Tina Afiatin dalam pengarahannya mengatakan setiap tim kepengurusan memiliki tugas utama masing-masing dan berfokus untuk memberikan kontribusi pada lingkungan dan masyarakat. “Apapun program kerjanya, senantiasa selaras dengan dua hal itu, antara lain prinsip dasar kepramukaan dan jati diri UGM,” tutur Tina dalam keterangan yang dikirim ke wartawan, Senin (10/2).

Tim Lokalogi misalnya, memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Lokalogi diperkenalkan tidak hanya sebagai komunitas saja, melainkan juga gerakan mahasiswa yang mendorong dan memperkenalkan solusi pengelolaan sampah pada masyarakat luas.

Uniknya, Lokalogi yang baru diluncurkan Mei 2024 lalu telah berdampak besar bagi pengelolaan sampah di berbagai ajang di UGM, seperti Gelanggang Expo dan Porsenigama. Lokalogi menyadari bahwa waste management masih menjadi salah satu masalah mendasar penumpukan sampah di lingkungan kampus. Lokalogi membuka partnership bersama acara-acara maupun organisasi UGM untuk mendukung pengelolaan sampah selama acara berlangsung. “Langkah nyata inipun juga didukung dengan seminar dan diskusi untuk memperkuat kampanye isu sampah,” kata Tina.

Selain Lokalogi, terdapat Tim Humas dan Protokol juga dibentuk untuk mendukung publikasi dan keprotokolan selama program kerja berlangsung. Tim ini merupakan pengembangan dari Bidang Penerangan sebelumnya. Selanjutnya, Tim Badan Usaha Milik Racana (BUMR) juga dilantik guna mendukung program kerja kewirausahaan dan menggantikan Bidang Kerumahtanggaan dalam pengelolaan aset di Sanggar Bakti Pramuka UGM. “Seluruh tim merupakan bagian dari Badan Kelengkapan Dewan Racana untuk menunjang pelaksanaan program kerja selama satu periode ke depan,” ujarnya.

Selama proses pelantikan, pengurus baru mengucap Tri Satya dengan penuh khidmat. Prof. Tina selaku pembina menyampaikan pentingnya untuk terus berkreasi dan berinovasi. Program kerja yang akan diluncurkan dalam kepengurusan baru juga hendaknya disesuaikan dengan prinsip dasar kepramukaan dan nilai-nilai UGM.

Seperti diketahui, Organisasi Pramuka UGM pertama kali dibentuk pada 15 Agustus 1981 sebagai organisasi terdepan dalam pengabdian masyarakat. Sebagaimana prinsip pramuka nasional, Pramuka UGM juga berpedoman pada nilai-nilai kepramukaan dengan satya (Scout Promise), dharma (Scout Law), dan metode kepramukaan (the Scout Method). Prinsip dasar, sifat, asas, serta tujuan tersebut melengkapi jalannya Gerakan Pramuka.

Tak hanya sebagai wadah kreativitas dan gerakan mahasiswa, Pramuka UGM didedikasikan untuk membina karakter, kecakapan, dan kebangsaan. Hingga saat ini, Pramuka masih dilekatkan dengan anggapan kegiatan di alam seperti berkemah, tali temali, rekreasi, dan lain-lain. Lebih dari itu, Pramuka UGM hadir dan dirintis berdasarkan semangat untuk memperkuat aspek pengabdian dan kontribusi tersebut. Harapannya, penguatan pendidikan karakter dalam Pramuka UGM dapat menjadi bentuk sumbangsih gerakan anak muda bagi bangsa dan negara melalui spirit kepramukaan.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Kelola Sampah dan Badan Usaha, Pramuka UGM Perkuat Komitmen Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph,D mengungkapkan uji petik audit yang dilakukan oleh BOA diharapkan dapat memberi umpan balik yang konstruktif bagi UGM dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dengan baik. “Dengan audit ini, UGM berharap dapat menjadi institusi pendidikan yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas, serta bisa menjadi contoh bagi universitas lain terutama dalam mengelola keuangan publik secara profesional,” ungkapnya dalam kerengan kepada wartawan, Senin (10/2).

