Tina Afiatin dalam pengarahannya mengatakan setiap tim kepengurusan memiliki tugas utama masing-masing dan berfokus untuk memberikan kontribusi pada lingkungan dan masyarakat. “Apapun program kerjanya, senantiasa selaras dengan dua hal itu, antara lain prinsip dasar kepramukaan dan jati diri UGM,” tutur Tina dalam keterangan yang dikirim ke wartawan, Senin (10/2).

Tim Lokalogi misalnya, memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Lokalogi diperkenalkan tidak hanya sebagai komunitas saja, melainkan juga gerakan mahasiswa yang mendorong dan memperkenalkan solusi pengelolaan sampah pada masyarakat luas.

Uniknya, Lokalogi yang baru diluncurkan Mei 2024 lalu telah berdampak besar bagi pengelolaan sampah di berbagai ajang di UGM, seperti Gelanggang Expo dan Porsenigama. Lokalogi menyadari bahwa waste management masih menjadi salah satu masalah mendasar penumpukan sampah di lingkungan kampus. Lokalogi membuka partnership bersama acara-acara maupun organisasi UGM untuk mendukung pengelolaan sampah selama acara berlangsung. “Langkah nyata inipun juga didukung dengan seminar dan diskusi untuk memperkuat kampanye isu sampah,” kata Tina.

Selain Lokalogi, terdapat Tim Humas dan Protokol juga dibentuk untuk mendukung publikasi dan keprotokolan selama program kerja berlangsung. Tim ini merupakan pengembangan dari Bidang Penerangan sebelumnya. Selanjutnya, Tim Badan Usaha Milik Racana (BUMR) juga dilantik guna mendukung program kerja kewirausahaan dan menggantikan Bidang Kerumahtanggaan dalam pengelolaan aset di Sanggar Bakti Pramuka UGM. “Seluruh tim merupakan bagian dari Badan Kelengkapan Dewan Racana untuk menunjang pelaksanaan program kerja selama satu periode ke depan,” ujarnya.

Selama proses pelantikan, pengurus baru mengucap Tri Satya dengan penuh khidmat. Prof. Tina selaku pembina menyampaikan pentingnya untuk terus berkreasi dan berinovasi. Program kerja yang akan diluncurkan dalam kepengurusan baru juga hendaknya disesuaikan dengan prinsip dasar kepramukaan dan nilai-nilai UGM.

Seperti diketahui, Organisasi Pramuka UGM pertama kali dibentuk pada 15 Agustus 1981 sebagai organisasi terdepan dalam pengabdian masyarakat. Sebagaimana prinsip pramuka nasional, Pramuka UGM juga berpedoman pada nilai-nilai kepramukaan dengan satya (Scout Promise), dharma (Scout Law), dan metode kepramukaan (the Scout Method). Prinsip dasar, sifat, asas, serta tujuan tersebut melengkapi jalannya Gerakan Pramuka.

Tak hanya sebagai wadah kreativitas dan gerakan mahasiswa, Pramuka UGM didedikasikan untuk membina karakter, kecakapan, dan kebangsaan. Hingga saat ini, Pramuka masih dilekatkan dengan anggapan kegiatan di alam seperti berkemah, tali temali, rekreasi, dan lain-lain. Lebih dari itu, Pramuka UGM hadir dan dirintis berdasarkan semangat untuk memperkuat aspek pengabdian dan kontribusi tersebut. Harapannya, penguatan pendidikan karakter dalam Pramuka UGM dapat menjadi bentuk sumbangsih gerakan anak muda bagi bangsa dan negara melalui spirit kepramukaan.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Kelola Sampah dan Badan Usaha, Pramuka UGM Perkuat Komitmen Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Terkait target dan prediksi swasembada beras ini, Guru besar Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengatakan capaian tersebut tidaklah mudah, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan produksi padi, seperti kondisi iklim yang bersahabat, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik, dan manajemen pembangunan pertanian yang terus dikembangkan. “Keadaan alam yang baik jika tidak terjadi cuaca ekstrim seperti el nino, el nina, banjir dan kekeringan yang akan dapat mengganggu produksi dan distribusi padi,” kata Masyhuri, Senin (10/2).

