajuk Potensi Pengembangan Awassi sebagai Domba Perah di Indonesia. Pelatihan dan penyuluhan dilakukan di Kandang Kambing Burja di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur  dan Kandang Kemitraan Klaster Closed Loop Joyo Setinggil di Kecamatan Karangploso, Malang pada selasa (4/2) lalu.

Dalam pelatihan tersebut, baik Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM. dan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM bertindak selaku narasumber utama. Keduanya dalam kegiatan tersebut banyak memberikan wawasan ilmiah dan praktis mengenai aspek karakteristik domba perah dan manajemen pemerahan. Pelatihan dan penyuluhan didampingi Founder Usaha Bisnis Kambing Burja dan Domba Dorsip, Martinus Alexander, S.Si. Acara penyuluhan diakhiri dengan pelatihan pengukuran ukuran tubuh, ukuran ambing dan puting, perlemakan ekor, serta pengamatan karakteristik Awassi.

Acara ini diikuti peternak mitra, akademisi, dan praktisi industri susu. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke fasilitas peternakan modern. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan industri peternakan domba perah di Indonesia dapat semakin berkembang secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi peternak dan sektor agribisnis secara luas.

Reportase : Satria

Penulis      : Agung Nugroho

Artikel Domba Awassi Potensial Dikembangkan di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menghadapi kelima tantangan tersebut, Dirjen mengajak  perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri dan masyarakat agar mendukung program pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. ”Kita ingin mengembangkan ekosistem supaya hasil riset dan inovasi dari universitas itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” dalam Workshop dan Sharing Session Nasional dengan tajuk “Sinergi Perguruan Tinggi Hukum: Peran Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkelanjutan” yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM, kamis (6/2).

Fauzan pun kemudian menjelaskan program-program prioritas serta rencana-rencana yang saat ini sedang dikembangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita. Ia menekankan bahwa program-program pemerintah dan inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi saat ini arus sampai dan berpihak kepada masyarakat.

Fauzan menjelaskan bahwa saat ini Kemendiktisaintek tidak lagi berfokus pada penelitian berbasis produk, namun beralih ke arah penelitian yang berbasis tantangan, interaksi multidisiplin untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Adapun topik-topik dari penelitian tersebut adalah mengenai kecerdasan buatan (AI), energi baru dan terbarukan, teknologi pangan dan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, material maju dan teknologi nano. Bahkan kontribusi-kontribusi yang saat ini dikembangkan pun akan berfokus penyelesaian masalah sosial dan ekonomi sosial. “Dari kami bisa berkontribusi dan dari masyarakat bisa menyampaikan apa yang diperlukan,” harap Fauzan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. mengatakan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, selain menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan dan mewujudkan tri dharma bagi perguruan tinggi. “Saya berharap pendidikan itu misinya untuk mencerdaskan bangsa, oleh karena itu idealnya banyak hasil research yang kita miliki, perkuliahan yang ditopang oleh aktivitas-aktivitas praksis berdasarkan pengalaman, juga harus menginspirasi dan memberikan kebermanfaatan,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa hilirisasi tak hanya berfokus pada industri saja, tapi skill dan juga pengetahuan yang didapat untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Sehingga, ilmu sosial humaniora, terlebih ilmu hukum bisa memastikan pendidikan, pengajaran, praktik, dan research yangs sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, Arie pun menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak akan pernah bisa netral, karena ia selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Lalu di sana lah hukum menjalankan perannya, sebagai alat untuk penerjemah visi pengabdian masyarakat untuk menjawab persoalan di masyarakat. “Hukum tidak seharus nya membuat orang takut, melainkan mendekat,” ujarnya mengakhiri.

Sekretariat Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Dr. Djarot Heru Santosa, M.Hum  menyampaikan capaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UGM melalui DPKM. Salah satu bentuk dari upaya pengabdian tersebut dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).  “Utamanya adalah penyelenggaraan KKN, kuliah kerja nyata di Universitas Gadjah Mada yang sudah diinisiasi sejak tahun 1971, dan sampai detik ini masih menjadi mata kuliah wajib di universita,.” jelasnya.

