Menurut Ika, anugerah Academic Leader yang telah dicapainya ini memiliki arti sebagai sebuah tugas atau amanah baru dari Universitas Gadjah Mada dan juga pemerintah. Amanah yang dimaksud secara spesifik merujuk tentang bagaimana seorang pemimpin akademik dapat mendorong supaya lebih banyak pemimpin-pemimpin muda baru dapat muncul untuk masa depan kita bersama. “Bagi saya anugerah ini merupakan tugas baru dari UGM dan pemerintah bagaimana agar seorang pemimpin akademik dapat mendorong lebih banyak pemimpin-pemimpin muda baru bagi masa depan kita bersama di bidang Kesehatan,” katanya.

Ika menyampaikan bahwa pencapaian yang telah dicapainya ini mustahil untuk diraih tanpa dukungan banyak orang, bahwa sebenarnya dalam prosesnya terdapat banyak pihak yang terlibat dalam mendukung berjalannya pengabdian yang telah dia lakukan. Menurutnya, para dosen dan peneliti sebaiknya diajak bicara, dan diberi fasilitas guna mendukung pelaksanaan penelitian, dan Pemerintah semestinya bertindak sebagai penghubung antara peneliti, praktisi dan juga Industri. “Saya rasa kita para dosen dan peneliti perlu diajak bicara. Diberi tantangan. Diberi fasilitas. Dalam sekian waktu mau apa? Pemerintah juga harus bertindak sebagai match maker antara peneliti, praktisi dan industri, ” Ungkap Ika.

Adapun terkait dengan sumbangsih yang telah dibuat oleh Ika di bidang akademik sendiri, salah satunya adalah bimbingan, penelitian, dan juga publikasi untuk jurnal internasional dengan indeks reputasi Q1 dan Q2. Selain itu Ika juga telah menciptakan 3 produk inovasi yang memiliki manfaat dan pengaruh yang besar di dunia medis. Produk-produk inovasi tersebut adalah cangkok tulang berbasis karbonat apatit (CHA), lalu spons hemostatik yang berguna untuk pelaksanaan bedah dento maksilofasial berbasis, serta yang terakhir adalah spons hemostatik untuk bedah umum yang berbasis CHA.

Ika menjelaskan hal yang melatarbelakangi berbagai kontribusi yang telah dia buat adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh pasien. Baik itu beban finansial, ataupun kesulitan dalam mendapatkan jaringan sehat untuk proses autograft yang merupakan sebuah prosedur pemindahan jaringan sehat ke jaringan sakit. “Awalnya tentu kita mencoba terus fokus untuk mengembangkan jalur riset kita sesuai peta jalan yang kita buat. Sampai pada suatu titik kita menyadari bahwa yang kita riset dapat meringankan pasien, dengan cara mengganti produk yang sudah ada di pasaran yang diperoleh secara import dan harganya mahal atau harus diperoleh dengan melalui metode memindahkan jaringan sehat ke jaringan sakit,” Jelas Ika.

Penggunaan zat aktif CHA pada produk-produk inovasi yang telah dia ciptakan, produk inovasi spons hemostatik hasil penelitiannya dapat dipakai secara luas di masyarakat, dan bahkan mengalahkan produk-produk medis impor. “Sekarang kalau kita lihat di pasar alat kesehatan di Indonesia, alhamdulillah spons hemostatik produk kita terbukti superior dengan adanya zat aktif CHA dan dipakai secara luas menggeser dan mengalahkan produk import.” ujar Ika.

Produk-produk inovasi yang diciptakan oleh Ika juga memiliki kelebihan berupa dapat diproduksi dengan teknologi tinggi yang mutakhir, dan juga ramah lingkungan, selain itu produk-produk inovasi ciptaannya memiliki harga yang secara komparatif lebih murah apabila dibandingkan dengan produk impor, serta memiliki potensi untuk terapi regeneratif di masa depan “Produk-produk inovasi dari tim riset kami ini dapat diproduksi dengan teknologi tinggi yang mudah serta ramah lingkungan, murah dibanding alat kesehatan impor, dan berpotensi untuk terapi regeneratif masa depan.” imbuhnya.

Dalam menjalankan penelitian guna menciptakan berbagai produk inovasi tersebut tentu saja terdapat banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi Ika di tengah jalan. Menurut Ika, salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan risetnya adalah kenyataan bahwa iklim dan sistem riset di Indonesia yang masih harus ditingkatkan guna menuju ke kemanfaatan yang lebih besar. “Tantangannya tentu adalah iklim dan sistem riset di Indonesia yang masih harus bersama-sama dibangun menuju ke kemanfaatan yang lebih besar. Dan peneliti harus turut membangunnya dengan terus tanpa henti melakukan pengembangan riset dalam bidangnya.” ungkapnya.

