Disamping pembahasan penjajakan kerja sama, audiensi UKSW bermaksud mengundang UGM untuk terlibat dan menjadi peserta gelaran inovasi. Mereka pun berharap kesediaan Rektor UGM menjadi salah satu pembicara terkait inovasi dan keberlanjutan.

Intiyas Utami membenarkan kedatangannya bersama pimpinan UKSW yang lain untuk mengajak dan memastikan keikutsertaan UGM dalam acara Gelaran Inovasi Harmoni Nusantara yang akan digelar 25-27 Juni 2024 di Kampus UKSW. Ia menyampaikan pameran inovasi terbesar yang diikuti kampus-kampus di Indonesia akan dibuka Presiden RI, Jokowi.

“Kita juga mengundang Bu Rektor menjadi salah satu pembicara soal inovasi. Kami sampaikan beberapa universitas sudah menyatakan kesediaannya untuk ikut menjadi peserta pameran inovasi dan pembicara, dan kita menyediakan 100 stand inovasi untuk kampus-kampus se-Indonesia,” katanya di ruang Rektor UGM, Senin (20/5).

Intiyas menyampaikan antara UKSW dan UGM meskipun belum mengadakan kerja sama, keduanya telah terbiasa bekerja bersama untuk beberapa bidang. Diantaranya riset bersama di bidang arkeologi dan peradaban manusia.

Di bidang arkeologi, ini UKSW dan FIB UGM sudah lama bekerja sama lama meskipun tanpa payung kerja sama. Disampaikan pula bila di tahun 2025, UKSW akan menyelenggarakan konferensi arkeologi tingkat dunia dengan didukung oleh Asosia Arkeologi Dunia, dan dalam kegiatan ini dilakukan kerja sama antara UGM, BRIN bersama Asosiasi Arkeologi Dunia.

Untuk bidang pendidikan, diakui juga sudah lama sekali terjalin kerja sama. Keberadaan Fakultas Pertanian UKSW yang mendapat dukungan dari Fakultas Pertanian UGM, dan beberapa kerja sama untuk MBKM.

“Artinya aktivitasnya sudah ada, hanya saja belum tertuang dalam kerja sama. Termasuk diantaranya pertukaran pengajar terutama kajian lintas budaya, dan terima kasih tiga dokter UKSW telah diterima melanjutkan studi di Biomedik FK-KMK UGM,” katanya.

Wening Udasmoro menyambut baik kunjungan UKSW sekaligus berterima kasih atas kepercayaan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) untuk jalinan kemitraan yang ditawarkan kepada UGM. UGM tentunya akan mempersiapkan semuanya dengan berkoordinasi dengan beberapa Direktorat yang ada.

Dia menyampaikan UGM terbuka untuk semua staf pengajar UKSW akan melanjutkan tingkat master dan doktoral. UGM membuka kesempatan seluas-luasnya kepada UKSW untuk bekerja sama dengan Fakultas, Prodi maupun Pusat Studi yang ada di UGM dalam kegiatan-kegiatan riil yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kita sangat menerima tawaran untuk pameran inovasi dan mempersiapkan dengan Ditmawa UGM dan unit-unit terkait. Untuk MBKM pertukaran mahasiswa tentunya nanti bisa dilakukan bersama-sama,” paparnya.

Turut serta dalam rombongan dari UKSW  Wakil Rektor Bidang Pengajaran, Akademik, dan Kemahasiswaan, Prof. Ferdy S. Rondonuwu, S.Pd., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan, Prof. Dr. Ir. Eko Sediyono, M.Kom., dan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Ir. Ferry F. Karwur, M.Sc., Ph.D. Juga Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis, Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.Si., Direktur Inovasi dan Kewirausahaan, Dr. Linda Ariany Mahastanti, S.E., M.Sc., serta Sekretaris Pimpinan, Novasari Linda Jeany.

Sementara dari UGM turut dalam audiensi Direktur Kemitraan dan Relasi Global, Prof. Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt., Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri, Ir. Johan Syafri Mahathir Ahmad, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., dan Ketua Program sarjana Prodi Ilmu Keperawatan FK-KMK, Haryani, S.Kp., M.Kes., Ph.D.

Penulis: Agung Nugroho

Fotografer: Firsto

Artikel UGM dan UKSW Jajaki Kerjasama Bidang Tridharma pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Sesuai dengan misi baru FEB UGM untuk nurturing future-ready leaders to foster sustainability, maka di bidang akademik dan kemahasiswaan telah dilakukan respon dalam lima area utama,” ungkap Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan FEB UGM Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Selasa (14/5) di Kampus FEB UGM.

