Melalui pidato pengukuhannya, Prof. Raras menyampaikan pengembangan bidang ilmu biokimia untuk mendukung kemandirian kesehatan nasional. Menurut Prof. Raras, biokimia bisa menjadi salah satu alternatif dan strategi dalam memahami kebutuhan pemenuhan kesehatan masyarakat, khususnya pangan. “Dari biokimia, kita dapat mempelajari kandungan apa saja yang bermanfaat dan berpotensi memenuhi gizi masyarakat,” kata Raras dalam pidato pengukuhan yang berlangsung di Balai Senat Gedung Pusat UGM.

Dikatakan Raras, Biokimia mempelajari bahwa seluruh organisme uniseluler dan multiseluler memiliki kelebihannya masing-masing, bahkan dalam kondisi yang ekstrim. Kemampuan organisme tersebut dipelajari untuk mengetahui teknologi dan jasa apa saja yang bisa dihasilkan.  “Keragaman organisme yang ada di dunia ini sangat ditentukan oleh keragaman materi genetiknya, dan berimplikasi terhadap keragaman protein yang dimiliki,” terangnya.

Meski demikian, permasalahan perubahan iklim global seperti saat ini banyak mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional. Menurut Prof. Raras, perubahan iklim dapat menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan nasional. Apalagi beras sebagai bahan pokok makanan masyarakat Indonesia berasal dari sektor pertanian yang rentan akan perubahan iklim. “Perubahan lingkungan yang drastis maupun bertahap, antara lain pemanasan global, pencemaran lingkungan baik material organik maupun anorganik, serta radiasi, mampu mempengaruhi keseimbangan komponen molekuler hingga seluler,” ujarnya.

Kendati pangan beras memiliki kandungan kalori tinggi, nutrisinya lebih rendah dibanding padi berpigmen. Sedangkan padi berpigmen seperti beras merah dan hitam justru mengandung senyawa nutrien dan bioaktif yang lebih penting untuk kesehatan. Daya tahan padi berpigmen juga lebih kuat di tengah perubahan iklim seperti saat ini. Beberapa negara seperti Cina, Jepang, dan India menurut Raras sudah memanfaatkan padi berpigmen dalam bentuk produk tepung, bekatul maupun minyak tepung beras hitam sebagai komponen bagi industri pangan fungsional.

Sementara pengembangan padi berpigmen sebagai bahan pangan fungsional di Indonesia baru sebatas sebagai pangan utuh, dan produk berupa tepung beras merah, tanpa proses yang melibatkan teknolog. Padahal beras berpigmen sendiri potensi mendukung penurunan tingkat penderita diabetes dan obesitas di Indonesia. “Biokimia dalam hal ini berperan penting untuk mengetahui kandungan-kandungan dan potensi bahan pangan lain menjadi bahan pangan fungsional,” katanya.

Selain di bidang pangan, Raras menegaskan ilmu biokimia juga mendukung kesehatan nasional melalui pengembangan alat medis terutama untuk tindakan kemoterapi pada penderita kanker. Saat ini, kemoterapi masih menjadi satu-satunya jalan kesembuhan bagi penderita kanker. “Biokimia sebenarnya memiliki kemampuan mendalami berbagai kelemahan sel kanker agar bisa diatasi oleh alat-alat medis lainnya. Perkembangan biokimia saat ini sudah sangat pesat dan memerlukan integrasi dengan bidang ilmu lainnya untuk membantu mempermudah penemuan-penemuan baru dalam bidang kesehatan,” tutup Prof. Raras.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Foto: Firsto

Artikel Prof. Rarastoeti Pratiwi Dikukuhkan Guru Besar  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam seminar nasional dalam rangka Pra Kongres Pancasila yang bertajuk “Kebangkitan Nasional, Nilai-nilai Pancasila dan Realitas Sosial Kontemporer”, Senin (20/5), secara daring. Seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM ini menghadirkan beberapa orang pembicara diantaranya Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yudi Latif, MA. Ph.D, Politisi Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, Prof. Dr. Ir. Ali Agus.

Yudi Latif mengatakan memaknai kembali Pancasila di masa sekarang tidak terlepas dari sejarah panjang kemerdekaan Indonesia.  Sebab, Indonesia merupakan negara pertama yang mendeklarasikan kemerdekaannya setelah Perang Dunia II. Deklarasi ini menjadi salah satu tonggak pertama penghapusan kolonialisme dunia. Bahkan setelah merdeka, Indonesia masih terus menjadi pelopor dalam solidaritas, kerja sama antar negara, dan dekolonisasi internasional.

“Kalau kita lihat bagaimana kebangkitan nasional ini dimulai, pasti dari gerakan pendidikan. Tidak ada di negara manapun perubahan tidak dimulai dari pengembangan mutu manusia,” papar Yudi.

Ia menganggap bahwa pentingnya pendidikan ini yang akan membentuk akal budi manusia. Budi pekerti sendiri saat ini hanya dimaknai sebatas sopan santun. Padahal “budi pekerti” memuat makna mendalam seperti budaya, perasaan, dan kemauan, sekaligus menjadi dasar dari etika manusia.

