Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis dan perusahaan-perusahaan Indonesia, Pandu meyakini kebutuhan akuntan publik akan terus meningkat.  meskipun di sisi yang lain harus berhadapan dengan tantangan besar dengan hadirnya teknologi AI. “Teknologi ini disinyalir dapat menggantikan beberapa pekerjaan teknis. Tapi saya yakin profesi akuntan publik masih sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga integritas dan profesionalisme,” terangnya.

Mendapatkan sertifikasi sebagai akuntan publik awalnya bukan hal yang familiar di mata Pandu. Berawal saat ia tengah menempuh pendidikan PPAk sejak awal 2017, para pegnelola seeing mensosialisasikan adanya kemudahan bagi lulusan PPAk untuk memperoleh sertifikasi tersebut. “Ini tidak mudah. Ujian pertama saya di tahun 2019 sempat tidak lulus dan di percobaan kedua saya baru berhasil mendapatkan sertifikat CPA non-signing,” ucapnya.

Usai menempuh PPAk, di tahun 2018 ia melanjutkan S2 di Magister Akuntansi FEB UGM. Setelah menyandang gelar magister, ia pun melamar bekerja sebagai internal auditor di PT Telkom. Kinerja yang baik mengantarkannya sebagai salah satu auditor terbaik yang dikirim ke Kementerian BUMN untuk menjalani penugasan khusus.

Pantang menyerah, di tahun 2024, ia kembali mengikuti ujian CPA signing (Akuntan Publik). Menurutnya mengikuti ujian secara bertahap bukanlah hal yang mudah, apalagi harus mengulang beberapa kali seperti Workshop A dan Workshop B yang menitikberatkan pada pengetahuan teknis audit tingkat lanjut.

“Saya sempat merasa minder sebagai peserta termuda dan berpikir bahwa saya terlalu nekat mengikuti ujian Workshop. Beberapa peserta bahkan mengatakan bahwa belum saatnya saya mengikuti ujian dan sebaiknya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada mereka yang lebih tua,” kenangnya.

Keberhasilannya meraih sertifikasi Akuntan Publik di usia relatif muda, diakui Pandu tidak lepas dari peran PPAk FEB UGM yang selalu mendukung mahasiswa menjadi profesional di bidang audit.“Program ini memiliki akreditasi Unggul yang menjamin kualitas program, tenaga pengajar, dan mahasiswanya. Selain itu, PPAk memiliki joint program dengan Magister Akuntansi FEB UGM yang akan mempersingkat masa studi dan menunjang mahasiswa ketika sudah lulus nanti,” ungkapnya.

Lingkungan belajar mengajar PPAk FEB UGM, menurutnya, kondusif. Pengalaman paling berkesan yang ia peroleh selama satu setengah tahun mulai dari matrikulasi hingga magang membuka jalan baginya memasuki dunia auditor. “PPAk FEB UGM banyak memberikannya pembelajaran. Selama studi saya bisa mendapatkan pengalaman praktik di lapangan dengan mengajarkan bagaimana menjadi praktisi yang berintegritas dan profesional dengan penekanan pada dunia auditor. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti program magang,” kata Pandu yang sempat menjalani magang di KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Partner.

Pandu pun mengaku merasa sangat terbantu dengan program matrikulasi yang diberikan di PPAk UGM untuk menyamakan persepsi dan budaya akademik. Pandu merasakan dukungan dari dosen menjadi faktor penting dalam perjalanan akademiknya. Pandu menyampaikan kesannya akan nilai-nilai FEB UGM. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh pengajar FEB UGM sangat berperan dalam perjalanan akademik dan kariernya. Terutama terkait soal integritas, profesionalisme, objektivitas, dan kepedulian sosial. “Selama belajar di FEB UGM, saya diajarkan untuk menjaga integritas dalam segala hal, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Sebagai auditor, objektivitas adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam penilaian,” ungkapnya.