Terkait hal ini, langkah pertama FEB UGM memperluas aksesibilitas bagi seluruh masyarakat untuk melanjutkan studi di FEB UGM, termasuk bagi masyarakat dengan kerentanan ekonomi, sosial, maupun geografis (3T). Kebijakan tersebut tentunya sejalan dengan komitmen fakultas dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, bermartabat, toleran terhadap keberagaman dan inklusif, serta berkelanjutan.

“Kami memberikan kesempatan luas kepada putra-putri terbaik bangsa, termasuk dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk berkuliah di FEB UGM. Jadi upaya yang dilakukan FEB UGM untuk menumbuhkembangkan pemimpin masa depan ini tidak lantas berarti eksklusif namun terbuka atau inklusif bagi semua lapisan masyarakat,” tegas Bayu.

Kedua, pengembangan kurikulum di FEB UGM dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pengembangan kurikulum tersebut diantaranya terlihat dalam pengembangan berbagai mata kuliah seperti Business Ethics and Sustainability, konsentrasi baru Sustainability Management di prodi Magister Manajemen, mata kuliah Sustainable Accounting di program Magister Sains dan Doktor, Ekonomi Hijau di prodi Magister Ekonomika Pembangunan, serta program ASEAN Master in Sustainable Management.

“Dengan memasukkan isu keberlanjutan dalam kurikulum menjadi langkah penting dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan sosial dan alam,” ujarnya.

Bayu menambahkan dalam upaya mempersiapkan calon pemimpin masa depan, FEB UGM juga menghadirkan aspek Artificial Intelligence (AI), teknologi, dan sistem informasi dalam kurikulum pendidikan pada program sarjana. Hal tersebut telah diimplementasikan pada prodi Akuntansi yang menambahkan materi terkait teknologi dan sistem informasi. Terdapat tujuh mata kuliah atau setara dengan 21 satuan kredit semester (sks) yang wajib diambil oleh mahasiswa.

Ketiga, FEB UGM juga mendorong proses pembelajaran yang inovatif dengan menyediakan sumber pembelajaran secara online, termasuk basis data seperti Bloomberg, Osiris, dan CEIC. Selain itu, FEB UGM juga berupaya meminimalisir timbulnya sampah plastik dalam kegiatan pembelajaran, termasuk dari konsumsi air minum dalam kemasan, melalui budaya penggunaan termos air minum pribadi (tumbler) dan menyediakan air minum isi ulang gratis melalui water fountain dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) UGM.

“Kebijakan ini tentunya ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah lingkungan,” paparnya.

Keempat, FEB UGM fokus terhadap upaya peningkatan prestasi mahasiswa dan memfasilitasi kegiatan yang berwawasan berkelanjutan di dalam organisasi kemahasiswaan. Dukungan dan fasilitasi tersebut mampu mendorong mahasiswa untuk mengukir prestasi. Beberapa diantaranya adalah keberhasilan mahasiswa FEB UGM yang turut berpartisipasi dalam Harvard Project College for Asian and International Relation (HPAIR) Harvard Conference 2024 yang berlangsung di Cambridge, Boston, pada bulan Februari 2024 dan meraih juara tiga sekaligus most aigle team dalam kompetisi kompetisi bisnis tingkat internasional ICAEW Mainland China & South-East Asia Business Challenge 2024 berlangsung pada 11 Mei 2024 di Jakarta.

Terakhir, FEB UGM berupaya mengembangkan lulusan yang siap menjadi pemimpin masa depan yang memiliki wawasan keberlanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pembekalan dan penyiapan karir bagi mahasiswa yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Melalui berbagai pendekatan komprehensif ini, harapannya FEB UGM dapat berkontribusi dalam menghasilkan pemimpin masa depan yang berkualitas sekaligus berkelanjutan,” pungkasnya.

Reportase dan penulisan/ Humas FEB UGM: Kurnia Ekaptiningrum

Artikel Langkah FEB UGM Persiapkan Pemimpin Masa Depan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ketua MDGB PTNBH, Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM., didampingi Ketua DGB UGM, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc., menegaskan program ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para guru besar dalam kepemimpinan berbasis pengetahuan dan pengalaman bagi kemajuan dan kemuliaan bangsa.

