Hadirnya berbagai gerakan dan dukungan dari masyarakat agar terwujudnya Pemilu yang lebih berintegritas dan menghasilkan pemilih yang lebih rasional mendorong Tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial dan Humaniora (PKM-RSH) UGM untuk melakukan penelitian terhadap Bijak Memilih sebagai gerakan masyarakat sipil dalam menyajikan informasi Pemilu dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan oleh Pemilih. 

Tim riset beranggotakan empat mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021, yaitu Putri Pertiwi, Destriananda Safa Aina, Fitria Amesti Wulandari, dan Albert Suprayogi Ginting. Proses riset tim PKM-RSH ini didampingi oleh Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M. 

“Riset kami dilatarbelakangi oleh Pemilu tahun ini yang diwarnai dengan berbagai perubahan, salah satunya yaitu semakin masifnya gerakan masyarakat independen untuk mengawal Pemilu. Oleh karena itu, kami berinisiasi untuk meneliti gerakan tersebut, khususnya untuk laman Bijak Memilih,” ungkap Putri Pertiwi selaku Ketua Tim. 

Dalam meneliti, Tim PKM ini berfokus pada keterpengaruhan pengambilan keputusan pemilih dalam Pemilu 2024. Secara khusus, riset yang dilakukan mengkaji kaitan antara keterpengaruhan pengambilan keputusan dan penyajian informasi berkaitan dengan seluk beluk Pemilu seperti calon pasangan presiden dan wakil presiden, calon legislatif, partai politik, dan lain sebagainya yang disajikan oleh Bijak Memilih. Dalam penelitian ini, terdapat tiga fokus utama, yakni peran dari Bijak Memilih dalam menyajikan informasi Pemilu, peran Bijak Memilih dalam mengurangi berita bohong, dan pengaruh Bijak Memilih dalam pengambilan keputusan pemilih di Pemilu 2024.

Ketiga fokus penelitian tersebut kemudian kategorikan ke dalam beberapa pertanyaan survei dengan mengacu kepada empat indikator kualitas informasi menurut Hall, yaitu relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap. Survei pada responden dilakukan dalam kurun waktu Mei—Juli 2024.

Dari survei yang dilakukan, ditemukan sebanyak 83,16 persen dari 120 responden menyatakan jika informasi yang disediakan oleh Bijak Memilih dinilai relevan. Hal ini turut dikonfirmasi oleh tim inisiator Bijak Memilih yang menyatakan laman Bijak Memilih memang khusus ditujukan untuk memudahkan akses terhadap segala informasi mengenai Pemilu. 

Kedua, 83,66 persen dari 120 responden menyatakan jika seluruh informasi pada laman Bijak Memilih menyajikan segala informasinya secara akurat. Konfirmasi yang dilakukan pada Tim Inisiator Bijak Memilih menguatkan bahwa sebelum data atau fakta dimuat pada laman, terlebih dahulu melakukan fact-checking ke berbagai sumber untuk memastikan seluruh informasi kredibel dan objektif. Ketiga, sebanyak 85.98 persen responden menyatakan bahwa informasi yang disediakan oleh Bijak Memilih tepat waktu dalam penyampaiannya serta sebanyak 79.06 persen menyatakan jika informasi di website Bijak Memilih dinilai lengkap oleh para pengguna. 

Berbicara mengenai pengambilan keputusan, Hall berpendapat bahwa ketika suatu informasi memenuhi keempat indikator tersebut, maka informasi itu dapat menjadi dasar dari pengambilan keputusan. 

Saat ditemui pada Kamis (27/6), salah satu responden menyebut, “Bijak Memilih berperan dalam menentukan pilihan. Kemarin saat Pemilu sempat bingung memilih siapa karena ini Pemilu pertama.” 

Berdasarkan temuan di lapangan, sebanyak 83,54 persen menyatakan sangat setuju apabila kehadiran Bijak Memilih turut meminimalisir potensi semakin menyebarnya berita bohong, semakin luasnya manipulasi opini publik, dan kampanye hitam. Tim di balik Bijak Memilih berkomentar bahwa pihaknya menempatkan diri sebagai konstituen yang menentukan dan menelaah informasi-informasi yang masuk ke berbagai pihak.