Menurut Yudi, inti utama dalam persatuan dan kesatuan adalah etika itu sendiri. Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak akan pernah bisa disatukan apabila tidak ada konektivitas dan inklusivitas yang didasarkan pada keinginan untuk saling terhubung. Rasa tenggang rasa, toleransi, etika, bahkan pengakuan akan perbedaan ini menjadi dasar dari integritas sosial. “Tanpa etika, tidak mungkin ada tertib sosial. Tanpa moral, tidak mungkin ada kehendak untuk membuat koneksi dan inklusi. Etika lah semen sosial yang memberi kepastian, kenyamanan, willingness,” pungkas Yudi.

Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Politisi yang pernah menjabat sebagai Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga mengungkapkan keprihatinan terhadap praktik berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilai Pancasila. “Saat ini kita dihadapkan oleh banyak tantangan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan dinasti. Tantangan kebhinekaan ini berwujud semangat nasionalisme yang semakin luntur digantikan oleh komunalisme,” ucap Gayus.

Gayus juga menyoroti soal integritas pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap mengabaikan nilai etika dan Pancasila itu sendiri. Ia menjelaskan bagaimana hukum digunakan sebagai alat politik, khususnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.9 Tahun 2023 tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden. “Aturan-aturan dalam pemilu diubah sedemikian rupa untuk kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini memberikan indikasi adanya upaya pelemahan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi,”  paparnya.

Ali Agus menyebutkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia jangan pernah dilupakan. Terutama cita-cita terkait  kesejahteraan rakyat dari pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang pangan, menurutnya, petani memegang peran penting memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun dari jumlahnya makin sedikit dan kondisi ekonomi yang jauh dari sejahtera.  “Pada tahun 2021 kita hanya memiliki 38,8 petani untuk 285 juta penduduk Indonesia, dan dari waktu ke waktu usianya semakin menua. Mereka yang merupakan tombak kesejahteraan masyarakat, justru berada di bawah garis kemiskinan dan termarginalkan,” ucapnya.

Saat ini, petani dihadapkan pada rendahnya nilai jual beras dan lahan yang semakin sempit. Apa yang dihasilkan dari bertani tidak sepadan dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan. Belum lagi dengan munculnya masalah lain, seperti harga pupuk mahal, perubahan iklim, kerugian gagal panen, dan hal-hal lain yang membuat petani terus berada di lingkaran kemiskinan. “Saya kira isu-isu ini merupakan salah satu tugas negara juga, bagaimana menciptakan keadilan dan kesetaraan yang juga merupakan pemaknaan terhadap Pancasila dalam realitas sosial masa kini kita”, kata Ali.

Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UGM Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc., dalam sambutannya mengatakan Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan turut serta berkontribusi dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila. “UGM adalah universitas Pancasila, universitas kerakyatan, universitas pusat kebudayaan, dan universitas perjuangan. Kami sebagai Dewan Guru Besar UGM memiliki mandat untuk mengawal implementasi Pancasila ini,” pungkasnya.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Foto: Freepik

Artikel Memaknai Kembali Pancasila dan Cita-Cita Kemerdekaan Di Tengah Realitas Sosial Masa Kini pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Fakultas Pertanian akan terus berkomitmen menyiapkan dan menghasilkan SDM unggul di bidang pertanian untuk pengembangan kebijakan dan teknologi berorientasi pemecahan masalah,” ungkap Dekan Pertanian UGM Ir. Jaka Widada, M.P. Ph.D , Senin (13/5).

Menurut Jaka Widada, hingga saat ini, alumni Fakultas Pertanian telah banyak berkiprah baik sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di berbagai Kementerian, Lembaga Pemerintah hingga perusahaan BUMN dan  Swasta serta di berbagai organisasi perangkat daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain sebagai birokrat, alumni Fakultas Pertanian juga banyak yang bekerja sebagai asisten peneliti baik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maupun pada berbagai lembaga penelitian lain yang membidangi bidang pertanian dan perikanan. “Bahkan alumni Fakultas Pertanian ada juga yang bekerja di sektor jurnalistik dan penyiaran, karena kami memiliki prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP),” ujarnya.

Ia menambahkan tidak sedikit alumni yang memutuskan untuk berwirausaha dan saat ini telah sukses membangun usaha di berbagai bidang seperti perkebunan kelapa sawit, kakao, kopi, hortikultura, beras organik, dan tambak udang.

Jaka menyebutkan Fakultas Pertanian memiliki 9 prodi, yakni Agronomi, Proteksi Tanaman, Mikrobiologi Pertanian, Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Penyuluhan Komunikasi Pertanian (PKP), Ilmu Tanah, Akuakultur, Manajemen Sumber Daya Akuatik, dan Teknologi Hasil Perikanan. Dari sembilan prodi tersebut, prodi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis menarik jumlah peminat terbesar yaitu sejumlah 1.643 calon mahasiswa dengan daya tampung 90. “Artinya rerata hanya satu pendaftar yang diterima dari 18 orang pendaftar,” ujar Jaka Widada dalam keterangannya.

