Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Soal  kemungkinan lokasi yang menjadi pusat gempa besar ini menurut Gayatri biasanya ada di sekitar batas zona subduksi yang ada di antara dua lempeng, yakni lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng yang tidak dapat bergerak menimbun energi yang kian besar sehingga dilepaskan menjadi gempa yang besar pula hingga berpotensi menjadi tsunami. Ia menyebutkan gempa megathrust yang paling besar pernah terjadi di zona subduksi di Valdivia, Chile Selatan, sebesar 9,5 magnitudo.

Adapun zona subduksi yang aktif di Indonesia meliputi area selatan Pulau Jawa, memanjang dari barat Sumatra ke Selat Sunda, area timur Pulau Jawa, dan selatan Pulau Lombok. “Potensi megathrust di daerah ini besar karena nilai historisnya, yakni gempa Aceh tahun 2004 dan gempa Pangandaran tahun 2006. Untuk mengetahui di daerah sana ada kemungkinan gempa lagi atau tidak, perlu diukur dari instrumentasi data geologi,” katanya

Peneliti Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM, Galih Aries Swastanto, M.Sc, menilai pemerintah perlu memperhatikan penanggulangan bencana megathrust ini seperti yang tertuangan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah. Aries juga menekankan, penting bagi pemerintah untuk melakukan penanganan baik sebelum, saat kejadian bencana, dan sesudah bencana. Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan kebencanaan dan cara-cara penanggulangannya juga perlu digalakkan. “Layanan kebencanaan adalah layanan dasar yang harus diutamakan di samping sektor-sektor lain. Ada dan tidak ada anggaran, harus tetap diutamakan dan diusahakan,” tandas Aries.

Menurutnya, sistem peringatan dini di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang mampu mengintegrasikan segala macam bencana sehingga dapat terdeteksi. Ia pun berpesan agar masyarakat dapat lebih siap dan lebih tenang dalam menghadapi ancaman resji bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.

Langkah-langkah yang disarankan oleh kedua pakar tersebut adalah pemerintah dan seluruh stakeholder melakukan penyampaian pengetahuan mengenai kebencanaan secara konsisten dan berkala agar masyarakat tetap waspada, tetapi juga tidak perlu takut.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Pakar UGM:  Masyarakat Tidak Perlu Khawatir dengan Potensi Gempa Megathrust  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Hasil riset MBKM mengungkapkan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam program unggulan MBKM hanya membutuhkan waktu 7,64 bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertama, terhitung dari empat tahun masa studi,” kata Tim Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Rr. Tur Nastiti, M.Si., Ph.D., saat menjadi pembicara dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Melanjutkan Transformasi Pendidikan Tinggi Melalui MBKM Mandiri” yang dilaksanakan pada Jumat (28/6) di Balairung UGM.

Nastiti menegaskan angka masa tunggu kerja ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata sebelumnya yang mencapai 10 bulan, hingga membuktikan adanya dampak positif dari program MBKM dalam mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. “Temuan ini menunjukkan efektivitas program MBKM terhadap prospek kerja lulusan,” ujar Dosen FEB UGM ini.

Selain itu, tambahnya, hasil survei lainnya menunjukkan bahwa sebanyak 33% program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) diikuti oleh peserta dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu memberikan ruang bagi mahasiswa yang termarjinalisasi untuk mengakses dan belajar untuk memperkuat jenjang karirnya maupun memberikan kebermanfaatan sosial.

Namun yang tidak kalah lebih penting menurutnya, dosen juga harus membuka diri untuk immersive pattern learning. Sebab Mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk belajar bukan hanya dari satu sumber saja, melainkan dari program lainnya.

Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, Dr. Sigit Priyanta, S.Si., M.Kom., menuturkan Universitas Gadjah Mada berkomitmen dalam mendukung kebijakan MBKM melalui program flagship: Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Wirausaha Merdeka hingga Praktisi Mengajar.

Menurutnya, program MBKM telah memberikan hak bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi dengan berbagai program yang ada sehingga memberikan manfaat agia mahasiswa dalam hal peningkatan kompetensi dan penambahan jejaring.