Melihat adanya dampak yang cukup besar dari peran masyarakat dalam turut serta mengawal jalannya Pemilu tahun 2024 dan membantu dalam menyajikan beragam informasi, tim PKM-RSH berharap gerakan masyarakat sipil terus selalu dikembangkan demi menciptakan kondisi yang demokratis di Indonesia.

Penulis: Lazuardi Choiri

Artikel Tim PKM-RSH UGM Meneliti Hadirnya Gerakan Bijak Memilih pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Anggota tim PKM bidang Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) ini terdiri dari Jasmine Rizky El Yasinta, Cristopher Isac Wibowo, Elvira Chandra Dewi Ari Nanda, Kezia Aurora, serta Muhammad Ahsan Alhuda, dengan bimbingan Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Mashita Phitaloka Fandia P., S.IP., M.A.

Jasmine Rizky El Yasinta selaku Ketua Tim membagikan hasil penelitian yang menyimpulkan terdapat indikasi adanya perubahan sentimen publik terhadap politik di Indonesia. Menurut Yasinta, akun @aniesbubble di kanal media sosial X muncul di tengah masyarakat sebagai pendukung dari Anies Baswedan. “Akun tersebut banyak mengelaborasi program-program yang diusung tim Anies-Muhaimin untuk mengenalkannya pada masyarakat dengan cara yang unik,” kata Yasinta dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (26/6).

Menurut Yasinta dan tim, akun @aniesbubble mengadopsi budaya-budaya fandom Kpop dalam agenda politiknya. Gaya komunikasi tersebut diperlihatkan dalam bentuk penggunaan huruf-huruf korea atau hangeul, istilah korea, hingga memposisikan pasangan calon Anies-Muhaimin selayaknya idol korea. “Fenomena ini ternyata menuai banyak dukungan dan simpati pada pasangan kandidat 01 tersebut,” jelasnya.

Selain itu, kemunculan akun @aniesbubble ternyata memicu munculnya akun serupa, yakni @oldproject di platform yang sama. Akun ini berhasil melakukan penggalangan dana untuk mendukung kampanye Anies. Bahkan melalui akun resminya, Anies turut mengungkapkan rasa terima kasih pada komunitas tersebut karena telah mengirimnya sebuah coffee truck di salah satu momen acara Desak Anies. “Sebagaimana diketahui bahwa mengirim food truck atau coffee truck merupakan kebiasaan fandom Kpop terhadap idolnya. Baik @aniesbubble dan @oldproject mereka bukan bagian dari tim sukses Anies-Muhaimin, melainkan komunitas pendukung 01 yang tumbuh secara organik di masyarakat,” kata Elvira Chandra Dewi Ari Nanda, anggota tim lainnya .

Keunikan fenomena tersebut ditangkap oleh Elvira dan kawan-kawan sebagai peluang penelitian yang menarik. Mereka melakukan studi etnografi virtual media sosial X dalam membedah fakta dibalik kemunculan budaya Kpop dalam politik. “Dari hasil survei yang kami lakukan, cara kampanye semacam ini terbukti efektif dilakukan dengan indeks sebesar 4,16 dari 5,” ungkapnya.

Efektivitas muncul karena adanya kemiripan gaya kampanye dengan ketertarikan atau interest yang berasal dari generasi muda. Hal ini memunculkan atensi lebih dari sebagian masyarakat, mengingat Kpop memiliki komunitas yang cukup besar di Indonesia.

Elvira menyebutkan ada beberapa hal menonjol dalam pengaplikasian budaya fandom Kpop ini. Beberapa di antaranya adalah penggunaan istilah-istilah korea dan terminologi Kpop, seperti oppa (kakak laki-laki atau sebutan untuk idol laki-laki), ahjussi (pria paruh baya), maknae (seseorang yang paling muda), atau olpbbong (lightstick untuk fans Kpop). Penggunaan istilah tersebut sangat kontras dengan sentimen politik yang selama ini dibangun dengan kaku, eksklusif, dan seringkali kurang melibatkan generasi muda. Penelitian ini membuktikan bahwa strategi tersebut secara efektif dapat meningkatkan atensi dan sentimen publik dalam kampanye politik. “Survei kami juga telah membuktikan bahwa politisasi fandom berpengaruh signifikan terhadap pandangan Gen-Z terhadap seorang tokoh politik,” terangnya.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh tim PKM, inisiator akun @aniesbubble menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan melalui unggahan di media sosial X dipercaya telah menjadi cara baru dalam mengkampanyekan figur politik yang dapat meningkatkan simpati publik. Masyarakat merasa lebih tertarik dengan hadirnya nuansa baru politik yang lebih luwes, ringan, unik, dan lucu.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Foto: Freepik