Reportase: Shofi Hawa Anjani dan Kurnia Ekaptiningrum/Humas FEB

Penulis : Agung Nugroho

Artikel Pantang Menyerah, Alumnus UGM ini Berhasil Sandang Sertifikasi Akuntan Publik di Usia Muda pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Private and Public Law in Motion: A Comparative Exploration of Legal Regimes’ yang menghadirkan pakar hukum yang terdiri dari Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat yang di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (7/2).

Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M., dalam pemaparannya mengangkat pentingnya kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hukum, yang dapat mendorong kemajuan di indonesia. “Kepastian hukum yang berkembang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong kemajuan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran sektor swasta. Dalam skema ini, pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola proyek-proyek tersebut selama periode yang telah disepakati. “Dengan melibatkan sektor swasta, negara dapat mengurangi beban anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar,” katanya.

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A, perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia atau Indonesian Institute for Independent Judiciary menekankan pentingnya keterampilan hakim dalam memahami hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh aktor-aktor publik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat vital untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. “Isu seperti CSR, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hukum publik dan privat untuk berinteraksi, disini Mahkamah Agung memainkan peran penting,” katanya.

Lebih lanjut, Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Komisi Yudisial, menambahkan tantangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang utamanya terdapat pada kepercayaan publik terhadap peradilan terkait adanya praktik suap, percaloan kasus, dan praktik korupsi yang terungkap baru-baru ini. “Pengawasan internal, meskipun sudah ada, masih kurang efektif. Komisi Yudisial masih terbatas pada hakim, sementara peran panitera, juru sita, dan karyawan pengadilan lainnya seringkali terabaikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun sejumlah inovasi, seperti otomatisasi sistem pengadilan, telah diterapkan, pengawasan internal di lembaga peradilan masih terbatas, terutama dalam hal menindak pejabat tinggi pengadilan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Deepti Panda, Doctoral Candidate dari Queen’s University, Canada, menyampaikan paparannya mengenai masalah internasional dalam hukum terkait dengan kebangkrutan negara, arbitrase internasional, dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Ia mengulas soal Sovereign Insolvency atau kebangkrutan Negara dan dampaknya terhadap keputusan internasional dan hubungan negara dengan investor asing. Ia menyebutkan pentingnya perjanjian internasional, seperti New York Convention and ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) dalam menyelesaikan sengketa antar negara. “Masalah-masalah besar terjadi di negara-negara berhutang, yang terpaksa mengalihkan aset dan pendapatan mereka untuk membayar kewajiban internasional, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat mereka,” katanya.

Sementara itu, Hakim dari peradilan Amerika Serikat, Aliyah Shaheedah Sabree, menyampaikan diskusinya berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di Michigan selama 8 tahun. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan, seperti korupsi, kekurangan kesejahteraan bagi  hakim, dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. “Saya menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan yang mempengaruhi individu dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga perlu adanya kesetaraan disana,” ucapnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa di Michigan, yurisdiksi menanggapi perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, dengan pendekatan proaktif. Sebagai contoh, ketika AI mulai berkembang sejak kemunculan ChatGPT pada tahun 2022, negara bagian ini menjadi salah satu yang pertama membentuk Task Force untuk menyambut teknologi tersebut. “Kami menyadari bahwa menanggapi AI dengan cara yang negatif atau menghindarinya bukanlah solusi yang tepat,” katanya.

