Terkait target dan prediksi swasembada beras ini, Guru besar Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengatakan capaian tersebut tidaklah mudah, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan produksi padi, seperti kondisi iklim yang bersahabat, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik, dan manajemen pembangunan pertanian yang terus dikembangkan. “Keadaan alam yang baik jika tidak terjadi cuaca ekstrim seperti el nino, el nina, banjir dan kekeringan yang akan dapat mengganggu produksi dan distribusi padi,” kata Masyhuri, Senin (10/2).

Untuk mendukung produksi padi bisa terpenuhi maka infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangatlah menentukan. Sementara kondisi sebagian irigasi masih banyak yang rusak bahkan tidak pernah diperbaiki sejak dibangun di era orde baru. “Seharusnya pemerintah juga memperbaiki infrastruktur ini supaya dapat menunjang kegiatan pertanian,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai program untuk mendukung petani dalam mencapai kemandirian pangan. Seperti kebijakan perluasan lahan, perbaikan dan perluasan irigasi, penyediaan pupuk dan sarana produksi yang tepat serta dukungan pendampingan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas padi. “Termasuk mendorong penemuan dan penggunaan bibit unggul, cara budidaya yang tepat untuk mekanisasi,” terangnya.

Soal perluasan lahan pertanian bagi petani, Masyhuri mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan UU No.1 1961, disebutkan agar petani sejahtera maka petani harus punya lahan minimal 2 hektar lahan. Pasalnya saat ini menurut data BPS, rata-rata petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi SDM, mayoritas petani berusia tua bahkan masuk kategori lansia. Sudah seharusnya generasi muda diharapkan dapat terjun ke bidang pertanian dengan penggunaan teknologi dan inovasi, budidaya dengan skala usaha tani yang lebih luas, dan bisnis sarana produksi yang lebih memadai. “Melibatkan generasi muda, skala usaha tani yang lebih luas, penggunaan teknologi yang lebih modern, dan penggunaan mekanisasi akan menjadikan pertanian modern sehingga target swasembada pangan akan segera tercapai,” katanya.

Tidak cukup sampai di situ, imbuhnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi padi, seperti penetapan harga pupuk. Disamping meneka biaya untuk pengadaan obat-obatan dan sarana produksi lain akan mempengaruhi insentif petani dalam meningkatkan produksi padi.  Bahkan kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah juga turut andil dalam mempengaruhi swasembada beras. Adapun kebijakan HPP baru yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini menurutnya sudah terlambat, HPP tersebut akan mempengaruhi kelancaran pengadaan beras. “Kebijakan HPP yang telat seperti saat ini, baru akan memberikan pengaruh pada musim tanam berikutnya, bukan untuk sekarang ini”, ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Antara

Artikel Soal Swasembada Pangan, Pakar UGM Desak Pemerintah Bangun Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM, mengatakan domba Awassi memiliki pertumbuhan otot yang relatif cepat sehingga membuatnya menjadi pilihan ideal untuk peternak yang menginginkan hasil panen yang optimal dalam waktu relatif singkat. Dengan pertambahan bobot yang mencapai 5-6 kg per bulan untuk betina dan 7-8 kg per bulan untuk jantan, domba Awassi menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan pakan. Selain itu, produksi susunya juga melimpah. Dengan rata-rata produksi susu mencapai 1,8 liter per hari. “Domba ini menjadi pilihan unggul bagi peternak yang ingin mendapatkan manfaat ganda dari susu dan daging. Sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena aslinya domba Awassi dari daerah tropik,”paparnya. Senin (10/2).

Hal senada disampaikan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM., yang juga dosen Fakultas Peternakan UGM. Menurutnya, domba Awassi memiliki karkas yang berkualitas tinggi, dengan persentase karkas sekitar 51 persen. Seperti diketahui, karkas merupakan bagian tubuh setelah proses pemotongan yang mencakup daging tanpa kepala, darah, organ-organ internal, kaki, dan kulit. 

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai lingkungan. Sementara dalam varian seperti domba Awassi F1 dan domba Awassi fullblood, keunggulan genetik dari pejantan fullblood memberikan hasil yang unggul dalam pertumbuhan otot, produksi susu, dan daya adaptasi.