Untuk mendukung produksi padi bisa terpenuhi maka infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangatlah menentukan. Sementara kondisi sebagian irigasi masih banyak yang rusak bahkan tidak pernah diperbaiki sejak dibangun di era orde baru. “Seharusnya pemerintah juga memperbaiki infrastruktur ini supaya dapat menunjang kegiatan pertanian,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai program untuk mendukung petani dalam mencapai kemandirian pangan. Seperti kebijakan perluasan lahan, perbaikan dan perluasan irigasi, penyediaan pupuk dan sarana produksi yang tepat serta dukungan pendampingan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas padi. “Termasuk mendorong penemuan dan penggunaan bibit unggul, cara budidaya yang tepat untuk mekanisasi,” terangnya.

Soal perluasan lahan pertanian bagi petani, Masyhuri mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan UU No.1 1961, disebutkan agar petani sejahtera maka petani harus punya lahan minimal 2 hektar lahan. Pasalnya saat ini menurut data BPS, rata-rata petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi SDM, mayoritas petani berusia tua bahkan masuk kategori lansia. Sudah seharusnya generasi muda diharapkan dapat terjun ke bidang pertanian dengan penggunaan teknologi dan inovasi, budidaya dengan skala usaha tani yang lebih luas, dan bisnis sarana produksi yang lebih memadai. “Melibatkan generasi muda, skala usaha tani yang lebih luas, penggunaan teknologi yang lebih modern, dan penggunaan mekanisasi akan menjadikan pertanian modern sehingga target swasembada pangan akan segera tercapai,” katanya.

Tidak cukup sampai di situ, imbuhnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi padi, seperti penetapan harga pupuk. Disamping meneka biaya untuk pengadaan obat-obatan dan sarana produksi lain akan mempengaruhi insentif petani dalam meningkatkan produksi padi.  Bahkan kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah juga turut andil dalam mempengaruhi swasembada beras. Adapun kebijakan HPP baru yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini menurutnya sudah terlambat, HPP tersebut akan mempengaruhi kelancaran pengadaan beras. “Kebijakan HPP yang telat seperti saat ini, baru akan memberikan pengaruh pada musim tanam berikutnya, bukan untuk sekarang ini”, ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Antara

Artikel Soal Swasembada Pangan, Pakar UGM Desak Pemerintah Bangun Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Private and Public Law in Motion: A Comparative Exploration of Legal Regimes’ yang menghadirkan pakar hukum yang terdiri dari Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat yang di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (7/2).

Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M., dalam pemaparannya mengangkat pentingnya kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hukum, yang dapat mendorong kemajuan di indonesia. “Kepastian hukum yang berkembang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong kemajuan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran sektor swasta. Dalam skema ini, pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola proyek-proyek tersebut selama periode yang telah disepakati. “Dengan melibatkan sektor swasta, negara dapat mengurangi beban anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar,” katanya.

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A, perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia atau Indonesian Institute for Independent Judiciary menekankan pentingnya keterampilan hakim dalam memahami hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh aktor-aktor publik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat vital untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. “Isu seperti CSR, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hukum publik dan privat untuk berinteraksi, disini Mahkamah Agung memainkan peran penting,” katanya.

Lebih lanjut, Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Komisi Yudisial, menambahkan tantangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang utamanya terdapat pada kepercayaan publik terhadap peradilan terkait adanya praktik suap, percaloan kasus, dan praktik korupsi yang terungkap baru-baru ini. “Pengawasan internal, meskipun sudah ada, masih kurang efektif. Komisi Yudisial masih terbatas pada hakim, sementara peran panitera, juru sita, dan karyawan pengadilan lainnya seringkali terabaikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun sejumlah inovasi, seperti otomatisasi sistem pengadilan, telah diterapkan, pengawasan internal di lembaga peradilan masih terbatas, terutama dalam hal menindak pejabat tinggi pengadilan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Deepti Panda, Doctoral Candidate dari Queen’s University, Canada, menyampaikan paparannya mengenai masalah internasional dalam hukum terkait dengan kebangkrutan negara, arbitrase internasional, dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Ia mengulas soal Sovereign Insolvency atau kebangkrutan Negara dan dampaknya terhadap keputusan internasional dan hubungan negara dengan investor asing. Ia menyebutkan pentingnya perjanjian internasional, seperti New York Convention and ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) dalam menyelesaikan sengketa antar negara. “Masalah-masalah besar terjadi di negara-negara berhutang, yang terpaksa mengalihkan aset dan pendapatan mereka untuk membayar kewajiban internasional, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat mereka,” katanya.