Selama setahun terakhir, laporan yang dibuat pada Oktober dengan rekomendasi dari hakim dan para pengacara mengarahkan bagaimana seharusnya AI digunakan dalam sistem peradilan. “Banyak yang perlu dipelajari, terutama bagi hakim dan pengacara yang biasanya lebih tua dan cenderung lebih berhati-hati dalam mempelajari teknologi baru,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti menyediakan penerjemah virtual yang dapat diakses 24 jam, serta mengatur beban kerja hakim menggunakan asisten virtual. “Michigan memiliki salah satu sistem peradilan terbesar di AS, dengan lebih dari 50.000 kasus yang ditangani selama tujuh tahun, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan sangat dihargai,” pungkasnya.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai langkah-langkah inovatif dan peningkatan transparansi, sehingga sistem hukum baik di Indonesia dan negara-negara lainnya dapat berkembang dengan lebih baik, dengan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ida, biasa ia dipanggil, menjadi salah satu dari 841 lulusan Program Magister, Spesialis, Subspesialis, dan Doktor yang diwisuda pada Program Pascasarjana di Grha Sabha Pramana UGM pada akhir Januari silam. Ida berhasil menyelesaikan studi tepat waktu di Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dengan semangat dan dedikasi yang konsisten. Bahkan ia tercatat lulus dengan predikat cumlaude karena memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,9. 

Ida bercerita, keluarga juga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan kuliahnya. Baginya, keluarga selalu menjadi sumber dukungan moral, emosional, dan logistik yang dibutuhkan termasuk fasilitas kursi roda listrik.

Meski begitu, Ida mengaku sempat mengalami mental breakdown ketika menjalani masa kuliah. Beruntung, sesama Awardee LPDP turut membantunya mengatasi masa sulit tersebut dengan memastikan dirinya merasa aman, mendukung agar ia tetap percaya diri, serta mendampingi Ida selepas konsultasi rutin dengan psikolog. “Tentu saja masih ada ruang perbaikan untuk meningkatkan awareness serta membangun budaya yang lebih inklusif di UGM,” tuturnya.

Sebagai penyandang disabilitas, Ida menjelaskan tantangan terbesar yang harus dihadapi saat menjalankan perkuliahan adalah menjaga stamina fisik dan menghadapi keterbatasan mobilitas. Namun, dengan jadwal yang terorganisir, dukungan keluarga, serta semangat untuk segera lulus kuliah, ia berhasil melewati berbagai rintangan dan tetap fokus pada tujuan. 

Dukungan layanan aksesibilitas yang disediakan Fisipol dan UGM secara umum, seperti lift yang aktif untuk seluruh lantai, adanya ruangan khusus untuk pengunjung disabilitas di Perpustakaan dan Arsip, serta tambahan jalur landai di FISIPoint menurutnya sangat membantu. Bahkan sistem pembelajaran hybrid antara daring dan luring dengan pengumpulan tugas yang bisa dilakukan secara daring juga dirasa makin memudahkan dirinya mengerjakan tugas perkuliahan. “UGM telah menyediakan berbagai fasilitas ramah disabilitas, seperti rampa, handrail dan layanan pendukung. Namun, peningkatan masih dibutuhkan, misalnya dalam hal penyediaan transportasi kampus yang lebih inklusif dan aksesibilitas untuk gedung tua,” jelasnya.

Ida memulai studi sejak 2023. Selama kuliah, ia aktif melakukan advokasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ia juga aktif mengikuti berbagai konferensi. Ida sempat terpilih sebagai best paper presenter pada 6th International Conference on Interreligious Studies (ICONIST) yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dirinya juga terpilih menjadi partisipan dalam Sekolah Riset Advokasi Disabilitas 2024 yang merupakan kolaborasi antara SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) dan KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia – Indonesia). 

Ida patut berbangga karena pada program tersebut hanya 21 orang yang dipilih dari ratusan periset disabilitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Ida juga diundang sebagai peserta pada Konferensi Internasional Pengetahuan dari Perempuan yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan di Universitas Brawijaya pertengahan September 2024 lalu.

Kini setelah lulus, Ida berharap bisa berkontribusi lebih luas dalam advokasi penyandang disabilitas, khususnya dalam membangun kebijakan inklusif. Ia pun berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. “Kampus tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan jaringan profesional yang diperlukan untuk bersaing,” ujarnya.

