Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada mengatakan diperlukan strategi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim terhadap fasilitas infrastruktur tranportasi. Ia menyebutkan pengembangan inovasi  bahan dan konstruksi dalam mendukung daya tahan infrastruktur sangat diperlukan. “Beberapa tindakan juga dapat dilakukan diantaranya dengan penggunaan material yang tahan terhadap perubahan iklim, pemberian air untuk pendingin pada saat udara panas, mengurangi periode penggantian jalan, manajemen lalulintas terutama pengaturan kendaraan berat, dan pengaturan mengenai standar desain perkerasan dan kendaraan,” kata Ikaputra dalam pada webinar bertema Perkerasan Jalan Ramah Lingkungan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim, Kamis (23/1).

Namun demikian, imbuhnya, strategi yang ia sebutkan tidak mudah untuk dilakukan karena diperlukan pendanaan yang tidak sedikit untuk kebutuhan riset dan pengembangan. “Setidaknya memerlukan waktu dan biaya. Belum lagi adanya hambatan politis dan institusional karena adanya konflik kepentingan dan keterbatasan institusi untuk menerapkan teknologi baru,” paparnya

Dia menyampaikan Pustral UGM berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ini melalui kolaborasi lintas disiplin. Kolaborasi antar akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan guna berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dari berbagai negara seperti Slovakia yang telah berhasil mengimplementasikan teknologi inovatif seperti High Modulus Asphalt Concrete (HMAC) dan Porous Asphalt. “Kami berharap diskusi hari ini dapat menginspirasi penerapan teknologi serupa di Indonesia,” terangnya.

Menurutnya para peneliti, solusi inovatif untuk meningkatkan daya tahan jalan melalui penggunaan material ramah lingkungan seperti nanokomposit, teknologi Warm Mix Asphalt (WMA), serta metode desain berbasis data iklim. Dengan pendekatan ini, para pihak terkait tentunya tidak hanya memperkuat ketahanan infrastruktur tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sementara Ir. Latif Budi Suparma, M.Sc., Ph.D., selaku anggota Tim Ahli Pustral UGM sekaligus Ketua Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM menyampaikan bahwa infrastruktur ramah lingkungan didesain dan  dibangun dengan prinsip meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya sumber daya  alam, polusi baik udara, air, tanah dan lainnya. Termasuk didalamnya dampak sosial terhadap masyarakat.

Infrastruktur ramah lingkungan, disebutnya, bertujuan untuk meningkatkan umur pemakaian infrastruktur dan mengurangi kebutuhan perawatan. “Beberapa bentuk perkerasan jalan yang ramah lingkungan diantaranya adalah penggunaan recycled materials untuk meminimalkan bahan terbuang, Permeable Pavement berpotensi mengurangi limpasan dan meningkatkan kualitas air, Biogenic Asphalt Technology yang mengurangi emisi karbon dioksida selama produksi, serta Warm Mix Asphalt yang memerlukan energi yang suhu yang lebih rendah selama pemrosesan,” ungkapnya.  

Latif mengakui perubahan iklim berdampak terhadap perkerasan, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung, perubahan iklim meningkatkan suhu yang dapat mengurangi kualitas perkerasan jalan. Demikian pula perubahan curah hujan yang berpengaruh terhadap kualitas permukaan dan stabilitas jalan khususnya pada tanah lempung atau air tanah tinggi yang meningkatkan risiko akan banjir. “Secara tidak langsung, perubahan iklim yang menurunkan kualitas permukaan dapat berpengaruh pada pengurangan keselamatan, peningkatan penggunaan kendaraan, namun mengurangi kecepatan. Hal ini tentunya dapat berpengaruh pula pada peningkatan kebisingan lalulintas,” pungkasnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Harian Terbit

Artikel Cuaca Ekstrem Bikin Konstruksi Jalan Rentan Mengalami Kerusakan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Kepala Pustral UGM, pengembangan taksi terbang di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada persiapan regulasi dan infrastruktur yang mendukung. Menjalin kolaborasi dengan perusahaan luar negeri, seperti Volocopter, tentu menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi teknologi ini sesuai dengan standar internasional. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengoperasian taksi terbang ini dapat diakses secara inklusif oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh kalangan tertentu.