Penulis : Hanif

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Ika Dewi Ana Raih Penghargaan Anugerah Academic Leader Bidang Kesehatan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D., mengungkapkan bahwa tantangan yang harus dihadapi dalam membangun masyarakat tangguh dan sesuai tujuan SDGs tentunya membutuhkan solusi yang inovatif serta komitmen dan tindakan kolektif dari semua sektor masyarakat. Ia menekankan UGM sangat berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Sebagai lembaga akademis, kami memahami peran penting kampus untuk memberdayakan individu dan masyarakat  sehingga kapasitas mereka terbangun, hal ini menunjukkan kami selalu berupaya mendorong perubahan yang positif,” ungkapnya.

Ova melanjutkan, keterlibatan UGM dalam Forum ESD ke-12 ini mencerminkan dedikasi universitas untuk berkontribusi pada upaya global guna mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mendesak, khususnya melalui sudut pandang pendidikan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua mitra yang terlibat. Saya yakin upaya kolektif ini bisa menginspirasi generasi muda untuk bertindak lebih bijak demi menciptakan bumi yang lebih berkelanjutan,” tutupnya.

Forum ini dibuka dengan pemaparan dari Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., sebagai keynote speaker terkait upaya UGM dalam mendorong ketahanan masyarakat melalui pembelajaran kolaboratif dan solusi lokal. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi tidak hanya harus menyediakan pendidikan, tetapi juga harus terlibat aktif dengan masyarakat untuk mengatasi tantangan keberlanjutan di tingkat lokal.

Selanjutnya, Dr. dr. Rustamaji, M.Kes., selaku Direktur Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) di UGM, berbicara tentang pentingnya pendidikan dalam mendorong dampak di dunia nyata dengan memberikan contoh best practice yang telah dilakukan oleh DPKM. Ia mengungkapkan  UGM percaya pada kekuatan pendidikan untuk mengubah masyarakat. Melalui program seperti KKN-PPM, UGM menghubungkan mahasiswa dengan masyarakat setempat, memberdayakan mereka untuk menerapkan solusi berkelanjutan. “Forum ini berfungsi sebagai platform penting untuk berbagi ide dan membangun kemitraan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs,” tuturnya.

Prof. Ir. Nanung Agus Fitriyanto, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPM, Manajer ESD Forum ke-12 UGM, menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam memajukan pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan. Menurutnya, ESD Forum merupakan bukti kekuatan kolaborasi global, dengan menyatukan beragam perspektif, ia yakin dapat mengatasi berbagai isu keberlanjutan yang kompleks dari berbagai sudut pandang. “Melalui forum ini, kami berharap dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan, tidak hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di masyarakat lokal, tempat dimulainya perubahan yang sesungguhnya.” Tutupnya.

Sepanjang forum, peserta terlibat dalam serangkaian sesi paralel, di mana para ahli membahas implementasi praktis ESD dan berbagi strategi inovatif untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam sistem pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan. Sesi-sesi tersebut mendorong diskusi yang kaya tentang topik-topik seperti peran perangkat digital dalam ESD, integrasi pengetahuan tradisional dengan praktik keberlanjutan modern, dan pembangunan kemitraan yang efektif untuk ketahanan masyarakat.

Selain sesi seminar, Forum ini juga diisi dengan kunjungan lapangan ke Gunungkidul, sebuah kabupaten di Yogyakarta yang terkenal dengan inisiatif pembangunan berkelanjutannya. Peserta mengunjungi proyek-proyek lokal yang didukung oleh mahasiswa UGM melalui program KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Patuk. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk bekerja langsung dengan masyarakat dalam mencari solusi berkelanjutan di bidang pendidikan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan. Kunjungan ini juga mencakup Rumah Cokelat Gunkid, yang dikelola oleh Kelompok Tani Sarimulyo, untuk menunjukkan bagaimana petani lokal mengintegrasikan praktik pertanian berkelanjutan. Kunjungan lapangan tersebut menyoroti pentingnya proyek yang digerakkan oleh masyarakat dan peran pendidikan dalam mendorong inisiatif tersebut.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dokumentasi DPKM

Artikel UGM Sukses Selenggarakan Forum Internasional Education for Sustainable Development (ESD) pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sebagai task force kepemiluan, sebanyak 31 mahasiswa lintas departemen FISIPOL UGM dilibatkan dalam tim pemantau, yang masing-masing bertugas di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tim pemantau ini disebar ke tiga kalurahan, yaitu Maguwoharjo, Condongcatur, dan Caturtunggal, yang semuanya berada di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A, mengungkapkan sebagai bagian dari persiapan, JaDI DIY dan Election Corner FISIPOL UGM telah memberikan pembekalan materi selama dua hari kepada seluruh tim pemantau. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang aturan dan regulasi pemilu, prosedur pemantauan di TPS, hingga strategi menjaga netralitas dan profesionalitas saat bertugas. “Kegiatan ini juga memberikan manfaat besar bagi mahasiswa FISIPOL UGM, karena mereka dapat langsung terjun merasakan dinamika pelaksanaan pemilu di lapangan,” ungkap Wawan.

