Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Donny Yoesgiantoro, kepada Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M. selaku PPID Utama UGM, dalam acara puncak yang dihadiri oleh berbagai perwakilan badan publik di Indonesia di Jakarta, Selasa (17/12).

Dalam kesempatan tersebut, Sandi menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kuat UGM dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan menyebarkan semangat keterbukaan informasi publik.

“Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kami, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. Kami berkomitmen untuk melayani masyarakat luas dengan lebih baik dan terus mendorong budaya keterbukaan,” ungkap Sandi.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2024 menilai berbagai badan publik, termasuk kementerian, lembaga negara & pemerintah non-kementerian, lembaga negara non-struktural, perguruan tinggi negeri, partai politik, pemerintah provinsi, dan BUMN. Prestasi yang diraih UGM ini sekaligus menunjukkan peran penting perguruan tinggi dalam menjadi barisan terdepan dalam pengelolaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Dengan capaian ini, UGM semakin mengukuhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul di bidang tridarma perguruan tinggi, tetapi juga di bidang tata kelola informasi publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan serta pelayanan yang unggul dan inklusif.

Penulis : Hestining Kurniastuti

Artikel UGM Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, Erniati, mengatakan ajang penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini merupakan sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada badan publik atas keterbukaan informasi yang dilakukan. Namun untuk mendapat penghargaan ini dilakukan proses seleksi ketat. “Badan publik harus terlebih dahulu melalui proses monitoring dan evaluasi sebelum kemudian ditentukan penerima penghargaan di setiap kategorinya,” katanya.

Gede Narayana, Komisioner Komisi Informasi Pusat juga turut menyampaikan bahwa proses monev (monitoring dan evaluasi) bukanlah rekayasa, tetapi sebagai sebuah bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap daerah. “Saat badan publik sudah meraih nilai baik dan mendapat penghargaan, ini bukan akhir dari perjalanan keterbukaan informasi, tetapi justru sebagai bentuk menjalankan good governance yang membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelas Gede.

Arie Sujito menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan ke UGM. Menurutnya, penghargaan ini makin mendukung badan-badan publik untuk terus melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai dan mengetahui langsung kinerja dari badan publik sehingga dapat melaksanakan fungsi check and balance. Diraihnya penghargaan ini, kata Arie, UGM akan terus melanjutkan komitmen yang telah dijalankan. “Predikat ini menjadi bukti komitmen UGM melaksanakan berbagai agenda dan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik yang juga merupakan program prioritas sehingga publik dapat mengetahui secara jelas mengenai UGM,” tutupnya.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Artikel UGM Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari KID DIY pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel UGM Siap Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan capaian yang membanggakan terkait kinerja komunikasi kehumasan UGM dalam mewujudkan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel di UGM. “Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh tim kehumasan UGM yang telah bekerja secara kolaboratif dan inovatif dalam menyusun program komunikasi yang efektif,” ungkap Sandi, Senin (14/10).

Sandi menambahkan bahwa untuk mewujudkan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel diperlukan kolaborasi yang baik antar unit kerja serta seluruh sivitas UGM. Sandi juga menjamin komitmen pimpinan UGM untuk memberi dukungan dalam kerja-kerja komunikasi untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di UGM.

CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa AHI 2024 adalah bentuk perayaan terhadap kinerja-kinerja komunikasi yang secara berkelanjutan dan berdampak terhadap layanan informasi publik di instansi atau badan publik. “Organisasi dan lembaga publik yang telah melakukan kebaikan-kebaikan dalam kinerjanya pasti akan mendapatkan manfaat yang besar, baik di masa krisis atau masa normal” ungkapnya.

Dalam tahun ke-6 penyelenggaraan kompetisi yang diinisiasi oleh HUMAS Indonesia, bagian dari PR Indonesia Group, AHI 2024 berhasil menarik 240 entri dari 62 instansi. Karya-karya yang dikirimkan bersaing dalam berbagai kategori, seperti Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, PPID Terbaik, Media Internal, Kanal Digital, dan Program Kehumasan Pemerintah. Semua entri ini mencerminkan tema sentral AHI 2024, yakni “Profesionalisme Humas untuk Indonesia Emas”, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai wujud profesionalisme humas dalam mendukung kemajuan Indonesia.

Penulis : Gusti Grehenson

Artikel UGM Sabet Gold Winner Program Kehumasan Pemerintah di Anugerah Humas Indonesia 2024 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sekretaris Universitas sekaligus PPID Utama UGM, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., menekankan pada pentingnya transparansi informasi publik dan mengajak para pejabat desa yang hadir untuk mempelajari pentingnya pelayanan informasi tersebut. “Masyarakat perlu bimbingan untuk mengetahui informasi seputar desa. Untuk itu, melalui forum ini, silakan berdiskusi untuk memajukan pelayanan informasi di desa masing-masing,” pesannya.