“Pengembangan taksi terbang ini nantinya dipastikan akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyediaan landasan vertikal (vertiport) di kawasan urban yang padat”, ujar Ikaputra saat webinar bertajuk Langit Sebagai Jalan Raya Baru: Taksi Terbang dan Pengembangannya di Indonesia, di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada Rabu (4/12).

Belum lagi menyangkut tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru ini juga memerlukan sosialisasi yang masif. Menurutnya, diperlukan regulasi terkait keamanan penerbangan yang terintegrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada. “Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada, taksi terbang diyakini akan mampu merevolusi sistem transportasi di Indonesia”, terangnya.

Tidak hanya mengurangi kemacetan, teknologi ini dinilai akan mampu membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pengembangannya. “Karenanya tema webinar kali ini sangat relevan dengan tantangan dalam transformasi transportasi modern. Taksi terbang tidak hanya menawarkan solusi kemacetan di kota-kota besar, tetapi juga membuka peluang besar untuk transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan mendukung pengembangan wilayah terpencil, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN)”, tambahnya.

Webinar bertajuk Langit Sebagai Jalan Raya Baru: Taksi Terbang dan Pengembangannya di Indonesia diselenggarakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada. Webinar menghadirkan pembicara Prof. Dr. Ir. Gesang Nugroho, S.T., M.T., IPM, Dosen Departemen Teknik Mesin dan Teknik Industri, Fakultas Teknik UGM, dan M. Rizal Lubis, selaku Inspektur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan.

Gesang Nugroho dalam paparannya menyatakan keberadaan passenger drone sebagai taksi terbang diperlukan karena beberapa alasan. Selain tingginya kepadatan jalan akibat tingginya kepemilikan kendaraan bermotor, banyaknya wilayah terpencil yang sulit diakses oleh alat transportasi eksisting. Belum lagi kebutuhan untuk penanganan darurat seperti ambulans yang sering terjebak kemacetan.

“Drone Penumpang adalah kendaraan terbang otonom yang dirancang untuk mengangkut penumpang, sementara AAV (Autonomous Aerial Vehicle) merujuk pada kendaraan udara yang sepenuhnya otonom, tidak memerlukan pengemudi, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk mengangkut penumpang, pengiriman barang, serta pemantauan udara”, paparnya.

Kembali ia menandaskan kemajuan teknologi dan meningkatnya kemacetan di kota-kota besar, drone penumpang atau AAV dapat menjadi solusi transportasi masa depan yang efisien dan ramah lingkungan. Sayangnya pengoperasian AAV untuk pengangkutan penumpang di Indonesia belum diatur secara khusus. Regulasi terkait penerbangan otonom dan pengaturan ruang udara perkotaan nampaknya perlu dikembangkan agar AAV dapat beroperasi secara aman di Indonesia. “Perhatian juga perlu diberikan pada potensi ancaman terhadap sistem kontrol drone dan peretasan sistem otonom. Infrastruktur untuk tempat pendaratan AAV di kota besar masih sangat terbatas, dan biaya pengembangannya juga masih cukup tinggi”, terangnya.

Bagaimanapun potensi pengembangan taksi udara cukup menjanjikan di masa mendatang. Dari sisi transportasi, taksi udara dapat berperan dalam pengurangan kemacetan, transportasi ramah lingkungan, khususnya yang berbasis listrik, serta penyediaan transportasi cepat dan nyaman. “Tentunya akan menumbuhkan potensi ekonomi, seperti pengembangan industri baru dalam teknologi, infrastruktur udara, serta pekerjaan terkait, seperti teknisi drone, pengembang perangkat lunak, dan lainnya”, ungkap Gesang Nugroho. Taksi udara inipun dinilai dapat berperan dalam peningkatan pariwisata serta menjadi sarana transportasi untuk daerah terpencil.

Hal senada disampaikan Rizal Lubis. Menurutnya perkembangan Advanced Air Mobility (AAM) dan Urban Air Mobility (UAM) di Indonesia semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan udara tanpa awak (UAV) di lingkungan perkotaan. AAM merujuk pada penggunaan UAV untuk berbagai aplikasi, sedangkan UAM khusus untuk operasional di area perkotaan.

Disebutnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) saat ini sedang menyusun regulasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi ini, termasuk pedoman operasional dan standar keselamatan untuk memastikan integrasi UAV dalam sistem penerbangan nasional.

Untuk mendukung pengembangan AAM, DJPU fokus pada beberapa aspek kunci, seperti kerangka regulasi, manajemen keselamatan, dan pengembangan infrastruktur. “Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah pembentukan lingkungan uji coba (sandbox) untuk proyek percontohan yang dapat menguji teknologi baru”, ucapnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU juga berupaya menjalin kerja sama dengan kelompok kerja internasional untuk menyelaraskan standar dan praktik dalam pengoperasian UAV, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan potensi AAM secara efektif sambil menjaga keselamatan dan integritas operasional di ruang udara. Sejak Agustus 2024 telah dilakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan taksi terbang.

Diantaranya identifikasi dan seleksi lokasi pilot project pada 26 Agustus 2024, focus group discussion dengan stakeholder  30 Agustus 2024, survei lokasi pilot project oleh tim 7 September 2024, penyusunan peraturan untuk pembentukan sandbox 26 September 2024), public hearing & kunjungan proyek percontohan 25 Oktober 2024, dan berbagai kegiatan lain yang masih akan terus dikembangkan di masa mendatang.

Penulis  : Agung Nugroho

Foto      : Berca Hardayaperkasa

Artikel Pustral UGM Kaji Pengoperasian Taksi Terbang di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan diskusi ini dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia dan Organisasi Internasional di Vienna, Damos D Agusman dengan menghadirkan para akademisi maupun praktisi, diskusi digelar dengan harapan mampu meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kemitraan untuk lebih mengejar praktik transportasi perkotaan yang berkelanjutan. 

Agusman mengatakan pembangunan ibu kota baru Indonesia Nusantara merupakan langkah signifikan menuju pada kehidupan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memprioritaskan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, kota ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbonnya, meningkatkan kualitas udara, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara keseluruhan. “Seiring kemajuan Nusantara dari konsep hingga implementasinya diharapkan berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk solusi perkotaan yang inovatif dan cetak biru untuk kota-kota masa depan di seluruh dunia. Terlepas dari tantangan yang harus dihadapi setiap kota, masing-masing kota memiliki niat dan kebijakan yang kuat untuk keberlanjutan, termasuk mobilitas berkelanjutan,” terang Agusma dalam rilis yang dikirim ke wartawan,  Kamis (31/10).

Sementara Kepala Pustral UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D.,  yang hadir dalam sesi diskusi tentang Revisiting Sustainable Urban Mobility: a New Approach menuturkan beberapa isu yang muncul dalam diskusi mencakup tersebut mengenai keberlanjutan dalam hal transportasi dan mobilitas dalam mendorong pergerakan barang dan jasa. Bahkan diskusi juga membahas persoalan utama yang dihadapi oleh kota-kota global dalam mempromosikan mobilitas berkelanjutan, serta bagaimana belajar dari kesalahan masa lalu kita, dan bagaimana membangun pengetahuan yang lebih baik dalam keberlanjutan. “Terutama terkait bagaimana teknologi dapat membantu dalam mencapai target keberlanjutan yang ditetapkan oleh komunitas global sambil memenuhi kebutuhan mobilitas lokal”, paparnya.

Isu lain yang juga dibahas, kata Ikaputra, terkait peran akademisi dalam mengadvokasi mobilitas berkelanjutan, pandangan-pandangan tentang akademisi sering dinilai menempatkan diri jauh dari masalah aktual dan terkini, dan tidak cukup melibatkan diri untuk menemukan solusi langsung dan pragmatis untuk mobilitas perkotaan. “Berbagai isu terakhir yang kalah penting adalah bagaimana mendorong pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola pergerakan barang dan jasa di daerah perkotaan, serta apa yang diperlukan agar mereka berbuat lebih baik dalam upaya untuk meningkatkan mobilitas di kota,” imbuhnya.