Artikel Mahasiswa UGM Teliti Fenomena Penggunaan Nuansa Kpop di Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Belum lama ini sekelompok mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan riset terkait topik tersebut. Penelitian sosial bertema politik lingkungan atau mengenai green election sebagai wacana peduli lingkungan terhadap pelaksanaan Pemilu diinisiasi oleh Lutviana Herawati, mahasiswi program studi Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

Lutviana dalam penelitiannya dibantu tiga peneliti yang juga berasal dari Fisipol UGM yaitu Farida Ratnawati, Difta Mardi, Krisnanda Kogoya, dan Dian Arsyka, mahasiswi dari Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi UGM.

Lutviana menjelaskan penelitian green election ini melibatkan berbagai pihak diantaranya instansi pemerintahan, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tidak ketinggalan masyarakat perkotaan sebagai subyek utama penelitian.

“Riset green election ini kami lakukan untuk melihat sebenarnya bagaimana pengaruh wacana terhadap perilaku memilih masyarakat perkotaan,” ucap Lutviana pada suatu wawancara di Kampus UGM, Jum’at (21/6).

Terhadap proses Pemilu 2024 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, Lutviana menjelaskan bila peristiwa politik tersebut sebagai salah satu yang menjadi latarbelakang riset mereka. Terutama pada masifnya pemberitaan berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye (APK) konvensional seperti baliho dan poster pasangan calon yang dipajang di sembarangan tempat.

Pemasangan baliho dan poster tersebut dinilai tim peneliti mahasiswa UGM sangat mengurangi keindahan kota. Bahkan pemasangan yang tidak beraturan telah mencederai masyarakat dan menimbulkan sampah yang sangat merugikan lingkungan.

“Kami merasa proses kampanye Pemilu kemarin belum cukup baik lantaran masih saja membahayakan masyarakat dan justru mencemari lingkungan,” jelas Lutviana.

Oleh karena itu, tim peneliti mahasiswa UGM menawarkan topik green election sebagai topik baru dalam kancah proses politik di Indonesia. Tim mahasiswa UGM inipun telah melakukan riset terkait hal itu sejak April 2024 hingga saat ini.

Bagi Lutviana dan tim, penelitian ini merupakan kebaruan topik dalam penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan wacana green election sejauh ini belum banyak ditemui, dan bahkan dalam pandangan mereka belum ditemui di Indonesia.

Difa selaku anggota tim menambahkan riset yang berfokus bagaimana sebuah wacana mempengaruhi perilaku memilih masyarakat perkotaan telah mereka lakukan di dua kota, yakni Yogyakarta dan Jakarta. Kedua kota tersebut, disebutnya merepresentasikan masyarakat perkotaan untuk pengambilan data riset.

“Termasuk di dalamnya pengambilan data secara survei maupun In-Depth Interview dengan pihak terkait,” papar Difa.

Difa menuturkan selama berjalannya riset hingga hari ini ditemui beberapa hal menarik terkait wacana green election di tubuh instansi pemerintahan. Diantaranya temuan dari sebuah wawancara dengan Sri Surani selaku anggota KPU DIY, dan didapati keterangan bahwa Komisi Pemilihan Umum DIY telah mengimplementasikan praktik ramah lingkungan melalui digitalisasi.

Difa berharap penelitian ini akan terus berlanjut dan mencoba mengikutsertakannya pada Kompetisi Riset Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Riset Sosial Humaniora yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

“Harapannya, dengan adanya riset tersebut dapat menambah pengetahuan khalayak luas mengenai isu lingkungan yang ternyata dapat berkorelasi dengan beragam aspek, termasuk politik,” pungkas Difa.