Ia menambahkan, pengalaman yang didapat mahasiswa tidak hanya memperkaya wawasan dan keterampilan praktis, tetapi juga dapat dikonversikan menjadi Satuan Kredit Semester (SKS) melalui mekanisme Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diterapkan oleh universitas. Pelibatan mahasiswa ini, menurut Wawan, akan menjadikan para mahasiswa tidak hanya menjadi saksi dari proses demokrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pemantauan pemilu berbasis komunitas. “Kolaborasi ini juga menjadi cerminan komitmen FISIPOL UGM dan JaDI DIY dalam mendorong pelaksanaan pemilu yang kredibel dan berintegritas,” ujarnya.

Wawan berharap, kegiatan pemantauan ini dapat menambah kekayaan pengetahuan mahasiswa mengenai proses kepemiluan. Selain itu, Dekan FISIPOL ini meyakini dengan kegiatan yang sudah dijalankan akan membangun sikap kritis dan rasa tanggung jawab terhadap proses demokrasi di Indonesia. Seperti yang diketahui, Pilkada yang berlangsung di seluruh Indonesia pada 27 November silam telah dilakukan serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. DIY menjadi satu-satunya provinsi yang tidak mengikuti Pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, namun tetap mengikuti untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dokumentasi Election Corner FISIPOL UGM

Artikel Pantau Pilkada di Yogyakarta, UGM Kolaborasi dengan Jaringan Demokrasi Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dengan adanya lonjakan kasus KBGO dan Konten intim non konsensual di kalangan mahasiswa, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Gadjah Mada terus melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi. Selah satunya lewat layanan whistle blowing untuk mengakomodasi laporan sivitas akademika.

Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM, Dr. dr. Andreasta Meliala, mengatakan layanan whistle blowing dibuka untuk mengakomodasi laporan sivitas akademika yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan norma, kebijakan, dan nilai-nilai ke-UGM-an. “Parameter KS-nya itu, ketika kita tahu ada kasus tapi tidak melaporkan. Nah, agar bisa melaporkan dengan benar, kita harus memiliki insight dan pengetahuan yang cukup dulu mengenai terminologi-terminologi terkait KBGO dan NCII ini,” tutur Andreas dalam pelatihan pencegahan KBGO dan NCII pada Rabu (20/11) di Ruang Multimedia I, Gedung Pusat UGM. 

Ketua Satgas PPKS UGM, Prof. Dra. Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D., mengungkapkan terdapat 21 bentuk kekersan seksual  di dalam kampus yang meliputi tindakan verbal, fisik, non-fisik, serta melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan, catcalling dari orang lain dan membuat diri tidak nyaman, juga masuk dalam kategori KS. Ironisnya, menurut Yayi, pelaku catcalling tidak merasa melakukan hal yang salah. Sebagian besar pelaku merasa jika catcalling hanyalah bentuk candaan bahkan keramahtamahan. “Padahal dari satu tindakan tersebut dapat menjadi langkah awal pelaku melakukan tindakan KS lainnya yang lebih berbahaya,” tuturnya.

Yayi kemudian mengingatkan pentingnya pencegahan KS secara individu, terlebih dalam banyak kasus, ketimpangan relasi kuasa menjadi penyebab utama terjadinya kasus KS. Pertama, jangan mudah percaya pada orang yang belum dikenal atau baru dikenal dalam waktu singkat. Selanjutnya sedapat mungkin hindari obrolan berbau porno. “Kita juga harus menjadi individu yang bersikap tegas, asertif, dan percaya diri, dan yang terpenting harus menguasai beberapa cara melumpuhkan lawan dan membawa alat perlindungan diri,” ucap Yayi.

Elok Santi Jesica, S.Pd., M.A, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM menjelaskan terminologi KBGO sebagai segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, khususnya internet, platform media sosial dan smart devices yang menargetkan gender atau jenis kelamin, dan orientasi seksual seseorang. “Pada KBGO, laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi korban, sehingga ruang aman di media sosial itu harus diwujudkan bersama, dan ingat apa yang terjadi di ruang online akan berpengaruh di ranah offline juga,” jelas Elok.

Elok juga menyinggung keberadaan media sosial yang menerapkan user generated content sehingga membebaskan pengguna untuk membuat konten berupa teks, foto, video, atau ulasan yang dibagikan ke media multiplatform. Jika tidak digunakan secara bijak, pengguna akan memiliki perilaku oversharing di ruang publik virtual yang sesungguhnya memiliki dampak negatif seperti ancaman keamanan. “Ada jejak digital dan kita tidak punya kontrol lagi akan data-data yang sudah kita unggah dan biasanya perusahaan platform media sosial akan sangat mudah menggunakan data itu. Tiba-tiba jadi punya pinjol, atau foto dan video kita digunakan untuk KBGO lainnya,” paparnya.