Arief menjelaskan dari Proyek Loan JICA IP-576 di UGM telah terbangun 10 Gedung Learning Centre yang tersebar di 8 Fakultas/Sekolah dan Field Research Centre (FRC) yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Fasilitas yang dibangun melalui proyek ini bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. “Gedung-gedung tersebut juga telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mutakhir, yang pastinya dapat  mendukung peningkatan reputasi global UGM,” tutur Arief.

Senior Representatif JICA Jakarta, Okamura Kenji, memberikan apresiasi atas dukungan UGM dalam uji petik audit pada proyek-proyek yang ditangani JICA di Indonesia. Uji petik audit yang dilakukan di UGM mencakup berbagai aspek pengelolaan dana, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dana penelitian, hingga akuntabilitas laporan keuangan. Proses audit ini melibatkan serangkaian pemeriksaan terhadap dokumen, wawancara dengan pihak pengelola keuangan UGM, serta tinjauan langsung terhadap implementasi penggunaan dana di berbagai unit fakultas dan pusat penelitian. “Pihak BoA juga memberikan rekomendasi tentang penerapan prosedur yang lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pemanfaatan dana yang ada,” jelasnya.

Setelah pelaksanaan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Law Learning Center (LLC), Dental Learning Center (DLC), Advanced Pharmaceutical Science Learning Center (APSLC), dan Smart Green Learning Center (SGLC). Sebelum mengakhiri kegiatan kunjungan lapangan, Okamura Kenji menyampaikan sangat terkesan dengan kerja keras UGM dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan laboratorium yang telah dilaksanakan sejak 2017 hingga 2023. Ia juga memuji optimalisasi penggunaan fasilitas untuk meningkatkan luaran-luaran yang telah sesuai dengan tema proyek.

Penulis: Triya Andriyani

Artikel UGM Jalani Uji Petik Audit dari BoA Jepang atas Proyek JICA pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Private and Public Law in Motion: A Comparative Exploration of Legal Regimes’ yang menghadirkan pakar hukum yang terdiri dari Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat yang di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (7/2).

Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M., dalam pemaparannya mengangkat pentingnya kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hukum, yang dapat mendorong kemajuan di indonesia. “Kepastian hukum yang berkembang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong kemajuan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran sektor swasta. Dalam skema ini, pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola proyek-proyek tersebut selama periode yang telah disepakati. “Dengan melibatkan sektor swasta, negara dapat mengurangi beban anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar,” katanya.

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A, perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia atau Indonesian Institute for Independent Judiciary menekankan pentingnya keterampilan hakim dalam memahami hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh aktor-aktor publik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat vital untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. “Isu seperti CSR, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hukum publik dan privat untuk berinteraksi, disini Mahkamah Agung memainkan peran penting,” katanya.

Lebih lanjut, Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Komisi Yudisial, menambahkan tantangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang utamanya terdapat pada kepercayaan publik terhadap peradilan terkait adanya praktik suap, percaloan kasus, dan praktik korupsi yang terungkap baru-baru ini. “Pengawasan internal, meskipun sudah ada, masih kurang efektif. Komisi Yudisial masih terbatas pada hakim, sementara peran panitera, juru sita, dan karyawan pengadilan lainnya seringkali terabaikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun sejumlah inovasi, seperti otomatisasi sistem pengadilan, telah diterapkan, pengawasan internal di lembaga peradilan masih terbatas, terutama dalam hal menindak pejabat tinggi pengadilan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Deepti Panda, Doctoral Candidate dari Queen’s University, Canada, menyampaikan paparannya mengenai masalah internasional dalam hukum terkait dengan kebangkrutan negara, arbitrase internasional, dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Ia mengulas soal Sovereign Insolvency atau kebangkrutan Negara dan dampaknya terhadap keputusan internasional dan hubungan negara dengan investor asing. Ia menyebutkan pentingnya perjanjian internasional, seperti New York Convention and ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) dalam menyelesaikan sengketa antar negara. “Masalah-masalah besar terjadi di negara-negara berhutang, yang terpaksa mengalihkan aset dan pendapatan mereka untuk membayar kewajiban internasional, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat mereka,” katanya.

