Berbagai program tersebut diantaranya program mudik gratis untuk moda angkutan laut, penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen, angkutan motor gratis dengan berbagai lokasi asal dan tujuan, pemberlakuan manajemen lalu lintas pada jalan tol dan non tol berupa one way, contra flow, manajemen rest area, pembatasan operasional angkutan barang, pembatasan u-turn, optimalisasi gerbang tol, dan berbagai program lainnya.

Untuk menjawab tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah pada perjalanan Nataru 2024/ 2025, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada melaksanakan survei nasional tingkat kepuasan pengguna transportasi. Survei dilakukan dengan wawancara guna mengukur persepsi masyarakat pelaku perjalanan terhadap berbagai kebijakan transportasi pada Nataru 2024/2025. Survei mengambil sampel responden sebesar 5.804 dengan margin of error 1,35 persen, dan dilakukan di 7 provinsi yang diproyeksikan mewakili kurang lebih 62 persen tujuan pelaku perjalanan yang terjadi pada momen Nataru 2024/2025 pada lebih kurang 37 simpul transportasi dan titik ruas jalan yang berada di masing-masing provinsi pada tanggal 29 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 yang diprediksi menjadi puncak pergerakan (mobilisasi) masyarakat.

Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM menyatakan seluruh indikator penilaian dinyatakan valid dan reliabel berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas. Mengutip hasil survei, disebutnya, secara umum jumlah responden yang menjawab Puas dan Sangat Puas mencapai 86 persen, sementara yang menjawab Tidak Puas sebesar 1,6 persen dan sebanyak 11,3 persen menjawab Netral.

Adapun Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi mencapai nilai 4.39 (88,28 persen dari skor maksimum)  atau berada di kategori sangat puas. Indeks tertinggi dicapai pada aspek Keamanan di sarana angkutan umum dengan nilai 4,6 (92,31 persen dari skor maksimum), sedangkan indeks terendah pada aspek Sosialisasi Keselamatan dengan nilai 4,2 (83,56 persen dari skor maksimum)”, katanya di UC UGM, Jum’at (10/1) acara “Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Penyelenggaraan Transportasi Pada Masa Libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025”.

Mengutip pada hasil survei, kata Ikaputra, kepuasan pengguna transportasi berdasarkan moda memperlihatkan indeks kepuasan tertinggi dicapai moda kereta api dengan nilai 4,6 (92,59 persen dari skor maksimum), khususnya dalam hal inovasi jenis layanan, ketepatan waktu dan kemudahan informasi sementara terendah pada moda bus dengan nilai 4,2 (83,98 persen dari skor maksimum) khususnya dalam hal layanan petugas, sosialisasi keselamatan dan kemudahan informasi.

Di luar tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi tersebut, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian. Beberapa isu tersebut adalah kemudahan memperoleh tiket (kereta api, ASDP), ketepatan waktu dan keterjangkauan tarif (angkutan udara), kualitas jalan dan pengaturan lalulintas (angkutan jalan/kendaraan pribadi), adanya perantara (ASDP), serta kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu dan sarana (angkutan laut).

”Selain pertanyaan mengenai kualitas layanan, dalam survei ini juga ditanyakan sikap/pandangan pengguna layanan transportasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah terkait kebijakan dan program pada periode Nataru 2024/2025 seperti penyelenggaraan mudik gratis hingga kebijakan penurunan tiket pesawat, dimana hasil survei memperlihatkan sebanyak 89,7 persen responden mendukung kebijakan tersebut”, terangnya.

Penyampaian “Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Penyelenggaraan Transportasi Pada Masa Libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025” diselenggarakan Pustral UGM bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan yang dibuka Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG (K)., Ph.D menghadirkan penanggap antara lain Ahmad Yani A.T.D., MT (Plt. Dirjen Perhubungan Darat), Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng (Guru Besar pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik), Tulus Abadi (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI) dan Danang Giri Sadewa selaku influencer Pengguna Transportasi. Acara yang dihadiri oleh stakeholders pusat dan daerah ini dipandu Yuli Isnadi, SIP, MPA, Ph.D selaku salah satu tenaga ahli kajian Pustral UGM sekaligus Dosen Fisipol UGM.