Kepala Kantor Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kedaruratan dan Lingkungan (K5L), Arif Nurcahyo, S.Psi., MA menjelaskan mengapa KBGO dan NCII menjadi kejahatan yang harus ditangani serius. Selain adanya relasi tidak setara, kedua kekerasan tersebut menimbulkan trauma dan luka batin jangka panjang, menutup masa depan, hingga beresiko kematian. Ia mengingatkan agar individu mampu melindungi data pribadi, tidak menjadi pelaku yang ikut repost, reshare, dan memberikan komen buruk, dan segera mencari bantuan hukum ke lembaga terkait jika menjadi korban. “K5L lebih menekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban atau mahasiswa sebagai aset universitas. Kami akan melakukan pendampingan sambil berkoordinasi dengan unit internal dan eksternal untuk penyelesaiannya,” jelas Arif.

Psikolog di Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi UGM, Nurul Kusuma Hidayati, S.Psi., M.Psi., Psikolog membagikan dampak yang harus dirasakan oleh korban KBGO. Secara sosial, korban akan membatasi bahkan menutup akses komunikasi baik online maupun offline sehingga ruang geraknya menjadi terbatas bahkan tertutup. Dampak akademis membuat performa akademik korban menjadi turun yang mengakibatkan keberlanjutan studi menjadi dipertanyakan. “Resiko psikologisnya bahkan sampai ada yang berperilaku melukai diri bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Memang media sosial ini memberikan banyak manfaat bahkan bisa menunjang produktivitas dalam bekerja, tapi sekali lagi bijak dan berhati-hatilah dalam menggunakannya,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel Bijak Dalam Unggah Konten di Sosial Media, Kunci Pencegahan Kekerasan Seksual Online pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu merupakan salah satu dari hasil rekomendasi  dari hasil Konferensi Nasional Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Perguruan Tinggi se-Indonesia telah dilaksanakan di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 24-25 juli lalu.

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR), Ph.D. selaku Ketua Satgas PPKS UGM, dalam keterangan resmi pada Senin (29/7), mengatakan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi ini diharapkan dapat menguatkan upaya menangani segala tindak kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

Menurutnya perguruan tinggi perlu membangun mekanisme perlindungan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Satgas PPKS, termasuk perlindungan hukum, fisik, psikis, dan hak-hak yang mengikat dalam tugasnya sebagai sivitas akademik. “Perguruan tinggi harus memfasilitasi pengembangan pencegahan kekerasan seksual yang kreatif dan inovatif dengan menerapkan program kolaboratif lintas fakultas, institusi pendidikan, mahasiswa dan keluarga, serta mitra sosial dalam mengawasi dan melaksanakan peraturan dan sanksi,” tuturnya.

Dalam rekomendasi tersebut juga disampaikan perlunya Satgas PPKS di Seluruh Indonesia dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus melalui pendidikan tentang kekerasan seksual dengan membangun sistem pelaporan yang aman dan anonim untuk mendorong korban melaporkan insiden tanpa rasa takut, membentuk mekanisme yang khusus menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan penyediaan layanan pendampingan daring. “Jangan lupa, Satgas PPKS perlu melakukan sosialisasi mengenai kewenangan yang dimilikinya dan membuat program kerja pemantauan pelaksanaan sanksi dan pemulihan korban,” ungkap Sri.

Pengambil kebijakan dalam hal ini pihak Kementerian perlu mengeluarkan kebijakan yang mengikat bahwa status Satgas PPKS di perguruan tinggi bisa menjadi unit dalam SOTK dan mendapatkan fasilitas dan sumber daya seperti unit-unit lainnya. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kelembagaan Satgas PPKS dan kapasitas Satgas PPKS tidak terbatas pada PTN.

Namun yang tidak kalah penting Bappenas perlu melakukan sinkronisasi pada beragam peraturan tentang PPKS, seperti UU No 12/2022, UU No 1/2023 dan Permendikbud 30/2021. Selain itu, Bappenas juga bisa membangun program yang memberikan dukungan dan fasilitas bagi korban KS di perguruan tinggi untuk memastikan keberlanjutan pendidikan korban,” tuturnya.

Adapun Komnas Perempuan, kata Sri, harus bersinergi dengan Kemenristek dan KemenPPA dalam pendokumentasian dan analisis kasus secara komprehensif dalam memperkuat pemantauan terhadap implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi. “Komnas Perempuan bisa melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan diskriminatif di perguruan tinggi dan melakukan sinergi dengan Kemendikbudristek dalam evaluasi dan revisi perguruan tinggi yang memiliki kebijakan diskriminatif dan berpeluang terhadap kekerasan seksual,” kata Sri.