Penulis: Agung Nugroho

Artikel Tim Mahasiswa UGM Lakukan Penelitian Green Election pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam Deklarasi Kampus Menggugat kembali yang bertajuk “Kartini Bangkit: Mengawal Putusan MK untuk Demokrasi Indonesia”, Minggu (21/4) di Balairung UGM. Sejumlah perempuan dari kalangan dosen dan mahasiswa menyampaikan orasinya sebagai bentuk keresahan perempuan terhadap perjalanan demokrasi Indonesia saat ini.

Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D. , sebagai Guru Besar Fakultas Teknik UGM mengatakan seruan hendaknya dijadikan sebagai pengingat dan himbauan bagi penyelenggara negara untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran konstitusi. Pasalnya, kebebasan akademik dan kokohnya demokrasi akan mampu membawa Indonesia menuju negeri adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam amanat NKRI.

Melalui deklarasi ini, katanya, MK diharapkan mampu memberikan jawaban yang bijak dan sebenar-benarnya atas gugatan pelanggaran etika dan norma yang telah dilakukan.

Menurut Wiendu, RA Kartini menjadi simbol bagi kekuatan dan keterwakilan perempuan Indonesia. Berlatar belakang perjuangan perempuan akan pendidikan, jiwa Kartini saat ini tentu mengembang misi yang berbeda.

Menurutnya, perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaan, bukanlah jalan yang mudah ditempuh kala itu.

Sejarah perjuangan perempuan tentu tidak bisa berhenti sampai di situ. Perempuan masa kini menghadapi masalah baru di era yang baru pula. “Jika dulu RA Kartini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, maka hari ini tugas perempuan yang sudah mengenyam pendidikan inilah untuk mengembalikan fitrah demokrasi,” paparnya.

Melalui deklarasi ini, tambahnya, dinyatakan dua amanah konstitusi bagi akademisi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban. Keduanya adalah alasan bagi perempuan untuk turut berkontribusi dalam penegakkan hukum dan demokrasi yang dinilai sudah mengalami banyak penyelewengan.

Terkait dengan putusan MK terhadap gugatan pelanggaran pemilu yang akan disampaikan pada 22 April besok, MK diharapkan mampu memberikan jawaban yang bijak dan sebenar-benarnya atas pelanggaran etika dan norma demokrasi yang telah dilakukan.

“MK adalah anak kandung reformasi karena alasan terbentuknya adalah agar pelaksanaan negara senantiasa berpijak pada konstitusi dan demokrasi. Maka sudah seharusnya MK meletakkan keberpihakannya pada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi demokrasi,” ujar Okky Madasari, PhD, Sastrawati sekaligus Alumnus UGM.

Hal senada juga disampaikan oleh Antonella, mahasiswa Fakultas Hukum UGM selaku perwakilan suara muda. Menurutnya, alih-alih memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan, masalah tumbangnya demokrasi juga turut menjadi agenda perempuan Indonesia. Ia juga menyatakan keresahan akan tuntutan dan stereotipe terhadap anak muda saat ini.

“Kartini memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bekerja dan berjuang untuk kemajuan bangsanya, karenanya saya merasa ikut bertanggung jawab karena saya orang Indonesia. Saya ingin hidup di negara di mana demokrasi dapat memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi generasi muda,” tegas Antonella.

Deklarasi ditutup dengan harapan besar dan pesan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Seruan kaum perempuan di hari Kartini ini hendaknya dijadikan sebagai pengingat dan himbauan bagi seluruh anak bangsa untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran konstitusi.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Jelang Putusan MK Terkait Pemilu, Sejumlah Perempuan Sampaikan Seruan Selamatkan Demokrasi lewat Putusan Berkeadilan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Efeknya berkisar antara 0,1-0,2 persen terhadap PDB,” terangnya dalam acara Pojok Bulaksumur yang berlangsung di Gedung Pusat UGM belum lama ini.

Dosen Departemen Ilmu Akuntansi ini menjelaskan bahwa dampak dana pemilu tidak begitu dirasakan masyarakat luas. Pasalnya, masyarakat masih dihadapkan pada inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa.

“Ada juga yang berpendapat efek untuk sekarang tidak akan sebesar pemilu sebelumnya,” ucapnya. 

Kondisi tersebut terjadi dikarenakan sejumlah pasangan calon (paslon) presiden tidak menggunakan dananya secara outsource, tetapi menggunakan perusahaannya sendiri. Misalnya, untuk pengerjaan spanduk, kaos, dan atribut kampanye lainnya.