Di sisi lain, imbuhnya, masyarakat juga perlu mendukung para penyandang disabilitas dengan membangun pemahaman tentang kebutuhan mereka, menghapus stigma, dan memberikan kesempatan yang sama di berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

Penulis : Triya Andriyani

Foto     : Dokumentasi Pribadi

Artikel Kisah Ida Mujtahidah, Penyandang Disabilitas Berhasil Lulus S2 Cumlaude di UGM  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Jaka Triyana tema Blue Economy sebagai tema besar Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM sebagai hal yang menarik. Bagaimana Fakultas Hukum UGM dihadapkan sejumlah tantangan terkait pembentukkan dan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan  program yang berorientasi pada faktor produksi dan distribusi laut sebagai sumber utama di dalam menyangga perekonomian Indonesia.

Tidak hanya itu, pada dies kali ini, Fakultas Hukum juga ingin menyoroti sejumlah persoalan hukum nasional. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya terkait Ocean Governance, bagaimana pemerintah melaksanakan visi-visi besar pembangunan berbasis pada pemberdayaan laut, dan kelautan di Indonesia.“Indonesia yang berbentuk negara kepulauan, ini kita coba kaji secara kesinambungan. Kita ingin mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan program pemerintah dalam pemberdayaan laut, kelautan sebagai sarana peningkatan ekonomi. Kita ingin mengkaji dan melihat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukumnya, dan berbagai agenda tersebut akan kita bahas dalam berbagai kegiatan seminar dan FGD”, imbuhnya.

Jaka menambahkan setelah pembukaan Dies ke-79 Fakultas Hukum akan dilaksanakan Forum Grup Discussion bekerjasama University of Windsor Kanada,  membahas interaksi antara hukum private dan hukum publik dalam konteks perbandingan, khususnya di Indonesia dan Kanada. Dengan mengkaji sistem hukum yang konvergen, FGD secara khusus menyoroti intervensi hukum kontemporer dan menggarisbawahi hubungan yang terus berkembang antara hukum privat dan hukum publik dari perspektif perbandingan global. “Windsor University adalah mitra kita, dan mereka sudah leading di sektor Ocean Governance dan Blue Economy di Kanada. Kita semua berharap dengan Dies kali ini akan semakin menjalin erat persahabatan dan kita punya satu visi misi besar yaitu melaksanakan penelitian dan pengabian masyarakat yang unggul nantinya”, papar Ketua Panitia Dies ke-79 FH UGM.

Rangkaian Dies ke-79 FH UGM, dimeriahkan dengan diwarnai serangkaian kegiatan akademis dan non-akademis. Diantaranya akan digelar malam apresiasi dengan menghadirkan  MALIQ & D’Essentials dan Putri Aryani pada tanggal 21 Februari 2025 di Grha Sabha Pramana, dan puncak Dies pada tanggal 23 Februari 2025.

Pada pembukaan dies berjalan cukup meriah, diawali dengan senam bersama. Juga dilakukan pelepasan burung merpati oleh para pimpinan fakultas dan panitia dies. Paminta selaku perwakilan Korpagama, mengapresiasi pembukaan Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM. Pembukaan dies, sebutnya, menjadi ajang interaksi antar fakultas. “Dengan senam kita bisa sehat bersama-sama, dan kita bersykur di UGM ini bermunculan banyak komunitas, ada komunitas lari, ada Yoga, dan sebagainya. Kita semua berharap tendik, dosen dan mahasiswa semakin bugar sehingga semakin produktif dan memberi kontribusi bagi UGM”, terangnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Donnie

Artikel UGM Dorong Riset Soal Implementasi Aturan Hukum Ekonomi Biru dan Tata Kelola Kelautan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Mahfud MD: Kesejahteraan Rakyat Bisa Dibangun dengan Pemerintahan yang Demokratis pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dr. Destha Titi Raharjana, M.Si., peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM mengaku prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut. Menurutnya, kegiatan wisata yang diharapkan menyenangkan sekaligus mampu mengembalikan semangat dan energi baru justru berujung duka. Meski kejadian kecelakaan memang tidak dapat diprediksi, namun menurutnya hal itu bisa diantisipasi dengan tetap menjaga kewaspadaan semua pihak  dan menjadikan keselamatan sebagai prinsip utama untuk menekan resiko terjadinya kecelakaan. “Semestinya dapat dicegah apabila segenap pihak mampu melakukan menerapkan SOP dan selalu menjalankan pengendalian”, terangnya di Kampus UGM, Rabu (5/2).

