Hal itu mengemuka dalam seminar Pemikiran Bulaksumur yang yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM yang bertajuk “Debat, Dilemma, dan Solusi Kebijakan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan,” Kamis (16/01).

Pemerhati kebijakan sosial ekonomi pertanian, Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D., menyebutkan banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas produksi pangan yang terganggu karena tidak efisiennya penggunaan pupuk, peralatan pertanian masih terbatas, hingga masih minimnya irigasi pertanian.

Selain itu, kondisi sektor pertanian dihadapkan pada persoalan rata-rata petani yang semakin menua dan tidak banyak anak muda yang tertarik dan berminat menjadi petani. “Tugas yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong masyarakat Indonesia usia muda untuk masuk ke dunia pertanian untuk regenerasi,” paparnya

Tidak hanya itu, kata Subejo, tingkat kompetensi SDM petani masih rendah dikarenakan sebagian besar pendidikan petani rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. “Semua faktor tersebut perlu diperbaiki dan dikelola dengan baik akan sangat berpengaruh pada ketahanan pangan Indonesia ke depan,” ungkapnya.

Soal kebijakan untuk melakukan alih fungsi lahan sebanyak 20 juta hektar yang direncanakan untuk sumber energi juga dinilai belum perlu untuk diimplementasikan. Pasalnya kebutuhan akan energi berbahan dasar kelapa sawit atau bioetanol masih bisa dicukupi dengan jumlah hutan sawit yang ada saat ini.

Disamping itu, pembukaan lahan hutan juga memiliki banyak efek samping yang akan dirasakan yang mana sesuai dalam rencana pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan keseimbangan keragaman hayati dan ketersediaan pangan.

Guru Besar Kehutanan UGM Prof. Ir. Widiyatno, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPM, mengatakan pemerintah tidak perlu membuka lahan baru dengan merusak hutan namun dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan di hutan yang sudah tidak produktif atau terdegradasi. Apalagi pemerintah sudah berkomitmen menurunkan karbon emisi hingga kurang dari 198,27 juta ton pada tahun 2025. “Pembukaan lahan akan lebih tepat apabila memanfaatkan hutan degradasi menjadi produktif dan bisa bermanfaat untuk segi pangan dan lingkungan,” tegasnya.

Soal program proyek pangan yang dicanangkan pemerintah sekarang ini diakui Widiyatno sudah terjadi sejak zaman penjajahan sehingga sangat berpeluang menciptakan kerentanan traumatik. Pembukaan lahan tidak hanya berdampak pada keseimbangan alam tetapi juga keadaan sosial pada masyarakat yang terdampak. Pasalnya, para penduduk asli yang hidup di sekitar hutan diberi janji-janji dan harapan palsu oleh pemerintah. Berbagai macam cara digunakan untuk mendapatkan tanah-tanah yang ada di sana. “Pada akhirnya hanya menyebabkan konflik internal dalam masyarakat dikarenakan politik penguasaan tanah. Tanah mereka diambil namun kesejahteraan tidak mereka dapatkan,” katanya.

Untuk menghindari potensi konflik dengan masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan,  Antropolog UGM, Dr. Laksmi Adriani Savitri pemerintah diharapkan untuk meninjau ulang rencana pembukaan hutan seluas 20 juta hektar. “Masyarakat kita ingin diajak duduk dan bicara secara setara,” ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Freepik

Artikel Pakar UGM Desak Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pembukaan Lahan 20 Juta Hektar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Soal  kemungkinan lokasi yang menjadi pusat gempa besar ini menurut Gayatri biasanya ada di sekitar batas zona subduksi yang ada di antara dua lempeng, yakni lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng yang tidak dapat bergerak menimbun energi yang kian besar sehingga dilepaskan menjadi gempa yang besar pula hingga berpotensi menjadi tsunami. Ia menyebutkan gempa megathrust yang paling besar pernah terjadi di zona subduksi di Valdivia, Chile Selatan, sebesar 9,5 magnitudo.

