Penyebab utama dari kejadian tanah longsor ini adalah curah hujan dengan intensitas sangat tinggi. Mengacu pada data hujan dari satelit diperkiraan telah terjadi hujan beberapa hari sebelum kejadian longsor dengan intensitas hujan ada yang mencapai 93 mm/hari. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa curah hujan 30 mm per hari atau 63 mm per tiga hari bisa memicu longsor di Pulau Jawa. Kondisi lingkungan juga memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kejadian longsor ini seperti perubahan fungsi lahan.

Dosen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr.Eng. Ir. Wahyu Wilopo S.T., M.Eng., IPM., mengatakan kejadian bencana longsor di Pekalongan ini ini mengingatkan semua pihak tentang pentingnya melakukan kegiatan mitigasi khususnya pada bencana yang dipicu oleh kondisi hidrometeorologi seperti longsor, banjir ataupun angin ribut yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. “Jumlah dan dampaknya makin meningkat akibat dipicu adanya perubahan iklim global,” kata Wahyu, Jumat (24/1).

Soal penyebab kejadian longsor ini, diakui Wahyu Wilopo akibat lokasinya yang berada di kaki lereng juga dijumpai morfologi kipas kolovial (Sedimen lepas) dengan kemiringan lereng yang cukup terjal dan material yang agak lepas. “Batuan  yang menyusun Petungkriyono  adalah  batuan vulkanik  dan juga endapan  hasil runtuhan pada masa lampau yang terdiri dari lempung sampai bongkah,” katanya.

Ia menjelaskan, struktur geologi di daerah ini ditemukan beberapa patahan baik patahan normal maupun geser. “Kondisi ini mempercepat proses pelapukan yang ada sehingga membentuk endapan tanah yang tebal pada beberapa tempat,” ungkapnya.

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor, Wahyu menyampaikan ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menyelamatkan diri yaitu dengan mengenali dan memahami risiko yang ada disekitar baik untuk warga asli ataupun warga pendatang. Kemudian melakukan identifikasi daerah yang aman dan tidak terisolasi, jalur yang paling aman, dan terpendek menuju lokasi tersebut. “Apabila terjadi tanda-tanda longsor ataupun hujan tidak deras tetapi berlangsung cukup lama sebaiknya bisa melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang aman dan apabila akan berteduh atau berhenti istirahat pilihlah tempat yang aman dari potensi kejadian longsor,” katanya.

Adapun tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat antara lain seperti terjadi retakan tanah, miringnya tiang atau pohon, serta struktur bangunan yang sudah tidak sempurna. Selain itu munculnya mata air yang mana airnya keruh pada kaki lereng, bahkan ada guguran tanah atau batuan di lereng. “Biasanya akan ada getaran serta gemuruh untuk longsor yang cukup besar,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya korban kejadian longsor ini, diakui Wahyu sudah banyak alat deteksi peringatan dini yang dikembangkan, salah satunya dari UGM yang sudah diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia. Sistem EWS ini juga sudah distandarkan menjadi SNI 8235:2017 tentang Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah dan ISO 22328-2:2024 Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides.

Yang tidak kalah penting, imbuhnya, pemerintah dan masyarakat juga mengikuti informasi dari BMKG yang secara rutin sudah menginfokan tentang prediksi curah hujan yang tinggi untuk beberapa wilayah di Indonesia sebagai peringatan bagi semua. Apalagi Badan Geologi juga sudah menginformasikan peta ancaman kejadian longsor tiap bulannya ke masing-masing daerah. Namun demikian tantangan yang ada adalah bagaimana menginformasikan peringatan tersebut dapat sampai pada semua warga yang berisiko terjadi longsor. “Saya kira bagaimana pemerintah daerah mampu merespon terhadap informasi tersebut dengan cepat, tepat dan dalam rentang waktu yang sesuai. perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, swasta, media massa dan akademisi untuk mitigasi ini,” pungkasnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Kompas

Artikel Pakar UGM Beri Tips Kenali Tanda-Tanda Wilayah Rawan Longsor  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Tim Peneliti Vulkanologi dari program studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik dan dan Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, menilai peristiwa bencana erupsi gunung api ini menjadi peringatan akan pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan edukasi publik yang lebih inklusif.