Destha berpendapat pihak pengelola dinilai sebagai pihak yang paling paham lingkungan wisata yang dikelolanya. Mereka sebetulnya pihak yang paling paham terhadap lingkungannya, kondisi wahana permainan yang dimiliki beserta fasilitasnya. Semestinya semua dalam kondisi yang selalu siap dan mendapat pengawasan ketat. Selain itu, para pengelola wisata mestinya secara periodik melakukan pengecekan kelaikan. “Secara profesional, para penyedia jasa wisata dan wahana rekreasi seharusnya mampu menerapkan SOP secara konsisten guna menekan berbagai resiko yang mungkin terjadi,” tuturnya.

Tidak cukup sampai di situ, menurut Destha, wisatawan yang membeli tiket wisata, dan berniat bermain wahana permainan harus diyakinkan keamanan semua fasilitas. Meskipun dalam tiket tercantum adanya asuransi, imbuhnya, pihak pengelola diwajibkan menyampaikan soal kepastian jaminan keselamatan bagi pengunjung.“Jika perlu pasang papan informasi, himbauan untuk selalu waspada, dan hati-hati. Jangan segan-segan pula mengingatkan secara berulang untuk keselamatan pengunjung, mengingat di waktu-waktu tertentu karena lonjakan pengunjung seringkali membuat mereka mengabaikan keselamatan diri”, jelasnya.

Terlebih untuk lokasi-lokasi wisata di alam terbuka. Sebagaimana kejadian di Pantai Drini, Gunungkidul belum lama ini. Pihak wisatawan, dalam pandangan Destha semestinya juga selalu waspada dan mampu menjaga diri terlebih di musim penghujan. Berwisata di lokasi wisata air, menurutnya sangat perlu untuk mengetahui karakter lokasi wisata yang dituju. “Ini artinya, kesiapan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri juga menjadi hal utama.  Pihak sekolah pun perlu memberikan himbauan agar siswanya selalu berhati-hati. Pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya gelombang saat berwisata di pantai pun harus dicari atau diberikan kepada wisatawan. Terlebih, karakter gelombang laut yang dikenal ganas serta keberadaan palung di pantai Selatan Jawa yang patut untuk diwaspadai’, ungkapnya.

Destha pun turut prihatin atas berbagai kejadian laka wisata yang merengut jiwa wisatawan di jalan raya. Seperti yang terjadi di Pasuruan beberapa hari lalu. Menurutnya banyak faktor berpengaruh terhadap peristiwa tersebut, akibat dari kondisi kendaraan yang mengalami gangguan ataupun dari sisi human error. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, dia berharap pihak penyedia kendaraan wisata atau agen wisata seharusnya mampu menyediakan kendaraan yang siap dan menjamin keselamatan calon pengguna. “Caranya, secara periodik kendaraan mereka harus dilakukan uji kir, chek surat jalan, dan kelaikan semuanya”, paparnya.

Harapan yang sama juga ditujukan kepada pihak pemerintah, khususnya  Dinas Perhubungan yang seyogyanya secara rutin perlu melakukan sidak pada beberapa Perusahaan Otobus. Mereka bisa melakukan penilaian sekaligus mengevaluasi terhadap beberapa kendaraan yang dimiliki PO.Jika ditemui yang tidak layak, pihak konsumen dalam hal ini agen wisata berhak untuk melarang untuk tidak dipergunakan lagi. “Jika memang ditemui seperti itu maka bisa meminta perusahaan mengganti dengan kendaraan terbaru atau kendaraan layak jalan”, ucapnya.