Untuk mendukung kualitas pendidikan akademik semakin berkualitas, Fakultas Pertanian secara rutin melakukan akreditasi program studi. Dari sembilan program studi, terdapat tiga prodi yang telah mendapatkan akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).  Selain itu, semua prodi kecuali Mikrobiologi Pertanian, sudah terakreditasi penuh oleh lembaga internasional ASIIN Jerman.

Jaka menerangkan, program pertukaran dosen dan mahasiswa terus didorong untuk meningkatkan program internasionalisasi Fakultas ini ke tingkat global. Selain rutin mendatangkan dosen asing untuk menyampaikan kuliah umum, upaya internasionalisasi yang dilakukan dengan aktivitas pertukaran mahasiswa ke luar negeri. “Di tahun 2023 lalu, kami mengirimkan mahasiswa ke Gyeongsang National University, Ibaraki University, dan Tokyo University of Agriculture and Technology,” kata Dekan Jaka Widada.

Beberapa mahasiswa juga mengikuti pertukaran melalui Program IISMA di tahun yang sama ke University of Rome Italy dan Sookmyung Women’s University of South Korea. Ia berharap proses internasionalisasi di Fakultas Pertanian semakin terbangun di masa mendatang.

Saat ini, pihaknya tengah menginisiasi kerja sama dengan Flinders University, Australia, untuk pembukaan program Dual Degree dan program 3+1+1 (program Fast Track + Dual Degree). Menurutnya, mahasiswa yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiga gelar dalam lima tahun, yaitu gelar Sarjana, Master dalam negeri, dan Master of Business Administration (MBA) dari Flinders University.

Dicky Eka Setyawan, Mahasiswa Berprestasi Fakultas Pertanian 2024, menyampaikan alasannya memilih kuliah di Fakultas Pertanian UGM karena memiliki keinginan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar petani sehingga ia memilih Prodi Proteksi Tanaman. “Hama dan patogen pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan itu terus berkembang. Dibutuhkan manajemen kesehatan tanaman yang tepat tanpa merusak keseimbangan ekosistem agar produksinya tidak terganggu. Karenanya  saya tertarik belajar itu untuk mengedukasi petani,” ujarnya.

Terkait rencana setelah lulus, mahasiswa program Fast Track angkatan 2020 ini berharap bisa bekerja di perusahaan perkebunan, perbenihan ataupun perusahaan agrokimia sebagai RnD setelah lulus nanti.

Sementara Irene Raynitha Murdiki, mahasiswa Fast Track Prodi Teknologi Hasil Perikanan (THP) angkatan 2020 mengaku selama menjalani perkuliahan mendapatkan banyak wawasan yang bisa menjadi penunjang ketika harus bekerja dan terjun ke masyarakat kelak. “Sebetulnya agak kaget di awal kuliah karena yang dipelajari tidak hanya tentang pengolahan hasil perikanan dan bagaimana mengolah limbah-limbah organiknya, tapi seru juga karena kita bisa tahu banyak,” ungkap mahasiswa yang memiliki cita-cita untuk bergabung di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Irene, selain mempelajari teknologi pangan, mahasiswa Prodi THP juga akan dibekali ilmu terkait teknik mesin untuk belajar teknologi refrigerasi pada penanganan ikan, ilmu arsitektur untuk membuat maket industri, hingga ilmu gizi dan kesehatan untuk menciptakan produk olahan berbasis perikanan.

Penulis: Triya Andriyani

Editor: Gusti Grehenson

Artikel Yuk, Mengenal Lebih Dekat dengan Prodi-prodi di Fakultas Pertanian UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Pengamat Bidang Agrometeorologi, Ilmu Lingkungan, dan Perubahan Iklim UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D. masyarakat diharapkan tidak boleh hanya menyalahkan persoalan mundurnya jadwal tanam sebagai akibat perubahan iklim sebagai faktor penyebab saja, tetapi sudah seharusnya banyak pihak bisa membuat suatu perencanaan agar kejadian naiknya harga beras yang tidak terkendali bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

“Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat data pertanian. Pemanfaatan informasi dalam sistem produksi pertanian harus dilakukan dengan pendekatan penelitian berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, information and communication technology,” terangnya di Kampus UGM, Rabu (20/3).

Penggunaan teknologi ini, menurutnya memungkinkan perekaman lebih detail terkait proses-proses yang terlibat mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari lingkungan (environment) hingga pada tanaman (crop).

Data yang tersimpan dalam basis data (database) tentunya semakin lama semakin besar, seiring dengan berjalannya waktu pengamatan dalam proses produksi. Analisis data yang tersimpan dalam jumlah besar atau Big Data Analysis tentunya diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada petani dari hasil ekstraksi nilai informasi yang mungkin dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan produktivitas.

“Sejauh ini, metode analisis big data sesungguhnya sudah banyak dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas industri, namun untuk bidang pertanian masih perlu untuk dieksplor lebih lanjut,” katanya.