Adapun zona subduksi yang aktif di Indonesia meliputi area selatan Pulau Jawa, memanjang dari barat Sumatra ke Selat Sunda, area timur Pulau Jawa, dan selatan Pulau Lombok. “Potensi megathrust di daerah ini besar karena nilai historisnya, yakni gempa Aceh tahun 2004 dan gempa Pangandaran tahun 2006. Untuk mengetahui di daerah sana ada kemungkinan gempa lagi atau tidak, perlu diukur dari instrumentasi data geologi,” katanya

Peneliti Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM, Galih Aries Swastanto, M.Sc, menilai pemerintah perlu memperhatikan penanggulangan bencana megathrust ini seperti yang tertuangan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah. Aries juga menekankan, penting bagi pemerintah untuk melakukan penanganan baik sebelum, saat kejadian bencana, dan sesudah bencana. Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan kebencanaan dan cara-cara penanggulangannya juga perlu digalakkan. “Layanan kebencanaan adalah layanan dasar yang harus diutamakan di samping sektor-sektor lain. Ada dan tidak ada anggaran, harus tetap diutamakan dan diusahakan,” tandas Aries.

Menurutnya, sistem peringatan dini di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang mampu mengintegrasikan segala macam bencana sehingga dapat terdeteksi. Ia pun berpesan agar masyarakat dapat lebih siap dan lebih tenang dalam menghadapi ancaman resji bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.

Langkah-langkah yang disarankan oleh kedua pakar tersebut adalah pemerintah dan seluruh stakeholder melakukan penyampaian pengetahuan mengenai kebencanaan secara konsisten dan berkala agar masyarakat tetap waspada, tetapi juga tidak perlu takut.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Pakar UGM:  Masyarakat Tidak Perlu Khawatir dengan Potensi Gempa Megathrust  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dr. Eggi Arguni, selaku dosen FK-KMK UGM yang berpengalaman dalam menyikapi penyakit menular khususnya untuk anak-anak, turut memberikan pandangan serta saran terkait pencegahan wabah cacar monyet di Indonesia. Eggi menyampaikan bahwa wabah ini pertama kali ditemukan tahun 1958 di Denmark, diawali dengan dua kasus seperti cacar pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian. penyakit ini sebenarnya memiliki gejala sangat mirip dengan kasus smallpox (cacar) yang telah dieradikasi tahun 1980.

Meski gejala Mpox lebih ringan daripada smallpox, Mpox dapat menyebar sewaktu-waktu dan menjadi wabah di beberapa wilayah. Masa inkubasi Mpox juga termasuk panjang (bisa mencapai 3 minggu) dapat menyebabkan virus menjadi lebih cepat tersebar luas. “Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung 2 – 4 minggu, namun bisa berkembang menjadi berat dan bahkan kematian,” ujarnya pada wartawan, Kamis (22/8).

Eggi menyebutkan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara penularan penyakit ini. Ia menyampaikan bahwa penularannya dapat melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak erat dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi, kontak tidak langsung pada benda yang terkontaminasi, atau droplet pernapasan, serta kontak langsung melalui hubungan seksual. “Ruam di kulit, cairan tubuh, dan koreng sangat menular. Pakaian, tempat tidur, handuk atau peralatan makan yang telah terkontaminasi virus dari orang yang terinfeksi juga dapat menulari orang lain,” jelas Eggi.

Seperti yang diketahui, virus Mpox memiliki genomik DNA yang panjang. Sehingga berdasarkan teorinya, virus ini akan mengalami evolusi yang lebih lambat dibandingkan dengan virus dengan genomik yang lebih pendek, misalnya SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. “Para ahli masih terus mempelajari evolusi virus ini, karena dengan adanya perubahan virus bisa menyebabkan timbulnya clade (sebuah bagian dari virus) yang lebih mudah menular dan lebih menimbulkan sakit berat,” jelas Eggi.

Menurutnya, wabah cacar monyet ini telah disebut sebagai keadaan darurat lantaran telah menimbulkan banyak kematian. Meski sebagian besar orang yang mengalami Mpox memiliki gejala yang ringan, namun bentuk infeksi yang berat dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, penyakit ini tidak dapat dianggap remeh. “Penanganan pencegahan yang tidak adekuat akan menyebabkan penyebaran infeksi virus ini sehingga akan berpotensi menjadi pandemi,” paparnya.