Destha juga mengingatkan agar pihak agen wisata secara rutin melakukan tes kesehatan untuk para sopir yang hendak menjalankan kendaraan untuk mengantar wisatawan. Sekaligus memastikan kesehatan sopir dalam kondisi prima. “Jam terbang sopir juga penting untuk menekan kecelakaan. Driver yang hapal medan jalan cenderung lebih waspada dalam mengendalikan kendaraan. Karenanya masing-masing driver perlu mengenali dan mempelajari kondisi jalan,” pungkasnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto      : Freepik

Artikel Puspar UGM: Aspek Keamanan dan Keselamatan Berwisata Harus Diutamakan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun, mengatakan perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

Adanya pihak yang mendukung penghapusan ambang batas ini menurut Alfath dikarenakan selama ini suara partai-partai kecil yang tidak mencapai ambang batas 4 persen menjadi sia-sia dan tidak terwakili di parlemen. “Kalau dihitung-hitung, suara yang terbuang dari partai-partai kecil itu bisa mencapai belasan persen,”katanya, Rabu (5/2).

Di sisi lain, Alfath juga memahami alasan beberapa pihak di DPR RI menolak penghapusan ambang batas parlemen. Menurutnya, semakin banyak partai yang masuk ke parlemen, semakin sulit mengelola kepentingan politik yang beragam, yang dapat berdampak pada efektivitas kerja DPR. “Jumlah partai yang lebih banyak akan menambah beban terkait fraksi, pembagian tugas, dan efektivitas kinerja DPR itu sendiri,” jelasnya.

Bagi Alfath, angka 4% dalam ambang batas parlemen bukanlah angka yang muncul begitu saja, melainkan hasil kompromi antara inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. “Sebelumnya, ambang batas ini hanya 3,5%, lalu dinaikkan menjadi 4% pada revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Angka ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara keterwakilan politik dan stabilitas pemerintahan,” terangnya.

Ia berpendapat bahwa mempertahankan bahkan meningkatkan ambang batas parlemen bisa menjadi solusi untuk memperjelas ideologi partai politik. “Dengan ambang batas yang lebih tinggi, partai-partai politik harus memiliki ideologi dan program yang jelas. Kalau tidak, akan sulit menentukan apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya ambang batas parlemen. “Yang penting adalah fungsi-fungsi DPR berjalan dengan baik, tidak kedap terhadap kritik, dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” katanya.

Ia menekankan bahwa efektivitas kerja DPR harus menjadi prioritas utama. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit dan lebih terstruktur, proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa berjalan lebih baik. “Jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua kelompok, malah justru yang terlayani adalah kepentingan politisi, bukan rakyat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Alfath menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif. Namun, dalam konteks Indonesia, ia lebih sepakat jika ambang batas parlemen tetap dipertahankan atau bahkan dinaikkan demi efektivitas pemerintahan.“Kebijakan ini harus dilihat dari kebutuhan masyarakat saat ini. Kalau kita ingin DPR yang efektif, maka ambang batas yang ada sebaiknya dipertahankan atau ditingkatkan,” pungkasnya.

Penulis : Rahma Khoirunnisa

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Donnie dan Dok.Kompas

Artikel Dorong Efektivitas Kinerja DPR, Pakar UGM Sebut Ambang Batas Parlemen Sebaiknya tetap Dipertahankan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dia menyampaikan dalam rumpun ekonomi makro yang membahas tentang kebijakan dan regulasi, ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang semakin relevan dipelajari sebagai gugus teori. Para peminatnya bukan hanya para mahasiswa muslim, melainkan juga dari non muslim. Menjelang akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21, semua bisa menyaksikan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris mendorong perkembangan pusat keuangan Islam (Islamic financial hub). “Kampus-kampus barat yang memiliki pusat studi ekonomi Islam pun bermunculan”, katanya.

Di Indonesia, disebutnya, sejarah ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah tersemai awalnya melalui deregulasi perbankan pada tahun 1983. Sejak tahun tersebut Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada 6 bank-bank untuk menetapkan suku bunga, serta memperbolehkan sistem bagi hasil dalam perkreditan. “Deregulasi ini merupakan konsep awal dari perbankan syariah di Indonesia”, jelasnya.

