Fenomena permainan Koin Jagat bukanlah hal baru, di Indonesia fenomena serupa sebelumnya pernah terjadi. Demam pokemon yang pernah booming juga memiliki konsep yang serupa dengan Koin Jagat. Dari waktu ke waktu permainan seperti ini selalu menarik antusiasme tinggi dari masyarakat. Tingginya angka kemiskinan yang disebabkan tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi faktor mengapa permainan seperti ini selalu laku di pasaran. Waktu luang yang tersedia dan akses teknologi yang tidak terbatas menambah laku permainan ini. Ditambah lagi moda permainan yang berhadiah uang tunai tentu saja menarik minat. “Literasi digital yang rendah menyebabkan maraknya fenomena ini”, ungkap sosiolog Universitas Gadjah Mada, Nurul Aini, S.Sos., M.Phil.

Menurut Aini, overstimulasi terhadap hiperrealitas tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan sosial karena kehidupan sosial sendiri merupakan realitas sehingga manusia tidak dapat melakukan interaksi – interaksi di dunia nyata. Tak hanya itu aspek adiksi atau kecanduan juga ada dalam permainan ini. Aspek kecanduan dalam sosiologi merupakan problem sosial. Ada banyak sekali problem sosial yang menyebabkan kecanduan seperti alkohol, judi, pinjol yang memiliki efek adiksi dan apabila tidak dikelola akan menyebabkan adiksi. “Efek kecanduan ini meningkatkan kriminalitas dan konflik serta merugikan tidak hanya dari segi material tetapi juga dari segi emosional,” ungkapnya.

Bagi Aini, seluruh pihak wajib turut aktif dalam menanggulangi masalah ini. Pihak developer memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan permainan yang lebih aman dan tidak merugikan masyarakat. “Terutama hak pengguna fasilitas umum adalah yang paling utama dan wajib dilindungi”, terangnya.

Selain itu, pemerintah menurutnya juga sebagai pemegang regulasi juga wajib mengontrol perkembangan game yang ada di Indonesia. Selain mendorong masyarakat untuk lebih melek teknologi dan memiliki literasi digital yang baik. Sebab, masyarakat yang sudah mendapatkan literasi akan lebih mudah untuk memfilter apa yang mereka mainkan. “Apabila dirasa membahayakan lebih baik untuk menghindari saja karena ini bukanlah sebuah prestasi kerja sehingga tidak selayaknya kita mengejar itu,” tuturnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor   :  Gusti Grehenson

Foto     :  Okezone

Artikel Demam Berburu Koin Jagat, Sosiolog UGM: Gejala Masalah Sosial dan Rendahnya Literasi Digital pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurutnya, penting bagi pemerintah agar melihat sebuah kebijakan sebagai langkah progresif, bukan hanya inisiatif baru. Apa yang telah dilakukan sebelumnya perlu dievaluasi untuk melihat kekurangan dan menentukan langkah yang akan diambil.

Hafiz melanjutkan, perlindungan anak-anak di ruang digital bisa dimulai dengan peningkatan literasi digital dan kecakapan digital. Mata pelajaran literasi digital sempat diusulkan agar dimasukkan dalam kurikulum merdeka. Jenis pelajaran ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sayangnya, pada  akhirnya pembelajaran digital tidak dimasukan sebagai mata pelajaran utama melainkan hanya sebagai bimbingan belajar. “Dibedakan antara kecakapan digital dan literasi digital. Memang penting untuk memahami cara menggunakan perangkat Word, membuat coding, tapi jauh lebih penting untuk mempelajari etiket dan netiket berdigital,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk membuat masyarakat lebih selektif dan bijak di ruang digital, literasi digital seharusnya menjadi prioritas dengan memposisikan masyarakat sebagai pengguna.

Selain pembelajaran, pemerintah mempunyai pilihan untuk menelaah kebijakan-kebijakan perusahaan penyedia platform digital seperti X, Meta, YouTube, TikTok, dan lainnya. Beberapa platform, khususnya media sosial telah mengembangkan content guidelines atau community guidelines untuk menyaring informasi. Seperti X misalnya, terdapat fitur community notes yang memungkinkan pengguna menambahkan catatan atau melabeli konten misinformasi.

“Kita tidak bisa mengeneralisir kebutuhan dan kondisi literasi digital, karena setiap platform menggambarkan pengguna yang berbeda. Tapi menurut saya masih perlu banyak upaya,” kata Hafiz.

Bagi Hafiz, dampak digitalisasi ini tidak hanya bagi anak-anak saja, namun juga orang tua dan lansia. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Urgensi literasi digital bisa dilihat dengan berbagai perkembangan misinformasi seperti penggunaan DeepFake dan AI Generatif. Hal ini bisa dilihat dalam survei nasional oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap 1.200 masyarakat Indonesia. Sebanyak 33,3% dari 11,8% responden yang pernah melihat konten DeepFake menyatakan percaya konten tersebut benar. Parahnya, 4,1% responden yang melihat konten DeepFake lainnya mengaku pernah membagikan konten tersebut.

Melihat masifnya produksi konten digital dan persebarannya tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Hafiz menambahkan, Komdigi bisa berkolaborasi dengan aliansi anti-hoaks dan pakar-pakar digital di masyarakat. “Kami di CfDS punya berbagai program kerja sama dengan organisasi lain seperti Mafindo. Harapannya gerakan masyarakat ini bisa terus didukung oleh pemerintah,” tutupnya.