Djarot menambahkan bahwa tiap tahunnya UGM mengirimkan rata-rata sekitar 8.900 mahasiswa ke seluruh Indonesia dengan rincian  persebaran di 35 provinsi di lebih dari 100 kabupaten dan lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. “Kita juga memfokuskan di daerah perbatasan,” katanya.

Dalam pelaksanaan program kerja, kata Djarot, kegiatan KKN diarahkan menggunakan metode riset, walaupun sederhana. Ia pun menjelaskan bahwa DPKM secara rutin dalam satu tahun menerbitkan jurnal pengabdian sebanyak 4 kali.“Kegiatan pengabdian dapat dijadikan penelitian,” imbuh Djarot.

KKN PPM UGM sebagai bentuk pengabdian, bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga daerah atau komunitas tersebut menjadi lebih mandiri. Ia pun menjelaskan untuk mencapai hal tersebut, DPKM menggunakan strategi-strategi peningkatan mutu masyarakat yang antara lain mencakup interdisiplin, berdampak luas, hilirisasi program, model kemitraan, tuntas dan berkelanjutan, research based,  dan outcome based. “Koordinasi, kolaborasi, dan publikasi menjadi kunci,”pungkasnya.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Hasil Riset Universitas Diarahkan untuk Selesaikan Masalah Bangsa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Karyanya di “Museum of Shredded Memories” mengeksplorasi situasi emosional yang dialami oleh kelompok imigran paksa. Mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air ketika negaranya sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali. Mumtaz berhasil menyusun berbagai peninggalan imigran, seperti dokumen yang hancur, foto, pakaian yang tertinggal, menjadi satu instalasi yang menggambarkan kengerian dan trauma para imigran.  “Saya memotret memori-memori perjalanan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Saya buat seberantakan mungkin untuk menggambarkan chaos-nya situasi,” ungkap Mumtaz.

Ia menjelaskan sebuah perasaan yang tak terlupakan yang dialami hampir seluruh imigran. Yakni perasaan tidak aman, selalu membutuhkan tempat bernaung, dan melupakan apapun yang bukan nyawa sendiri dan keluarga. Mereka dipaksa meninggalkan tempat kelahiran, terpisah dari kerabat, bahkan harus menghapus identitas mereka untuk bertahan hidup. Mumtaz yang merupakan seorang seniman kelahiran Afghanistan, pernah menjadi imigran di Pakistan, tentu memiliki memori yang lekat dengan karyanya sendiri.“Ingatan saya jelas saat itu ketika pulang sekolah, saya membawa satu notebook kecil dan sesampainya di rumah ibu saya bilang kita akan pergi ke Pakistan. Saya tidak tahu apa-apa dan meninggalkan notebook tersebut di rumah,” jelas Mumtaz.

Afghanistan kala itu di tahun 1999 sedang menghadapi konflik sipil dengan Taliban. Ratusan jiwa terbunuh dan keluarga kecil Mumtaz terpaksa harus mengungsi ke Pakistan. Mereka menempati rumah pengungsian bersama 3 juta imigran lainnya.

Lambat laun, Mumtaz mulai tertarik dengan seni. Sayangnya ia tidak bisa mengambil sekolah seni di Pakistan sebagai imigran, sehingga ia kembali ke Afghanistan untuk mempelajari seni di Kabul University’s Faculty of Fine Art. “Banyak yang bilang saya tidak akan bisa mendapat pekerjaan di bidang seni, padahal ketertarikan saya pada seni sangat kuat,” tambahnya.

Dalam satu waktu, Mumtaz mengunjungi salah satu pernikahan sepupunya di Afghanistan. Ketika ia naik bus dengan membawa kamera di tangannya, orang di sekitarnya mulai panik dan berusaha menyembunyikan kamera Mumtaz. Ternyata saat itu Taliban sedang gencar mencari dan membunuh para jurnalis atau siapapun yang terlihat membawa kamera. Perasaan takut dan trauma tersebut masih diingatnya sampai sekarang.

Mumtaz sempat menjadi seorang ahli IT dan komputer untuk mencari pekerjaan. Memang ia cukup handal dalam bidang tersebut, namun ia merasa tidak mampu menjalaninya lagi karena tidak memiliki tujuan. Ia pun kembali ke bidang seni dan datang ke Indonesia untuk melanjutkan karya-karyanya. “Afghanistan tidak punya tempat seni sebesar Indonesia. Saya senang bisa ke negara ini melanjutkan hobi saya,” tuturnya.