Guru Besar bidang Ilmu Vulkanologi pada Fakultas Teknik UGM, Prof. Dr. Ir. Agung Harijoko, S.T., M.Eng, IPM., menjelaskan tingginya kolom erupsi kali ini menjadi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya biasanya tipe erupsi Gunung Lewotobi tergolong tipe Stromboli dengan kolom erupsi maksimal 2 km, kali ini mencapai hampir lima kali lipat. “Hal ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam aktivitas vulkaniknya,” ujar Agung Harjoko, Selasa (3/12),

Selain ancaman langsung dari letusan, kata Harjoko, dampak tidak langsung berupa sebaran abu vulkanik menjadi masalah serius. Abu ini merusak tanaman, mengancam kesehatan masyarakat, serta mengganggu aktivitas ekonomi, termasuk penghentian sementara penerbangan di wilayah tersebut. “Kondisi ini menjadi tantangan besar, terutama dalam memastikan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah terdampak,” tambahnya.

Erupsi Gunung Lewotobi memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Warga dalam radius aman telah dievakuasi, namun mereka masih menghadapi ancaman lain, seperti kerusakan rumah akibat tumpukan abu vulkanik yang berat, risiko kesehatan dari partikel abu halus, dan terganggunya pasokan bahan pangan akibat terganggunya transportasi. “Pemerintah perlu memperhatikan dampak ekonomi yang ditimbulkan, termasuk kerugian di sektor pertanian dan bisnis lokal. Penanganan harus mencakup pemulihan pasca-bencana, seperti bantuan ekonomi untuk petani dan pengusaha kecil yang terdampak,” ujar Agung.

Soal tindakan mitigasi bencana, ia menekankan pentingnya sistem monitoring gunung api yang lebih komprehensif untuk memberikan peringatan dini terhadap erupsi yang akurat. Ia menyebutkan di Yogyakarta, sistem monitoring Gunung Merapi sudah sangat lengkap, menggunakan seismometer untuk mendeteksi gempa vulkanik, geokimia untuk memantau gas vulkanik, serta analisis geologi untuk memahami komposisi magma. “Sistem seperti ini idealnya diterapkan di wilayah lain yang rawan gunung api,” ungkapnya.

Asisten profesor, Dr. Indranova Suhendro, S.T., M.Sc., menambahkan bahwa meski teknologi monitoring sudah berkembang, tantangan utama dalam upaya mitigasi ini tetap pada penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat. Data ilmiah yang kompleks sering kali sulit dipahami masyarakat awam. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penerapan langkah mitigasi di tingkat lokal. “Di jaman sekarang, perlu ada kolaborasi dengan untuk membuat konten informatif yang sederhana, seperti video pendek atau infografis interaktif, agar pesan mitigasi sampai kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga dinilai penting. Ia menyarankan pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pelatihan mitigasi bencana. Ia juga merasa pelatihan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan juga penting untuk mereka dapat membaca peta kerentanan, mengenali tanda-tanda awal aktivitas vulkanik, serta langkah-langkah evakuasi yang aman. Dengan edukasi ini, masyarakat akan dapat lebih mandiri dalam menghadapi bencana.

Sementara pengamat Vulkanologi Fakutas, Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM, Dr. Ir. Haryo Edi Wibowo, S.T., M.Sc., menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat dengan akademisi, media, dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang tanggap bencana dan mampu bertahan di tengah ancaman geologis. “Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi dengan pendekatan berbasis sains, teknologi, dan edukasi publik. Jika dilakukan dengan baik, langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi risiko korban jiwa, tetapi juga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh erupsi gunung api,” pungkas Haryo.

Penulis : Lintang

Editor   : Gusti Grehenson

Foto      : Antara

Artikel Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Pakar UGM Dorong Penguatan Mitigasi Gunung Berapi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pakar Mitigasi Bencana dari Fakultas Geografi UGM, Dr. Djati Mardiatno, S.Si., M.Si., menuturkan bahwa prediksi BMKG tersebut tidak sepenuhnya meleset. Gejala iklim yang berubah-ubah, baik di rumpun regional maupun rumpun global, memiliki dampak yang sangat besar terhadap perubahan musim di Indonesia. Menurutnya, di tengah-tengah musim kemarau yang berlangsung mulai Mei sampai Oktober, gejala el nino dinilai tidak terlalu parah. “Tingkat keparahannya itu tidak seperti yang diprediksikan sebelumnya,” ujar Djati, Jumat (20/9).