Penulis   : Tasya

Editor     : Gusti Grehenson

Foto       : Freepik

Artikel Soal Perlindungan Anak di Ruang Digital, Pakar UGM Soroti Pentingnya Evaluasi Kebijakan dan Literasi Digital pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Meutya Hafid, menuturkan pihaknya menggandeng kampus seperti UGM untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu menahkodai teknologi kecerdasan buatan. Menurutnya, kampus merupakan perpanjangan tangan yang tepat antara Kementerian Komdigi dengan masyarakat dalam hal peningkatan literasi digital di tanah air. “Untuk menyongsong kemajuan teknologi, utamanya AI, Indonesia masih butuh 9 juta digital talent sampai tahun 2030,” katanya kepada wartawan di sela kunjungannya meninjau kegiatan yang bertajuk “Komdigi Menjangkau: Campus, We’re Coming!”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komdigi, Universitas Gadjah Mada dan Microsoft di Auditorium Grha Sabha Pramana UGM, Rabu (11/12). Selain diskusi juga dilaksanakan bersamaan dengan job fair dari berbagai perusahaan digital Indonesia, di antaranya adalah OVO dan Digitalent.

Meutya menegaskan perusahaan-perusahaan teknologi digital juga telah berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi digital. “Kita dorong perusahaan teknologi besar global untuk terlibat sehingga Indonesia tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga melahirkan SDM yang kompeten juga,” ujar Meutya.

Meskipun AI digadang-gadang dapat menjadi pendamping atau asisten manusia, tetapi masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa penggunaan AI belum sepenuhnya optimal, sehingga masih sering terjadi kelalaian dan error. Salah satunya adalah munculnya teknologi AI yang di-training untuk menjadi bias dan diskriminatif terhadap ras dan agama tertentu. Selain itu, lemahnya privasi keamanan dan minimnya pengawasan menjadi masalah yang harus segera ditangani.

Menurutnya penggunaan AI harus memiliki prinsip tata kelola yang bisa dipercaya dan aman dari segala risiko. Oleh karena itu, keamanan, inklusi, dan tanggung jawab merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Ia juga berpesan bahwa meskipun penggunaan AI sudah dan akan terus makin marak, etika berteknologi harus tetap dijunjung tinggi. “Kuasailah AI, jangan sampai AI yang menguasai kita,” ujar Nezar.

Senada dengan Nezar, Panji Wasmana selaku Direktur National Technology Officer Microsoft Indonesia menuturkan bahwa penggunaan AI harus diiringi dengan kemampuan berpikir kritis. Sering kali, masyarakat menelan mentah-mentah informasi yang disediakan oleh AI tanpa mengecek kembali kebenarannya. Diperlukan penguatan etika dan nilai-nilai dasar siswa agar manusia tidak disetir oleh AI. “Kita harus menjadi pilotnya, biarkan AI menjadi copilotnya,” pungkasnya.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Komdigi Gandeng UGM Ajak Generasi Muda Memanfaatkan AI pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Syaifa Tania, SIP., M.A., menyoroti pentingnya penciptaan ruang digital yang inklusif dan humanis. Ia menilai tantangan utama yang dihadapi pemerintah sekarang ini adalah masih adanya ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memajukan masyarakat digital, kata Tania, UGM menawarkan solusi menawarkan berbagai solusi, seperti mata kuliah kecerdasan digital, literasi digital, dan advokasi kebijakan AI. “semua itu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi teknologi,” kata Tania.

Hal senada juga disampaikan oleh Andianto Haryoko selaku Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, Bappenas sebagai pendorong transformasi digital menekankan perlunya memperbaiki infrastruktur TIK dan sumber daya  manusia (SDM) serta  mengembangkan literasi digital dan platform dukungan digital. “Langkah-langkah ini ditujukan dengan harapan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Andianto.

Government Affairs and Public Policy Manager, Google Indonesia, Agung Pamungkas, menyoroti potensi teknologi untuk menghadapi tantangan sosial melalui kecerdasan buatan (AI). Ia menyerukan pentingnya memastikan bahwa AI tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada penyelesaian masalah sosial yang nyata.

Agung sepakat bahwa pemerintah harus fokus pada regulasi yang ada dan memberdayakan lembaga yang sudah terbentuk, mengadopsi kerangka regulasi yang proporsional dan berbasis risiko, mempromosikan pendekatan interoperable terhadap standar dan tata kelola AI, serta memastikan kesetaraan ekspektasi antara sistem AI dan non-AI.

Seperti diketahui, kegiatan diseminasi yang bertajuk “Navigating the Dynamics Between Digital Technologies and Digital Society in Indonesia” ini diselenggarakan oleh Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Kegiatan ini untuk menjembatani inovasi teknologi dengan tantangan sosial-budaya dalam upaya menciptakan masyarakat digital yang lebih inklusif.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Pengajaran FISIPOL, Fina Itriyati, Ph.D., turut hadir untuk memberikan sambutan mengapresiasi kontribusi, konsistensi, dan komitmen CfDS dalam melakukan riset transformasi digital. Selama 10 tahun terakhir, FISIPOL telah menyelenggarakan ratusan research week, termasuk Digital Society Week yang ditangani oleh CfDS. Melalui DSW, Fina berharap agar hasil riset dapat menjangkau masyarakat dan tidak hanya di ranah akademik saja. “Ini adalah inisiasi luar biasa, akan ada banyak riset yang bisa dipelajari dari para peneliti,” ujar Fina.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Indonesia Masih Hadapi Ketimpangan Akses Internet dan Rentannya Keamanan Siber  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.