Meskipun kini ia tinggal di Yogyakarta, Mumtaz tetap aktif menyuarakan eksistensi imigran dalam potret seninya. Suzie Handayani, Dosen Antropologi, FIB UGM turut mengapresiasi karya seni Mumtaz yang berhasil menggambarkan pengalaman para imigran melalui sekumpulan potongan memori dan barang peninggalan mereka. Ada kalanya siapapun yang melihat instalasi Mumtaz akan merasakan kesedihan dan trauma yang mendalam.

Menurut Suzie, karya Mumtaz seolah menarik para penikmatnya untuk berada dalam situasi politik yang kelam, tidak adanya jaminan kesejahteraan, hingga pembungkaman. “Saya kagum bagaimana Mumtaz tidak pernah merapikan karyanya, ia membiarkan karyanya berantakan. Menunjukkan perasaan riil dari para imigran,” ucap Suzie.

Penulis : Tasya

Editor   : Gusti Grehenson

Artikel Seniman Asal Afghanistan Potret Trauma dan Pengalaman Menyedihkan sebagai Imigran  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rudi menjelaskan tanaman hortikultura berperan besar untuk penyediaan pangan sehat, vitamin dan mineral, dan juga untuk kegiatan rekreasi bagi masyarakat. Bahkan juga berperan pada keamanan pangan, kelestarian lingkungan, keindahan, terapi dan obat, rekreasi, keragaman genetik, penyerapan tenaga kerja, dan aspek ekonomi.

Proses mencapai ketahanan pangan melalui produksi hortikultura kerap menemui tantangan seperti serangan penyakit, produktivitas rendah, mutu hasil, cepat rusak, rantai pasok panjang, mudah terjadi perubahan selera konsumen serta penurunan luas lahan. Rudi berpendapat bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan mutu adalah melalui penggunaan varietas unggul dengan produktivitas dan mutu tinggi serta tahan cekaman biotik maupun abiotik. “Kegiatan untuk menghasilkan varietas unggul dapat dilakukan melalui proses perakitan varietas dengan metode pemuliaan konvensional yang disinergikan dengan metode terkini seperti rekayasa genetika, seleksi berbantu penanda molekuler, genome editing,” tambahnya.

Tantangan juga hadir dari konsumen yang menginginkan rasa yang lebih manis dan warna yang lebih menarik seperti mangga dengan kulit merona dan berserat rendah, semangka tanpa biji, pepaya dengan ukuran sedang dan manis, buah dengan antioksidan tinggi. Warna, rasa, dan tekstur hasil yang baru dan khas akan terus menarik minat konsumen dan menciptakan peluang pasar internasional. “Untuk itu, pemulia tanaman harus cermat dalam memahami karakteristik hasil sesuai dengan segmen pasar yang dibidik,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan pemuliaan tanaman juga perlu memperhitungkan selera konsumen, peruntukan hasil dan pelaku rantai pasok sesuai segmen pasarnya. Pemulia harus jeli dalam menentukan karakteristik kunci dari hasil yang akan dihasilkan tanpa mengabaikan mutu standar lainnya. “Perbaikan mutu hasil sesuai keinginan pasar dapat dilakukan melalui pemuliaan tanaman dengan memanfaatkan sumber daya genetik yang sesuai,” katanya.

Rudi menganggap usaha tani hortikultura lebih intensif dibandingkan dengan tanaman pangan sehingga petani hortikultura termasuk risk taker. Misalnya, petani mengeluarkan segala upaya seperti penggunaan pestisida cukup banyak untuk mengendalikan penyakit agar tanamannya panen dengan hasil dan mutu tinggi. Namun begitu, peningkatan penggunaan pestisida menimbulkan ketahanan hama sehingga munculnya biotipe baru dan pencemaran lingkungan. Peningkatan perdagangan global bahan tanam serta hasil segar juga meningkatkan risiko masuk dan berkembangnya hama dan patogen asing ke lingkungan baru.

“Perlu sinergi antarbidang keilmuan untuk mempercepat perakitan tanaman sehingga menghasilkan varietas hibrida lebih banyak, biaya pemuliaan tanaman dan biaya produksi benih hibrida lebih murah, peningkatan pendapatan petani serta produksi hortikultura nasional akan meningkat dan mencukupi, dan pemecahan masalah pertanian terkait pemuliaan lebih cepat,” tutup Rudi.