Ahmad Yani menyataan cukup berbangga dengan hasil survei yang menyatakan kebijakan pemerintah mendapatkan respon kepuasan yang cukup tinggi. Ia menyatakan bahwa pada momen Nataru kenaikan yang terjadi hanya 30-40 persen dari kondisi normal, sementara pada lebaran kenaikan dapat mencapai 300 persen. Hasil ini tentunya dapat bahan untuk menjadi penyiapan Kemenhub untuk menghadapi masa lebaran.

Agus Pambagio mengamini pendapat tersebut sekaligus berharap hasil survei dapat dianalisis lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi bagi pemegang kebijakan. Sementara Tulus Abadi menyampaikan perlunya memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) khususnya pada pengoperasian jalan tol dalam manajemen lalulintas pada momen khusus seperti Nataru dan Lebaran.

Danang Parikesit menyampaikan fenomena menarik bahwa kinerja prasarana yang dikelola oleh BUMN yang monopolistik cenderung lebih puas dibanding pada sarana yang dikelola oleh swasta yang memiliki alternatif operator. Sementara, Danang Sadewa menyampaikan terkait kuatnya  peran media sosial yang  dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan publik.

Mencermati persepsi masyarakat yang tertuang pada hasil survei tersebut, maka seyogyanya Pemerintah dan seluruh penyelenggara layanan transportasi tidak terlena terhadap persepsi positif masyarakat mengenai kualitas layanan dan penyelenggaraan Nataru 2024/2025 namun tetap harus mawas diri dan melakukan improvement terhadap aspek-aspek layanan yang masih perlu dioptimalkan.

Pustral UGM berharap hasil survei  ini menjadi masukan kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Nataru maupun angkutan Lebaran berikutnya dimana pada momen tersebut terjadi pergerakan atau mobilisasi masyarakat yang signifikan dan memerlukan atensi khusus dari seluruh pemangku kepentingan sehingga program-program yang bermanfaat dapat ditingkatkan dan dilanjutkan. Perhatian perlu dilakukan pada layanan yang mendapatkan tingkat kepuasan rendah untuk dapat dilakukan perbaikan secara signifikan.

Penulis : Agung Nugroho

Artikel Kepuasan Publik Meningkat, 110 juta Masyarakat Lakukan Perjalanan Selama Nataru pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng, peneliti senior Pustral UGM sekaligus Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, menilai pentingnya peran angkutan laut perlu mendapat dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Salah satunya adalah pelabuhan karena dalam perannya pelabuhan menjadi salah satu titik simpul utama dalam rantai logistik di Indonesia.

Pelabuhan dalam perannya membangun interkoneksi antar wilayah. Secara nasional, pelabuhan menghubungkan berbagai pulau dan wilayah di Indonesia untuk mendukung pemerataan ekonomi melalui perdagangan dan distribusi logistik. Secara global, pelabuhan di Indonesia berpotensi menjadi hub atau penghubung ke banyak negara seperti di Timur Tengah, Eropa, dan Cina. “Potensi ini saya kira perlu dioptimalkan agar Indonesia, sebagai poros maritim dunia, dapat bersaing dengan negara-negara maju di sektor kepelabuhanan”, ujarnya di Kampus UGM, Sabtu (2/11) menanggapi telah diluncurkannya seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia yang diluncurkan pada 12 oktober di di Royale Jakarta Golf Club.

Menurut Danang berbagai strategi perlu dilakukan agar kinerja pelabuhan dapat meningkat, salah satunya berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan mengenai kepelabuhanan. Salah satu sumber penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui buku dan referensi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi di Indonesia. “Terbitnya buku-buku mengenai kepelabuhanan merupakan langkah konkret untuk mendukung strategi tersebut. Kita bersyukur Pelindo bersama Pustral UGM menginisiasi terbitnya buku seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia,” terangnya.