Arya Yudhistira, mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, diterima magang di empat perusahaan sekaligus melalui program MSIB di tahun 2024 ini. Ia menyebutkan bahwa dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya di FEB UGM dalam perusahaan magangnya, Huawei. “Huawei juga menjadi salah satu dari 201 mitra yang highly committed dengan MSIB,” tambah Nastiti.

Chriselda Erina Dewi Winarto, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku yang menjadi peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Gadjah Mada berbagi cerita terkait dampak positif yaitu komunikasi lintas budaya. “Saya merasa PMM itu menyatukan nusantara, dari Sabang hingga Merauke sehingga saya banyak belajar terkait banyak budaya melalui PMM di UGM ini,” ucap Erina.

Penulis: Dita dan Tiefany

Editor: Gusti Grehenson

Foto: Firsto

Artikel Hasil Riset, Mahasiswa MBKM Lebih Mudah Mendapat Pekerjaan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Seperti diketahui, BKT merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.

Direktur Keuangan UGM, Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D.,Ak., CA., mengatakan sepanjang tahun 2018 hingga 2023 penetapan UKT UGM, tidak pernah mencapai batas atas BKT. “Sejak 2018 hingga 2023, UKT UGM belum pernah mendekati (batas tertinggi) BKT,” ujar Syaiful Ali dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Strategi UGM bisa tetap Otonom dengan Biaya UKT Terjangkau, Jumat (31/5).

Ali, demikian ia akrab disapa, menerangkan terdapat gap antara tarif UKT UGM yang dengan batas BKT tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Meski ada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum namun belum bisa menutup biaya pendidikan secara keseluruhan. “Belum bisa menutup  100 persen,  setiap tahun mendekati defisit sekitar Rp 200 miliar,” ujarnya.

Apabila dihitung secara keseluruhan penerimaan UKT untuk program sarjana dan sarjana terapan, kata Ali, dana dari UKT hanya mampu menopang sekitar 18,5 persen dari seluruh kebutuhan biaya operasional pendidikan.  Untuk menutup kekurangan dana tersebut terus dilakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penerapan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU). Itupun diberlakukan pada calon mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri. “Kita ada mekanisme subsidi silang di tiap fakultas dan sekolah. Dengan konsep subsidi silang dan berkeadilan ini, dimana mereka yang mampu membantu yang tidak mampu,” jelasnya.

Meski ada kekurangan, ujar Ali, sebagai Universitas Nasional dan Universitas Kerakyatan, UGM juga terus berupaya mencari sumber pendanaan lain baik melalui proyek kerja sama di bidang tridharma, bantuan beasiswa, pemanfaatan aset UGM dan mendapatkan pemasukan dari unit-unit usaha UGM. “Jangan sampai ada mahasiswa yang kuliah di UGM tidak bisa melanjutkan karena masalah biaya,” katanya.

Direktur Kemahasiswaan, Dr. Sindung Tjahyadi, menyebutkan sekitar lebih dari 30 persen mahasiswa UGM berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang baik. “Perlu dicatat, yang diterima di UGM itu bukan karena memiliki kemampuan ekonomi tapi dari sisi kemampuan akademik. Untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial lemah, kita menyalurkan beasiswa,” katanya.

Untuk total jumlah beasiswa, setiap tahunnya menurut Sindung mencapai ratusan miliar dana beasiswa yang diperuntukan bagi belasan ribu mahasiswa dari berbagai sumber yang mencapai 165 mitra.

Soal Beasiswa, Ali menyebutkan selain dana beasiswa yang berasal dari mitra, UGM juga mengalokasikan beasiswa yang diambil dari dana internal. Setiap tahunnya jumlahnya mencapai puluhan miliar untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa. “Untuk tahun 2023 lalu UGM mengalokasikan beasiswa sekitar Rp 23,8 miliar. Bahkan pada tahun 2022 alokasi beasiswa dari internal UGM mencapai Rp 28,7 miliar,” tegasnya.

Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Gandes Retno Rahayu menegaskan dengan dibatalkannya kenaikan UKT dan IPI oleh Kemendikbudristek, UGM menggunakan besaran tarif UKT untuk pendidikan Unggul dan UKT pendidikan unggul bersubsidi yang berlaku pada tahun 2023 lalu. Meski tidak ada kenaikan, namun Gandes berkeyakinan dari 93 prodi S1, 6 prodi di antaranya mengalami penurunan tarif UKT. Keenam prodi yang mengalami penurunan tarif UKT tersebut adalah prodi Filsafat, Sosiologi, Sejarah, Antropologi Budaya, Politik dan Pemerintahan, serta prodi Pembangunan Wilayah “Ada kemungkinan 6 prodi nilai UKT turun,” paparnya.

Soal penentuan tarif UKT, kata Gandes, UGM menggunakan formula perhitungan sendiri di mana UKT ditentukan berdasarkan penilaian jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, daya listrik rumah hingga jumlah SPT tahunan. Sedangkan untuk pemberlakukan IPI dikenakan pada calon mahasiswa baru yang masuk dalam kategori kelompok UKT Tertinggi. “Sumbangan SSPU hanya dikenakan pada mereka kelompok yang UKT tertinggi,” katanya.

Penulis: Gusti Grehenson dan Agung Nugroho

Foto: Firsto

Artikel Tarif UKT UGM Belum Pernah Mencapai Batas Tertinggi BKT pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ahli Gempa Bumi, Teknik Geologi FT UGM, Ir. Gayatri Indah Marliyani, Ph.D., mengatakan negara Indonesia memang rentan terkena bencana gempa bumi karena letaknya di Cincin Api Pasifik yang menyebabkan pergeseran lempeng. Meski Pemerintah memiliki Badan Pengelola Bencana, tetapi kewaspadaan semua pihak penting agar masyarakat dapat menghadapi risiko bencana.

Gayatri Indah Marliyani mengatakan sumber gempa bumi bisa berasal dari daratan maupun yang berada lautan. Beruntung, menurutnya kejadian bencana gempa bumi selama ini terjadi, sumber gempa kebanyakan berada di tengah laut. Sebab, gempa yang terjadi di darat lebih bersifat destruktif. “Semakin dekat dengan sumber gempa, maka semakin besar guncangannya,” ujar Gayatri dalam Diskusi Pojok Bulaksumur UGM yang bertajuk “Meningkatkan Kesiapsiagaan Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat terhadap Ancaman Risiko Bencana di Tanah Air” di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (26/4).

Ia menjelaskan kejadian gempa bumi bisa berulang karena mengikuti perubahan dan pergeseran lempeng tektonik. Meski bencana gempa sulit diprediksi namun dari data geologi atau pencatatan bencana gempa di masa lalu bisa menjadi bahan rujukan bahwa lokasi atau wilayah tersebut menjadi rawan terkena dampak gempa bumi. “Penting bagi kita untuk mengenali dan mengetahui potensi bencana alam,” katanya.

Berbeda dengan gempa bumi, informasi terkait tanda-tanda bencana erupsi gunung api yang hendak erupsi menurutnya bisa dikenali lewat tanda alam dan dari alat deteksi aktivitas gunung api. “Tanda-tandanya dapat berupa peningkatan suhu di danau, seperti air yang menjadi hangat, serta binatang yang mati,” ucapnya.

Gayatri turut menyebutkan adanya potensi gempa pada Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah Kalimantan, mempunyai sesar tua yang tidak terlalu aktif tetapi mempunyai potensi untuk reaktivasi. Oleh karena itu diperlukan perencanan pembangunan sesuai kemungkinan potensi maksimum magnitudo bila tejadi gempa bumi di IKN.

Sementara Dr. Muhammad Anggri Setiawan, M.Si, Plt. Ketua Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, mengatakan di masa musim penghujan sekarang ini, risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor bisa terjadi kapan saja.

Anggri menekankan bahwa PSBA terus melakukan studi soal kebencanaan di berbagai wilayah di Indonesia. Di samping itu, pihaknya juga mengembangkan alat sistem deteksi bencana longsor yang dinamakan SipendiL atau Sistem Peringatan Dini Longsor, sebuah alat Early Warning System yang bekerja berdasarkan pembacaan kondisi total hujan (milimeter). “Kami terus mengkaji sistemnya baik aktivitas secara meteorologi dan geologi. Harapannya untuk meminimalisir risiko destruktif yang ditimbulkan,” ujarnya.