Direktur Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. dr. Rustamaji, M.Kes., mengatakan kegiatan webinar diharapkan dapat membantu daerah-daerah dapat membantu menyelesaikan masalah pelayanan informasi di desa

Siti Ajijah, S.H. M.H., Tenaga Ahli Kantor Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) sebagai narasumber dalam webinar ini mengapresiasi para pejabat desa dari berbagai daerah di Indonesia yang telah bersemangat hadir dan berdiskusi di forum tersebut. Ia juga turut mengapresiasi UGM yang telah menjadi contoh dalam layanan penyediaan informasi. “Sejak awal, UGM adalah pionir dalam keterbukaan informasi dalam pengelolaan desa. Setiap perguruan tinggi yang ingin menangani pelayanan informasi, kami menganjurkan untuk studi banding dan mencontohi UGM,” pujinya.

Dalam materi yang disampaikan, Siti Ajijah menekankan pentingnya keberadaan dan peran PPID di desa. Ia menyebut keterbukaan informasi akan membantu masyarakat desa dalam memahami kondisi dan permasalahan yang ada di desa. “PPID bisa menjadi corong informasi bagi masyarakat,” ujarnya.

Siti Ajijah kemudian memberikan beberapa pedoman bagi desa yang belum memiliki PPID dalam membuka layanan informasi publik. Menurutnya, untuk memulai keterbukaan desa, ada beberapa hal yang harus disiapkan diantaranya, desa harus membuat peraturan dan regulasi mengenai pengelolaan informasi desa.”Setelah regulasi ada, desa dapat membuat alur pengajuan informasi agar masyarakat tidak keliru dan bingung saat ingin mengetahui informasi yang dicari,” tuturnya.

Seperti diketahui, para peserta webinar kali ini berasal dari perangkat pemerintah desa yang menjadi lokasi penerjunan mahasiswa KKN  yang terdiri atas 261 unit yang menjangkau 35 provinsi, 124 kabupaten/kota, dan 229 kecamatan di Indonesia.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Artikel UGM Latih Perangkat Desa Mampu Mengelola Layanan Keterbukaan Informasi Publik  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pada agenda yang berlangsung sore hari, Andi Sandi membuka pertemuan dengan menjelaskan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan UGM, mulai dari proses permohonan informasi publik hingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang setiap tahunnya diikuti oleh UGM. 

“UGM menjunjung tinggi nilai transparansi, namun bukan berarti kami ‘telanjang’. Dalam implementasi keterbukaan informasi publik, UGM mengacu kepada regulasi yang berlaku,” ucapnya.

PID Kemenko PMK, Dyah Tri Kumolosari mengutarakan bahwa melalui kunjungan ini Tim PPID Kemenko PMK ingin mendapatkan cerita praktik baik PPID UGM yang telah meraih predikat Informatif pada Monev KIP 5 (lima) tahun terakhir. “Terima kasih atas penerimaan UGM terhadap kunjungan dari PPID Kemenko PMK, kami ingin sharing dengan PPID UGM yang berhasil mempertahankan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik di UGM,” ujarnya. 

Pada kesempatan ini Dyah dan perwakilan PPID Kemenko PMK menyampaikan beberapa pertanyaan kepada PPID UGM dan proses diskusi berlangsung dengan interaktif. Dari proses diskusi yang telah berlangsung, PPID Kemenko PMK memiliki harapan untuk dapat mengadaptasi berbagai praktik baik yang dilakukan oleh PPID UGM. 

Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat selaku PPID Pelaksana, Hestining Kurniastuti, S.S., M.B.A. menjelaskan bahwa PPID UGM selalu melakukan evaluasi pada program kerja yang terlaksana, termasuk Monev KIP. 

Sejak pertama kali mengikuti Monev KIP pada tahun 2016, UGM juga memiliki pengalaman mendapatkan peringkat yang fluktuatif hingga akhirnya dapat mempertahankan predikat informatif selama 5 tahun berturut-turut. Evaluasi dilakukan dengan melihat aspek mana saja yang masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, selanjutnya dilakukan optimalisasi dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Selain berdiskusi, pada kunjungan ini PPID Kemenko PMK juga berkesempatan untuk melihat Ruang Pelayanan Informasi Publik PPID UGM yang terletak di Lantai 1 Sayap Selatan Gedung Pusat UGM. 

Artikel PPID UGM Berbagi Praktik Baik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Kemenko PMK pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.