Di lingkungan media, bisa dilakukan dengan menutup kemungkinan terjadinya kasus kekerasan seksual sehingga lembaga dan organisasi media bisa memberikan perlindungan dan edukasi pada jurnalis dalam peliputan berita serta mempertimbangkan keamanan, keselamatan dan penghindaran cara pemberitaan dan menggunakan istilah yang membuka identitas korban, sejarah seksualitas korban. “Organisasi jurnalis bisa melakukan pelatihan integrasi perspektif korban dalam menulis berita mengenai kekerasan seksual,” tuturnya.

Hasil rekomendasi ini menurut Sri dapat ditindaklanjuti oleh Perguruan Tinggi melalui Satgas PPKS, Kemendikbudristek, Bappenas, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Organisasi Masyarakat Sipil, hingga media.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel Isu Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Seksual Perlu Dimasukkan ke Kurikulum Pendidikan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Saat ini, telah terbentuk 1.675 Satgas PPKS yang tersebar di 125 perguruan tinggi negeri, dan baru 57 persen dari 4.000 perguruan tinggi swasta memiliki Satgas PPKS. Meski demikian, sosialisasi bagi seluruh sivitas kampus terkait kategori dan klasifikasi KS penting untuk dilakukan mengingat masih banyaknya kendala dan permasalahan yang ditemukan oleh Satgas selama bertugas. Berangkat dari keprihatinan tersebut, UGM menjadi tuan rumah Konferensi Nasional bertajuk Sexual Violence in Universities: Investigation Root Cause Problems, Prevention, and Responses yang digelar selama dua hari pada Rabu dan Kamis (24-25/7) di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

Konferensi Nasional ini terwujud atas kolaborasi beberapa Satgas PPKS Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH), yaitu UGM, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Airlangga, Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), Yayasan BaKTI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Terbagi menjadi sesi seminar dan panel, konferensi ini membahas 100 makalah dari 154 peserta, dengan peserta non panel sejumlah 58 orang.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Drs. Amich Alhumami, M.A, M.Ed., Ph.D. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pembangunan manusia menjadi isu sentral dalam pembangunan Indonesia secara keseluruhan. “Produktivitas yang menjadi penghubung antara korban KS dan pembangunan, karena jika seseorang mendapatkan KS, ia akan mengalami trauma psikologis dan fisik yang berkepanjangan. Dampaknya ia akan kehilangan waktu untuk tumbuh menjadi manusia sempurna dan produktif. Apalagi jika KS ini terjadi di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu,” ungkap Amich.

Amich mengapresiasi pelaksanaan konferensi nasional ini sebagai komitmen dari universitas untuk pencegahan dan memberikan perlindungan bagi korban. “Jika dukungan dari pimpinan perguruan tinggi tersedia, Satgas memiliki energi untuk bekerja jadi mereka semakin progresif dalam menjalankan peran dan fungsinya,” tutupnya.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. menyampaikan penguatan satgas PPKS di setiap perguruan tinggi akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan KS di Lingkungan Perguruan Tinggi. “Satgas akan menjadi unit tetap yang masuk dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perguruan tinggi, sehingga bisa menyusun program kerja dan penganggaran secara maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, nantinya Satgas akan menangani dua tipe kekerasan lain, yaitu perundungan dan intoleransi, yang mana menjadi kekerasan selain KS, sebagai tiga dosa besar di lingkungan pendidikan. “Oleh karena itu kami sangat mengharapkan para pimpinan perguruan tinggi di mana pun dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan Satgas karena kemampuan Satgas dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan perguruan tinggi. Kami siap memfasilitasi peningkatan kompetensi dan kapasitas semua tim Satgas untuk menciptakan kampus yang sehat, aman, dan nyaman, tanpa adanya kasus-kasus KS,” ujar Chatarina.

Sementara itu, Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG (K)., Ph.D, dalam pidatonya mengungkapkan berdasarkan kajian literatur, universitas adalah tempat kedua tertinggi terjadinya ketimpangan relasi kuasa setelah institusi militer. “Kampus sebagai institusi pendidikan perlu untuk mengembangkan sistem, guna mencegah tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik pelecehan non fisik, pelecehan fisik, dan KS berbasis online” tutur Ova.