Eggi juga menekankan agar Pemerintah dapat segera membuat sebuah sosialisasi mengenai wabah Mpox kepada masyarakat khususnya tentang penyebaran dan gejala virus ini. Testing juga harus dilakukan supaya dapat diketahui kelompok orang yang terinfeksi dan lebih cepat memutus transmisi. “Saya menyarankan agar pemerintah dapat membuka jalur informasi seperti call center sehingga jika ada informasi dari masyarakat dapat tersampaikan dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah mitigasi,” katanya.

Vaksin Mpox dan antivirus saat ini juga telah dikembangkan meski masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Sehingga yang harus menjadi fokus utama dalam upaya ini adalah tindakan pencegahan transmisi. Eggi menyampaikan beberapa tindakan pencegahan transmisi yang dapat dilakukan oleh orang yang sudah terinfeksi, antara lain untuk tetap di rumah, menghindari kontak erat dengan orang lain, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menutupi bagian tubuh yang terluka.

Sejak Januari hingga Juni 2024, WHO telah melaporkan bahwa terdapat sekitar 99.000 kasus terkonfirmasi Mpox dengan 208 kematian. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah melaporkan adanya 88 kasus Mpox terkonfirmasi di Indonesia. Dengan ini, diharapkan masyarakat dapat terus waspada dan segera melakukan tindakan pencegahan agar wabah ini tidak semakin menyebar.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Pakar UGM: Waspada Ancaman Wabah Cacar Monyet, Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ridi menyebutkan bagi PDN hal ini menjadi ‘pil pahit’ dan juga sebagai refleksi diri untuk memperbaiki arsitektur sistem informasi, prosedur keamanan, dan juga jaringan keamanan komputer. “Bagi masyarakat tentu akan menurunkan tingkat kepercayaan terutama pada saat meletakkan data pribadi ke PDN,” paparnya, Jumat (28/6).

Ridi menyampaikan beberapa langkah keamanan siber yang dapat dilakukan untuk menjaga server PDN tidak terkena serangan siber kembali, diantaranya menyusun prosedur inspeksi rutin terkait celah keamanan, menerapkan prosedur keamanan jaringan bagi masyarakat dan pengelola PDN. “Termasuk melakukan perawatan secara berkala untuk merevieu perimeter keamanan, kesesuaian prosedur, dan memperbarui sistem informasi,” katanya.

Namun yang tidak kalah penting menurut Ridi, PDN sebaiknya mulai menerapkan pilar-pilar well architected framework secara menyeluruh dengan bekerja sama dengan praktisi Cloud, untuk memastikan infrastruktur mereka lebih kuat dan andal. “PDN dapat  merancang infrastruktur cloud dengan ketersediaan tinggi berbasis rencana disaster recovery sehingga pemulihan akan berjalan lancar,” tambahnya.

Selain itu, Ridi juga memberi saran agar PDN untuk menerapkan enkripsi di level baris data (row field security) atau berkas baik pada saat in transit (proses kirim) atau in rest (proses penyimpanan), sehingga pada saat terjadi ransomware sekalipun data yang tercuri tidak dapat dibaca.

Meski begitu, imbuhnya, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam hal ini, di mana pemerintah harus menetapkan dan menerapkan standar regulasi keamanan data center yang mengadopsi standar-standar data center berbasis cloud yang sudah ada. “Sebagai akibat dari serangan ini kita harus mawas diri terutama para pemilik data center, penerapan Zero Trust Policy atau kebijakan jaringan tanpa kepercayaan di jaringan organisasi perlu segera diterapkan pada akses-akses data yang penting,” tutupnya.

Seperti diketahui, serangan siber PDN oleh Ransomware yang merupakan perangkat lunak yang secara aktif memblokir akses dan isi data kepada pemilik data. Implikasinya yaitu pemilik data tidak bisa mengakses data miliknya sendiri. Penyebar ransomware meminta sejumlah uang agar akses dan isi data diperbaiki kembali melalui kunci pembuka data. Ransomware adalah jenis malware yang masuk melalui jaringan internet dan mengunci berkas-berkas penting menggunakan enkripsi yang dipegang oleh pelaku.

Penulis: Dita

Editor: Gusti Grehenson

Artikel PDN Diserang Siber, Pakar UGM Ungkap Langkah Menjaga Keamanan Server pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.