Menurut Kalla, Konflik ini sebenarnya disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat, karena Aceh itu sebenarnya kaya sumber dayanya, akan tetapi Aceh hanya mendapatkan sedikit dari sumber daya tersebut. “Gam di Aceh, dimulai tahun 76. Kita tahu semua, juga tidak puas kepada pusat. Kenapa? Aceh, Aceh itu kaya dengan sumber daya alam, gas buminya. Tapi kenapa yang Aceh dapat sedikit? Tidak maju Aceh, padahal gasnya luar biasa di Lhokseumawe itu. Jadi banyak orang mengatakan itu ingin syariah itu tidak. Tidak puas kepada kebijakan,” jelas Kalla saat menjadi menyampaikan pidato kunci dalam Seminar Nasional dengan tajuk “Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dalam Konteks Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Kamis (28/11)..

Kalla menambahkan bahwa dalam resolusi konflik vertikal seperti di Aceh, Pemerintah haruslah memandang pihak yang berkonflik sebagai pihak yang setara, bukan sebagai musuh dari negara. “Perundingan harus menghormati satu sama lain itu harus” ujar Kalla.

Menanggapi pernyataan Kalla, Prof. Hamid Awaluddin, S.H., LL.M., M.A., Ph.D. sebagai salah satu perancang resolusi konflik di Aceh bersama Kalla menyetujui bahwa awal dari konflik di Aceh bukanlah diawali oleh agama akan tetapi ketidakadilan yang mereka alami, bahwa sebenarnya pelaksanaan syariat Islam sebenarnya tidak diminta oleh orang Aceh namun ditawarkan oleh Pemerintah. “Salah satu anggota perundingan saya mengatakan “Apa lagi yang anda inginkan. Kita sudah kasih syariat Islam kan, waktu Gusdur? Mereka dari juru runding GAM mengatakan “Anda salah. Kami tidak pernah minta syarat Islam tapi anda yang berikan ya kami terima”. Jadi, bukan soal agama. Soal ketidakadilan,” ungkap Hamid.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D.,  menyampaikan pentingnya pengalaman resolusi konflik dan keterkaitan antara pilihan strategi resolusi konflik sebagai upaya membangun perdamaian dan pengembangan demokrasi.

Selain dari pidato dari Jusuf Kalla di Seminar kali ini juga diadakan sebuah Bincang Perdamaian antara dua tokoh ternama yang sering berkontribusi dalam penyelesaian konflik yaitu Sosiolog UGM Lambang Trijono, Ph.D., dan Direktur Institut Dialog Antar-iman (DIAN) Interfidei, Yogyakarta, Dr. A. Elga J. Sarapung. Di sesi ini kedua pembicara akan membahas terkait cara penyelesaian konflik yang paling efektif. Di sesi diskusi ini, Lambang turut menyetujui apa yang sebelumnya diungkapkan oleh Kalla bahwa dalam sebuah resolusi konflik kita harus memandang pihak yang berkonflik secara saling menghormati dan mengikutsertakan mereka dalam proses penyelesaian konflik yang bersifat partisipatoris. “Mereka pihak-pihak yang berkonflik itu juga dilibatkan dalam menentukan proses serta hasilnya. Kalau boleh dikatakan, pendekatan seperti itu disebut yang sudah umum ya disebut partisipatoris atau pendekatan yang demokratis. Mereka merasa memiliki, dan mereka itu ada kemandirian dan keberlanjutan atau disebut dalam bahasa Inggris self sustaining peace process,” ujar Lambang

Sedangkan Elga menjelaskan dari perspektif lain bahwa dalam pembuatan sebuah resolusi Konflik praktik dari keadilan itu sendiri sangatlah penting dalam resolusi konflik bahwa dalam sebuah usaha mencapai resolusi konflik kita haruslah netral dan tidak memihak, apapun alasannya.“Cara efektif itu tentu soal pendekatan transformatif, bagaimana pemerintah seharusnya memperhatikan keadilan. Itu sangat penting. Tidak berpihak faktor apapun alasannya. Nah itu saya kira disitu kebijakan-kebijakan harus terjadi di samping pengembangan pendidikan,” pungkas Elga.