Melihat potensi yang bagus dari domba Awassi ini, Tim Fakultas Peternakan (Fapet) UGM mengadakan pelatihan dan penyuluhan bertajuk Potensi Pengembangan Awassi sebagai Domba Perah di Indonesia. Pelatihan dan penyuluhan dilakukan di Kandang Kambing Burja di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur  dan Kandang Kemitraan Klaster Closed Loop Joyo Setinggil di Kecamatan Karangploso, Malang pada selasa (4/2) lalu.

Dalam pelatihan tersebut, baik Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM. dan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM bertindak selaku narasumber utama. Keduanya dalam kegiatan tersebut banyak memberikan wawasan ilmiah dan praktis mengenai aspek karakteristik domba perah dan manajemen pemerahan. Pelatihan dan penyuluhan didampingi Founder Usaha Bisnis Kambing Burja dan Domba Dorsip, Martinus Alexander, S.Si. Acara penyuluhan diakhiri dengan pelatihan pengukuran ukuran tubuh, ukuran ambing dan puting, perlemakan ekor, serta pengamatan karakteristik Awassi.

Acara ini diikuti peternak mitra, akademisi, dan praktisi industri susu. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke fasilitas peternakan modern. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan industri peternakan domba perah di Indonesia dapat semakin berkembang secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi peternak dan sektor agribisnis secara luas.

Reportase : Satria

Penulis      : Agung Nugroho

Artikel Domba Awassi Potensial Dikembangkan di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut laporan badan pangan dunia FAO tahun 2018, diperkirakan ketika populasi ternak lain mengalami penurunan, maka populasi kambing justru meningkat melebihi domba. Bahkan di Indonesia sendiri, berdasarkan data statistik 2023, populasi terbesar ternak produktif di Indonesia adalah kambing yakni 19, 398 juta ekor dibanding sapi dengan jumlah 18,6 juta ekor.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM , Prof. Dr. Ir. Kustantinah, DEA., IPU., mengatakan kondisi sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia, ia yakini akan mampu menaikan populasi kambing dari 3,2 persen per tahun, dan akan terus dapat ditingkatkan. “Pemerataan pengembangan ternak di seluruh Indonesia ini dapat dilakukan pada lingkungan yang sesuai dengan memberdayakan perguruan tinggi yang ada”, katanya, Jumat (7/2).

Ketua Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan ini menyebut di Indonesia saat ini ada sekitar 59 fakultas peternakan. Jika ada sinergi bersama maka pengembangan ternak yang diharapkan tentu akan lebih mudah terlaksana.

Untuk peningkatan produksi daging, maka kambing tipe pedaging harus dikembangkan seperti kambing Bligon, kambing Kacang dan kambing Marica. ”Kebutuhan terhadap kambing tipe pedaging ini tentu cukup tinggi, terutama pada saat hari raya kurban (Idul Adha), bahkan untuk tujuan ekspor, peluangnya masih sangat terbuka”, terangnya.

Ia pun menggas adanya Rencana Pembangunan Peternakan melibatkan Perguruan Tinggi setiap Lima Tahun atau disingkat REPELITA. Gagasan ini, ia sampaikan dengan tujuan meningkatkan populasi kambing di Indonesia.

Di Fakultas Peternakan UGM sendiri, kata Kustantinah, pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan pengembangan ternak kambing  yang telah dilakukan staf dosen di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak bersama Staf Dosen Laboratorium di lingkungan Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fapet UGM. Salah satunya program pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengembangan Desa Binaan, di Dusun Nyemani, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sami Galuh, Kab. Kulon Progo. “Pengembangan peternakan kambing tersebut sebagian besar dikelola oleh kelompok wanita tani (KWT), seperti di Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman,” pungkasnya.

Reportase : Satria

Penulis      : Agung Nugroho

Foto          : Freepik.com

Artikel Tingkatkan Populasi Ternak Kambing, Dosen UGM Dorong Kolaborasi 59 Fakultas Peternakan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menghadapi kelima tantangan tersebut, Dirjen mengajak  perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri dan masyarakat agar mendukung program pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. ”Kita ingin mengembangkan ekosistem supaya hasil riset dan inovasi dari universitas itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” dalam Workshop dan Sharing Session Nasional dengan tajuk “Sinergi Perguruan Tinggi Hukum: Peran Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkelanjutan” yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM, kamis (6/2).