Dengan dikukuhkannya Rudi sebagai profesor, Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., menyebutkan bahwa Rudi sebagai menjadi satu dari 524 guru besar aktif di UGM dan menjadi satu dari 30 guru besar aktif dari 62 guru besar yang pernah dimiliki Fakultas Pertanian UGM.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Teknologi Pemuliaan Tanaman Perlu Didorong untuk Mengatasi Rendahnya Produksi Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Memang sudah sewajarnya terdapat pro dan kontra dalam suatu kebijakan yang diambil pemerintah. Mulai dari kontroversi soal dana yang dipatok untuk masing – masing anak yang awalnya Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Perhitungan ini tentu saja menimbulkan perdebatan apakah dapat mencukupi jumlah gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak. Begitu juga dengan menu makanan yang disajikan. Dengan keterbatasan dana tersebut, menu yang disajikan pun belum tentu cukup untuk menyesuaikan dengan selera anak-anak. Benar saja bahwa terdapat beberapa kasus yang muncul seperti lauk yang tidak diminati anak dan berakhir terbuang karena tidak dikonsumsi.

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Eni Harmayani, mengatakan berbagai persoalan yang muncul di lapangan dalam 2 minggu ini, program  MBG ini perlu dikaji lebih dalam mengenai jenis menu makanan dan cara pengolahan agar tidak terjadi food waste. “Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standarisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni, Senin (20/1).

Untuk memantau indikator keberhasilan dan standarisasi nasional tersebut perlu diadakan kolaborasi dengan berbagai pihak agar hasilnya maksimal. Mulai dari pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, dan pemerintah daerah setempat. “Program ini perlu adanya indikator keberhasilan yang melibatkan sekolah karena lingkupnya yang kecil sehingga proses pemantauan pun lebih terjaga dan bisa melibatkan orang tua yang lebih mengerti anaknya,” ungkapnya.

Menurut Eni, dapur umum yang saat ini digunakan untuk program MGB juga harus dikelola secara profesional sehingga tidak menjadi kendala. Sehingga banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Seperti apakah makanan yang disajikan masih layak makan, proses preparasi atau penyiapan makanan, dan kebersihan dari dapur itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tentang pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. “Perlu adanya edukasi tentang bagaimana cara menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi”, tambahnya.

Bagi Eni, program ini memang nantinya diharapkan mampu menjadi program yang terencana baik itu kondisi makanan, teknis produksi sampai indikator keberhasilannya sehingga dapat diukur dengan baik. Sebab, program MBG merupakan salah satu program yang positif yang mana perlu dilakukan karena ada urgensi untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. “Apabila program ini tidak terencana dengan baik maka keefektifan dan keberlanjutannya pun dipertanyakan,” pungkasnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor   :  Gusti Grehenson

Foto     : Tribuntangerang

Artikel Pakar UGM : Perlu Ada Kejelasan Indikator Keberhasilan Program MBG pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, yang berlangsung di Selasar Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (17/1). Diskusi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Universitas ini menghadirkan tiga orang pakar dari UGM, yaitu Dosen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol Prof. Wahyudi Kumorotomo, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo dan Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK Dr. Toto Sudargo, M.Kes.

Toto Sudargo mengatakan program MBG berpotensi besar untuk meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan. “Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” katanya.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya. Oleh karena itu ia menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja. “Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. “Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

Sedangkan Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk program ini agar bisa tepat sasaran. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat. “Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” paparnya.

Ketiga pakar UGM ini sepakat bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak. Toto mengingatkan bahwa keberhasilan program serupa di India ini baru terlihat setelah berjalan lebih dari satu dekade. “Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang,” tegasnya.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini ditutup dengan harapan besar terhadap keberhasilan MBG. Para pakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini. “Ini adalah investasi untuk generasi masa depan. Jika program ini berhasil, Indonesia akan memiliki generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di kancah global,” pungkas Dr. Toto.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Program MBG Dinilai Mampu Tingkat Kognitif Siswa, Jangan Sampai jadi Proyek Bancakan Korupsi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menekankan pentingnya peran UGM dalam mendukung program transmigrasi dengan pendekatan yang komprehensif. Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari mengatasi berbagai akar persoalan yang ada di masyarakat. “Kami sangat siap berkolaborasi untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan,” ujar Prof. Ova.