Bagi Bayu Dwi Apri Nugroho model pengembangan data pertanian tingkat desa sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan produktivitas, penentuan komoditas yang akan ditanam, kualitas tanah, penanganan hama dan penyakit dan masih banyak lagi. Data pertanian ini dapat ditangkap atau dibarui secara realtime dalam framework data tunggal sehingga dapat diolah dan dianalisa menjadi sebuah keputusan yang tepat secara bisnis.

Sayangnya persoalan Institusional, SDM dan Teknologi dan Informasi sejauh ini masih menjadi permasalahan utama dalam pengembangan data pertanian. Padahal posisi Kementrian Pertanian dalam model pengembangan data pertanian tingkat desa ini adalah sebagai Lead untuk kemudian diserahkan di tingkat daerah yaitu kepada Dinas Pertanian masing-masing, dan kemudian dibreakdown lagi ke wilayah yang lebih kecil yaitu kecamatan dan desa.

Data tentu saja berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komuniasi (TIK) perlu adanya kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi di level yang sama. Kominfo pun mempunyai peran penting dalam pengembangan data pertanian dengan memposisikan perannya di bawah koordinasi Kementan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Informasi dan Komunikasi dan pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pertanian.

“Pengumpulan data ini melibatkan tenaga lapangan yang dikoordinasi oleh Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluh lapangan. Tenaga lapangan dapat ditambah dengan merekrut sistem lapangan, hal ini tergantung APBD dari masing-masing daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Bayu menyatakan pengembangan data pertanian di tingkat desa ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk jangka panjang sehingga perlu persiapan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Adanya data pertanian di tingkat desa ini tentunya akan memudahkan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Pemetaan teknologi, disebutnya dapat dilakukan dengan melihat data tunggal ini. Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat berperan banyak terkait hal ini agar tidak terjadi overlapping dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan lain-lain.

“Sinkronisasi data untuk melakukan analisis dan prediksi merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh bidang pertanian. Dalam hal ini upaya penggunaan data tunggal yang terintegrasi antar badan terkait adalah solusi yang tepat sehingga dengan ketepatan data dapat digunakan sebagai dasar keputusan dan kebijakan dalam bidang pertanian contohnya keputusan impor beras, termasuk sebagai langkah antisipasi adanya dampak perubahan iklim seperti fenomena El Nino dan La Nina,” ungkapnya.

Penulis: Agung Nugroho

Foto: Freepik.com

Artikel Pengamat UGM: Pentingnya Memanfaatkan Data Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Program kerja saya bersama teman-teman dengan menanam Koro Pedang ini sebagai upaya mencari alternatif pengganti kedelai dalam pembuatan tempe”, ujar Sherly Rayhan Sinta Putri dari Prodi Ilmu dan Industri Peternakan 2020 mewakili Tim KKN, Senin (4/3).

Penanaman Koro Pedang diharapkan menginspirasi masyarakat di Desa Namu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Menginspirasi masyarakat secara umum agar dapat melakukan budidaya Koro Pedang.

“Koro Pedang ini merupakan tanaman perdu yang merambat dan termasuk tanaman jenis kacang-kacangan”, terang Sherly.

Dia menjelaskan Koro Pedang berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk olahan pangan. Koro Pedang memiliki kandungan protein sebesar 27,4 persen, karbohidrat 66,1 persen, dan lemak 2,9 persen.

Dengan kandungan proteinnya yang tinggi, maka Koro Pedang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku kedelai dalam pembuatan tempe”, jelasnya.

Tim KKN-PPM UGM Unit SG-008, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan mendapat bimbingan dari Dosen Pendamping Lapangan, Dra. Eko Tri Sulistyani, M.Sc. Tim KKN-PPM UGM melakukan penanaman tanaman Koro Pedang di lahan salah satu warga yang berlokasi di Dusun 3 Polepoleloa, Desa Namu, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan.

Sherly menambahkan Koro Pedang merupakan tanaman yang mudah tumbuh di daerah marjinal, seperti lahan dengan suhu dan kelembaban yang tinggi. Iklim tropis disebutnya menjadi habitat yang coock bagi pertumbuhan Koro Pedang.

“Kita semua berharap penanaman Koro Pedang dapat terus berkelanjutan. Terus berproduksi dan mampu menjadikan Desa Namu menjadi desa yang mandiri dalam hal pemenuhan pangan”, imbuhnya.

Penulis : Agung Nugroho

Artikel Tim KKN-PPM UGM Gerakan Penanaman Koro Pedang di Konawe Selatan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dosen Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian UGM, Prof. Dr. Siwi Indarti, MP., berpandangan adanya akses bebas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam teknologi, serta peningkatan kerja sama (networking) penelitian regional dan internasional menjadikan nematologi memiliki kontribusi lebih besar dan memiliki banyak manfaat dalam proses produksi pertanian.

“Istilahnya nematology for better agriculture. Hal itulah yang mendasari perlunya saya menyampaikan topik tentang peran fungsional nematoda dalam keberlanjutan ekosistem pertanian sehat dalam rangka mendukung ketahanan pangan,” ujarnya di Balai Senat UGM, Kamis (29/2) saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Nematologi Pertanian pada Fakultas Pertanian UGM.