Fauzan pun kemudian menjelaskan program-program prioritas serta rencana-rencana yang saat ini sedang dikembangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita. Ia menekankan bahwa program-program pemerintah dan inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi saat ini arus sampai dan berpihak kepada masyarakat.

Fauzan menjelaskan bahwa saat ini Kemendiktisaintek tidak lagi berfokus pada penelitian berbasis produk, namun beralih ke arah penelitian yang berbasis tantangan, interaksi multidisiplin untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Adapun topik-topik dari penelitian tersebut adalah mengenai kecerdasan buatan (AI), energi baru dan terbarukan, teknologi pangan dan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, material maju dan teknologi nano. Bahkan kontribusi-kontribusi yang saat ini dikembangkan pun akan berfokus penyelesaian masalah sosial dan ekonomi sosial. “Dari kami bisa berkontribusi dan dari masyarakat bisa menyampaikan apa yang diperlukan,” harap Fauzan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. mengatakan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, selain menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan dan mewujudkan tri dharma bagi perguruan tinggi. “Saya berharap pendidikan itu misinya untuk mencerdaskan bangsa, oleh karena itu idealnya banyak hasil research yang kita miliki, perkuliahan yang ditopang oleh aktivitas-aktivitas praksis berdasarkan pengalaman, juga harus menginspirasi dan memberikan kebermanfaatan,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa hilirisasi tak hanya berfokus pada industri saja, tapi skill dan juga pengetahuan yang didapat untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Sehingga, ilmu sosial humaniora, terlebih ilmu hukum bisa memastikan pendidikan, pengajaran, praktik, dan research yangs sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut, Arie pun menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak akan pernah bisa netral, karena ia selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Lalu di sana lah hukum menjalankan perannya, sebagai alat untuk penerjemah visi pengabdian masyarakat untuk menjawab persoalan di masyarakat. “Hukum tidak seharus nya membuat orang takut, melainkan mendekat,” ujarnya mengakhiri.

Sekretariat Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Dr. Djarot Heru Santosa, M.Hum  menyampaikan capaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UGM melalui DPKM. Salah satu bentuk dari upaya pengabdian tersebut dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).  “Utamanya adalah penyelenggaraan KKN, kuliah kerja nyata di Universitas Gadjah Mada yang sudah diinisiasi sejak tahun 1971, dan sampai detik ini masih menjadi mata kuliah wajib di universita,.” jelasnya.

Djarot menambahkan bahwa tiap tahunnya UGM mengirimkan rata-rata sekitar 8.900 mahasiswa ke seluruh Indonesia dengan rincian  persebaran di 35 provinsi di lebih dari 100 kabupaten dan lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. “Kita juga memfokuskan di daerah perbatasan,” katanya.

Dalam pelaksanaan program kerja, kata Djarot, kegiatan KKN diarahkan menggunakan metode riset, walaupun sederhana. Ia pun menjelaskan bahwa DPKM secara rutin dalam satu tahun menerbitkan jurnal pengabdian sebanyak 4 kali.“Kegiatan pengabdian dapat dijadikan penelitian,” imbuh Djarot.

KKN PPM UGM sebagai bentuk pengabdian, bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga daerah atau komunitas tersebut menjadi lebih mandiri. Ia pun menjelaskan untuk mencapai hal tersebut, DPKM menggunakan strategi-strategi peningkatan mutu masyarakat yang antara lain mencakup interdisiplin, berdampak luas, hilirisasi program, model kemitraan, tuntas dan berkelanjutan, research based,  dan outcome based. “Koordinasi, kolaborasi, dan publikasi menjadi kunci,”pungkasnya.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Hasil Riset Universitas Diarahkan untuk Selesaikan Masalah Bangsa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran. Pasalnya pemotongan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Akbar, Rabu (5/2).