Sementara itu, Hakim dari peradilan Amerika Serikat, Aliyah Shaheedah Sabree, menyampaikan diskusinya berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di Michigan selama 8 tahun. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan, seperti korupsi, kekurangan kesejahteraan bagi  hakim, dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. “Saya menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan yang mempengaruhi individu dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga perlu adanya kesetaraan disana,” ucapnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa di Michigan, yurisdiksi menanggapi perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, dengan pendekatan proaktif. Sebagai contoh, ketika AI mulai berkembang sejak kemunculan ChatGPT pada tahun 2022, negara bagian ini menjadi salah satu yang pertama membentuk Task Force untuk menyambut teknologi tersebut. “Kami menyadari bahwa menanggapi AI dengan cara yang negatif atau menghindarinya bukanlah solusi yang tepat,” katanya.

Selama setahun terakhir, laporan yang dibuat pada Oktober dengan rekomendasi dari hakim dan para pengacara mengarahkan bagaimana seharusnya AI digunakan dalam sistem peradilan. “Banyak yang perlu dipelajari, terutama bagi hakim dan pengacara yang biasanya lebih tua dan cenderung lebih berhati-hati dalam mempelajari teknologi baru,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti menyediakan penerjemah virtual yang dapat diakses 24 jam, serta mengatur beban kerja hakim menggunakan asisten virtual. “Michigan memiliki salah satu sistem peradilan terbesar di AS, dengan lebih dari 50.000 kasus yang ditangani selama tujuh tahun, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan sangat dihargai,” pungkasnya.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai langkah-langkah inovatif dan peningkatan transparansi, sehingga sistem hukum baik di Indonesia dan negara-negara lainnya dapat berkembang dengan lebih baik, dengan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ida, biasa ia dipanggil, menjadi salah satu dari 841 lulusan Program Magister, Spesialis, Subspesialis, dan Doktor yang diwisuda pada Program Pascasarjana di Grha Sabha Pramana UGM pada akhir Januari silam. Ida berhasil menyelesaikan studi tepat waktu di Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dengan semangat dan dedikasi yang konsisten. Bahkan ia tercatat lulus dengan predikat cumlaude karena memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,9. 

Ida bercerita, keluarga juga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan kuliahnya. Baginya, keluarga selalu menjadi sumber dukungan moral, emosional, dan logistik yang dibutuhkan termasuk fasilitas kursi roda listrik.

Meski begitu, Ida mengaku sempat mengalami mental breakdown ketika menjalani masa kuliah. Beruntung, sesama Awardee LPDP turut membantunya mengatasi masa sulit tersebut dengan memastikan dirinya merasa aman, mendukung agar ia tetap percaya diri, serta mendampingi Ida selepas konsultasi rutin dengan psikolog. “Tentu saja masih ada ruang perbaikan untuk meningkatkan awareness serta membangun budaya yang lebih inklusif di UGM,” tuturnya.

Sebagai penyandang disabilitas, Ida menjelaskan tantangan terbesar yang harus dihadapi saat menjalankan perkuliahan adalah menjaga stamina fisik dan menghadapi keterbatasan mobilitas. Namun, dengan jadwal yang terorganisir, dukungan keluarga, serta semangat untuk segera lulus kuliah, ia berhasil melewati berbagai rintangan dan tetap fokus pada tujuan. 