Sebagai upaya mendukung program pengembangan kawasan transmigrasi ini, UGM menawarkan berbagai inisiatif inovasi kebijakan strategis di bidang transmigrasi. Salah satunya adalah melalui keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di kawasan transmigrasi. Bahkan UGM juga membuka peluang pendidikan jarak jauh di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Kami ingin memastikan bahwa tempat bukan halangan untuk belajar, sehingga masyarakat di kawasan terpencil pun bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” tambah Prof. Ova.

Selain itu, UGM melalui Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) di Kulon Progo siap mengembangkan teknologi untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. UGM juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Universitas Cenderawasih di Papua guna memberdayakan masyarakat lokal melalui riset dan teknologi. “Kami melihat peluang besar untuk mengembangkan kawasan transmigrasi dengan memanfaatkan riset dan teknologi inovatif,” ungkap Prof. Ova.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menggarisbawahi tantangan dalam program transmigrasi, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara keahlian penduduk transmigran dan kebutuhan di wilayah baru. “Transmigrasi bukan hanya soal memindahkan penduduk, tetapi bagaimana menciptakan sinergi antara pendatang dan penduduk lokal. Fokus kita harus pada peningkatan kualitas SDM dan manajemen kawasan, sehingga transmigrasi menjadi lebih produktif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Menteri menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan mitra non-APBN. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada anggaran negara. Perlu ada kolaborasi dengan mitra swasta dan lembaga internasional untuk mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujarnya.

Dalam diskusi, kedua pihak sepakat membahas paradigma baru transmigrasi yang tidak hanya berorientasi pada pemindahan penduduk, tetapi juga menciptakan inklusivitas dan diplomasi budaya. “Kita harus membangun kawasan transmigrasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjadi pusat pertukaran budaya antara pendatang dan penduduk lokal. Dengan cara ini, kita menciptakan kolaborasi yang menggerakkan daerah, bukan kompetisi,” tambah Menteri Iftitah.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen UGM untuk terus merancang program pendampingan riset dan pengembangan kawasan transmigrasi secara holistik. “Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi masyarakat di kawasan transmigrasi, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” tutup Prof. Ova.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kawasan transmigrasi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional.

Penulis : Rahma Khairunnisa

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Firsto

Artikel UGM dan Kementerian Transmigrasi Kerja Sama Pengembangan Kawasan Transmigrasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menanggapi target tersebut, Guru Besar bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Prof. Subejo, S.P., M.P., Ph.D., menuturkan untuk mencapai target kebijakan stop impor tidaklah mudah mengingat sektor pertanian beserta sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan masih menghadapi banyak kendala yang masih belum terselesaikan. “Mempertimbangkan data impor komoditas strategis pada beberapa tahun terakhir, nampaknya program stop impor dalam satu tahun ini sangat sulit, rentang tiga sampai empat tahun masih lebih realistis,” ujar Subejo, Selasa (7/1).

Menurutnya, semangat dan gagasan untuk menghentikan impor pada komoditas beras, jagung, gula, dan garam sangatlah baik dan perlu diapresiasi, meskipun akan memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap ketahanan pangan nasional. Data-data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan impor keempat komoditas strategis tersebut masih sangat tinggi, sebagai contoh pada komoditas beras masih menyentuh angka 3 juta ton/tahun, sedangkan jagung mendekati 1 juta ton/tahun. Bahkan pada komoditas gula menyentuh angka impor yang sangat impresif senilai 4 juta ton/tahun. Hal serupa juga terjadi di komoditas garam dengan angka impor mencapai 2 juta ton/tahun, sebuah ironi mengingat 63 persen wilayah Indonesia merupakan perairan dengan garis pantai yang panjang. “Untuk menutup kekurangan tersebut, kapasitas produksi domestik dan ketahanan sektor pangan harus meningkat sangat signifikan dengan berbagai macam pra-syarat, seperti ketersedian lahan produksi, infrastruktur, akses terhadap input, pembiayaan, SDM, teknologi dan inovasi, serta tata kelola dan kelembagaan yang memadai,” tuturnya.

