Tidak hanya sampai disitu, perjudian online juga terjadi di kalangan mahasiswa. Pasalnya, hingga saat ini, sejumlah 960.000 pelajar dan mahasiswa terlibat kasus judi online. Dari banyaknya pengguna judi online di Indonesia, sebesar 60% dari angka tersebut adalah generasi Milenial dan generasi Z. Studi membuktikan bahwa 82% orang yang mengakses internet pernah melihat iklan judi online. Dari banyaknya sosial media yang eksis, Instagram dan Facebook menempati urutan teratas media sosial dengan iklan judi online terbanyak. Selain itu, situs film ilegal dan game online menjadi ladang subur pengguna judi online.

Merespon fenomena judi online yang kian marak, Pengamat Investasi, Keuangan, dan Perbankan sekaligus akademisi Program Studi Manajemen, I Wayan Nuka Lantara, Ph.D., menuturkan faktor utama penyebab maraknya perjudian online di kalangan generasi muda disebabkan oleh teknologi dan kemudahan akses. Terlebih lagi, kemudahan pembayaran makin menarik mahasiswa untuk menyetorkan uang deposit secara terus menerus. Lingkungan yang permisif seolah-olah mewajarkan tindakan perjudian yang dilarang oleh negara. “Judol (judi online) ini banyak digemari karena modalnya kecil, tapi untungnya berlipat,” ujar Wayan, Senin (15/11) dalam bincang pakar di ruang Humas FEB UGM.

Menurut Wayan, judi online terbukti mengakibatkan efek negatif, baik dari sisi ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan. Wayan mengungkapkan bahwa terdapat istilah gambling disorder. Efek ini muncul ketika seseorang menghadapi kekalahan berkali-kali, tetapi masih tetap menyetorkan uangnya untuk judi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. “Diibaratkan menggali sebuah lubang, makin dia menggali, lubang itu akan makin dalam dan dia akan terjebak di dalamnya,” ungkap Wayan.

Bahkan, di Jerman, biaya rehabilitasi korban judi lebih besar daripada transaksi itu sendiri. Tingkat kriminalitas akan meningkat apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus. Kemungkinan terburuk dari maraknya judi online adalah resesi yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh misalokasi anggaran rumah tangga untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti judi online.

Besarnya angka pengguna judi online dan nominal transaksi dinilai merugikan negara. Dalam kasus ini, negara kehilangan opportunity cost sejumlah uang yang diputarkan untuk judi online. Dengan data yang sudah disebutkan di atas, negara merugi sebesar 327 triliun rupiah karena uang tersebut dapat masuk ke alokasi dana lain yang bersifat menguntungkan. “Harapannya ada kesadaran dari pemerintah untuk menghentikan judi online ini, karena itu sangat merugikan,” tutur Wayan.

Sebagai dosen, Wayan menyarankan adanya forum khusus pencegahan judi online di lingkungan akademik untuk membangun kesadaran mahasiswa tentang bahaya judi online. Selain itu, edukasi pengelolaan keuangan juga penting dilakukan agar mahasiswa mampu mengelola uang sesuai kondisi finansial dan terhindar dari misalokasi anggaran.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, Ph.D., mengatakan minimnya akses terhadap layanan keuangan syariah di kawasan pedesaan dan Indonesia bagian tengah dan timur yang masih terbatas menyebabkan inklusi dan literasi keuangan masih rendah. “Masih banyak blank spot dalam layanan keuangan Islam, terutama di wilayah pedesaan serta Indonesia bagian tengah dan timur,” ungkap Sutan Emir Hidayat, Ph.D., dalam 9th Gadjah Mada International Conference on Islamic Economics and Business (GamaICIEB) di FEB UGM, Sabtu (28/9), di kampus UGM. 

Emir Hidayat menjelaskan terdapat berbagai tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Salah satunya adalah akses terhadap layanan keuangan syariah di kawasan pedesaan dan Indonesia bagian tengah dan timur masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Minimnya akses layanan keuangan syariah tersebut menghambat pemenuhan kebutuhan keuangan Islam. Hambatan tersebut terutama untuk transaksi keuangan yang terkait kegiatan keagamaan seperti haji, umrah, qurban, zakat, infaq, sadakah, serta wakaf.