Buku Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia terdiri dari tiga volume yaitu Buku 1: Perspektif Kebijakan Pengembangan Pelabuhan di Indonesia (Indonesia Port Development Policy Perspectives), Buku 2: Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan (Sustainable Port Management), dan Buku 3: Aspek Teknis dalam Pengembangan Pelabuhan (Technical Aspects of Port Development). Secara total, buku Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia terdiri dari 25 chapter yang melibatkan 58 penulis yang berasal dari 23 institusi perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, swasta dan BUMN.

Buku ini pun sudah melalui proses review yang dilakukan secara  akuntabel melalui peer-review oleh reviewer akademisi terkemuka, praktisi dan regulator serta para reviewer dari Pelindo yang sangat memahami seluk beluk mengenai penyelenggaraan pelabuhan. Keseluruhan proses dijalani selama sekitar enam bulan melalui tiga kali workshop dengan melibatkan para penulis, editor dan reviewer, serta proses konsinyering untuk finalisasi editorial.

Penulis : Agung Nugroho

Artikel Pustral UGM dan Pelindo Launching Buku Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM), Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D menyebut terdapat banyak tantangan dalam upaya dekarbonisasi, namun tetap perlu dicarikan solusi dalam menghadapinya. Berbagai tantangan tersebut seperti biaya awal yang tinggi, infrastruktur yang kurang memadai, kualitas bahan bakar, dan juga kesadaran masyarakat.

Menurutnya transportasi hijau, dekarbonisasi dan pembangunan berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. “Dengan kerjasama yang baik maka akan dapat mencapai transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia,” kata Ikaputra dalam rilis yang dikirim ke wartawan, Senin (⅝)  terkait dari hasil webinar yang diselenggarakan oleh Pustral yang bertajuk Transportasi Hijau, Dekarbonisasi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Kenyataan, Harapan dan Tantangan.

Ikaputra menilai sektor transportasi menjadi penyebab utama polusi udara dan gas rumah kaca di Indonesia dan juga terjadi pada banyak negara. Sektor transportasi menghasilkan sekitar 25 persen emisi gas rumah kaca. Khususnya untuk transportasi darat, seperti kendaraan bermotor, menyumbang 90 persen dari emisi tersebut.

Sementara dari target zero emission di tahun 2050 berdasarkan Perjanjian Paris, bagi Ikaputra, nampaknya Indonesia akan sangat sulit dicapai tanpa melalui upaya dekarbonisasi, dan salah satunya pada sektor transportasi yang menyumbang cukup banyak emisi di Indonesia. “Sekali lagi kontribusi seluruh stakeholders baik pemerintah, industri, maupun masyarakat sangat dibutuhkan agar tercipta upaya yang komprehensif dalam mencapai terwujudnya zero emission”, terangnya.

Sementara Pandu Yunianto, ATD., M.Eng. Sc., Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan menyatakan pendapat senada. Dia menyampaikan penggunaan gas dan listrik di sektor transportasi kurang dari 1 persen, sedangkan sebagian besar lainnya masih menggunakan bahan bakar fosil. “Sekitar 91 persen emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor transportasi darat membuat Indonesia sebagai negara dengan polusi tertinggi di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Meski kebijakan yang sudah dijalankan untuk mendukung dekarbonisasi sektor transportasi sudah dilakukan, imbuhnya, masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan. Tantangan tersebut diantaranya terkait dengan penggunaan energi alternatif seperti gas dan listrik yang masih membutuhkan dukungan dari banyak stakeholders seperti belum adanya roadmap pengembangan teknologi mobil listrik untuk menggantikan mobil berbahan bakar fosil.