Seperti diketahui, para pembicara yang hadir dalam diskusi diantaranya Prof. Dr. A Min Tjoa, Chairman of the Austrian National Competence Center for Security Research, Vienna  University of Technology. Selanjutnya, Prof. Hermann Knoflacher dari Institute of Transportation, Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering, Vienna University of Technology, Prof. Guenter Emberger, Head of Researcher Unit, Vienna University of Technology. lalu  Prof. Danang Parikesit, Professor of Engineering Economics and Transport Policy dan Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, Prof. Yusak O. Susilo, BMK Endowed Professorship in Digitalisation and Automation in Transport and Mobility System, The Institute for Transport Studies, BOKU University, dan Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Kepala Pustral UGM sebagai moderator.

Penulis : Agung Nugroho

Artikel 70 Years of Indonesia – Austria Partnership Bahas Transportasi Perkotaan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Inisiatif pengembangan kota pintar (smart city) dan implementasi e-government di Indonesia menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transportasi digital. Terlebih di tahun 2045 yang dinilai banyak pihak menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Karenanya mencapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan infrastruktur transportasi yang mampu mendukung mobilitas yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan.

“Transformasi digital di sektor transportasi memainkan peran kunci dalam mencapai visi ini, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon”, ujar kepala Pusat Studi Trasnportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Ir, Ikaputra, M.Eng, Ph.D saat membuka Webinar Transportasi Digital dan Era Baru Mobilitas: Menyongsong Indonesia 2045, di Pustral UGM, Rabu (28/8).

Selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, ia mengakui bila dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah menjadi penggerak utama perubahan di berbagai sektor, termasuk transportasi. Di Indonesia, perkembangan ini menjadi semakin krusial seiring dengan urbanisasi yang cepat, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan akan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dengan proyeksi Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045, terdapat kebutuhan mendesak untuk mentransformasi sistem transportasi guna mendukung pertumbuhan ini. Smart mobility atau mobilitas cerdas menjadi salah satu pilar utama dalam upaya ini.

Konsep ini, menurutnya, mencakup penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan moda transportasi, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, implementasi smart mobility harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang unik, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. “Transformasi digital di sektor transportasi bukanlah tugas yang mudah karena adanya berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Di sisi lain, peran teknologi tidak dapat dipungkiri sangat berperan dalam membentuk sistem transportasi masa depan”, terangnya.

Webinar Transportasi Digital dan Era Baru Mobilitas: Menyongsong Indonesia 2045. Webinar diselenggarakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM dengan menghadirkan pembicara William Sabandar, Ph.D, President Intelligent Transport System (ITS) Indonesia. Webinar digelar bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan transformasi digital di sektor transportasi dan menemukan solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mendorong digitalisasi transportasi di Indonesia. Webinar juga diharapkan mampu mendiskusikan bagaimana teknologi dapat membantu mewujudkan transportasi yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi Indonesia 2045.

Willian Sabandar dalam paparan menyampaikan transportasi digital adalah integrasi teknologi dan solusi digital ke dalam sistem transportasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pergerakan orang dan barang. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) telah secara signifikan mengubah cara sistem transportasi dipandang dan digunakan, serta bagaimana mobilitas dilakukan, dengan dampak yang luas terhadap pilihan moda transportasi dan permintaan. “Intelligent Transport Systems (ITS) adalah sistem di mana teknologi informasi dan komunikasi diterapkan di bidang transportasi jalan, termasuk infrastruktur, kendaraan dan pengguna, serta dalam manajemen lalu lintas dan manajemen mobilitas, serta untuk antarmuka dengan moda transportasi lainnya”, paparnya.

Disebutnya Intelligent Transport Systems (ITS) dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi dalam banyak situasi, yaitu transportasi jalan, manajemen lalu lintas, mobilitas, dan lain-lain. Beberapa komponen kunci dari ITS meliputi Traffic Management, Public Transport, Vehicle-to-Vehicle (V2V) and Vehicle-to Infrastructure (V2I) Communication, Safety Systems, Navigation and Travel Information, Freight and Logistics, Connected and Autonomous Vehicles, Smart Parking, dan Integrated Transport Systems.