Dukungan layanan aksesibilitas yang disediakan Fisipol dan UGM secara umum, seperti lift yang aktif untuk seluruh lantai, adanya ruangan khusus untuk pengunjung disabilitas di Perpustakaan dan Arsip, serta tambahan jalur landai di FISIPoint menurutnya sangat membantu. Bahkan sistem pembelajaran hybrid antara daring dan luring dengan pengumpulan tugas yang bisa dilakukan secara daring juga dirasa makin memudahkan dirinya mengerjakan tugas perkuliahan. “UGM telah menyediakan berbagai fasilitas ramah disabilitas, seperti rampa, handrail dan layanan pendukung. Namun, peningkatan masih dibutuhkan, misalnya dalam hal penyediaan transportasi kampus yang lebih inklusif dan aksesibilitas untuk gedung tua,” jelasnya.

Ida memulai studi sejak 2023. Selama kuliah, ia aktif melakukan advokasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ia juga aktif mengikuti berbagai konferensi. Ida sempat terpilih sebagai best paper presenter pada 6th International Conference on Interreligious Studies (ICONIST) yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dirinya juga terpilih menjadi partisipan dalam Sekolah Riset Advokasi Disabilitas 2024 yang merupakan kolaborasi antara SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) dan KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia – Indonesia). 

Ida patut berbangga karena pada program tersebut hanya 21 orang yang dipilih dari ratusan periset disabilitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Ida juga diundang sebagai peserta pada Konferensi Internasional Pengetahuan dari Perempuan yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan di Universitas Brawijaya pertengahan September 2024 lalu.

Kini setelah lulus, Ida berharap bisa berkontribusi lebih luas dalam advokasi penyandang disabilitas, khususnya dalam membangun kebijakan inklusif. Ia pun berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. “Kampus tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan jaringan profesional yang diperlukan untuk bersaing,” ujarnya.

Di sisi lain, imbuhnya, masyarakat juga perlu mendukung para penyandang disabilitas dengan membangun pemahaman tentang kebutuhan mereka, menghapus stigma, dan memberikan kesempatan yang sama di berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

Penulis : Triya Andriyani

Foto     : Dokumentasi Pribadi

Artikel Kisah Ida Mujtahidah, Penyandang Disabilitas Berhasil Lulus S2 Cumlaude di UGM  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UGM, Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D., menjelaskan bahwa program IUP di FEB telah berdiri sejak tahun 2007 dan menawarkan tiga program studi yaitu Akuntansi, Ilmu Ekonomi, dan Manajemen. Salah satu keunggulan program ini adalah akreditasi internasional yang telah diperoleh serta kemitraan dengan lebih dari 70 universitas di Eropa, Asia, dan Australia. “Kami memiliki skema double degree, pertukaran pelajar, serta academic exposure seperti kursus musim panas dan musim dingin,” ungkap Bayu, Sabtu (8/2).

Ia menambahkan bahwa seluruh pembelajaran dilakukan dalam bahasa Inggris dan mahasiswa IUP akan memiliki kesempatan lebih luas untuk meraih double degree dengan universitas mitra seperti University of Melbourne, Erasmus University, dan University of Groningen.

Dr. Ardian Indro Yuwono, selaku ketua Program Studi IUP Ilmu Komunikasi, menyampaikan bahwa program IUP di FISIPOL, terutama Ilmu Komunikasi, relatif baru didirikan pada tahun 2019 sementara program studi IUP Hubungan Internasional didirikan di awal tahun 2010, dan IUP Manajemen Kebijakan Publik di tahun 2013. Meski demikian, program ini memiliki akreditasi internasional dan keunggulan berupa pengajar yang berasal dari akademisi dan praktisi media.

Salah satu ciri khas dari IUP Ilmu Komunikasi adalah kewajiban student exchange di tahun ketiga. Program ini juga memiliki peluang double degree dengan Flinders University dan Queen Mary University. “International exposure menjadi komponen penting dalam syarat kelulusan, di mana mahasiswa wajib mengikuti pertukaran pelajar atau program study abroad,” jelas Dr. Ardian.

Elga Andriana, S.Psi, M.Ed, Ph.D, pengelola IUP Psikologi, menjelaskan bahwa sejak berdiri pada tahun 2016, program IUP Psikologi hanya membuka satu kelas dengan jumlah 40 mahasiswa per angkatan. Keunggulan IUP Psikologi terletak pada program double degree dengan University of Leeds serta pertukaran pelajar dengan University of Groningen.