Ia berpendapat diperlukan peningkatan jumlah SPLU untuk mendorong Renewable Portfolio Standards (RPS) yang merupakan konsep kebijakan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan dengan mewajibkan produsen listrik fosil untuk memproduksi listrik dari sumber energi terbarukan dalam jumlah tertentu. Juga terkait dengan Infrastruktur pasokan gas yang masih terbatas pada moda kendaraan bermotor, kereta api dan kapal, dan perlunya mendorong pemanfaatan pipa untuk distribusi pasokan gas yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Syaripudin menyampaikan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan inisiatif prioritas penanganan transportasi Jakarta yaitu menata ulang prioritas pengguna jalan yaitu bahwa Pejalan kaki dan pesepeda mengurangi kebisingan, dan polusi udara sesuai sebagai pondasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta. Beberapa program juga sudah dijalankan terkait dengan prioritas di atas antara lain dengan peningkatan prasarana transportasi park and ride, peningkatan kawasan low emission zone (LEZ), push strategy dengan insentif dan disinsentif tarif parkir, integrasi pembayaran park and ride dengan angkutan umum massal, dan strategi kebijakan pembatasan pergerakan seperti penerapan sistem ganjil genap dan sebagainya.

Sementara itu, Sahli selaku Executive Vice President of Corporate Strategic Planning, Monitoring, and Sustainability PT Kereta Api (KAI) Persero mengungkapkan bahwa jumlah penumpang yang diangkut oleh kereta api bisa menurunkan emisi. Sebab untuk mengangkut 1.120 orang dibutuhkan 160 mobil pribadi, sementara dengan kereta api untuk mengangkut orang yang sama hanya dibutuhkan 1 rangkaian dengan 8 – 14 gerbong.

Menurutnya, emisi yang dihasilkan kereta api pada jumlah penumpang tersebut  hanya sebesar 45.920 gr CO2/km, jauh lebih kecil dibandingkan apabila menggunakan kendaraan pribadi sekitar 115.360 gr CO2/km.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Freepik.com

Artikel Kebijakan Pemerintah Soal Dekarbonisasi Diminta Lebih Masif pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Workshop regional ASEAN ini digelar secara hybrid dan dihadiri oleh delegasi dari negara-negara ASEAN terutama yang bertanggung jawab di dalam perumusan kebijakan sektor digital dan transportasi dan perwakilan The ASEAN Secretariat.

Untuk mempercepat proses perumusan kerangka kebijakan ini, dihadirkan sejumlah narasumber antara lain Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Junghwa Kim, Ph.D. Profesor dari Kyonggi University, South Korea, Yanuandri Putrasari, Ph.D., Pusat Riset Mekatronika Cerdas Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, Wei Lung Chen, Chairman of Turing Drive Inc., Taiwan, Muhammad Haziq Faris, CEO REKA Company, Malaysia, Keisuke Yoneda, Ph.D., Director of Researchers, Kanazawa University, Japan,  Roshan Vijay, Centre of Excellence for Testing & Research of Autonomous Vehicles, Nanyang Technological University, Singapore, Widyawan, Ph.D., Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada.

Workshop terbagi dalam 3 Panel yaitu Panel Session 1 dengan tema Regulatory Framework and Infrastructure Development, Panel Session 2 dengan tema Gradual Pilots and Public Education dan Panel Session 3 bertema Innovation Hubs and Research Collaboration.

Ichwan Makmur Nasution selaku Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyoroti pentingnya negara-negara anggota ASEAN untuk mengantisipasi ASEAN yang lebih maju termasuk adopsi AV. Dukungan Jepang sangat berharga untuk mencapai hal tersebut. Proyek RPS merupakan salah satu prioritas Indonesia pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Kendaraan Otonom (AV) diproyeksikan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tantangannya adalah kepatuhan ketika AV beroperasi termasuk ketika dilintasi dari satu negara  ASEAN ke negara ASEAN lainnya. Tujuan dari proyek ini termasuk memetakan hambatan-hambatan yang ada, serta berkolaborasi dan mengembangkan studi komprehensif mengenai AV di ASEAN.