Beberapa contoh sukses dari penerapan ITS seperti di Jakarta, misalnya dengan menerapkan Sistem dan Mananjemen Transportasi Umum Terintegrasi. Secara detail, hal itu mencakup Traffic Big Data Platform: Decision Support System, Intelligent Traffic Control System (ITCS), Digitalisasi Pembayaran Angkutan Umum, Sistem Integrasi Pembayaran Parkir dan Angkutan Umum, dan Pengembangan Inisiatif Ekosistem Electric Vehicle. “Ke depan, rencana penerapan ITS diantaranya berupa Electronic Traffic Law Enforcement, Electronic Road Pricing, Adaptive Traffic Control System, IoT Bus System dan Multi Lane Free Flow”, jelasnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Pemprov DKI Jakarta

Artikel Teknologi Smart Mobility Bawa Sektor Transportasi Lebih Cerdas, Aman, dan Terintegrasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pada level daerah, kebijakan tersebut juga sudah ditetapkan misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRWP 2022-2042 Kalimantan Tengah telah diatur aspek ketersambungan habitat melalui ketentuan khusus terkait jalur migrasi satwa liar.

Jalur migrasi satwa liar ini diperuntukkan dapat mengakomodasi ketersambungan untuk pergerakan satwa liar untuk menjamin keutuhan siklus hidup dari metapopulasi yang dalam gilirannya akan memfasilitasi pertukaran aliran genetika satwa liar secara alami. Peraturan tersebut telah diterapkan secara nyata di Indonesia, misalnya pada Terowongan perlintasan gajah pada ruas tol Pekanbaru  – Dumai. 

Ir. Ikaputra, M.Eng, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM mengatakan seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan pengembangan infrastruktur dengan pembangunan berkelanjutan semakin banyak dibahas. Berbagai pembahasan tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan. “Pengembangan infrastruktur berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur transportasi tidak hanya difokuskan bagaimana pergerakan orang dan barang dapat difasilitasi secara efisien, namun juga pergerakan satwa liar dengan membangun koridor satwa”, ujarnya saat membuka Seminar Terbatas bertema Pengembangan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan dalam Kawasan Habitat Satwa Liar yang Dilindungi”, Kamis (8/8) di Hotel Santika, Yogyakarta.

Seminar terbatas Pengembangan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan dalam Kawasan Habitat Satwa Liar yang Dilindungi diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM. Sesi pertama seminar menghadirkan pembicara Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D., selaku Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Probo Wresni Adji, S. Hut., M.PA, selaku Kepala Sub Direktorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pembicara ketiga Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc, selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sesi kedua seminar menghadirkan pembicara Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng., Staf Khusus Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PUPR), Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc., Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Fakultas Geografi UGM, dan Dr. Dewanti., MS, selaku Sekretaris Pustral UGM dan pengajar pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM.

Sumedi Andono Mulyo menyampaikan pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan keterkaitan antara aspek (pertumbuhan) ekonomi, keterlindungan lingkungan dan juga dimensi sosial, karena terdapat banyak praktik baik terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mengakomodasi aspek lingkungan hidup. “Perlu kiranya dorongan untuk mengadopsi praktik baik ini yang disesuaikan dengan kondisi dan konteks wilayah,” ujarnya.

Menurutnya proses perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan perlu mengubah paradigma terkait perencanaan dan penganggaran karena memasukkan aspek biaya lingkungan. Diperlukan upaya bersama untuk merubah cara pandang, pendekatan dan panduan perencanaan, serta penganggaran projek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan terutama yang melewati habitat satwa liar yang terfragmentasi.“Perlu mekanisme kuantifikasi atas pengaruh dari Pembangunan infrastruktur terhadap kondisi lingkungan agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini ketegasan penegak hukum menjadi penting dan dibutuhkan untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan dan dianggarkan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan,” terangnya.

Dewanti menambahkan pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan harus mempertimbangkan prinsip Economically viable, Socially acceptable, Environmentally sound, Politically correct dan Aesthetically pleasing. Bahwa pembangunan infrastruktur tidak saja mempertimbangkan prinsip rules/regulation driven tapi juga mission-driven agar apa yang dicita-citakan bisa terwujud. “Infrastruktur transportasi berkelanjutan agar bisa terwujud maka perlu biaya ekstra, aspek non-teknis seringkali lebih besar aspek teknis di dalam mewujudkan infrastruktur”, jelasnya.