Dibagian lain pidatonya, Anggito mengaku saat ini tidak lagi melihat ekonomi syariah hanya sebagai sistem alternatif dan penyeimbang dari sistem ekonomi konvensional. Bahkan ia menemukan cara pandang baru dalam memaknai ekonomi syariah sebagai ekspresi kepatuhan dan ketundukan  terhadap agama dan wahyu yang diturunkan kepada umat manusia. Perwujudan hal yang lebih esensial seperti kepatuhan, cara hidup dan manfaat yang merupakan bagian esensial dan integral dari ajaran Islam, dan ia praktikkan kesetiaan pada transaksi halal yang tidak memberikan toleransi pada terjadinya gharar (ketidakjelasan transaksi), maysir (spekulasi), dan tidak mengandung riba (usury). “Tidak hanya halal, tetapi juga thayibbah sebagai bagian dari perilaku atau cara hidup berkonsumsi yang baik dan sehat”, terangnya.

Soal faktor pemanfaatan dan minat ekonomi syariah di Indonesia adalah sebuah fenomena yang menarik. Faktor kepatuhan, cara hidup dan bisnis dengan prinsip syariah menjadi lahan perhatian para ahli syariah. “Kajian saya memfokuskan kepada aspek kepatuhan atau religiusitas, cara hidup dan bisnis dalam memilih produk perbankan syariah, konsumsi produk halal dan manfaat perjalanan umroh,” ungkapnya.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.,  menyebutkan bahwa Prof. Anggito Abimanyu merupakan salah satu dari 525 Guru Besar aktif UGM, dan salah satu dari 5 Guru Besar aktif yang dimiliki Sekolah Vokasi UGM.

Seperti diketahui, Anggito tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022. Ia juga pernah menjadi Komisaris BRI Syariah pada 2015-2017, Chief Economist BRI 2014-2017. Anggito juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu pada 2003-2010 dan Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003. Sebelum menjadi Wamenkeu, Anggito menjadi Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, sekaligus dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM.

Di acara pengukuhan Guru Besar Anggito Abimanyu, sejumlah tokoh nasional yang hadir di antaranya Wapres ke-11 RI Budiono dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin dan Ketua MWA UGM Prof. Dr. Pratikno. Sejumlah Menko juga pun terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. Selanjutnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Mahfud MD, hingga Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.

Menko Muhaimin Iskandar mengapresiasi pencapaian Anggito Abimanyu sebagai Guru Besar Sekolah Vokasi UGM. Pencapaian ini, menurutnya luar biasa karena dalam pidatonya ia berbicara ekonomi syariah, dan di sisi lain UGM menjadi bagian integral dari proses ilmu dan praktek didalam seluruh sendi-sendi pembangunan. “Sekali lagi selamat untuk pak Anggito, dan selamat untuk UGM”, ucap Cak Imin.

Hal senada disampaikan Menko Airlangga Hartarto. Ia turut senang atas pencapaian Prof Anggito Abimanyu menyandang gelar profesor dari Sekolah Vokasi. “Tentu pidatonya yang terkait dengan ekonomi syariah, dan juga terkait dengan lifestyle saya kira menjadi hal yang baik dan akan mendorong perekonomian berbasis syariah,” katanya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto      : Firsto

Artikel Wamenkeu RI Anggito Abimanyu Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Terkait penandatanganan Sistem Traktat Antartika (Antarctic Treaty System) yang sudah dilakukan oleh 58 negara, Ova mengakui masih banyak perihal yang harus dikoordinasikan dengan pejabat pemerintahan Indonesia. Perjanjian Antartika menjadi salah satu instrumen penting bagi suatu negara untuk terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam eksplorasi Antartika secara masif. Meskipun Indonesia belum sama sekali menyatakan kesiapan untuk turut menadatangani Traktat Antartika, Ova menyatakan UGM selalu siap untuk mengawal proses tersebut. “Kami harus berbicara secara langsung dengan pemerintah, akan kami sampaikan good point-nya, lalu apa yang sudah UGM lakukan, selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan,” jelas Rektor.