Ikaputra, Ph.D selaku Kepala Pustral UGM yang menyampaikan penelitian terbaru untuk ASEAN telah mengidentifikasi potensi manfaat besar jika kita sepenuhnya mengadopsi teknologi Vehicle to Everything (V2X). Dalam hal keselamatan, penerapan V2X secara penuh dapat mengurangi kecelakaan fatal hingga 79.000 insiden di ASEAN, dengan perkiraan pengurangan biaya kecelakaan sebesar USD 10 juta per tahun.

Teknologi transportasi pintar pun diproyeksikan dapat mengurangi total emisi ASEAN sebesar 45 juta ton CO2. Sejumlah survei juga memperkirakan adanya ekspansi besar di pasar kendaraan otonom pada tahun 2030, yang menunjukkan pertumbuhan pasar rata-rata lebih dari 30 persen dari tahun 2020 hingga 2030.

Sementara itu, Ishida Eiji selaku Director for Technical Cooperation, International Digital Infrastructure Promotion Division, Global Strategy Bureau, Ministry of Internal affairs and Communications (MIC), Japan menyampaikan Jepang secara konsisten menekankan hubungan dengan ASEAN dan mendukung pembangunan ASEAN, atas dasar saling pengertian dan manfaat. Dia juga menyoroti peluang bagus untuk meningkatkan hubungan antara ASEAN-Jepang.

“Teknologi AV berkembang dengan pesat, dan menyadari bahwa ini adalah prioritas ASEAN. Tidak semua orang dapat menggunakan teknologi tersebut saat ini dan terdapat banyak permasalahan seperti aliran data dan keamanan, dan kami berharap lokakarya ini dapat memfasilitasi permasalahan tersebut,” katanya.

Dalam regional workshop ini masing-masing delegasi dari negara ASEAN menyampaikan kondisi terkini mengenai kebijakan yang telah diselenggarakan di sektor digital dan transportasi untuk mendorong dan memfasilitasi peran sektor digital dan transportasi dalam rangka pengembangan Teknologi AV di masing-masing negara di ASEAN. Semua yang dibahas dalam kegiatan ini diharapkan akan menjadi dasar bagi pengembangan draf framework yang akan dibahas lebih lanjut di pertemuan sektor digital pada bulan-bulan berikutnya.

Penulis: Agung Nugroho

Artikel Pustral UGM bersama PUSKI Kominfo Selenggarakan Regional Workshop pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Meski begitu, ia mengingatkan pembangunan infrastruktur juga berdampak negatif terhadap lingkungan, dampak sosial, dan kesenjangan kesejahteraan. Bahkan ketergantungan berlebihan pada infrastruktur tertentu, semisalnya jaringan listrik yang terkadang berisiko terjadi gangguan.

“Karenanya dengan webinar ini diharapkan menjadi media diskusi para stakeholders mengenai bagaimana mengatasi kontradiksi dalam pembangunan infrastruktur sehingga lebih matang dalam perencanaan, pengelolaan yang berkelanjutan, dan keseimbangan antara manfaat dan dampak pembangunan infrastruktur dalam menciptakan interaksi keruangan di suatu wilayah,” katanya di Pustral UGM, Senin (24/6) saat membuka Webinar Jelajah Manfaat Dan Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Ruang Wilayah.

Webinar yang diselenggarakan oleh Pustral UGM menghadirkan pembicara Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D. selaku Tim Ahli Pustral UGM sekaligus dosen Magister Perencanaan dan Wilayah UGM dan Kayyisa Fitri, S.Ars., M.T., Peneliti Pustral UGM selaku Moderator.

Selaku pembicara, Bakti Setiawan menyampaikan beberapa catatan terkait pengembangan infrastruktur diantaranya perlunya peninjauan kembali konsep-konsep pembangunan wilayah. Konsep atau pendekatan “growth centres” dan “trickle down effects” atau ‘pusat’ dan ‘pinggiran’ yang dinilainya sudah tidak sepenuhnya relevan dan terbukti kurang berhasil sebagaimana dapat dilihat dari tingginya disparitas wilayah.