Ova menambahkan, tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menyangkut pelanggaran perilaku profesional. Pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk KS, memerlukan upaya komprehensif lintas sektoral. Forum diskusi ilmiah sebagai media tukar gagasan dan pengalaman (lesson learnt) mengenai best practice, menjadi bagian dari proses bersama dalam membuka perspektif baru untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di masa depan.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel Komitmen Ciptakan Lingkungan Kampus Aman, Puluhan Satgas PPKS Perguruan Tinggi Berdiskusi di UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sebagai pemantik, Zainal memulai presentasinya dengan menanyakan perihal gagasan harmoni. Menurutnya, terciptanya harmoni atau kerukunan biasanya dilakukan dengan membatasi hak atas kebebasan individu dan masyarakat. “Pembatasan kebebasan memang diizinkan, jika dilakukan untuk melindungi ketertiban masyarakat. Pertanyaannya, apakah pembatasan kebebasan itu dapat dijustifikasi dengan baik, tidak berlebihan, dan mencapai tujuan pembatasan seperti kerukunan? Bahkan pembatasan ini dalam wacana HAM internasional pun masih intensif didiskusikan,” ucap Zainal

Presentasi Zainal melihat bagaimana perdebatan ini dalam konteks Asia, terutama di Asia Tenggara, dan khususnya di Indonesia. Terminologi HAM modern sering kali secara dramatis merujuk pada konsep HAM Eropa daripada klaim universalitas yang selama ini disampaikan. Oleh karena itu perlu adanya dekolonisasi pemahaman baru mengenai HAM yang sesuai dengan persepsi lokal untuk penegakan yang lebih efektif. Sebagai contoh di Indonesia, kebebasan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, kedaulatan negara, dan nilai-nilai agama.

“Indonesia bukan negara agama, beragam aliran dipandang sebagai pluralitas sehingga negara tidak ikut campur dalam keyakinan masing-masing aliran, namun negara akan ikut turun tangan ketika interaksi antar kelompok menyebabkan ketidakstabilan,” ujarnya. Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban untuk merukunkan, termasuk memberi peringatan, melarang, dan menahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Rachel Rinaldo, Associate Professor dari University of Colorado Boulder memberikan ulasan positif atas presentasi yang berjalan pada sesi Keynote Address tadi malam. “Pembicara utama malam ini, Zainal Abidin Bagir, sangat luar biasa. Terima kasih UGM dan AAS yang telah menyelenggarakan acara ini. Banyak panel dengan tema tidak biasa dan peserta yang terlibat, menjadikan kegiatan ini sebagai konferensi yang paling baik sejauh ini,” ungkapnya.

Dr. Zainal Abidin Bagir saat ini menjabat sebagai Direktur pada Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), sebuah konsorsium yang terdiri dari UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Memiliki minat pada isu-isu demokrasi dan keberagaman agama, ia terlibat dalam proses pengeditan beberapa buku bersama rekan sejawat internasionalnya, seperti ‘Indonesian Pluralities: Islam, Citizenship and Democracy’ yang diterbitkan oleh University of Notre Dame Press tahun 2021, ‘Varieties of Religion and Ecology: Dispatches from Indonesia’ yang diterbitkan oleh LIT Verlag tahun 2021. Zainal juga berperan sebagai editor pada buku ‘Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis’ di tahun 2022, dan ‘Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama’ di tahun 2024. Selain itu, ia juga terlibat pada produksi serangkaian film dokumenter yang merupakan kolaborasi antara the Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, Boston University, dan Watchdoc Documentary sepanjang tahun 2019-2023.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel Bahas Isu Kontroversial dalam Literatur HAM, Peneliti ICRS Mendapat Pujian di Konferensi AAS-in Asia 2024 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Widyanto Dwi Nugroho selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Sekolah Pascasarjana menyambut dengan senang hati para peserta yang hadir pada malam itu untuk membahas peluang dan tantangan masa depan studi keagamaan di Indonesia. “Semoga semuanya bisa menikmati talkshow dan berbagi pengalaman untuk mendistribusikan positif spirit, terutama terkait dengan tema keagamaan yang akan kita diskusikan,” sambutnya. Ia menambahkan talkshow ini sebagai kegiatan pemantik untuk memulai AAS 2024 dengan tujuan untuk menggali kompleksitas dan kekayaan praktik serta studi keagamaan di Indonesia.

Sementara, Dr. Samsul Maarif, M.A. selaku Kepala Program Studi Magister The Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) dalam sambutannya menjelaskan tentang Program Studi Inter Religious Studies (IRS) yang terdiri dari CRCS untuk jenjang S2. Sedangkan Prodi S3 diselenggarakan oleh Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), sebuah konsorsium yang terdiri dari UGM, UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Kristen Duta Wacana. “Kekuatan utama kami adalah mempelajari agama-agama di Indonesia, khususnya Islam. Kami harapkan, adanya diskusi dengan para narasumber malam ini bisa memproduksi pengetahuan baru yang akan bermanfaat pada pengembangan Prodi IRS ke depannya,” jelas Samsul.

Tak lupa Samsul juga menjelaskan perihal beasiswa yang ditawarkan oleh prodi IRS yang bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa dari mana saja tanpa memandang agama dan negara asal. “Didirikan sejak tahun 2006, kami memiliki misi untuk menyediakan tempat pembelajaran agar mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi lintas agama dan lintas disiplin, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan bagi semua umat,” tutupnya.