Selain memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. Program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan anggaran. “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dikatakan Akbar, resiko jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Akbar sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar mengingatkan agar kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Media Indonesia

Artikel Ekonom UGM Menakar Imbas Efisiensi Anggaran terhadap Stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA, menilai kebijakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal pelarangan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer tersebut merupakan kebijakan blunder. Sebaliknya kebijakan ini justru berpotensi mematikan pedagang kecil lantaran menyusahkan konsumen ubntuk mendapatkan LPG 3 Kg, dan bahlan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang ingin berpihak pada rakyat kecil. “Selama ini pengecer merupakan pedagang dan warung-warung kecil untuk mengais pendapatan dengan berjualan LPG 3 Kg. Larangan bagi pengecer menjual LPG 3 Kg mematikan usaha mereka,” ujarnya, di Kampus UGM, Senin (3/2).

Akibat pelarangan tersebut berdampak bagi wirausaha akar rumput kehilangan pendapatan. Mereka kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin. Mustahil bagi pengusaha kecil ini mengubah menjadi pangkalan atau pengecer resmi Pertamina karena dibutuhkan modal yang tidak kecil untuk membayar pembelian LPG 3 dalam jumlah besar. “Kebijakan Bahlil ini juga menyusahkan bagi konsumen, yang kebanyakan rakyat miskin,  untuk membeli kebutuhan LPG 3 kg di pangkalan yang jauh dari tempat tinggalnya,” jelasnya.

Sekali lagi Fahmy menandaskan, kebijakan larangan pengecer menjuial LPG 3 Kg melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil, baik pengusaha akar rumput maupun konsumen yang kebanyakan rakyat miskin. Kebijakan yang mematikan pedagang di tingkat akar rumput tersebut harus dibatalkan karena menyusahkan rakyat miskin. “Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 harus dibatalkan. Prabowo harus menegur Bahlil atas kebijakan blunder tersebut agar kebijakan serupa tidak terulang kembali,” serunya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto      : Harian Jogja

Artikel Kebijakan Pelarangan Menjual LPG 3Kg di Tingkat Pengecer Dinilai Menyusahkan Rakyat Kecil pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Keinginan untuk terjun menjadi wirausaha di bisnis restoran menurut Buyung, sudah menjadi impiannya sejak lama. Dengan kesungguhan, usaha inipun telah berkembang dan sekarang ini sudah membuka empat cabang di tiga kota besar, yaitu di Yogyakarta , Semarang, dan Solo.

Buyung mengungkapkan ide awal mengembangkan Taigersprung muncul dari adanya celah di pasar makanan dimsum. “Dari situlah tercetus ide untuk membuka sebuah restoran dimsum yang enak dengan harga yang pas di kantong mahasiswa,” terangnya.

Buyung mengakui memiliki jiwa bisnis yang kuat karena berlatar belakang dari keluarga pengusaha. Iapun menjadi cukup paham bagaimana menjalankan usaha. Iapun mengaku membangun bisnis Taigersprung tidak selalu berjalan mulus. Bahkan tantangan harus ia hadapi di saat awal pendirian. Pada masa awal pendirian bisnis Taigersprung adalah saat masa awal pandemi Covid-19. “Didirikan di awal masa pandemi Covid-19 pada April 2020, menjadikan penjualan terkendala karena adanya pembatasan aktivitas dan kekhawatiran masyarakat untuk membeli makanan di luar”, ungkap Buyung.

Dihadapkan pada kondisi darurat, iapun mengatur strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Sebagai CEO Taigersprung, ia bersama Ian memutuskan untuk memangkas biaya operasional. Keputusan lainnya, mereka tidak mau memotong gaji karyawan melainkan keduanya memilih untuk tidak mengambil gaji mereka selama empat bulan pertama. Tak hanya itu, mereka pun berbagai pekerjaan. Beberapa pekerjaan seperti membeli bahan baku di pasar dan menjadi kasir mereka lakukan sendiri.“Paling down ketika Covid karena banyak orang yang gak berani makan di luar dan beli makanan lewat ojol. Saat itu, kami tahu kalau penjualan gak akan naik, jadi kami akhirnya memutuskan untuk memotong biaya operasional,” ucap Buyung mengenang.