Ia juga menyoroti dalam adanya pola yang sama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam setiap pemilu selalu ada kenaikan konsumsi lembaga dan penurunan investasi. Meskipun terdapat kenaikan namun lebih ke Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT). Konsumsi untuk pembuatan atribut kampanye seperti spanduk dan baliho masih menjadi andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi saat pemilu masih terbatas dan dampaknya hanya fokus di LNPRT,” jelasnya.

Sementara di sisi lain arus investasi tertahan. Dalam setiap pemilu dikatakan Rijadh angka investasi di tanah air tidak mengalami peningkatan. 

“Pengusaha selalu mencoba untuk wait and see. Mereka berharap agar pemilu segera selesai agar lebih pasti dan segera bisa investasi,” jelasnya.

Penulis: Humas FEB: Editor Ika

Foto: rayapos

Artikel Pakar UGM Sebut Dampak Pemilu Terhadap Perekonomian Masih Cenderung Terbatas pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Arga Pribadi Imawan menanggapi Pemilu 2024 menyatakan semakin besar peran media sosial (medsos) dalam kampanye politik ke depan sangat diharapkan bagi penyelenggara pemilu untuk mengaturnya secara lebih detail dan ketat. Dia menyebut Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dinilai kurang memberi porsi pada hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menurutnya belum mengatur secara khusus terkait konten kampanye politik di medsos. Padahal konten politik yang beredar di medsos tidak sedikit yang bersifat merusak.

“Semisal hoaks, disinformasi, hingga unggahan yang mendiskreditkan calon lain. Hal-hal ini rentan memunculkan konflik horizontal di masyarakat,” katanya di Selasar Barat Gedung Pusat UGM, Jum’at (22/3).

Sudah semestinya, menurutnya, fenomena semacam ini dapat dikontrol oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai stakeholder pemilu melalui sebuah regulasi. Fenomena ini, baginya menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk mengatur.

“Pengaturan terhadap hashtag  meski sifatnya sangat teknis sekalipun, tapi itu harus dilakukan,” ujarnya.

Arga berpendapat seiring dengan tingginya pengguna medsos di Indonesia, bahkan masuk lima besar dunia pengguna Instagram maupun Twitter maka medsos makin menjadi ruang efektif untuk kampanye pada pemilu di masa mendatang.

Rijadh Djatu Winardi menyoroti transparansi terkait pendanaan kampanye melalui medsos, ia juga berharap ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Sebagai dosen FEB UGM yang mendalami akuntansi forensik, ia menyatakan format pelaporan dana kampanye seperti sekarang tak rinci, hanya berisi agregat pendapatan dan pengeluaran.

”Hal ini tentu membuat publik susah mencermati pengeluaran-pengeluaran tertentu, termasuk dana yang dihabiskan untuk kampanye di medsos,” katanya.

Sementara itu, Hendry Julian Noor mengatakan kualitas Pemilu 2024 jika dilihat dari segi hukum sebenarnya kesalahan lebih banyak terjadi pada saat pra-pemilu. Kesalahan pada awal inilah yang menjadikan efek lanjutan pada proses pelaksanaannya.

“Kesadaran soal etika dan konflik kepentingan menjadi salah satu masalah besar yang dianggap lumrah. Hal ini ditakutkan akan menjadi sebuah pola yang bisa saja terjadi ke depannya,” ungkapnya.

Penulis: Agung Nugroho

Foto: Firsto

Artikel Pojok Bulaksumur Kupas Refleksi Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Umi menjelaskan sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024, telah tercatat puluhan petugas penyelenggara mengalami kelelahan hingga berakibat sakit dan meninggal dunia. “Sudah ada 1 dari Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) yang meninggal dunia. Kemudian sudah ada sekitar 3 pengawas TPS yang masuk rumah sakit. Pertama karena mengalami kecelakaan tunggal karena kelelahan mengawal kotak suara, dan dirawat di ICCU karena kelelahan. Bahkan ada yang sampai diinfus pun, tetap melanjutnya kerjanya,” papar Umi.