Setiap semester, IUP Psikologi menghadirkan dosen tamu internasional serta menerima mahasiswa asing dari negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Australia. “Kami juga menekankan field school yang memungkinkan mahasiswa terjun langsung untuk melihat aplikasi psikologi secara praktis,” ujar Elga.

Sementara itu, Dr. Wahyu Yun Santoso S.H., M.Hum., LL.M., pengelola IUP Fakultas Hukum, memaparkan bahwa sejak dibuka pada tahun 2013, IUP Hukum telah menawarkan program double degree dengan universitas mitra seperti Maastricht University dan University of Groningen. Tahun ini, Fakultas Hukum meluncurkan skema baru 3+1 yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan double degree sekaligus gelar LLM dalam waktu yang lebih singkat melalui kerja sama dengan Durham University “Mahasiswa kami juga diwajibkan mengikuti dua kali magang, dan banyak alumni kami yang sukses berkarir di firma hukum internasional,” tambah Wahyu.

Dengan berbagai keunggulan dan peluang internasional yang ditawarkan, program IUP UGM menjadi salah satu pilihan menarik bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman pendidikan global.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Yuk, Ketahui Keunggulan 8 Prodi IUP UGM Klaster Sosial Humaniora pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rancangan untuk melakukan proses seleksi bersama ini diakui Hamim sebenarnya tidak mudah dan masih memerlukan berbagai perencanaan. Oleh karena itu, FK-KMK UGM sendiri masih menunggu perintah resmi mengenai seleksi bersama, sehingga penerimaan PPDS di bulan Maret mendatang yang masih menggunakan skema di masing-masing universitas.

Kebijakan seleksi bersama PPDS ditujukan untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis sekaligus pemasarannya di seluruh daerah Indonesia. Upaya ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2022 melalui beberapa program, seperti peningkatan kuota mahasiswa program sarjana dan dokter spesialis, serta penambahan program studi. Sampai saat ini, program dokter spesialis dan subspesialis telah menghasilkan 4.000 lulusan setiap tahunnya. Sayangnya, angka tersebut masih belum mencukupi kebutuhan dokter spesialis di sejumlah daerah.  “Masalah pemerataan ini cukup kompleks ya. Bukan hanya PPDS, tapi bagaimana membuat dokter-dokter spesialis mau bekerja di daerah,” terang Hamim.

Kebijakan yang diberlakukan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis ini adalah penerimaan program melalui jalur afirmasi. Setiap daerah memiliki minimal kuota 10% yang diprioritaskan pada jalur afirmasi dokter spesialis. “Hal ini ditujukan agar nantinya setelah lulus, mereka bisa kembali bekerja di daerah asal,” paparnya.

Sayangnya, menurut Hamim, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis. Hamim menambahkan, mayoritas dokter setelah lulus dan bekerja beberapa tahun di daerah, umumnya akan melanjutkan bekerja di kota. Rendahnya tingkat retensi (mempertahankan) dokter spesialis ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk aspek sarana dan prasarana, insentif, hingga keamanan. “Banyak yang tidak betah bekerja di daerah karena kesulitan akses, minim insentif, dan ancaman keamanan. Padahal aspek tersebut sangat penting agar dokter bisa bekerja dengan maksimal,” pungkas Hamim.

Hamim menyarankan agar pemerintah bisa ikut mempertimbangkan jaminan keamanan dan kelengkapan medis di layanan kesehatan daerah. Mengenai alur dan aspek kompetensi yang diuji dalam PPDS, Hamim memberikan masukan agar menambahkan penilaian lain di luar pengetahuan umum. Menurutnya, penting bagi dokter agar memiliki stabilitas kesehatan mental yang baik dalam menangani pasien. “Saya kira perlu ditambahkan misalnya tes untuk menguji kesehatan mental, sikap, jadi tidak hanya kompetensi dasar saja. Itu penting,” tambah Hamim.

Hamim juga merekomendasikan jalur penerimaan PPDS dalam dua skema, yakni seleksi bersama dan mandiri. Alih-alih mengganti sistem yang sudah berjalan, akan lebih mudah untuk menambahkan jalur penerimaan baru. “Karena saat ini pun masih banyak universitas yang perlu berupaya untuk membuka program studi baru khusus untuk dokter spesialis/subspesialis,” tuturnya.