Ova menjelaskan komitmen UGM terhadap Traktat Antartika merupakan bagian dari upaya universitas untuk terus berkontribusi dalam penelitian global yang berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim. Dengan memberikan dukungan pada partisipasi mahasiswa dan peneliti Indonesia dalam ekspedisi ilmiah internasional, UGM berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan wilayah Antartika. “Kami ingin mengenalkan pentingnya Antartika sebagai kawasan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh komunitas internasional,” tutupnya.

Gerry Utama, alumnus Fakultas Geografi UGM, menjadi orang Indonesia dan ASEAN pertama yang berpartisipasi dalam Russian Antarctica Expedition (RAE) pada Februari hingga Juli 2024 silam saat dirinya menempuh program Magister Paleogeografi di Saint Petersburg State University, Rusia. Selama ekspedisi tersebut, Gerry melakukan penelitian geomorfologi dan paleogeografi untuk merekonstruksi atlas baru wilayah Pulau King George, Rusia. Penelitian Gerry menjadi sangat penting dalam konteks perubahan iklim global yang tengah menjadi perhatian dunia saat ini. “Selain fosil kayu, saya juga memetakan keberadaan lumut dengan variasi warna. Ini menjadi indikator penting dalam memahami dinamika iklim global di Antartika dan juga dunia,” tegasnya.

Gerry (31) yang menjadi peneliti termuda di sepanjang sejarah misi Indonesia ke Antartika, menceritakan tiga hari setelah kapal landas, ia dan timnya menemukan iceberg dengan ukuran yang sangat besar. Jika direkonstruksi ulang, pelepasan iceberg yang lebih besar dari lapisan es juga mengindikasikan terjadinya pencairan es yang lebih cepat, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan meningkatkan ancaman terhadap habitat pesisir manusia. “Indonesia seharusnya lebih aware dengan fenomena ini karena posisi kita sebagian besar lautan. Jadi agar bisa terlibat secara aktif dalam eksplorasi Antartika, penandatanganan Traktat Antartika harus segera diupayakan,” imbuhnya.

Dr. Nugroho Imam Setiawan (43), dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik, yang juga turut berpartisipasi dalam Japan Antarctic Research Expedition (JARE) pada 2016–2017 lalu ini, mengungkapkan selama ekspedisi tersebut, ia melakukan penelitian tentang evolusi benua Antartika dari studi petrologi batuan methanol berumur 2,5 miliar – 500 juta tahun. Dari misi Antartika, Nugroho berhasil merilis tujuh jurnal internasional yang tentunya bermanfaat bagi pengembangan studi geologi secara global. Tidak lupa, Nugroho juga membawa pulang sampel batuan dengan struktur sarang lebah atau honeycomb structure yang banyak ia temukan di Antartika yang sudah ia hibahkan ke Museum Biologi UGM dan Museum Geologi Bandung.

Geolog Indonesia pertama yang melakukan penelitian di Benua Antartika ini menjelaskan Antartika merupakan terra incognita atau daratan yang minim diketahui oleh manusia sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan pasti akan memberikan informasi yang cukup penting terutama pada studi kebumian. Sejalan dengan Gerry, Nugroho berharap agar pemerintah Indonesia data lebih peduli dengan fenomena alam yang terjadi di Antartika. “Kita harus ingat bahwa Indonesia dan Antartika itu sebenarnya tidak terpisah, kita share satu summit ground yang sama. Jadi saya pikir cukup penting bagi Indonesia untuk segera terlibat dalam isu strategis seperti geopolitik dan perubahan iklim untuk menyiapkan kemungkinan yang terjadi di masa depan,” tegasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel UGM Siap Dorong Partisipasi Indonesia Pada Traktat Antartika pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.