Perubahan iklim yang dinamis ini disebabkan oleh kondisi geografi dan hidrogeologi Indonesia yang beragam, menurut Djati menyebabkan beberapa tempat mengalami kekeringan, sedangkan tempat lain belum dapat dikategorikan sebagai bencana kekeringan. Ia memberikan contoh daerah Gunung Kidul dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi daerah yang dikenal sulit mendapatkan sumber air apalagi di saat musim kemarau melanda. Bahkan di daerah tersebut, musim kemarau berlangsung lebih panjang dibanding daripada wilayah lain.

Untuk dapat menilai suatu daerah memiliki potensi kekeringan atau tidak, harus memperhatikan tipe dan zona iklim regional, material penyusun geologis, serta sistem alam yang terdapat di suatu daerah tersebut.  Selain itu, perubahan iklim ini juga mempengaruhi curah hujan yang turun di beberapa daerah di Indonesia. Perkiraan iklim sebelumnya menyatakan bahwa puncak musim kemarau akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September. Menurut Djati, bulan September adalah bulannya sumber mata air cenderung menjadi asat. Adanya perubahan iklim, itu tidak menutup kemungkinan akan turunnya hujan di bulan Agustus-September meskipun sedikit.

Salah satu sektor penting yang dirugikan dari perubahan iklim adalah sektor pertanian. Sebab saluran irigasi merupakan unsur penting yang menggerakkan sektor ini. Tanpa pengairan yang cukup, tanaman tidak akan bisa tumbuh dan sawah akan mengering. Hal ini akan berimbas pada kelangkaan stok bahan pangan dan kenaikan harga sembako. “Kemarau panjang itu tidak terlalu ekstrim sehingga kemungkinan gagal panen itu rendah,” ujarnya.

Meskipun begitu, pemerintah dan masyarakat tetap diimbau untuk mengantisipasi datangnya kemarau panjang. Untuk menghadapi musim kemarau, pengairan sawah diusahakan tidak bergantung hanya kepada air hujan. Pemerintah dapat membangun sistem irigasi yang berasal dari sungai, danau, atau embung. Di sisi lain, apabila kondisi geologis suatu wilayah tidak terdapat sumber air alami, Djati mengatakan bahwa antisipasi dapat dilakukan dengan penanaman komoditas yang tidak membutuhkan banyak air.

Untuk menghadapi ancaman kekeringan, cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah penyediaan air oleh pemerintah setempat. Setiap tahunnya, ratusan ribu bahkan jutaan liter air bersih telah dikerahkan untuk menangani bencana kekeringan. Terdapat juga cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah selama musim kemarau berlangsung dengan pengadaan pemompaan air tanah. Menurut Djati, Gunung Kidul misalnya memiliki potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan. Secara geologis, tanah di Gunung Kidul memiliki material batan yang mudah larut. Material ini membuat air hujan yang masuk ke dalam tanah dapat disimpan dalam waktu yang lama. Air disimpan di sungai-sungai bawah tanah dan gua-gua yang memiliki kedalaman mencapai 100 meter. “Itu paling dangkal saja sekitar 50 meter, jadi sungainya itu dalam sekali,” kata Djati.

Pemompaan air dari sungai-sungai bawah tanah ini membutuhkan biaya yang tinggi sebab air tidak dapat naik dengan mesin pompa biasa. Mekanisme pemompaan airnya pun tidak biasa. Dibutuhkan tempat yang posisinya relatif paling tinggi di suatu kawasan agar secara gravitasional, air dapat didistribusikan ke sekitarnya.

Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi kekeringan adalah membuat sumber air buatan, seperti embung atau bendungan. Cara ini sering digunakan di daerah Nusa Tenggara Timur sebagai persiapan musim kemarau dan bencana kekeringan. “Embung-embung itu untuk menampung air saat musim hujan, untuk kemudian bisa dimanfaatkan pada musim kemarau,” ujar Djati.

Upaya mitigasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, imbuh Djati, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan air di musim kemarau secara mandiri. Cara yang paling mudah adalah dengan membuat sistem penampungan air hujan di tandon-tandon air. Air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan irigasi dan domestik seperti MCK dan masak apabila sudah dijernihkan. “Tidak selalu harus menunggu dari pemerintah, sebetulnya secara mandiri masyarakat bisa dilibatkan,” tutur Djati.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Pakar UGM Ajak Pemerintah dan Masyarakat Lakukan Mitigasi Kekeringan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.