Beban kerja tinggi yang dibebankan pada petugas penyelenggara merupakan masalah yang kerap muncul di setiap pemilu. Evaluasi pada Pemilu 2019 lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, sebanyak 894 petugas meninggal dunia, dan 5.175 lainnya jatuh sakit. Angka ini sangat memprihatinkan, sehingga pada Pemilu 2024 KPU memutuskan untuk menggunakan e-rekapitulasi atau SIREKAP untuk meringankan beban kerja. Kendati demikian, masih banyak kendala yang dialami petugas saat merekap data suara, akibat SIREKAP kerap mengalami gangguan.

“Kalau kasus di Yogyakarta ini dilihat dari segi pemilih, istimewa juga ya masalahnya. Banyak pemilih yang berasal dari daerah lain, yaitu teman-teman mahasiswa pendatang. Sumbangsih ini tentunya sudah kami sosialisasikan sejak tahun 2022 lalu mengenai daftar pemilih, dan 2023 kami sudah menghimbau untuk segera mengurus administrasi. Tapi sampai seminggu, bahkan tiga hari sebelum pemilu, masih ada yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena tidak mengurus pindah memilih,” jelas Umi. Beberapa alasan yang dipaparkan oleh penduduk rantau adalah sistem administrasi yang sulit.

Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP., pakar politik Fisipol UGM, memberikan beberapa pernyataan terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Menurutnya, ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk evaluasi pemilu, antara lain adalah tingkat integritas pemilu, kepastian aturan, hingga partisipasi masyarakat. Pemilu yang sehat adalah persaingan yang adil dan berimbang, serta memiliki kepastian prosedur dan hukum pada setiap tahapannya. Sayangnya, prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan pada setiap tahapannya, baik secara legal ataupun oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Aturan main pemilu ini selalu bisa diotak-atik di setiap tahapan. Nanti dari seluruh tahapan tersebut kita bisa nilai integritas pemilu sejauh apa. Selain itu, kita juga bisa menilai dari para pemangku kepentingan, dari peserta, penyelenggara, atau dari pemilihnya. Bahkan bisa juga dari pemerintah yang sedang berkuasa. Sejauh mana para peserta pemilu ini melakukan pemilu yang fair dan berintegritas,” tutur Mada. 

Mada juga menjelaskan, integritas pemilu sangat penting untuk dijaga karena berperan sebagai pelindung dari sistem pemilu itu sendiri. Meskipun tidak ada pemilu yang benar-benar berintegritas, namun jika sebuah negara memiliki integritas yang rendah, maka malpraktik dan kecurangan sangat mungkin terjadi. Pihak yang paling terdampak tentunya adalah masyarakat. “Kalau tidak ada integritas dalam pemilu, jelas itu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik, partai, pemilu, parlemen, dan lain-lain. Bisa juga memicu adanya protes dan kekerasan. Sehingga ini sangat berbahaya,” terang Mada.

Selain untuk menjaga dan melindungi sistem demokrasi untuk masyarakat, pemilu berintegritas juga menjadi salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pada poin ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Integritas menjadi penting agar pemilu tetap berjalan kondusif, aktif, dan tentunya berimbang serta adil bagi seluruh elemen peserta pemilu. 

Penulis: Tasya

Artikel Bahas Evaluasi Pemilu 2024, Pakar Politik UGM dan Bawaslu Ingatkan Soal Integritas Pemilu pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Meski di tingkat elite terjadi persaingan sengit dengan berbagai macam manuver, namun di tingkat akar rumput justru terjadi sebaliknya menunjukkan suasana tenang dan tidak terjadi polarisasi karena adanya tiga pasangan calon kontestan pilpres. Berbeda dengan pilpres 2014 dan 2019 lalu dimana terjadi polarisasi antar dua kubu pendukung karena hanya ada dua paslon. “Pada pemilu kali ini, di tingkat akar rumput cenderung lebih adem dibanding Pemilu lalu karena kontestan lebih dari dua kandidat,” katanya.

Selain itu, di tingkat proses penyelenggara pemilu menurut Arya sedikit ditemukan kasus anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan. “Tidak banyak kita menemukan kasus meninggalnya anggota KPPS seperti di pemilu sebelumnya dikarenakan tidak siapnya penyelenggara di tingkat KPPS terkait durasi perhitungan suara dan jumlah surat suara yang banyak,” katanya.