Iapun berpendapat perlunya pemisahan sekaligus integrasi antara infrastruktur pada skala “nasional’ ‘provinsi” ‘lokal’ dan ‘komunitas’. Skala pengembangan ini menjadi isu krusial dalam koordinasi dan integrasi antar pihak baik secara horizontal maupun vertikal.

“Pendekatan dalam Undang-undang Penataan Ruang yang mendasarkan pada struktur dan pola ruang yang hierarkis perlu dicek efektifnya sebagaimana terwujud dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), begitu pula konsep Sub Wilayah Perencanaan (SWP) yang digarap oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW),” katanya.

Menurutnya beberapa perkembangan mutakhir perlu diantisipasi, diantaranya globalisasi, free trade yang berimplikasi aliran kapital yang begitu cair, serta percepatan teknologi informasi yang berimplikasi pada bertambah pendeknya jarak dan waktu. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal/PEL akan lebih pas jika dirangkaikan dengan konsep pengembangan wilayah, berbasis tata ruang yang makro dan komprehensif.

“Selain itu perlu dikaji dan dikembangkan ide ide ‘regional development corridor’ yang digabung dengan pendekatan Local Economic Development (LED). Untuk itu, inisiatif dan inovasi lokal menjadi  lebih krusial,” ungkapnya.

Dibagian akhir pembahasan, iapun menyampaikan infrastruktur merupakan ‘means goals’ dari satu ‘end goals’ tertentu. Infrastruktur mempunyai dua sisi, yaitu pertumbuhan dan layanan dasar/pemerataan.

Isu besar yang perlu diperhatikan, menurutnya adalah koordinasi dan sinergi antar berbagai sektor/pemangku kepentingan, sehingga diperlukan satu kerangka kelembagaan yang kuat. Tata ruang harus dan dapat menjadi media koordinasi dan sinergi untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur dapat memicu perkembangan dan pemerataan wilayah.

“Terlebih lagi, perlu dikembangkan model model pengembangan wilayah baru, termasul Local Economic Resources Development (LERD) dan Regional Corridor Development, dengan kerangka besar sustainability. Selain itu perlu skema skema pembiayaan yang inovatif seperti Private Finance Initiative (PFI), Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Land Value Capture (LVC) untuk mendorong perencanaan tata ruang yang aktif,” pungkasnya.

Webinar dihadiri oleh 469 peserta dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Akademisi, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan/professional dan Media Massa.

Penulis: Agung Nugroho

Foto: Memorandum.id

Artikel Pustral UGM Diskusikan Dampak Infrastruktur Terhadap Tata Ruang Wilayah pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Implementasi ESG dalam proyek jalan tol di Indonesia diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, melibatkan masyarakat, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penting bagi pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memantau dan meningkatkan praktik-praktik berkelanjutan dalam proyek infrastruktur.

Melihat pentingnya ESG dalam pembangunan jalan tol, Pustral UGM meyelenggarakan Webinar Tinjauan Kritis Pembangunan Jalan Tol Indonesia: Implementasi ESG Menuju  Infrastruktur Berkelanjutan. Webinar ini digelar dengan tujuan mendiskusikan bagaimana pilar dan prinsip kontruksi berkelanjutan dapat mendorong Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan mendiskusikan implementasi sistem manajemen sosial dan lingkungan dalam pendanaan proyek infrastruktur.

Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD., selaku Kepala Pustral UGM menilai topik webinar kali ini sangat menarik karena pembangunan infrastruktur terbesar dan terbaik serta paling maju dalam 5 tahun terakhir adalah infrastruktur pembangunan jalan tol. Pembangunan di sektor ini dominan untuk merubah koneksitas dan konektivitas dari bermacam daerah satu ke daerah lainnya. Salah satu isu yang perlu dikritisi menyangkut pembangunan jalan tol terkait implementasi ESG menuju infrastruktur berkelanjutan.