Siwi Indarti menyampaikan ekosistem pertanian yang sehat akan menjamin produktivitas pertanian secara optimal. Keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam pada ekosistem pertanian dapat menjamin tercapainya ketahanan pangan suatu negara, terutama negara-negara berkembang.

Ketahanan pangan ini, menurutnya mencakup tiga dimensi yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan  pangan, dan ekosistem pertanian dapat mendukung ketiga dimensi tersebut secara langsung maupun tidak langsung melalui penyediaan jasa layanan ekosistem yang memfasilitasi proses produksi pertanian. Pengolahan lahan, cara bercocok tanam, penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi seringkali justru mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ekosistem pertanian serta menurunkan produksi pertanian.

“Peran berbagai bidang ilmu, termasuk bidang  nematologi, diperlukan untuk mewujudkan ekosistem pertanian sehat dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan,”terangnya.

Menyampaikan pidato Peran Fungsional Nematoda Dalam Keberlanjutan Ekosistem Pertanian Sehat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Siwi Indarti menjelaskan nematologi atau disiplin ilmu yang mempelajari tentang nematoda pada awalnya fokus pada kelompok nematoda yang menjadi faktor kendala dalam produksi tanaman. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian ruang lingkup bidang nematologi pun mengalami perkembangan cukup signifikan, termasuk kajian-kajian ilmiah yang dihasilkan dapat berkontribusi dalam memecahkan beberapa masalah ketahanan pangan, perubahan iklim (climate change) dan krisis keanekaragaman hayati.

Keberadaan nematoda ini mempresentasikan keanekaragaman hayati di muka bumi, terutama di bagian daratan. Melalui aktivitasnya nematoda memengaruhi proses penting dalam ekosistem pertanian seperti degradasi bahan organik dan siklus karbon, namun sekelompok kecil spesies parasit tumbuhan mengakibatkan kerusakan tanaman pada sebagian besar siklus hidupnya.

“Oleh karena itu, nematoda seringkali dikaitkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan pada tanaman walaupun sebenarnya banyak kelompok nematoda lainnya yang mempunyai peran penting dalam ekosistem tanah pertanian,” terangnya.

Penulis : Agung Nugroho

Fotografer : Donnie

Artikel Nematoda Berperan Penting Dalam Ekosistem Tanah Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Terkait aspek penawaran maka tantangan ketahanan pangan meliputi persaingan dalam penggunaan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi usaha tani skala kecil. Sedangkan dari sisi permintaan maka tantangan melibatkan pertumbuhan populasi yang tinggi, perubahan selera konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia, pakan, dan bahan baku energi.

Kepala Pustral UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD., menyatakan permasalahan terkait distribusi logisik dan ketahanan pangan ini melibatkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan. Beberapa permasalahan utama yang perlu diatasi yaitu efisiensi distribusi, aksesibilitas dan ketersediaan pangan.

Juga menyangkut persoalan diversifikasi dan desentralisasi, manajemen stok dan cadangan, pengembangan infrastruktur, penggunaan teknologi,  pemberdayaan petani dan pelaku usaha kecil, dan keamanan pangan.

“Saya berharap webinar ini dapat menjadi media diskusi para stakeholders mengenai bagaimana mengatasi permasalahan tersebut,” ujarnya di Pustral UGM, Rabu (21/2) saat membuka webinar berjudul Peran Distribusi Logistik Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Ikaputra semua elemen saling terkait dan perlu dikelola secara holistik untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat memperkuat sistem distribusi logistik pangan demi mencapai tujuan tersebut.

Webinar Peran Distribusi Logistik Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia diselenggarakan Pustral UGM secara daring melalui aplikasi zoom dan kanal Youtube streaming Pustral UGM. Webinar yang dipandu moderator Ir. Joewono Soemardjito, S.T., M.Si dari Pustral UGM diikuti peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum.

Ir. Pujo Saroyo, M.Eng.Sc, selaku Tim Ahli Pustral UGM dan Dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM  dan Joko Prasetyo Afrizal, S.E., selaku Manager Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Yogyakarta menyampaikan materi dengan tema peran distribusi logistik pangan terhadap ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Di awal ia menyampaikan berbagai permasalahan pangan di Indonesia yang terkait dengan ketidakseimbangan antara Demand dan Supply.

Produksi/pengadaan pangan nasional dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama terkait lahan produksi, data dari BPS tahun 2019 menyebutkan bahwa luas lahan baku sawah nasional yang semula sebesar 8,07 juta ha pada 2009, menyusut menjadi sebesar 7,46 juta ha pada 2019 atau berkurang 7,6 persen dalam 10 tahun. Kedua terkait dengan musim tanam dan sarana irigasi, data dari Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa 100.000 ha sawah mengalami kekeringan dan 10 persen diantaranya mengalami gagal panen.

“Hal ini menunjukkan bahwa musim tanam dan sarana irigasi merupakan aspek yang penting untuk produksi pangan,” katanya.

Faktor ketiga, produksi dipengaruhi oleh sumber daya seperti pupuk, peralatan produksi, serta sumber daya manusia. Terkait sumber daya menusia, data BPS menyebutkan bahwa 38,7 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian, namun di sisi lain saat ini bidang pertanian tak lagi menarik minat anak muda. Tercatat hanya 6 dari 100 generasi Z berusia 15-26 tahun yang ingin bekerja di bidang pertanian.