Memasuki sesi diskusi, Prof. Dr. Fatimah Husein, selaku Associate Director ICRS dan juga peneliti pada bidang studi Islam dan dialog antaragama berperan sebagai moderator untuk empat narasumber yang dihadirkan pada malam itu, yaitu Prof. Robert Hefner (Boston University), Prof. Nelly van Doorn-Harder (Wake Forest University), Dr. Lena Larsen (University of Oslo), dan Prof. Greg Fealy (Australian National University). Sebelum diskusi dimulai, Fatimah berperan memberikan pertanyaan pemantik tentang riset yang dilakukan oleh masing-masing narasumber terkait dengan studi keislaman di Indonesia yang mereka lakukan.

“Indonesia memberikan contoh kolaborasi yang tepat dalam sistem pluralisme. Agama berperan untuk meningkatkan dan menguatkan demokrasi, kerakyatan, dan kebhinekaan. Jadi asumsi bahwa pemisahan antara negara dan agama haruslah menjadi model pemerintahan, jelas asumsi kebijakan yang keliru,” tutur Robert Hefner. Ia menjelaskan terlepas dari tantangan yang dihadapi Indonesia seperti demonstrasi, negara ini mampu menunjukkan bahwa demokrasi dan Islam dapat bergerak beriringan. Hefner memandang Indonesia mampu membuat demokrasi berfungsi, hal inilah yang membuat negara kepulauan ini menjadi negara yang luar biasa.

Nelly van Doorn-Harder, yang banyak meneliti tentang peran perempuan dalam komunitas agama di Indonesia, memberikan perspektifnya mengenai studi tentang keragaman agama dan isu gender di Indonesia. “Bersama Komnas Perempuan, kami melakukan kampanye untuk mengedukasi melalui media massa, platform digital, pertemuan lokal, dan kelompok studi Alquran untuk mengenalkan konsep kebebasan beragam bagi perempuan,” ujar Nelly. Ia menambahkan tentang diskusi yang banyak ia lakukan untuk mengadvokasi fiqh bagi anak untuk memfasilitasi realisasi hak asasi perempuan pada ajaran agama Islam. “Proses ini mungkin memakan waktu yang lama dan jalan yang masih Panjang, namun kami yakin hal ini akan menawarkan kesempatan dan pilihan yang lebih luas yang dibutuhkan oleh remaja dan anak-anak perempuan,” tutupnya.

“Intoleransi dan ujaran kebencian tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Eropa, permusuhan terhadap agama bahkan menunjukkan peningkatan yang signifikan,” ungkap Lena Larsen yang secara aktif menyuarakan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Norwegia. Menurutnya, realitas kehidupan beragama dan jaminan negara bagi minoritas di Eropa mengungkapkan situasi kompleks yang tidak dapat dijelaskan secara utuh. “Hal ini karena status kebebasan beragama di Eropa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Perbedaan kondisi demografi dan karakter kehidupan sosial politik sangat mempengaruhi sikap masing-masing negara terhadap kelompok minoritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Larsen menjelaskan di Norwegia kesadaran akan pluralisme mulai muncul. “Kaum muda muslim kini mulai mengambil bagian dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Bahkan banyak perempuan menjadi anggota dewan komunitas masjid dan mulai berinisiatif untuk memperjuangkan kebebasan beragama di dalam dan di luar komunitas agama mereka,” tambahnya.

Narasumber terakhir, Greg Fealy, dikenal sebagai peneliti yang memiliki minat pada kajian politik dan Islam di Indonesia menyoroti beberapa mobilisasi besar oleh kelompok Islamis bersama kelompok lain yang cukup beragam dan ikut pada beberapa kegiatan demonstrasi di Jakarta. “Menurut saya, ini adalah salah satu indikator bahwa Islam konservatif sedang menguat, tetapi ada faktor politik di belakangnya yang menciptakan situasi itu. Fenomena ini yang belum bisa kami pahami secara utuh, perlu diteliti lebih jauh lagi,” tutup Fealy sebagai penanda diskusi dengan peserta akan segera dimulai.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel AAS in Asia 2024 Digelar, Prodi Inter Religious Studies Adakan Gelar Wicara Bahas Studi Agama di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Kita tetap ingin Palestina diakui sebagai negara, meski ada isu atau upaya yang menghambat realisasi itu, Palestina akan selalu kita bela,” kata Menlu Retno usai mengisi Kuliah Umum yang bertajuk “Diplomasi Indonesia untuk Palestina”, Senin (3/6), di Balai Senat UGM.