“Tentu ini sangat menarik yang terkait dengan keberlanjutan. Karena keseimbangan dalam pembangunan ini perlu mendapat perhatian,” katanya, Kamis (2/5).

Ir. Kimron Manik, M.Sc., Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR sangat mengapresiasi penyelenggaraan Webinar Tinjauan Kritis Pembangunan Jalan Tol Indonesia: Implementasi ESG Menuju  Infrastruktur Berkelanjutan. Menurutnya kegiatan ini tidak lain merupakan sebuah langkah bersama dalam mewujudkan kerja nyata guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sebagai pembicara kunci dengan mengusung topik Pilar dan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan Untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, dia menyampaikan arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan akan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu sasaran pembangunan menuju Indonesia emas 2045 adalah menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju zero inisial emisi gas rumah kaca.

“Diharapkan dapat menurun sebesar 51,5 persen secara kumulatif pada tahun 2010-2045 di bawah skenario business as usual untuk dapat menuju tahun 2060. Dalam hal ini kita selalu membuat hal-hal yang positif dan optimis, karena tidak ada pilihan lain harus berjuang menyelamatkan lingkungan,” katanya.

Menurut Kimron Damanik faktor ESG dalam pembangunan infrastruktur akan meningkatkan daya saing industri dan meningkatkan daya tarik terhadap investor. Berbagai kajian empiris telah membuktikan bahwa implementasi ESG berkolerasi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan penerapan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menerapkan ESG sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 tahun 2021 yang memperhatikan tiga pilar utama.

Pilar pertama, dalam konteks ekonomi maka penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat artinya dapat mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pilar kedua, dalam konteks pelestarian lingkungan penyelenggaraan konstruksi dapat melakukan perpaduan antara mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengatasi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi polusi udara, dan menjaga kualitas air. Pilar ketiga dalam konteks sosial yaitu adanya penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang bersifat adil dan inklusif serta mengurangi disparitas sosial sehingga berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial.

“Kita jangan terlena dengan apa yang dikatakan bahwa kita adalah paru-paru dunia dan sebagainya. Hutan kita luas dan sebagainya tapi yang penting kita harus mulai berhitung kritis karena kalau nggak hati-hati malah bisa menimbulkan bencana besar di masa mendatang,” ungkapnya.

Dwi Susanto selaku Vice President of Environmental and Social PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mengakui terkait dengan ESG maka dalam 3 sampai 5 tahun terakhir istilah ini sedang popular di mana-mana. ESG sendiri semacam komitmen untuk memastikan keberlanjutan dari sisi bisnis, karenanya terhadap proyek-proyek atau program-program yang dilakukan mendukung untuk memberikan kebermanfaatan dan keberlanjutan kepada masyarakat.

“Pemahaman atau ketertarikan dari investor global terhadap ESG memang meningkat. Bagaimana dampak nyata dari perubahan iklim itu sudah terasa jadi semua pihak sekarang memang melihat bahwa perubahan iklim ini bukan hanya sebuah story telling atau sebuah cerita yang tidak ada faktanya. Tapi saat ini kita bisa merasakan bagaimana temperatur panas yang kita rasakan kemudian frekuensi bencana yang kita alami dan itu juga memberikan dampak terhadap infrastruktur-infrastruktur yang kita bangun,” katanya.

Penulis: Agung Nugroho

Foto: kabarbisnis.com

Artikel Pembangunan Jalan Tol Indonesia, Implementasi ESG Menuju Infrastruktur Berkelanjutan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., mengatakan pemudik perlu meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara, khususnya sepanjang hari Idulfitri tahun 2024.