Menurutnya, Exert pressure perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan tata kelola agar infrastruktur yang direncanakan, termasuk aspek tata kelola habitat satwa) bisa terwujud. Sangat diperlukan perubahan berpikir dari anthropocentric, manusia sebagai pusat kehidupan/kegiatan ke ecocentric, dimana manusia dan ciptaanNya yang lain hidup berdampingan.

Dewanti berpandangan perubahan berpikir idealnya mengarah ke anthropocene bahwa kehidupan manusia tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi di mana dia berada, tapi justru manusia sudah menentukan nasib bumi/dunia. Karenanya hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur transportasi berkelanjutan manakala anggaran yang tersedia, kapasitas fiskal terbatas diantaranya meliputi creative financing, creative funding, PPP, naming rights, crowdfunding, dan crowdsourcing.

Disela seminar terbatas sempat dilakukan penandatanganan dokumen kesepahaman terkait pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan sebagai bagian dari infrastruktur hijau dengan memperhatikan aspek-aspek terkait konektivitas lanskap dan upaya pengurangan fragmentasi habitat di daerah yang sensitif terhadap perubahan iklim dan memiliki peran strategis di dalam pembangunan ekonomi nasional.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : SelarasRiau.com

Artikel Implementasi Kebijakan Green Infrastruktur Untuk Pergerakan Satwa Liar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Setelah melalui beberapa tahap kajian mulai dari pengumpulan data, analisis, pengembangan skenario, dan perancangan model dalam format berbasis excel yang umum digunakan, tim studi mengadakan Final Stakeholders Workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan hasil temuan dan pembelajaran dari penelitian ini serta memperkenalkan Model yang telah dirancang serta manfaatnya bagi pembuat kebijakan terkait.

Melalui lokakarya ini juga memungkinkan institusi terkait untuk mencoba dan mengoperasikan alat bantu ini dengan bimbingan langsung dari tim studi. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas proses transfer pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan beberapa skenario alternatif sesuai kebutuhan. Selain itu dengan lokakarya ini, tim studi berharap dapat menerima masukan akhir atau tanggapan penting dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan studi ini.

Regional workshop diselenggarakan pada hari Kamis (11/7) di Jakarta dengan dihadiri 75 peserta dari berbagai institusi baik Pemerintah Pusat dan Daerah, lnstitusi Akademis, NGO, Think Tank, Lembaga Donor dan Mitra Pembangunan serta organisasi terkait lainnya.

Lokakarya ini terdiri dari tiga sesi utama, yaitu Sesi 1 menjelaskan latar belakang penelitian, metodologi, asumsi, proses, dan beberapa hasil utama yang menarik untuk dibahas, Sesi 2 berupa diskusi panel dengan topik “Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan” serta Sesi 3 penjelasan diikuti demonstrasi penggunaan model dan kesempatan bagi peserta untuk mengeksplorasi dan menggunakan alat bantu tersebut. Sesi inipun diakhiri dengan penyampaian saran masukan dan diskusi penutup.

Lokakarya dibuka Evan Maksum selaku Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas selaku keynote speaker. Dia menyampaikan soal Arah Pengembangan Transportasi Perkotaan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.

Menurutnya wilayah perkotaan metropolitan sebagai engine of growth menghadapi berbagai isu yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan peningkatan 1 persen urbanisasi meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita masih jauh dibandingkan China (3 persen) dan negara di Asia Timur-Pasifik (2,7 persen).

Penyebabnya, kata dia, sistem angkutan massal perkotaan masih tertinggal (pangsa pasar angkutan umum masih <20 persen) dan penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat (8 persen per tahun). Beberapa isu strategis transportasi perkotaan di Indonesia adalah konsumsi energi terus meningkat dengan dominasi penggunaan energi fosil (menggunakan scenario BAU konsumsi energi naik 4.6 persen atau naik 5 kali lipat jika tidak ada intervensi), emisi GRK sektor transportasi terbesar kedua (26 persen) setelah sektor energi, polusi udara PM_2.5 tertinggi di Asia Tenggara.