FK-KMK UGM sendiri, kata hamim, mendukung pembukaan pendidikan spesialis dan subspesialis di beberapa universitas. Beberapa di antaranya, UGM membantu pembukaan program studi neurologi di Universitas Jenderal Soedirman dan program studi penyakit dalam di Universitas Islam Sultan Agung. “Kami di FK-KMK UGM ini juga membantu beberapa universitas untuk membuka program dokter spesialis. Agar upaya ini bisa dilakukan bersama-sama,” pungkasnya.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Soal Seleksi Bersama PPDS, Pakar UGM Sarankan Pemerintah Perhatikan Retensi Dokter Spesialis  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menghadapi kelima tantangan tersebut, Dirjen mengajak  perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri dan masyarakat agar mendukung program pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. ”Kita ingin mengembangkan ekosistem supaya hasil riset dan inovasi dari universitas itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” dalam Workshop dan Sharing Session Nasional dengan tajuk “Sinergi Perguruan Tinggi Hukum: Peran Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkelanjutan” yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM, kamis (6/2).

Fauzan pun kemudian menjelaskan program-program prioritas serta rencana-rencana yang saat ini sedang dikembangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita. Ia menekankan bahwa program-program pemerintah dan inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi saat ini arus sampai dan berpihak kepada masyarakat.

Fauzan menjelaskan bahwa saat ini Kemendiktisaintek tidak lagi berfokus pada penelitian berbasis produk, namun beralih ke arah penelitian yang berbasis tantangan, interaksi multidisiplin untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Adapun topik-topik dari penelitian tersebut adalah mengenai kecerdasan buatan (AI), energi baru dan terbarukan, teknologi pangan dan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, material maju dan teknologi nano. Bahkan kontribusi-kontribusi yang saat ini dikembangkan pun akan berfokus penyelesaian masalah sosial dan ekonomi sosial. “Dari kami bisa berkontribusi dan dari masyarakat bisa menyampaikan apa yang diperlukan,” harap Fauzan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. mengatakan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, selain menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan dan mewujudkan tri dharma bagi perguruan tinggi. “Saya berharap pendidikan itu misinya untuk mencerdaskan bangsa, oleh karena itu idealnya banyak hasil research yang kita miliki, perkuliahan yang ditopang oleh aktivitas-aktivitas praksis berdasarkan pengalaman, juga harus menginspirasi dan memberikan kebermanfaatan,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa hilirisasi tak hanya berfokus pada industri saja, tapi skill dan juga pengetahuan yang didapat untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Sehingga, ilmu sosial humaniora, terlebih ilmu hukum bisa memastikan pendidikan, pengajaran, praktik, dan research yangs sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, Arie pun menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak akan pernah bisa netral, karena ia selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Lalu di sana lah hukum menjalankan perannya, sebagai alat untuk penerjemah visi pengabdian masyarakat untuk menjawab persoalan di masyarakat. “Hukum tidak seharus nya membuat orang takut, melainkan mendekat,” ujarnya mengakhiri.

Sekretariat Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Dr. Djarot Heru Santosa, M.Hum  menyampaikan capaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UGM melalui DPKM. Salah satu bentuk dari upaya pengabdian tersebut dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).  “Utamanya adalah penyelenggaraan KKN, kuliah kerja nyata di Universitas Gadjah Mada yang sudah diinisiasi sejak tahun 1971, dan sampai detik ini masih menjadi mata kuliah wajib di universita,.” jelasnya.

Djarot menambahkan bahwa tiap tahunnya UGM mengirimkan rata-rata sekitar 8.900 mahasiswa ke seluruh Indonesia dengan rincian  persebaran di 35 provinsi di lebih dari 100 kabupaten dan lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. “Kita juga memfokuskan di daerah perbatasan,” katanya.

Dalam pelaksanaan program kerja, kata Djarot, kegiatan KKN diarahkan menggunakan metode riset, walaupun sederhana. Ia pun menjelaskan bahwa DPKM secara rutin dalam satu tahun menerbitkan jurnal pengabdian sebanyak 4 kali.“Kegiatan pengabdian dapat dijadikan penelitian,” imbuh Djarot.