Ia menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi  penyebab terjadinya kecelakaan antara lain mengemudi dengan kecepatan tinggi, mabuk, tidak menggunakan piranti keselamatan, terdistraksi smartphone, infrastruktur jalan buruk, kendaraan yang tidak aman, buruknya penanganan pascakecelakaan, dan kurangnya penegakkan hukum lalu lintas.

Menilik data di Indonesia, katanya, sebanyak 73% kecelakaan terjadi pada kendaraan roda dua, dan lebih dari 80.000 korban merupakan usia pelajar. “Angka ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terlebih kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akibat kelalaian yang dapat dicegah,” kata Dewanti dalam webinar bertajuk “Menguak Hasil Investigasi Kecelakaan Lalu lintas Jalan Raya”, Kamis (4/4).

Upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas ini bisa dilakukan dengan berbagai upaya tidak hanya soal kesiapan kendaraan, namun juga meningkatnya kesadaran masyarakat. “Kesadaran akan keselamatan berkendara ini perlu ditingkatkan. Tidak hanya pelajar, orang dewasa, atau pengemudi, tetapi semua. Bagaimana masyarakat sadar akan keselamatan, saya kira satu upaya yang sangat positif,” ujar Dewanti.

Dewanti mengutip Data World Health Organization (WHO) secara global mengungkapkan bahwa terjadi penurunan tren kecelakaan lalu lintas sebesar 5% sepanjang tahun 2010-2021. Kendati demikian, kewaspadaan tidak boleh diturunkan. Pasalnya sekitar 92% kecelakaan lalu lintas terjadi di negara berpenghasilan menengah ke bawah, di mana 28% kasus terjadi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. “Setiap 20 detik, satu orang meninggal di jalan raya. Sebenarnya kalau kita lihat seberapa mematikan kecelakaan lalu lintas itu, dilihat dari seluruh usia, kecelakaan lalu lintas menempati posisi ke-12. Tetapi kalau dilihat dari usia 5-29 tahun, usia yang sangat muda ini ternyata kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama,” terangnya.

Ketua Sub Komite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Ahmad Wildan, menjelaskan, Indonesia memiliki program keselamatan untuk menurunkan risiko terjadi kecelakaan lalu lintas. Investigasi kecelakaan merupakan salah aspek penting dalam  pengembangan program keselamatan. Adapun investigasi harus dilakukan dengan mendalami empat unsur, yaitu kronologi kecelakaan, bagaimana korban mengalami fatal, faktor yang berkontribusi, serta mitigasi. “Sebuah kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dapat dianalisa dalam dua hal, apakah korban tewas karena kecelakaan atau karena penanganan dari kecelakaan,” katanya.

Ahmad juga menambahkan,  kesiapan pengemudi, kondisi kendaraan, bahkan jalur yang dilalui juga dapat menjadi faktor utama kecelakaan.  “Contohnya banyak kecelakaan akibat rem blong, dan banyak terjadi di jalan menurun. Pertanyaannya, ada apa dengan jalan menurun? Karena jalan menurun itu yang memutar roda bukan mesin, tapi gaya gravitasi, maka pengemudi pasti akan melakukan rem berulang, dan itu yang menyebabkan rem blong. Ternyata materi ini tidak dicantumkan dalam pelatihan-pelatihan SIM B1 dan B2, maka tidak heran pengemudi kita tidak paham, di sinilah kita mulai mitigasi,” terang Ahmad.

Dalam diskusi webinar kali ini, disimpulkan bahwa  kepadatan lalu lintas pada setiap puncak liburan nasional menjadi salah satu momen rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalur kendaraan yang kurang baik, kondisi kendaraan yang tidak sesuai standar, bahkan kondisi pengemudi kelelahan berisiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mempersiapkan perjalanan mudik dengan saksama, dan beristirahat sejenak apabila mengemudi dalam waktu yang lama. Kewaspadaan dan kesadaran terhadap keselamatan diharapkan mampu menurunkan risiko kecelakaan di manapun dan kapanpun.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Artikel Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran, Pakar UGM Minta Masyarakat Hati-hati Berkendara pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.