Sementara Arah kebijakan di RPJMN 2025-2045 menaargetkan penurunan emisi GRK 93.5 persen terhadap PDB di 2045, dan biaya logistik dari 14.9 persen (2022) menjadi 9 persen (2045) terhadap PDB. Dalam sektor transportasi telah dilakukan Major Project pada 6 Wilayah Metropolitan yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Semarang dalam bentuk Sustainable Urban Mobility Plan, kelembagaan pengelola transportasi metropolitan, skema integrasi pendanaan, dan integrasi angkutan umum dan perumahan, khususnya MBR.

“Isu strategis yang muncul adalah belum ada kelembagaan transportasi metropolitan, belum ada rencana mobilitas perkotaan terpadu, keterbatasan fiskal daerah,” katanya.

Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, Marwanto Heru Santoso mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dalam UU No. 16/2016 untuk menyikapi perubahan iklim termasuk Perpres No. 98/2021. Pokok utama kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem carbon market dan carbon price dengan upaya pencapaian E-NDC (penurunan emisi 31,89 persen GRK dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional business as usual di tahun 2030). Implementasi aksi mitigasi sektor transportasi pada periode 2015-2022 adalah mencapai 3,9 juta ton CO₂ belum cukup karena sektor transportasi merupakan pengguna energi terbesar kedua setelah sektor industri sehingga perlu kerja keras untuk memenuhi target nasional.

Dia menyampaikan bahwa tantangan mobilitas perkotaan meliputi ketergantungan pada kendaraan bermotor konvensional bersumber energi fosil, keterbatasan teknologi dan keuangan dalam mengembangkan transportasi ramah lingkungan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, belum adanya indikator kinerja sebagai tools untuk memonitoring kinerja transportasi perkotaan, serta dukungan aspek kelembagaan dan regulasi yang belum optimal.

“Kendaraan listrik menjadi program pemerintah yang juga harus dipenuhi kebutuhan infrastrukturnya, ada 3 aspek utama meliputi power system, charging infrastructure, dan sustainable battery production. Kemenhub sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam sektor transportasi berkomitmen untuk upaya dekarbonisasi di semua sektor seperti pengembangan angkutan umum berbasis jalan, non-motorized transport berbasis baterai, pemanfaatan bahan bakar alternatif, pembangunan jalur kereta api termasuk MRT, LRT, dan sebagainya”, papar Marwanto Heru.

Wakil World Bank, Kulwinder Singh Rao selaku Transport Coordinator for Indonesia and Timor Leste, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam ekonomi global sehingga perlu bergerak untuk mewujudkan mobilitas yang berkelanjutan. Bank Dunia berkomitmen membantu Indonesia untuk maju dalam mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

ITF dan Pustral UGM dengan dukungan Pemerintah Australia secara kolaboratif mengembangkan alat perumusan kebijakan untuk mendukung jalur dekarbonasi melalui cost-efficient, passenger transport, dan Indonesian urban areas. Model yang dikembangkan ITF digunakan sebagai strategic tool untuk decarbonization, dan kebutuhan investasi untuk merealisasikan tujuan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Arif Wismadi selaku team leader dari Pustral UGM menyampaikan bahwa permasalahan keterbatasan kapasitas lembaga dan kemampuan fiskal dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan perlu menjadi fokus dalam melaksanakan implementasi perencanaan maupun kebijakan. Model strategis yang dikembangkan oleh ITF dapat menjadi alat untuk mengukur impact dari kebijakan yang diambil pemerintah (membantu mengukur intervensi stakeholders) untuk mencapai target nasional.

“World Bank sudah lama berkomitmen dan berkontribusi dalam pengembangan transportasi publik di Indonesia terutama concern terhadap dekarbonisasi dan mode share. Investasi di sektor transportasi sangat diperlukan terutama mengarah pada pencapaian jangka Panjang,” katanya.

Penulis: Agung Nugroho

Artikel Pustral UGM, World Bank, International Transport Forum (ITF) dan Bappenas Selenggarakan INDSUM Stakeholder Workshop pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.