Terkait ketersediaan lahan produksi, skala usaha pertanian yang sangat kecil menjadi perhatian Subejo. Data Sensus Pertanian di tahun 2023 menunjukkan petani yang mengelola lahan seluas 1.000 meter persegi hanya sejumlah 7 juta petani. Meskipun mengalami peningkatan sekitar 70 persen dibandingkan 10 tahun sebelumnya, namun layanan penyuluhan dan kapasitas SDM petani yang masih terbatas, ditambah dengan sejumlah problematika lainnya menyebabkan efisiensi produksi rendah dan tingkat produktivitas relatif stagnan. “Pembukaan lahan-lahan pertanian baru yang memiliki kesesuaian tinggi dalam skala terbatas dan manageable harus dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Tidak hanya itu, infrastruktur irigasi salah satu hal yang sangat menentukan bagi petani bisa menanam komoditas pertanian dengan baik atau tidak. Sebab berdasarkan data indeks pertanaman untuk padi masih kurang dari 1,5 yang berarti lahan-lahan padi secara nasional baru ditanami 1,5 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan terutama karena ketersediaan air yang masih sangat terbatas. Ia menegaskan, jika pembangunan infrastruktur skala besar dan menengah yang ada di lintas provinsi, provinsi dan kabupaten maupun irigasi mikro di desa-desa mendapat prioritas pembangunan dan revitalisasi, maka potensi untuk meningkatkan indeks pertanaman menjadi sangat besar. Sedangkan untuk peningkatan produksi dapat dilakukan melalui introduksi varietas padi yang adaptif terhadap sumber daya air yang terbatas, salah satunya adalah Padi Gamagora 7 yang dikembangkan oleh UGM.

Mengingat ketergantungan sebagian masyarakat terhadap impor pada keempat komoditas strategis tersebut, menurut Subejo, secara keseluruhan jika penghentian impor pangan yang tidak diikuti oleh peningkatan signifikan dalam produksi pangan domestik dapat memperburuk ketahanan pangan jangka pendek, menyebabkan kenaikan harga pangan, dan menambah tekanan inflasi. Hal ini tentunya akan berisiko mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Untuk mencegah dampak negatif ini, kebijakan stop impor harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi selain peningkatan kapasitas produksi domestik, seperti diversifikasi, penguatan sistem distribusi bagi beras, jagung, gula dan juga garam, serta kebijakan sosial dan bantuan pangan yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat rentan. “Jika kebijakan stop impor tidak didukung oleh langkah-langkah yang tepat, tentunya nanti akan ada potensi peningkatan ketegangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak negatif lainnya. bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” jelas Subejo.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan stop impor ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani, yang harus saling mendukung untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan stabilitas harga pangan domestik. Peran sektor swasta dan investor dianggap memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan stop impor yang digaungkan oleh Pemerintah. Pasalmnya, sektor swasta dan investor dapat berkontribusi melalui kemitraan dengan petani, seperti pembelian hasil pertanian secara konsisten ataupun melalui penyuluhan dan pendampingan teknologi. “Sektor swasta juga dapat melakukan investasi dalam teknologi pertanian, sebagai contoh pemanfaatan Internet of Things (IoT), pengolahan pasca panen dan penyimpanan untuk memudahkan distribusi, serta dengan memberikan bantuan pembiayaan,” katanya.

Subejo juga mengingatkan kebijakan stop impor bagi komoditas strategis yang diterapkan oleh pemerintah bisa berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra impor utama. Namun demikian,  jika kebijakan tersebut dilakukan bertahap dan konsisten, serta dapat dibuktikan kemampuan peningkatan efisiensi produksi dan daya saing produk-produk nasional maka proses akan bisa lebih smooth. Jika kebijakan ini terbukti mendukung produksi dalam negeri dan menurunkan ketergantungan pada impor, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangannya. “Dengan efisiensi produksi yang tinggi, maka sebetulnya secara ekonomi dan factual, memang produk nasional seharusnya mampu bersaing dengan produk dari negara manapun,” tutupnya.

Penulis : Triya Andriyani

Foto     : Freepik

Artikel Pakar UGM: Kebijakan Stop Impor Pangan harus diikuti dengan Penguatan Infrastruktur Irigasi dan SDM Petani pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.