Sementara itu, Hakim dari peradilan Amerika Serikat, Aliyah Shaheedah Sabree, menyampaikan diskusinya berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di Michigan selama 8 tahun. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan, seperti korupsi, kekurangan kesejahteraan bagi  hakim, dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. “Saya menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan yang mempengaruhi individu dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga perlu adanya kesetaraan disana,” ucapnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa di Michigan, yurisdiksi menanggapi perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, dengan pendekatan proaktif. Sebagai contoh, ketika AI mulai berkembang sejak kemunculan ChatGPT pada tahun 2022, negara bagian ini menjadi salah satu yang pertama membentuk Task Force untuk menyambut teknologi tersebut. “Kami menyadari bahwa menanggapi AI dengan cara yang negatif atau menghindarinya bukanlah solusi yang tepat,” katanya.

Selama setahun terakhir, laporan yang dibuat pada Oktober dengan rekomendasi dari hakim dan para pengacara mengarahkan bagaimana seharusnya AI digunakan dalam sistem peradilan. “Banyak yang perlu dipelajari, terutama bagi hakim dan pengacara yang biasanya lebih tua dan cenderung lebih berhati-hati dalam mempelajari teknologi baru,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti menyediakan penerjemah virtual yang dapat diakses 24 jam, serta mengatur beban kerja hakim menggunakan asisten virtual. “Michigan memiliki salah satu sistem peradilan terbesar di AS, dengan lebih dari 50.000 kasus yang ditangani selama tujuh tahun, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan sangat dihargai,” pungkasnya.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai langkah-langkah inovatif dan peningkatan transparansi, sehingga sistem hukum baik di Indonesia dan negara-negara lainnya dapat berkembang dengan lebih baik, dengan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Untuk menegaskan komitmen tersebut, salah satu langkah signifikan yang akan dilakukan UGM adalah dengan merencanakan penambahan RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore yang telah mengalami proses perataan sepanjang Januari 2025 lalu.

Direktur Direktorat Aset, Dr. Eng. Ir. Ahmad Sarwadi, M.Eng., IPM., mengungkapkan proses perubahan ini merupakan bagian dari visi UGM untuk menciptakan kampus yang lebih ramah lingkungan dan dapat mendukung aktivitas akademik serta sosial dengan lebih baik. Penambahan RTH ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi sivitas akademik untuk beristirahat, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan alam di tengah kesibukan akademik yang padat.

“Posisi RTH ini sangat strategis, fungsinya selain memastikan air hujan tidak masuk ke gedung GIK juga sebagai barrier antara Jalan Kaliurang dan GIK. Nah, GIK sebagai melting plot antara kampus dan dunia industri akhirnya punya RTH yang public friendly,” kata Sarwadi, Sabtu (8/2).

Sarwadi menjelaskan, desain RTH ini nantinya tidak hanya berfokus pada estetika dan kenyamanan, tetapi tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, perencanaan dan pembangunan RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore akan memperhatikan tiga aspek penting, yaitu ekologis, hidrologis, dan sosial. Pada aspek ekologis, tanaman yang digunakan akan didominasi oleh tanaman lokal yang memiliki kesesuaian terhadap kondisi lingkungan lokal. Penambahan tanaman ini akan meningkatkan kualitas ekosistem, mendukung konservasi flora maupun fauna, serta sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. “RTH ini tentunya juga berfungsi untuk rehabilitasi lahan bekas gedung. Penanaman vegetasi yang tepat akan memperbaiki kondisi tanah dan kualitas air,” jelasnya

Selanjutnya, pada aspek hidrologis, pembangunan RTH akan mengintegrasikan infrastruktur hijau, seperti sistem penyerapan air hujan ke dalam tanah yang merupakan bagian dari penataan lanskapnya, hal ini tentunya dapat mengurangi potensi banjir.