Faktor keempat, produksi pangan juga dipengaruhi oleh kompetisi dengan produksi kebutuhan non-pangan. Contoh singkong sebagai bahan baku untuk produksi biokerosin dan bioethanol, bahan baku kertas, tepung pati, dan sebagainya. Dengan demikian singkong dimungkinkan akan meningkat produksinya dikarenakan diversifikasi kemanfaatanya yang tidak hanya untuk pangan saja, namun untuk kemanfaatan yang lain.

“Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia, distribusi logistik pangan dari sentra produksi dan antar lokasi penyimpanan/cadangan pangan ke konsumen sudah seharusnya dikoordinasikan dengan baik melalui sistem informasi yang terpadu di skala nasional dan daerah,” terangnya.

Menyitir data BPJS 2022, Joko pun menyebut sebanyak 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen populasi Indonesia berada di bawah garis kemiskinan yang memerlukan harga pangan yang terjangkau. Untuk itu, katanya, peran Bulog salah satunya adalah untuk ikut serta mengurangi angka kemiskinan diantaranya terkait pangan.

Peran ini bisa dilakukan melalui pendekatan 3 pilar yaitu availability, accessibility, dan stability. Availability terkait dengan pangan cukup dan tersedia di manapun dan kapanpun serta memberi semangat produsen untuk tetap berproduksi. Accesbility menyangkut penyediaan pangan yang terjangkau secara fisik maupun ekonomi (harga), dan stability adalah bagaimana memberi rasa yakin pada masyarakat akan pasokan dan harga pangan yang terjangkau di masa mendatang.

Di akhir paparan, Joko menjelaskan Bulog bersama pemerintah menjalankan berbagai strategi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan berdasar pada prinsip-prisip dalam ketiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Strategi yang telah dijalankan oleh pemerintah dan Bulog pada level hulu adalah melakukan kegiatan on farm, pendampingan petani, pengadaan dalam negeri, impor pangan, kerja sama dengan mitra pengadaan.

Pada level middle strategi yang dijalankan seperti optimalisasi infrastruktur pengolahan dan gudang. Melakukan kegiatan pergudangan, pengolahan pangan, produk pangan turunan, kontrol kualitas, distribusi makanan, dan kerjasama logistik.

“Sedangkan di level hilir seperti melakukan distribusi ke wilayah secara proporsional. Selain itu Bulog juga menjual sembako bersubsidi dan menjual sembako secara komersial ke jaringan ritel, pasar umum, dan ecommerce,”paparnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : PasarMIKRO

Artikel Penguatan Distribusi Logistik Pangan Perlu Dikelola Secara Holistik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dalam pidatonya ia menyampaikan perkembangan keilmuan manajemen risiko yang diterapkan bersama dalam manajemen rantai pasok dengan sudut pandang pencegahan secara preventif sehingga dapat dimanfaatkan sebagai upaya menekan dan mencegah terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam pencapaian suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Praktik manajemen dengan pengembangan sistem pencegahan dini (early warning system) tentunya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan atas munculnya suatu kejadian yang mengandung risiko atau kerugian,” ujarnya.

Adi Djoko Guritno menandaskan bahwa isi pidato yang ia sampaikan untuk memberikan perkembangan wawasan  dalam pengelolaan kerentanan (vulnerability) yang selalu ada dalam setiap individu dalam rangkaian terhubung satu sama lain sehingga sasaran atau tujuan tidak mengalami banyak perubahan atau masih dalam batas rentang kendali yang direncanakan. Kerentanan dapat dianalogikan sebagai suatu keadaan kekurangmampuan seseorang atas suatu aktivitas sehingga akan selalu muncul peluang terjadinya penyimpangan yang memengaruhi hasil.

Terkait hal-hal penting menyangkut manajemen risiko rantai pasok yang terus berkembang, di akhir pidatonya ia menyarankan perlunya pengembangan hubungan yang lebih egaliter dan berkeadilan antara penerima manfaat dikaitkan dengan risiko yang diterima schingga dapat mencerminkan hubungan yang logis dan dapat diterima semua pihak. Risiko adalah suatu kejadian yang pasti selalu terjadi sepanjang rantai pasok, hanya kapan dan dimana akan terjadi itulah yang tidak dapat diketahui.

“Upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan leading indikator dan mitigasi risiko sehingga terus diperlukan pengembangan metoda yang lebih akurat, tepat waktu dan efisien dalam penerapannya,” terangnya.

Selain itu, risiko bersifat tak terbatas dan tidak pasti serta cakupannya sangat luas baik dari dalam maupun luar organisasi. Karena itu, menurutnya perlu ditumbuhkan ketangguhan (resilience) dalam organisasi dengan mengkombinasikan kapabilitas manusia yang ada didalamnya, dukungan teknologi yang handal dan terkini yang diikuti dengan unsur kepatuhan (compliance) terhadap peraturan dan regulasi yang terkait.