Penulis : Hanif

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Jusuf Kalla: Dalam Berkonflik Semua Pihak Setara pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGMm Eric Kaunan, M.A., mengatakan dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas dan perdamaian dalam kehidupan berdemokrasi sangatlah dibutuhkan pendidikan perdamaian diajarkan sedini mungkin. Meskipun pendidikan perdamaian ini sangatlah penting ditanamkan sejak kecil, namun belum ada kurikulum yang menjembatani hal tersebut pada level sekolah dasar bahkan sampai sekolah menengah. Ada pun pada jenjang pendidikan tinggi, hanya diajarkan pada beberapa mata kuliah pilihan saja.“Besar harapan kami, proses perdamaian ditanamkan sejak kecil,” kata Eric dalam Diskusi Pojok Bulaksumur dalam rangka sosialisasi kegiatan Seminar Nasional dengan tajuk “Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dalam Konteks Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Selasa (26/11).

Sasaran utama dari pendidikan sejak dini adalah para calon generasi muda yang akan menjadi agen perdamaian di masa mendatang. Menurutnya, potensi-potensi konflik dapat muncul dari mana saja, oleh karena itu fokusnya saat ini adalah mengembangkan media digital selain sebagai dari sumber konflik namun juga sebagai sumber perdamaian. Ia mengharapkan bahwa tantangan-tantangan yang ada terkait hal tersebut dapat melahirkan gagasan-gagasan serta kebijakan-kebijakan baru yang dapat menguatkan perdamaian baik secara nasional maupun internasional.

Selanjutnya, Eric pun berpendapat bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pembentukkan perdamaian, seharusnya dapat diaplikasikan dan tak hanya berakhir di ruang-ruang kelas saja. Hal ini perlu diperkuat dengan adanya peran-peran tokoh masyarakat yang dapat menghubungkan gagasan-gagasan secara lebih luas kepada masyarakat. “Setiap orang pun dapat menjadi tokoh, tergantung dengan values apa yang mereka bangun,” katanyaya.

Sosiolog Dr. Arie Sujito menekankan bahwa bangsa Indonesia memiliki ruang yang cukup besar dalam mengelola kemajemukan dalam masyarakat sebagai modalitas. Hal tersebut yang akan menjadi titik tumpu demokrasi, yang dalam prosesnya tentu akan menemukan banyak konflik dari berbagai banyak lapisan dan kepentingan. Kemudian dari dinamika yang beragam tersebut, ada pola-pola yang dapat dipelajari.“Dan itu tentu semestinya dapat diolah agar demokrasi tetap baik,” jelasnya.

Menurut Arie Sujito, dalam upaya pencarian resolusi konflik seharusnya tak boleh ada kekerasan dalam proses penengahan konflik, terlebih pada saat demonstrasi. “Demonstrasi tak seharusnya dijadikan suatu pertentangan namun upaya untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

Selanjutnya Sosiolog sekaligus Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Drs. Lambang Trijono, MA., Ph.D., mengatakan penyebab konflik berkepanjangan yang terjadi di masyarakat kita biasanya dikarenakan adanya masalah-masalah yang besar dan sulit dihadapi dalam kelompok-kelompok masyarakat, serta persepsi yang keliru antara satu sama lain, serta adanya kekerasan yang kemudian menimbulkan dendam dan rasa sakit yang terus disimpan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan mereka dari konflik berkepanjangan tersebut ialah dengan melakukan rekonsiliasi yang dilakukan di zona damai yang netral untuk menguraikan persepsi-persepsi salah yang ada pada satu sama lain.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Pendidikan Perdamaian Sebaiknya Diajarkan Sejak Dini pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.