Sarwadi berujar, perubahan iklim global menyebabkan pergeseran pola cuaca yang membuat banyak kota semakin rentan terhadap persoalan hidrologis. RTH dapat berfungsi sebagai salah satu solusi adaptasi untuk menghadapi tantangan ini. “Dengan meningkatnya jumlah dan kualitas RTH di kawasan UGM, kita ingin memperkuat kontribusi dalam mitigasi dampak perubahan iklim,” harapnya.

Pada aspek sosial, Sarwadi pun menjelaskan, desain RTH akan memperhatikan prinsip aksesibilitas. Semua fasilitas nantinya akan dirancang agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Ia berharap keberadaan ruang hijau yang asri dapat memberikan tempat bagi individu untuk beristirahat sejenak, berjalan-jalan, atau berolahraga yang dapat mengurangi stress dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. “Saya kira sudah saatnya kita berkomitmen untuk menciptakan ruang untuk semua,” tutur Sarwadi.

Sarwadi berharap RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore ini akan meningkatkan kualitas hidup sivitas akademik, mendukung kelestarian alam, serta menjadi ruang publik yang inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat di sekitar UGM. “Melalui proses perencanaan yang matang dan kolaborasi antar berbagai pihak, pembangunan RTH bisa menjadi ruang publik bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto    : Dokumentasi Direktorat Aset

Artikel UGM Bangun Ruang Terbuka Hijau di Lahan Eks Gama Bookstore pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Jaka Triyana tema Blue Economy sebagai tema besar Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM sebagai hal yang menarik. Bagaimana Fakultas Hukum UGM dihadapkan sejumlah tantangan terkait pembentukkan dan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan  program yang berorientasi pada faktor produksi dan distribusi laut sebagai sumber utama di dalam menyangga perekonomian Indonesia.

Tidak hanya itu, pada dies kali ini, Fakultas Hukum juga ingin menyoroti sejumlah persoalan hukum nasional. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya terkait Ocean Governance, bagaimana pemerintah melaksanakan visi-visi besar pembangunan berbasis pada pemberdayaan laut, dan kelautan di Indonesia.“Indonesia yang berbentuk negara kepulauan, ini kita coba kaji secara kesinambungan. Kita ingin mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan program pemerintah dalam pemberdayaan laut, kelautan sebagai sarana peningkatan ekonomi. Kita ingin mengkaji dan melihat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukumnya, dan berbagai agenda tersebut akan kita bahas dalam berbagai kegiatan seminar dan FGD”, imbuhnya.

Jaka menambahkan setelah pembukaan Dies ke-79 Fakultas Hukum akan dilaksanakan Forum Grup Discussion bekerjasama University of Windsor Kanada,  membahas interaksi antara hukum private dan hukum publik dalam konteks perbandingan, khususnya di Indonesia dan Kanada. Dengan mengkaji sistem hukum yang konvergen, FGD secara khusus menyoroti intervensi hukum kontemporer dan menggarisbawahi hubungan yang terus berkembang antara hukum privat dan hukum publik dari perspektif perbandingan global. “Windsor University adalah mitra kita, dan mereka sudah leading di sektor Ocean Governance dan Blue Economy di Kanada. Kita semua berharap dengan Dies kali ini akan semakin menjalin erat persahabatan dan kita punya satu visi misi besar yaitu melaksanakan penelitian dan pengabian masyarakat yang unggul nantinya”, papar Ketua Panitia Dies ke-79 FH UGM.

Rangkaian Dies ke-79 FH UGM, dimeriahkan dengan diwarnai serangkaian kegiatan akademis dan non-akademis. Diantaranya akan digelar malam apresiasi dengan menghadirkan  MALIQ & D’Essentials dan Putri Aryani pada tanggal 21 Februari 2025 di Grha Sabha Pramana, dan puncak Dies pada tanggal 23 Februari 2025.