Penulis : Agung Nugroho

Fotografer : Donnie

Artikel Direktur Utama PT. Pagilaran, Prof. Adi Guritno, Dikukuhkan Sebagai Guru Besar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Diperlukan eksplorasi atas bahan perisa lokal untuk menjamin ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang dapat memenuhi pasar dan upaya komersialisasi bahan perisa menjadi bagian bumbu yang akan menunjang usaha kuliner serta mendukung wisata kuliner daerah,” tuturnya.

Supriyadi menerangkan, perisa lokal menjadi bumbu khas masakan masyarakat yang menciptakan ciri khas masakan daerah setempat. Beberapa bahan perisa lokal berkontribusi pada masakan daerah yang menciptakan budaya kuliner spesifik, seperti andaliman di Sumatera atau kluwak di Pulau Jawa. 

Melalui keberagaman bahan perisa lokal ini, masakan Indonesia tidak hanya kaya akan cita rasa tetapi juga menyajikan manfaat baik dari kesehatan karena peran fungsionalitas yang beragam. Mengingat bahwa bahan perisa lokal masih memiliki sifat kedaerahan, menurut Supriyadi diperlukan pengenalan secara luas perisa tersebut melalui kegiatan promosi. 

“Untuk pengembangan ke arah industri, diperlukan pengembangan penyediaan bahan baku untuk dapat diperoleh bahan baku industri dengan kualitas baik dan kuantitasnya mencukupi kebutuhan, serta pengembangan teknologi dalam proses pengawetan dan produk turunan untuk menunjang industri kuliner,” imbuhnya.

Menurutnya, pengembangan bahan perisa lokal merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan industri kuliner dan melestarikan keanekaragaman rempah-rempah Nusantara. Keberhasilan dalam penyediaan bahan perisa lokal selain akan mendorong perdagangan yang lebih maju dengan tingkat penggunaan yang mengikuti perkembangan zaman, juga akan memacu pertumbuhan kuliner.

UGM sendiri ikut mendukung program pemerintah untuk mengusulkan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia yang diakui UNESCO melalui pembentukan Tim Kosmopolis Rempah UGM, yang juga diberi mandat untuk mewujudkan UGM sebagai pusat unggulan rempah nusantara. 

Ia pun mendorong sivitas UGM, khususnya sivitas Fakultas Teknologi Pertanian, untuk secara aktif mengembangkan teknologi pasca panen, pengolahan dan pengembangan bumbu khas Indonesia serta mengkaji sifat fungsionalnya. Kerja sama erat Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, industri, dan perguruan tinggi juga diperlukan untuk mendukung penyediaan bahan baku perisa dengan kualitas yang baik. 

“Sinergi ini nantinya dapat menjadi landasan kuat untuk promosi dan akselerasi menuju tahap komersialisasi, dan Universitas Gadjah Mada melalui Tim Kosmopolis Rempah memberi peluang untuk pengembangan perisa lokal yang ada maupun penggalian bahan perisa lainnya yang masih belum terungkap,” ucapnya.

Penulis: Gloria

Artikel Dikukuhkan Sebagai Guru Besar, Supriyadi Ulas Potensi Bahan Perisa Lokal pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Riset telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu sebagai bentuk komitmen UGM untuk mewujudkan pertanian organik yang berkelanjutan dengan judul Model Tata Kelola Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Sehat dan Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Usahatani Organik Berbasis Kawasan.

Penelitian yang diketuai Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc. ini telah menghasilkan sejumlah luaran, salah satunya model tata kelola pertanian berkelanjutan dalam mendukung ketersediaan pangan sehat melalui pengembangan usaha tani organik berbasis kawasan. Selain itu, kajian akademik rancangan peraturan bupati terkait pengembangan pertanian organik berbasis kawasan. Lalu, kebijakan berupa peraturan bupati Sleman tentang pengembangan pertanian organik berbasis kawasan dan MoA antara Direktorat Penelitian UGM dan Disan Pertanian, Pangan dan Pertanian Kabupaten Sleman.

“Banyak luaran yang dihasilkan melalui penelitian ini. UGM mengucapkan terima kasih pada Bupati Sleman dan LPDP yang sudah mendukung riset ini sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” papar Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA, Rabu (18/10) dalam acara penyerahan dokumen dan launching Peraturan Bupati Sleman No. 62 Tahun 2023 tentang Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Kawasan di Balairung UGM.

Wening menyampaikan bahwa penelitian yang dilakukan tim UGM dilatarbelakangi oleh pentingnya penyediaan pangan yang sehat, mengingat penggunaan pestisida kimia yang digunakan petani masih cukup masif sehingga membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi produk pertanian. Oleh karena itu, produksi pangan sehat, peningkatan kesejahteraan petani dan sistem pertanian berkelanjutan menjadi fokus dari kegiatan riset ini.

Salah satu luaran yang dihasilkan berupa Perbup ini dikatakan Wening menjadi bukti hasil penelitian memberikan manfaat langsung.

“Kami juga mohon dukungan dari Pemkab Sleman dan LPDP agar kedepan berbagai riset yang dihasilkan tidak hanya berupa naskah akademik saja, namun bisa digunakan oleh masyarakat,”ucapnya.