Meski demikian, imbuhnya, ada beberapa catatan yang menjadi bahan penilaian bagi penyelenggara pemilu 2024 ini soal kasus ditemukannya surat suara yang rusak dan beberapa kasus dimana banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena terkendala persoalan administratif. “Ada catatan jumlah surat suara rusak dan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya perlu menjadi bahan evaluasi. Saya kira pengamanan pengiriman surat suara juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan terkait upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam lima tahun ke depan, Arya berpendapat pemenang pilpres perlu merangkul seluruh aspirasi elemen masyarakat termasuk aspirasi dari para akademisi di berbagai kampus soal keprihatinan mereka pada demokrasi yang mengalami pelemahan dan  lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada pelanggaran etik jelang pemilu baik di MK maupun di KPU. “Pemenang pilpres sebaiknya merangkul juga aspirasi elemen publik yang memiliki kepentingan bagi kelangsungan kehidupan demokrasi kita,” ujarnya.

Penulis : Gusti Grehenson

Foto     : Donnie

Artikel Refleksi Pemilu 2024, Dosen UGM: Pelanggaran Etik Jangan Terulang Kembali pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa UGM telah memfasilitasi para mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta namun tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk menggunakan hak pilihnya melalui TPS Lokasi Khusus UGM. Hal ini menjadi komitmen UGM sejak awal untuk ikut mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 melalui kerja sama dengan 12 perguruan tinggi lain di DIY. Belasan kampus tersebut diantaranya Poltekesyo, STIKes panti Rapih, STPMD Jogjakarta, STIM YKPN, dan sebagianya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan pemungutan suara berlangsung baik dan secara umum tidak terjadi peristiwa yang menciptakan kekacauan. Selain itu kelangsungan proses pemilu sesuai dengan aturan perundangan.

” Bawaslu dan KPU memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemiku di TPS khusus UGM. Dari proses pemantauan sejauh ini pemilih sudah sesuai yang terdaftar,”tuturnya saat dihubungi, Rabu (14/2).

Arie menjelaskan di TPS khusus ini tidak hanya melayani pemilih mahasiswa UGM saja, tetapi juga diperuntukkan pemilih dari 12 perguruan tinggi lain di DIY.

“Yang tergabung dalam TPS khusus ini ada mahasiswa dari 13 perguruan tinggi di DIY. Hasil pemilihan pun tentu menjadi beragam, orientasi dan partisipasinya. Tinggal menunggu akumulasi sesuai proses ,” terangnya.

Arie mengatakan apapun hasilnya, UGM bersama dengan pemilih mahasiswa dari 12 perguruan tinggi yang menggunakan hak pilihnya di TPS khusus ini telah menjalankan komitmen dan tugas dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu kali ini.

Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM sekaligus Penanggung Jawab TPS Khusus UGM, Dr. Hempri Suyatna menambahkan ada sebanyak 2.611 pemilih yang terdaftar di TPS khusus UGM. Ada sembilan TPS khusus yang ebrada di lima lokasi yang berada di asrama-asrama mahasiswa UGM.Adapun lokasi 9 TPS Khusus di UGM antara lain Asrama Ratnaningsih Kinanti 1 yang merupakan TPS 901 dan 902 dengan jumlah pemilih 589, Asrama Ratnaningsih Kinanti 2 & 3 yang merupakan TPS 903 dan TPS 904 dengan jumlah pemilih 584, Asrama Ratnaningsih Sendowo yang merupakan TPS 922 dan TPS 923 dengan jumlah pemilih 509, Asrama Darmaputera Santren yang merupakan TPS 905 dan TPS 906 dengan jumlah pemilih 590 dan Asrama Darmaputera Karanggayam dengan jumlah pemilih 280.

Hempri menyebutkan tingkat partisipasi pemilih mahasiswa di TPS khusus UGM belum bisa mencapai 100 persen. Hal itu dikarenakan pemilu berlangsung saat liburan semseter sehingga tidak sedikit masih mahasiswa yang belum kembali ke Yogyakarta.

“Tingkat partisilasi pemilih di TPS Khusus UGM sebanyak 70% karena belum semua mahasiswa kembali ke Yogyakarta,”urainya.