Pada pembukaan dies berjalan cukup meriah, diawali dengan senam bersama. Juga dilakukan pelepasan burung merpati oleh para pimpinan fakultas dan panitia dies. Paminta selaku perwakilan Korpagama, mengapresiasi pembukaan Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM. Pembukaan dies, sebutnya, menjadi ajang interaksi antar fakultas. “Dengan senam kita bisa sehat bersama-sama, dan kita bersykur di UGM ini bermunculan banyak komunitas, ada komunitas lari, ada Yoga, dan sebagainya. Kita semua berharap tendik, dosen dan mahasiswa semakin bugar sehingga semakin produktif dan memberi kontribusi bagi UGM”, terangnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Donnie

Artikel UGM Dorong Riset Soal Implementasi Aturan Hukum Ekonomi Biru dan Tata Kelola Kelautan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menghadapi kelima tantangan tersebut, Dirjen mengajak  perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri dan masyarakat agar mendukung program pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. ”Kita ingin mengembangkan ekosistem supaya hasil riset dan inovasi dari universitas itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” dalam Workshop dan Sharing Session Nasional dengan tajuk “Sinergi Perguruan Tinggi Hukum: Peran Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkelanjutan” yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM, kamis (6/2).

Fauzan pun kemudian menjelaskan program-program prioritas serta rencana-rencana yang saat ini sedang dikembangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita. Ia menekankan bahwa program-program pemerintah dan inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi saat ini arus sampai dan berpihak kepada masyarakat.

Fauzan menjelaskan bahwa saat ini Kemendiktisaintek tidak lagi berfokus pada penelitian berbasis produk, namun beralih ke arah penelitian yang berbasis tantangan, interaksi multidisiplin untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Adapun topik-topik dari penelitian tersebut adalah mengenai kecerdasan buatan (AI), energi baru dan terbarukan, teknologi pangan dan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, material maju dan teknologi nano. Bahkan kontribusi-kontribusi yang saat ini dikembangkan pun akan berfokus penyelesaian masalah sosial dan ekonomi sosial. “Dari kami bisa berkontribusi dan dari masyarakat bisa menyampaikan apa yang diperlukan,” harap Fauzan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. mengatakan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, selain menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan dan mewujudkan tri dharma bagi perguruan tinggi. “Saya berharap pendidikan itu misinya untuk mencerdaskan bangsa, oleh karena itu idealnya banyak hasil research yang kita miliki, perkuliahan yang ditopang oleh aktivitas-aktivitas praksis berdasarkan pengalaman, juga harus menginspirasi dan memberikan kebermanfaatan,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa hilirisasi tak hanya berfokus pada industri saja, tapi skill dan juga pengetahuan yang didapat untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Sehingga, ilmu sosial humaniora, terlebih ilmu hukum bisa memastikan pendidikan, pengajaran, praktik, dan research yangs sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, Arie pun menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak akan pernah bisa netral, karena ia selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Lalu di sana lah hukum menjalankan perannya, sebagai alat untuk penerjemah visi pengabdian masyarakat untuk menjawab persoalan di masyarakat. “Hukum tidak seharus nya membuat orang takut, melainkan mendekat,” ujarnya mengakhiri.

Sekretariat Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Dr. Djarot Heru Santosa, M.Hum  menyampaikan capaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UGM melalui DPKM. Salah satu bentuk dari upaya pengabdian tersebut dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).  “Utamanya adalah penyelenggaraan KKN, kuliah kerja nyata di Universitas Gadjah Mada yang sudah diinisiasi sejak tahun 1971, dan sampai detik ini masih menjadi mata kuliah wajib di universita,.” jelasnya.

Djarot menambahkan bahwa tiap tahunnya UGM mengirimkan rata-rata sekitar 8.900 mahasiswa ke seluruh Indonesia dengan rincian  persebaran di 35 provinsi di lebih dari 100 kabupaten dan lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. “Kita juga memfokuskan di daerah perbatasan,” katanya.