Direktur Fasilitas Riset LPDP, Wisnu Sardjono Soenarso, menyampaikan apresiasi kepada UGM dan Pemkab Sleman yang telah berkolaborasi menghasilkan peraturan bupati yang sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri agar pemda membuat kebijakan berbasis riset. Ia menyampaikan sejak tahun 2013 LPDP telah mendukung kegiatan riset yang telah menghasilkan 13 kebijakan berbasis riset di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sleman.

“Kami menegapresiasi Pemkab Sleman bisa membuat kebijakan berbasis riset dan kepada peneliti UGM yang menghasilkan riset tidak hanya bermanfaat secara akademik, namun juga bagi kemajuan bangsa,”jelasnya.

Sementara Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, meyampaikan terima kasih pada UGM yang sudah melakukan penelitian untuk mendukung kemajuan pengembangan Sleman dan pendanaan LPDP.

“Sleman memilik SDM bagus dan pertanian yang subur jika tidak ditunjang dengan penelitian hasilnya menjadi kurang maksimal dalam mewujudkan pertanian yang baik di Sleman,”terangnya sembari menegaskan bahwa pihaknya siap menampung berbagai hasil penelitian UGM untuk diimplementasikan di Sleman.

Ketua tim peneliti UGM, Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc., menuturkan timnya melakukan peneltian terkait pertanian organik mulai dari mengembangkan aplikasi pencatatan usahatani berbasis SMARTPHONE yang diberi nama REKTANIGAMA (Rekam Usahtani Gadjah Mada) sebagai upaya membantu pecatatan usaha tani. Dengan REKTANIGAMA petani akan bisa memantau seluruh kegiatan usahataninya dari waktu ke waktu melalui HP yang ada di tangannya.

Kendati begitu, dikatakan Irham, upaya ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan pertanian organik yang berkelanjutan. Sebab, hingga saat ini belum ada zona atau kawasan khusus pertanian organik yang didukung oleh regulasi pemerintah dan penerapan sistem data usaha tani yang aktual, faktual, dan valid. Selain itu, juga belum tersedia model tata kelola pengembangan kawasan pertanian organik. Karenanya ia dan tim melakukan riset pengembangan kawasan pertanian organik untuk meningkatkan efisiensi usaha tani serta keberlanjutan usaha tani organik. Dengan begitu, kualitas lahan dan lingkungan menjadi lebih baik, mendukung tersedianya pangan sehat, dan tercapainya petani yang sejahtera.

“Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha tani organik dilakukan di berbagai kelompok tani secara terpencar dalam luasan yang relatif kecil-kecil sehingga menurunkan efisiensi usaha tani dan meningkatkan biaya sertifikasi bagi setiap kelompok tani organik,”urainya.

Atas dasar fakta ini, lanjut Irham, maka upaya penetapan kawasan pertanian organik menjadi mendesak untuk dilakukan. Hasil diskusi intensif dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mengkonfirmasikan perlunya skema regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan sekaligus menjadi payung hukum ditetapkannya kawasan pertanian organik di Kabupaten Sleman. Peraturan Bupati Sleman Nomor 62 Tahun 2023 ini merupakan bagian dari kegiatan riset RISPRO (Riset Inovatif Produktif) tersebut.

Irham menjelaskan fokus kegiatan riset yang dilakukan adalah penyusunan naskah kajian akademik sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Bupati (Perbup), penyusunan rancangan peraturan bupati, serta penyusunan model tata kelola pertanian organik berbasis kawasan sebagaimana diusulkan. Cakupan komoditas adalah tanaman pangan termasuk hortikultura. Dalam jangka panjang, kegiatan ini membutuhkan aktivitas tindak lanjut. Implementasi model tata kelola dan penerapan peraturan Bupati terkait dengan pengembangan kawasan organik perlu dilakukan secara serius dan dikawal dengan cermat agar tujuan besar yaitu kesejahteraan petani tercapai.

Kawasan pertanian organik juga ditetapkan sebagai bagian dari tata ruang Kabupaten Sleman. Dengan ditetapkannya zona atau kawasan pertanian organik serta ditopang oleh kebijakan dan regulasi yang tepat, diharapkan sistem pertanian organik di Kabupaten Sleman secara ekonomi bisa mencapai efisiensi yang tinggi. Terlebih lagi, regulasi ini dipadukan dengan sistem pencatatan usahatani berbasis teknologi informasi sehingga persoalan kepastian usahatani menjadi lebih terjamin dan ketersediaan pangan sehat bisa dilakukan secara berkelanjutan.

“Melalui peraturan bupati ini harapannya pertanian organik di Kabupaten Sleman dapat dikembangkan secara lebih terarah, cepat, dan dapat mencapai tujuan luhurnya yaitu meningkatnya kesejahteraan petani di Kabupaten Sleman. Diharapkan pula capaian ini dapat menginspirasi daerah lain untuk terus bersemangat menggiatkan pertanian organik berbasis kawasan,”ucapnya.

Penulis: Ika

Foto: Firsto

Artikel UGM dan Pemda Sleman Kolaborasi Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Kawasan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.