Sementara untuk hasil penghitungan suara dari sembilan TPS khusus UGM diketahui paslon 01 (Anies-Muhaimin) sebanyak 56%, paslon 02 (Prabowo-Gibran) sebanyak 23,2%, dan paslon 03 (Ganjar-Mahfud) sebanyak 20%. Dalam penyelenggaraan pemungutan suara di TPS khusus UGM ini melibatkan 36 pengawas independen dan 63 KPPS dari kalangan mahasiswa UGM, serta linmas dari Kalurahan Caturtunggal, Sleman.

Penulis:Ika

Foto: Donnie

Artikel Ribuan Mahasiswa 13 PT di DIY Mencoblos di TPS Khusus UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Awalnya itu kita membuat riset tentang pemilu, kemudian datanglah Dhandy, dia baca baru kemudian dia tertarik untuk dibuatkan film. Lalu dia bilang untuk mengajak kami bertiga dalam film ini. Akhirnya dikaji lagi riset ini sebelum dibuatkan dalam film, kemudian kita perdebatkan,” jelas Zainal dalam diskusi di Fisipol UGM pada Selasa (13/1). Proses pembuatan film ini sangat berhati-hati mengingat isu politik dapat memantik reaksi besar dari masyarakat. Terbukti, film “Dirty Vote” menuai berbagai reaksi dan kontroversi di tengah masyarakat.

Secara singkat, Dirty Vote memuat hasil riset terhadap kecurangan-kecurangan pemilu dari tahun ke tahun. Bukti-bukti dipaparkan oleh ketiga pakar hukum, yakni Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. dari Universitas Andalas, Bivitri Susanti, S.H., LL.M. dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Zainal Arifin sendiri dari UGM. Selama 1 jam 57 menit, penonton dipaparkan oleh fenomena politik yang terjadi menjelang pemilu. Mulai dari ketidaknetralan pemerintah, anggaran dan penyeluran bansos, pelanggaran etik, dan lain-lain. 

“Ini bukan film pertama Mas Dhandy, orang-orang di belakang layar pun sudah tahu resikonya. Tapi faktanya, kami dalam pembuatan film ini tidak didukung siapapun. Kalau seandainya ada pihak yang mendukung kami, maka kami tidak akan mengalami kesulitan pendanaan. Susah sekali menghadapi tuduhan ini, bahkan sekarang laporan keuangan masih belum lunas. Kalau ada kepentingan kandidat tidak mungkin,” terang Zainal.

Menurutnya, kecurangan pemilu bukanlah hal baru dalam demokrasi. Kejahatan demokrasi, konflik kepentingan, hingga kecurangan politik sangat umum terjadi. Problematika menahun inipun terbentuk dalam sebuah sistem yang sudah tidak dapat dibendung. Inilah pentingnya bentuk kritik seperti film “Dirty Vote” yang juga dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Film ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengkritik, namun turut memberikan pandangan pada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. 

“Sebelum masuk proses produksi film, kami berdebat dalam riset kami ini. Kalau ada bukti yang tidak kuat atau kurang meyakinkan, tidak akan kami naikkan. Kita melihat bahwa hampir tidak ada yang baru. kecurangan itu sistematis, jadi kita hanya menjahitnya menjadi satu lagi,” jelas Zainal. Proses ini diakui cukup rumit dan memakan banyak waktu jika dibandingkan proses produksi film secara teknis. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Wawan Mas’udi, S.IP., MPA, Ph.D. memberikan penjelasan bagaimana film ini merupakan bagian demokrasi yang penting. Tidak ada sistem demokrasi yang paling benar ataupun salah. Kritik dan pendapat perlu digulirkan untuk memperbaiki sistem menjadi lebih baik. Sayangnya, tidak semua kritik tersebut dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Wawan menyebutkan, film “Dirty Vote” tidak semata-mata berperan sebagai kritik, tapi juga menjadi dokumentasi bagaimana pemilu tahun ini berlangsung.

“Demokrasi sudah berjalan bertahun-tahun lalu. Tidak ada pemilu yang berjalan paling baik, tapi sepertinya masyarakat kita ini seringkali melupakan sejarah. Perlu diingatkan, apapun yang terjadi dan proses yang bergulir. Jadi film ini kelak akan menjadi pengingat dan bahan evaluasi di masa depan untuk demokrasi kita,” papar Wawan.

Penulis: Tasya

Artikel Ahli Hukum UGM Zainal Arifin Tanggapi Kontroversi Film “Dirty Vote” pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.