Sedangkan Amin Susiatmojo, S.Pt., M.Sc., perwakilan Tim Disaster Response Unit (DERU) DPKM UGM, mengatakan kontribusi UGM tidak hanya pada kegiatan mitigasi dan studi penanggulangan bencana di tanah air namun ikut memberikan kepedulian pada masyarakat yang menjadi korban bencana.

DERU dibentuk untuk membantu penanganan cepat, tepat, dan efektif di daerah lokasi bencana. Selain mengirim tim relawan, tim DERU juga bergabung dengan mahasiswa KKN-PPM UGM peduli bencana yang bertugas sesuai dengan kompetensi asal dari fakultas masing-masing. “Mereka diarahkan oleh DPL sesuai tugasnya, seperti tim trauma healing dari Fakultas Psikologi dan pembuatan jamban darurat oleh mahasiswa Fakultas Teknik,” paparnya.

Amin juga menjelaskan peran KAGAMA atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada sangat membantu dalam pengiriman dan penyediaan bantuan logistik. Namun begitu, upaya untuk meningkatkan kapasitas relawan terus menerus dilakukan agar relawan tidak hanya menguasai persoalan yang bersifat responsif tetapi juga membekali mereka untuk tetap safety ketika menyelamatkan korban.

Penulis: Dita
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Firsto

Artikel Pakar UGM: Waspada Ancaman Risiko Bencana Gempa Bumi dan Banjir pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Arga Pribadi Imawan menanggapi Pemilu 2024 menyatakan semakin besar peran media sosial (medsos) dalam kampanye politik ke depan sangat diharapkan bagi penyelenggara pemilu untuk mengaturnya secara lebih detail dan ketat. Dia menyebut Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dinilai kurang memberi porsi pada hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menurutnya belum mengatur secara khusus terkait konten kampanye politik di medsos. Padahal konten politik yang beredar di medsos tidak sedikit yang bersifat merusak.

“Semisal hoaks, disinformasi, hingga unggahan yang mendiskreditkan calon lain. Hal-hal ini rentan memunculkan konflik horizontal di masyarakat,” katanya di Selasar Barat Gedung Pusat UGM, Jum’at (22/3).

Sudah semestinya, menurutnya, fenomena semacam ini dapat dikontrol oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai stakeholder pemilu melalui sebuah regulasi. Fenomena ini, baginya menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk mengatur.

“Pengaturan terhadap hashtag  meski sifatnya sangat teknis sekalipun, tapi itu harus dilakukan,” ujarnya.

Arga berpendapat seiring dengan tingginya pengguna medsos di Indonesia, bahkan masuk lima besar dunia pengguna Instagram maupun Twitter maka medsos makin menjadi ruang efektif untuk kampanye pada pemilu di masa mendatang.

Rijadh Djatu Winardi menyoroti transparansi terkait pendanaan kampanye melalui medsos, ia juga berharap ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Sebagai dosen FEB UGM yang mendalami akuntansi forensik, ia menyatakan format pelaporan dana kampanye seperti sekarang tak rinci, hanya berisi agregat pendapatan dan pengeluaran.

”Hal ini tentu membuat publik susah mencermati pengeluaran-pengeluaran tertentu, termasuk dana yang dihabiskan untuk kampanye di medsos,” katanya.

Sementara itu, Hendry Julian Noor mengatakan kualitas Pemilu 2024 jika dilihat dari segi hukum sebenarnya kesalahan lebih banyak terjadi pada saat pra-pemilu. Kesalahan pada awal inilah yang menjadikan efek lanjutan pada proses pelaksanaannya.

“Kesadaran soal etika dan konflik kepentingan menjadi salah satu masalah besar yang dianggap lumrah. Hal ini ditakutkan akan menjadi sebuah pola yang bisa saja terjadi ke depannya,” ungkapnya.