Tantangan lain dalam peningkatan inklusi keuangan syariah adalah kurangnya dukungan dari pemimpin komunitas dan tokoh agama untuk merekomendasikan keuangan syariah kepada masyarakat. Berikutnya, rendahnya literasi keuangan syariah sehingga berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah. “Hambatan literasi masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sutan Emir menyampaikan KNEKS berupa meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah bagi beberapa kelompok. Ada empat kelompok prioritas dalam program literasi inklusi keuangan syariah.Pertama, berdasar usia yaitu masyarakat dalam rentang usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun. Kedua, berdasar wilayah yakni masyarakat di area pedesaan. Ketiga, berdasar pekerjaan yakni pelajar, petani, peternak, nelayan, tidak bekerja dan lainnya. Keempat, berdasarkan tingkat pendidikan yaitu lulusan Sekolah Dasar atau dibawahnya. “Kelompok ini merupakan segmen populasi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, berdasar hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024,” paparnya.

Kegiatan yang diadakan di Gedung Pembelajaran FEB UGM dilaksanakan sebagai forum untuk diskusi dan mempromosikan penelitian terkini dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Selain Sutan Emir Hidayat, konferensi tersebut turut menghadirkan Prof. M. Kabir Hassan dari University of New Orleans, USA dan Guru Besar Bidang Manajemen FEB UGM, Prof. Nurul Indarti, Sivilokonom., Cand.Merc., Ph.D.

Pentingnya literasi keuangan sebelumnya disampaikan oleh Prof. M. Kabir Hassan dari University of New Orleans, USA. Menurutnya literasi keuangan penting dilakukan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, literasi keuangan yang baik tidak hanya memungkinkan masyarakat membuat keputusan finansial yang tepat, tetapi juga mengurangi kerentanan terhadap penipuan dan kesalahan manajemen keuangan.

Hassan memaparkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam meningkatkan literasi keuangannya. Beberapa diantaranya dikarenakan adanya perbedaan demografi dan tingkat pendidikan yang bervariasi, dampak pandemi terhadap perilaku keuangan, serta meningkatnya kejahatan siber terkait layanan keuangan digital. Ia menyebutkan pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2021-2025. Upaya tersebut diambil untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hassan merekomendasikan Indonesia untuk memperkuat pendidikan literasi keuangan. Salah satunya dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor publik dan swasta, serta belajar dari strategi global untuk meningkatkan pemahaman finansial masyarakat.

Sementara Guru Besar Bidang Manajemen FEB UGM, Prof. Nurul Indarti, Ph.D., dalam konferensi tersebut lebih banyak menyoroti tentang peran sumber daya dalam kinerja perusahaan, baik dari perspektif konvensional maupun Islam. Dalam penelitian yang dilakukannya bersama tim membandingkan antara perusahaan syariah dengan perusahaan konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan syariah secara umum lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan perusahaan non-syariah. “Perusahaan syariah mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dalam menjalankan operasional bisnis, memastikan bahwa setiap aspek keuangan mematuhi prinsip-prinsip Islam,” katanya. 

Selain itu, kontribusi dari efisiensi modal manusia (Human Capital Efficiency) yang tinggi juga terbukti mendukung kinerja keseluruhan perusahaan syariah. Perusahaan syariah sangat menghargai pertumbuhan yang seimbang dan pengambilan keuntungan secara etis.

Sebaliknya, perusahaan non-syariah lebih bergantung pada intensitas modal (Capital Intensity) untuk mendorong performa mereka. Berbeda dengan perusahaan syariah yang mengutamakan keseimbangan pertumbuhan, perusahaan non-syariah lebih fokus pada pendekatan konvensional yang menekankan pada efisiensi dan pengelolaan modal untuk mencapai kinerja yang baik. “Hasil penelitian tersebut memberikan wawasan penting bagi dunia bisnis dan keuangan tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kinerja perusahaan,” kata Indarti.

Penulis.    : Kurnia Ekaptiningrum/Humas FEB

Editor       : Gusti Grehenson

Foto         : Dok.FEB

Artikel Akses Layanan Keuangan Syariah di Pedesaan Masih Minim pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.