Menjalani kuliah sekaligus berbisnis tentu bukan persoalan mudah. Pandai-pandai mengatur waktu, dan Buyung bersyukur merasa tidak kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah dan bisnis. Iapun bersyukur karena pembelajaran dilakukan secara daring selama pandemi. Hal ini yang memberinya keleluasaan menjalani pembelajaran kelas secara online sembari mengelola restoran. “Tantangan dalam beraktivitas kuliah dan menjaga restoran ini berlangsung selama kurang lebih 2-3 bulan di awal pendirian. Sedangkan tantangan tersulit adalah ketika harus menekan biaya operasional”, terangnya.

Buyung tak henti-hentinya bersyukur bisa berkesempatan kuliah di FEB UGM. ia mengaku bisa menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan untuk menyokong perjalanan bisnisnya. Banyak mata kuliah yang sangat relevan yang ia dapatkan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya ilmu mengenai perilaku konsumen. Pengetahuan dari mata kuliah ini sangat membantunya menciptakan Ideal Customer Avatar (ICA), yakni sebuah profil yang merinci karakteristik konsumen ideal suatu bisnis, seperti demografi, psikografi, perilaku, kebutuhan, dan hambatan.

Dengan memahami Ideal Consumer Avatar (ICA), Buyung mampu mengembangkan menu dan strategi bisnis Taigersprung secara lebih efisien tanpa memerlukan riset yang memakan banyak waktu dan biaya. Karenanya, iapun berpesan kepada mereka yang ingin memulai bisnis agar berani mengambil langkah pertama.

Menurut Buyung sangat penting membangun optimisme dalam memulai suatu usaha. Optimisme yang tidak terlalu berlebihan. “Kedepan, saya berharap usaha ini memberi dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat, terutama pelanggan dan karyawannya. Saya ingin memberikan dampak ke masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Saat ini ada 75 karyawan di Taigersprung dan mereka inilah yang memotivasi kami untuk bisa berkembang lebih besar lagi,” pungkasnya.

Penulis.   : Najwah Ariella Puteri & Kurnia Ekaptiningrum/Humas FEB

Penulis    : Agung Nugroho

Artikel Kisah Buyung, Membangun Bisnis Resto Dimsum Sejak Mahasiswa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dr. Eng. Ir. Lucas Donny Setijadji selaku Dosen Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM menyatakan UU Minerba yang memberikan peluang bagi kampus mengelola tambang cukup mengejutkan baginya. Pasalnya, peran perguruan tinggi adalah mencetak SDM berkualitas bukan mengelola tambang seperti perusahaan tambang pada umumnya.“Saya pribadi sebetulnya menolak atau tidak setuju dengan keinginan pemerintah dan DPR agara perguruan tinggi memiliki hak untuk mendapatkan pengelolaan pertambangan,” ucap Donny, Kamis (30/1).

Menurutnya, universitas sebagai institusi pendidikan tinggi seyogyanya berperan dalam hal penyiapan sumber daya manusia sehingga seharusnya kampus juga harus berhati-hati dalam memposisikan diri dalam situasi ini dan selalu menyikapinya dengan jernih.

Namun seandainya keputusan izin kelola tambang ini akhirnya dimandatkan ke kampus, ujar Donny, beberapa hal perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing perguruan tinggi yang ditunjuk adalah menggunakan kesempatan ini untuk berpartisipasi lebih aktif dalam konteks membantu, merealisasikan, atau mencoba mendukung agenda pemerintah seperti program hilirisasi.

Soal hilirisasi tambang, sebagai ahli di bidang eksplorasi sumber daya mineral, Donny menilai Indonesia saat ini perlu melakukan kegiatan penemuan mineral-mineral baru seperti litium, logam tanah jarang, dan grafit diharapkan bisa mendukung akselerasi hilirisasi. “Sayangnya, logam-logam ini belum ditemukan di Indonesia,” paparnya.

Donny menyebut perlu adanya payung hukum guna mewadahi para peneliti yang memiliki ketertarikan terhadap berbagai sumber daya mineral dan energi berbasis pada penelitian yang didanai oleh pemerintah dan juga dengan kolaborasi dari berbagai donor. “Dengan adanya payung hukum ini, universitas juga memiliki hak kekayaan intelektual atas penemuan yang didapatkan nantinya,” tegasnya.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Kompas

Artikel Dosen Geologi UGM Tolak Kampus Kelola Tambang  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.