KKN PPM UGM sebagai bentuk pengabdian, bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga daerah atau komunitas tersebut menjadi lebih mandiri. Ia pun menjelaskan untuk mencapai hal tersebut, DPKM menggunakan strategi-strategi peningkatan mutu masyarakat yang antara lain mencakup interdisiplin, berdampak luas, hilirisasi program, model kemitraan, tuntas dan berkelanjutan, research based,  dan outcome based. “Koordinasi, kolaborasi, dan publikasi menjadi kunci,”pungkasnya.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Hasil Riset Universitas Diarahkan untuk Selesaikan Masalah Bangsa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dalam pidatonya, Prof. Yunita menjelaskan bahwa Kondisi Kritis Perioperatif merupakan komplikasi pernapasan, jantung, alergi, atau neurologi yang memerlukan intervensi segera yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Dalam ilmu anestesi prosedur yang digunakan dalam menangani pasien dewasa dan anak-anak tentu berbeda. Kondisi yang berbeda ini membuat prosedur anestesi anak-anak lebih beresiko komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Maka dari itu, perlu pendekatan khusus untuk prediksi risiko dan mitigasinya. Saat ini di Indonesia belum ada alat prediksi terjadinya kejadian kritis perioperatif pada anak di Indonesia, “hal ini mendorong saya untuk mengangkat topik ini agar nantinya dapat menjadi referensi prediksi kejadian kritis perioperatif pada anak dimasa mendatang,” ungkapnya.

Yunita menyebutkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kejadian kritis berat perioperatif pada anak.  Pada anestesi umum, bayi baru lahir lebih berisiko mengalami kejadian kritis perioperatif dibandingkan kelompok usia lainnya karena anatomi neonatus masih dalam proses perkembangan. Mengacu pada penelitian berbasis data, menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki 25% risiko lebih tinggi untuk kejadian kritis kardiovaskuler dibandingkan laki-laki. “Faktor lain yang mempengaruhi adalah anomali kongenital yang mencakup berbagai kelainan struktur atau fungsi tubuh yang sudah ada sejak lahir dan berasal dari masa prenatal, kondisi pasien, dan jenis anestesi yang digunakan,” terangnya.

Akurasi skor prediksi kejadian kritis berat perioperatif berdasar sebuah tinjauan sistematis terbaru tentang alat penilaian risiko perioperatif dari 10 studi mendapatkan bahwa tingkat mortalitas dalam studi-studi ini berkisar antara 0,3% hingga 3,6%. Prediktor utama yang digunakan dalam model meliputi usia saat operasi, kebutuhan ventilasi mekanis dalam 48 jam sebelum operasi, dukungan oksigen, dukungan inotropik, sepsis, status kegawatdaruratan kasus, keberadaan perintah “do-not-resuscitate”, transfusi darah preoperatif, kanker, gangguan hematologi, status fisik, serta resusitasi kardiopulmoner sebelum operasi.

Penggunaan alat prediksi risiko kejadian kritis berat perioperatif memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan hasil klinis pasca operasi pada pasien pediatrik. Saat ini perkembangan terbaru adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk identifikasi risiko kejadian kritis berat perioperatif. Beberapa studi menunjukkan manfaat pembelajaran mesin dalam memetakan faktor risiko komplikasi pascaoperasi.

Menurut Yunita, penilaian risiko kejadian kritis harus dilakukan sebagai upaya meminimalisir resiko kejadian tersebut. Sasaran utama dari upaya ini diprioritaskan untuk anak-anak usia lebih muda. “Di Indonesia perlu dibuat suatu alat prediksi terstandarisasi untuk memprediksi risiko terjadinya kejadian kritis perioperatif pada anak serta pedoman praktis klinis yang praktis yang sederhana dan mudah digunakan,” tegasnya.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., menyebutkan bahwa Prof. Yunita Widyastuti merupakan salah satu dari 525 Guru Besar aktif di UGM, dan salah satu dari 72 Guru Besar aktif dari 102 Guru Besar yang pernah dimiliki FKKMK UGM.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Dosen UGM Prof. Yunita Widyastuti Dikukuhkan Guru Besar Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.