Penulis: Agung Nugroho

Foto: Firsto

Artikel Pojok Bulaksumur Kupas Refleksi Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Banyak orang sudah menentukan sosok pemimpin pilihannya, bahkan dengan tegas menunjukkan dukungan terhadap salah satu pihak yang berkontestasi. Meski suasana politik mulai memanas, sejumlah pakar UGM sepakat bahwa pemilu kali ini terasa berbeda. Polarisasi kemungkinan besar tidak akan sedahsyat dua pemilu sebelumnya, dan potensi konflik horizontal maupun vertikal pun relatif kecil.

“Kemungkinan polarisasi yang ekstrem hampir tidak ada. Apalagi pada pemilu legislatif, relatif tidak menghasilkan konflik di level grassroot,” terang Dr. Riza Noer Arfani, M.A., dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, dalam kegiatan Pojok Bulaksumur yang berlangsung Jumat (27/10).

Potensi konflik yang lebih kecil, menurut Riza, juga mencakup ranah media digital. Berbeda dengan sebelumnya, euforia masyarakat terhadap digitalisasi menurutnya sudah cukup stabil. Seiring dengan semakin meningkatnya literasi terhadap teknologi dan media digital, masyarakat menurutnya sudah lebih bisa memilah informasi yang mereka peroleh melalui media. “Orang sudah tidak benar-benar percaya dan mengandalkan media, sehingga potensinya lebih kecil,” kata Riza.

Pandangan tentang atmosfer pemilu yang lebih tenang diamini juga oleh Dr. Abdul Gaffar Karim, M.A., dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Pada pemilu tahun 2014 dan 2019, pertarungan dukungan dan polarisasi telah mulai memanas jauh hari sebelum pemilu berlangsung. Hal ini, menurutnya, tidak tampak pada pemilu kali ini. “Sekarang tidak seperti itu, jadi mungkin akan lebih tenang dibandingkan tahun 2014,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Bahaya Politik Dinasti dan Erosi Demokrasi 

Pada diskusi santai dengan wartawan berbagai media lokal dan nasional ini, kedua pakar UGM tersebut memberikan pandangan mereka terhadap berbagai isu seputar pemilu, mulai dari kemungkinan pemilu presiden berlangsung dalam dua putaran, signifikansi peran dari pimpinan partai politik, hingga politik dinasti.

Terkait topik terakhir, Gaffar mengungkapkan bahwa fenomena demikian sebenarnya dapat ditemui di banyak negara dan di berbagai era. Politik dinasti, terangnya, terjadi ketika kesempatan dan pengalaman langsung untuk mempelajari politik dinikmati oleh keturunan dari mereka yang memang telah berkecimpung di dunia politik. Meski hal ini sendiri merupakan sebuah privilese, menurutnya isu yang perlu menjadi perhatian lebih terletak pada bagaimana proses menuju kandidasi berlangsung. 

“Persoalannya bukan politik dinasti, tapi bagaimana politik dinasti dimungkinkan untuk berlangsung. Di negara maju ini bisa berjalan tanpa ada rekayasa. Di Indonesia ini agak kurang sehat,” ungkapnya. 

Isu politik dinasti dan berbagai isu lainnya, terang Gaffar, membuat sorotan publik terhadap negara cukup kuat. Namun demikian, ia melihat bahwa potensi konflik vertikal antara negara dengan masyarakat pun relatif kecil, terutama jika melihat gejala yang terjadi beberapa tahun belakangan. 

Minimnya konflik memang menjadi sesuatu yang perlu disyukuri, namun alasan di baliknya menurut Gaffar cukup miris, yaitu karena masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik. “Negara sangat  terkonsolidasi, sementara masyarakat tidak terkonsolidasi. Ada konflik kecil di ranah elite tetapi mereka selalu cepat menemukan cara untuk rekonsiliasi dan dengan cepat menegosiasi,” ucapnya. 

Berkaca pada fenomena yang terjadi di berbagai negara di dunia, ia pun mengingatkan akan bahaya erosi demokrasi, jika gerakan masyarakat tidak terlihat sehingga tidak ada oposisi yang cukup kuat. Hal ini, menurutnya, juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian dan diskusi penting di balik hingar bingar pemilu 2024. 

Penulis: Gloria

Fotografer: Firsto

Artikel Pakar UGM Optimis Pemilu 2024 Berlangsung Tanpa Konflik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.