Pemerintah Republik Indonesia akan terus berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan sebagai wujud dari bentuk konsistensi untuk membantu pengungsi Palestina yang jumlahnya saat ini lebih dari 4500 ton. Menurutnya pemerintah siap mengirim bantuan bila suatu waktu diperlukan. “Semua bantuan kita kirim sesuai dengan permintaan di lapangan. Begitu menerima permintaan kita langsung kirim bantuan kemanusiaan,” jelasnya.

Retno menerangkan UNRWA sekarang saat ini tengah memerlukan bantuan keuangan untuk menangani 6 juta warga Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah dan Lebanon. Adapun Indonesia terus mendorong banyak pihak untuk membantu organisasi tersebut. “Harus ada pihak mendorong mengalirnya bantuan ke UNRWA, salah satunya Indonesia,” terangnya.

Soal status keanggotaan Palestina di PBB, Retno menegaskan Indonesia akan terus berjuang melalui Majelis Umum dan di Dewan Keamanan PBB agar Palestina diakui sebagai sebuah negara. “Kita akan gunakan semua pengaruh kita agar tidak ada veto (di DK PBB) dan Palestina mendapat keanggotaan penuh di PBB. Sekali lagi, kita menjadi negara yang berada di garis depan untuk membela Palestina,” ujarnya.

Dalam kuliah umum yang dipandu oleh Dosen Departemen Hubungan Internasional, Fisipol UGM, Drs. Muhadi Sugiono, MA., Menlu Retno Marsudi menyebutkan sudah ada 144 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Palestina. Namun masih ada 49 negara belum mengakui Palestina sebagai negara yang mayoritas berasal dari negara barat.

Dalam menjalankan kebijakan hubungan politik luar negeri, kata Retno, Indonesia secara konsisten memegang prinsip nilai-nilai universal untuk terus mendukung dan membela bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka dan secara konsisten mendorong gencatan senjata sesegera mungkin dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga mendukung keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) agar Israel menghentikan serangan dan melakukan gencatan senjata. “Kita ingin keputusan ICJ ini dipatuhi israel dan agar DK PBB membuat keputusan memaksa israel untuk patuh,” jelasnya

Dalam diskusi dengan mahasiswa, Retno yakin pemerintahan baru ke depan akan tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus memberikan dukungan terhadap Palestina atas dasar kemanusiaan dan perdamaian. “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” pungkas Retno.

Penulis: Gusti Grehenson
Foto: Firsto

Artikel Menlu Retno Marsudi: Palestina akan Selalu Kita Bela pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Manajer tim Karate UGM Afina Putri Kusumadewi mengatakan tim karate UGM sukses membawa pulang 12 medali dari berbagai kategori pertandingan. Keduapuluh medali tersebut meliputi lima medali emas, empat medali perak, dan tiga medali perunggu.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi para altlet Karate UGM,” tuturnya, Kamis (14/3) di UGM.

Afina menjelaskan capaian yang  berhasil diraih tim karate UGM dalam kejuaraan Silent Knight Karate Cup berkat persiapan matang yang dilakukan oleh para atletnya. Latihan secara intensif dilakukan sejak bulan November 2023 lalu dibawah bimbingan Sensei Yuskar, Senpai Ari, Senpai Dika, Senpai David, dan Senpai Aliffa.

“Training Centre dilakukan dengan intensitas latihan empat kali dalam seminggu,” jelasnya.

Kerja keras dan dedikasi para atlet UKM Karate UGM dikatakan Afina berhasil membuahkan hasil yang membanggakan UGM di mata dunia. Ia berharap kedepan tim karate UGM bisa terus mencetak prestasi di berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional serta menjadi wadah bagi mahasiswa UGM untuk untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang karate.

Berikut daftar perolehan medali tim karate UGM:

Lima medali emas

1. Kategori Female senior team kata (Anin, Berlian, Annisa)
2. Kategori Female individual kata (Indira Maureen Rheifa Wibowo)
3. Kategori Female Senior Kumite -68Kg  (Fidelia Dwipuspita)
4. Kategori Female Senior Kumite -50Kg (Maryuweni Susetyorini)
5. Kategori Male Senior Individual Kumite -67Kg (Aufa Raja Sukmaaji)

Empat medali perak

1. Kategori Senior Male Kata (Alvito Abhista Pangestu)
2. Kategori Senior Female Individual Kata (Aliffa Millanisty)
3. Kategori Senior Male Kumite -84 Kg (Bagas Pujangkoro)
4. Kategori Senior Female Team Kata (Shafa, Aliffa, Kenya)

Tiga medali perunggu

1. Kategori Senior Female Individual Kata (Kenya Azzahra)
2. Kategori Senior Female Individual Kata (Shafa Aura Y)
3. Kategori Senior Female Team Kumite (Fidelia, Chikita, Maryuweni, Athifah)

Penulis: Ika

Foto: UKM Karate UGM

Artikel Karate UGM Borong 12 Medali Kejuaraan Silent Knight Karate Cup di Malaysia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.