Memang sudah sewajarnya terdapat pro dan kontra dalam suatu kebijakan yang diambil pemerintah. Mulai dari kontroversi soal dana yang dipatok untuk masing – masing anak yang awalnya Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Perhitungan ini tentu saja menimbulkan perdebatan apakah dapat mencukupi jumlah gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak. Begitu juga dengan menu makanan yang disajikan. Dengan keterbatasan dana tersebut, menu yang disajikan pun belum tentu cukup untuk menyesuaikan dengan selera anak-anak. Benar saja bahwa terdapat beberapa kasus yang muncul seperti lauk yang tidak diminati anak dan berakhir terbuang karena tidak dikonsumsi.

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Eni Harmayani, mengatakan berbagai persoalan yang muncul di lapangan dalam 2 minggu ini, program  MBG ini perlu dikaji lebih dalam mengenai jenis menu makanan dan cara pengolahan agar tidak terjadi food waste. “Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standarisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni, Senin (20/1).

Untuk memantau indikator keberhasilan dan standarisasi nasional tersebut perlu diadakan kolaborasi dengan berbagai pihak agar hasilnya maksimal. Mulai dari pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, dan pemerintah daerah setempat. “Program ini perlu adanya indikator keberhasilan yang melibatkan sekolah karena lingkupnya yang kecil sehingga proses pemantauan pun lebih terjaga dan bisa melibatkan orang tua yang lebih mengerti anaknya,” ungkapnya.

Menurut Eni, dapur umum yang saat ini digunakan untuk program MGB juga harus dikelola secara profesional sehingga tidak menjadi kendala. Sehingga banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Seperti apakah makanan yang disajikan masih layak makan, proses preparasi atau penyiapan makanan, dan kebersihan dari dapur itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tentang pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. “Perlu adanya edukasi tentang bagaimana cara menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi”, tambahnya.

Bagi Eni, program ini memang nantinya diharapkan mampu menjadi program yang terencana baik itu kondisi makanan, teknis produksi sampai indikator keberhasilannya sehingga dapat diukur dengan baik. Sebab, program MBG merupakan salah satu program yang positif yang mana perlu dilakukan karena ada urgensi untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. “Apabila program ini tidak terencana dengan baik maka keefektifan dan keberlanjutannya pun dipertanyakan,” pungkasnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor   :  Gusti Grehenson

Foto     : Tribuntangerang

Artikel Pakar UGM : Perlu Ada Kejelasan Indikator Keberhasilan Program MBG pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, yang berlangsung di Selasar Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (17/1). Diskusi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Universitas ini menghadirkan tiga orang pakar dari UGM, yaitu Dosen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol Prof. Wahyudi Kumorotomo, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo dan Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK Dr. Toto Sudargo, M.Kes.

Toto Sudargo mengatakan program MBG berpotensi besar untuk meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan. “Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” katanya.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya. Oleh karena itu ia menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja. “Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. “Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

Sedangkan Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk program ini agar bisa tepat sasaran. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat. “Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” paparnya.

Ketiga pakar UGM ini sepakat bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak. Toto mengingatkan bahwa keberhasilan program serupa di India ini baru terlihat setelah berjalan lebih dari satu dekade. “Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang,” tegasnya.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini ditutup dengan harapan besar terhadap keberhasilan MBG. Para pakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini. “Ini adalah investasi untuk generasi masa depan. Jika program ini berhasil, Indonesia akan memiliki generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di kancah global,” pungkas Dr. Toto.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Program MBG Dinilai Mampu Tingkat Kognitif Siswa, Jangan Sampai jadi Proyek Bancakan Korupsi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menanggapi kebijakan impor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan menus susu program MBG, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Widodo, SP.,M.Sc., Ph.D., menyarankan agar pemerintah perlu melakukan perencanaan yang matang untuk aspek teknis dan juga kehati-hatian dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit baru dan resiko menurunnya produktivitas susu sapi. Sebab, ditengah melonjak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak menutup kemungkinan akan menambah tingkat penyebaran. Bahkan ternak yang sudah terkena PMK berisiko tidak akan produktif  kembali.

“Jangan sampai nambah penyakit. Jika sudah menyerang akan menjadi berat. Sehingga diperlukan adanya kehati-hatian,” kata Widodo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/1).

Menurutnya, sapi perah yang diimpor sebaiknya harus melalui proses karantina yang ketat agar tidak lagi mendatangkan virus atau bahkan mungkin mendatangkan penyakit baru. “Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia,” katanya.

Selama proses karantina yang ketat, Widodo menegaskan pihak perusahaan importir juga perlu mendatangkan pakan hijauan yang berkualitas yang berasal dari lahan yang sudah disiapkan sebelumnya.“Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap nggak lahannya? untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa? Jadi kadang program pemerintah itu reasoningnya masuk tapi bombastis. Saya sebagai sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional,” paparnya.

Widodo sepakat dengan kebijakan impor susu sapi perah untuk kebutuhan susu gratis namun harus didukung dengan ketersediaan lahan bagi sapi untuk mensuplai pakan hijauan dan pakan konsentrat lainnya. “Perlu perencanaan yang matang dan jangan sampai membawa penyakit dari luar apalagi lahan buat sapinya tidak ada,” katanya.

Penulis : Kezia Dwina Nathania
Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Impor Sapi Perah untuk MBG, Pakar UGM Pertanyakan Kesiapan Lahan Hijauan Pakan Ternak pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Ahli Gizi UGM: Menu Makan Bergizi Gratis Tidak Boleh Sembarang pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.