Dalam pelaksanaan program kerja, kata Djarot, kegiatan KKN diarahkan menggunakan metode riset, walaupun sederhana. Ia pun menjelaskan bahwa DPKM secara rutin dalam satu tahun menerbitkan jurnal pengabdian sebanyak 4 kali.“Kegiatan pengabdian dapat dijadikan penelitian,” imbuh Djarot.

KKN PPM UGM sebagai bentuk pengabdian, bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga daerah atau komunitas tersebut menjadi lebih mandiri. Ia pun menjelaskan untuk mencapai hal tersebut, DPKM menggunakan strategi-strategi peningkatan mutu masyarakat yang antara lain mencakup interdisiplin, berdampak luas, hilirisasi program, model kemitraan, tuntas dan berkelanjutan, research based,  dan outcome based. “Koordinasi, kolaborasi, dan publikasi menjadi kunci,”pungkasnya.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Hasil Riset Universitas Diarahkan untuk Selesaikan Masalah Bangsa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Alim meraih penghargaan kategori Best Innovation Award dengan inovasinya mengenai proses nir limbah dalam pemanfaatan rumput laut cokelat untuk penanggulangan penyakit ikan atau udang dan produksi pupuk hayati. “Inovasi ini terinspirasi dari kekayaan laut Indonesia yang masih belum banyak digarap oleh peneliti maupun industri,” kata Alim kepada wartawan, Kamis (6/2).

Menurut Alim, rumput laut cokelat atau Phaeophyceae, memiliki kandungan alginat yang tinggi. Selain itu, rumput laut cokelat juga mengandung fucoidan. “Alginat dapat diterapkan di bidang medis, industri, pangan, pakan dan perikanan,” ujarnya.

Penelitiannya, kata Alim, berkutat pada pemanfaatan kandungan senyawa alginat dan fucoidan yang terdapat pada rumput laut cokelat untuk bidang akuakultur. Sebagai dosen Departemen Perikanan Fakultas Pertanian, Alim menggunakan senyawa alginat untuk meningkatkan kekebalan ikan dan udang. Sementara senyawa fucoidan digunakan untuk meningkatkan efektivitas vaksin ikan. “Penelitian ini menghasilkan beberapa formulasi imunostimulan yang berbasis pada alginat dan fucoidan,” paparnya.

Alim berharap hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di masyarakat, baik oleh industri maupun pembudidaya ikan. Pasalnya, industri farmasi veteriner dapat memproduksi vaksin ikan dengan tambahan adjuvant yaitu fucoidan dan immunostimulan. “Vaksin ini telah didistribusikan ke petani ikan laut untuk meningkatkan sistem kekebalan ikan.  Kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mengkomersialisasikan produk-produk tersebut,” terangnya.

Ke depannya, Alim berharap penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna. Salah satu upayanya adalah dengan meng-upgrade teknologi yang digunakan untuk membuat vaksin dan immunostimulan. Alim mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai membuat nanopartikel berupa nanoalginat dan nanofucoidan. Dengan membuat partikel-partikel nano, efektivitas produk hasil formulasi diharapkan akan meningkat. “Kita ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan sebagai sumber protein untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat,” tutur Alim.

Penelitian yang memanfaatkan rumput laut cokelat ini, diakui Alim, berbasis pada konsep zero waste process. Alim mengaku bersyukur mendapatkan penghargaan terkait risetnya dalam pemanfaatan rumput laut cokelat.  Selain mendapat penghargaan dari Hitachi Award, sebelumnya Alim juga mendapatkan penghargaan sebagai Academic Leader Bidang Kemaritiman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2023. “Saya bangga sebagai insan UGM, karena penghargaan ini juga menunjukkan reputasi UGM yang diakui secara nasional dan internasional” ujarnya.

Penulis  : Tiefany

Editor    :   Gusti Grehenson

Foto      : Firsto & Antara

Artikel Peneliti UGM Berhasil Kembangkan Imunostimulan Ikan dan Udang dari Rumput Laut Cokelat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Mahasiswa KKN UGM Gelar Festival Budaya Riuk Raya Moa di Maluku Barat Daya pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.