Isi maklumat tersebut yaitu:

1. Sebagai organisasi yang mengemban visi menjadi pemikir bangsa yang berperan nyata dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia; kami peduli terhadap kondisi estafet kepemimpinan nasional, gejolak krisis geopolitik regional, serta bencana ekologi global.
2. Mengembangkan kepemimpinan akademik para guru besar dan mendorong untuk menjadi guru bangsa yang berkarya nyata guna memperkuat karakter dan jati diri bangs
3. Mengembangkan kepemimpinan dengan keluasan cakrawala cara pandang keilmuan dan keleluasaan pemikiran strategis, dalam turut serta memecahkan masalah bangsa dan menawarkan solusi bagi masyarakat sebagai warga negara maupun warga dunia.
4. Mengembangkan sumberdaya insani   perguruan tinggi melalui pelatihan kepemimpinan yang berlandaskan keseimbangan penguasaan agama dan ilmu yang menjunjung tinggi integritas moral, norma, etika, dan budaya akademik, dalam menjalankan tugas.
5. Mengoptimalkan  peran   Guru   Besar   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan umat manusia.
6. Mempersiapkan kepemimpinan bangsa visioner yang memiliki jatidiri moral etika serta inovatif transformatif dalam berkarya nyata menyongsong Indonesia Emas 2045.
7. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta memberi solusi sebagai warga dunia.

Suber: DGB UGM

Artikel Guru Besar dari 21 PTN Berbadan Hukum Keluarkan Maklumat Kepemimpinan Membumi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Tahun ini UGM dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan program The ALTITUDE (Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment).

Ketua MDGB PTNBH, Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM., menjelaskan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para guru besar dalam kepemimpinan berbasis pengetahuan dan pengalaman bagi kemajuan dan kemuliaan bangsa. Selain itu juga sebagai wadah dalam mengembangkan model, media, dan modul pelatihan bagi pelatih (guru besar) yang diharapkan dapat menginspirasi masyarakat akademik.

“Model, modul, dan media pelatihan kepemimpinan The ALTITUDE ini akan dikembangkan sesuai karakter dan jati diri serta pola akademik di masing-masing perguruan tinggi MDGB PTNBH,”terangnya.

Selama pelatihan para guru besar berkesempatan untuk berbagi pengalaman terkait kepemimpinan berbasis akademik yang inofatif dan transformatif serta peran para guru besar dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Disamping itu, para guru besar juga melakukan diskusi dalam empat fokus utama yakni Ekosistem Budaya & Sosial, Teknologi & Sumberdaya Alam, Pertanian, Pangan & Kesehatan, dan Pendidikan & Tata Kelola.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D., menyampaikan bahwa dinamika isu level nasional maupun global turut memberikan warna tersendiri bagi perkembangan PTNBH di Indonesia. Perkembangan teknologi global memungkinkan negara-negara saling berlomba-lomba memproduksi pengetahuan berbasis teknologi yang semakin terspesialisasi dan terdiversifikasi. “Kendati begitu masih ada pekerjaan rumah besar di tanah air yang berada di pundak perguruan tinggi sebagai riset dan develelopment center. Hal ini coba kita sambut bersama dan bergandengan tangan untuk memperbaiki hal itu,”tuturnya.

Ia mencontohkan di bidang ekonomi, indeks Economic Complexity Index (ECI) menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 131 negara terukur. Sedangkan di bidang inovasi, Indonesia menempati peringkat 61 dari 132 negara di Dunia. Rendahnya Indeks ECI ini merepresentasikan rendahnya jumlah inovasi di Indonesia

Melihat berbagai tantangan tersebut, lanjutnya, transformasi perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. PTN-BH terus beradaptasi dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas program tridharma. Misalnya, di bidang pendidikan dengan peningkatan penggunaan teknologi (transformasi digital) pembelajaran. Lalu, di bidang penelitian, PTN-BH dituntut dapat mengubah cara berpikir tidak hanya mengembangkan riset dengan luar publikasi dan haki saja. Namun, dapat melakukan hilirisasi melalui kerja sama dengan industri, pemerintah, maupun negara lain. Sementara di bidang pengabdian masyarakat perlu adanya peningkatan capaian pendanaan abdimas maupun rekognisi di level nasional dan internasional.

“Saya menyabut baik kegiatan ini. Sebab, guru besar dalam hal ini memiliki mandat untuk menjaga kredibilitas keilmuan dan menyebarluaskan gagasan keilmuan unttuk mengurai persoalan bangsa sehingga diperlukan karakter kepemimpinan yang transformatif untuk mewujudkannya,”pungkasnya.

Sementara Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc., menyampaikan dalam kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dalam pleno sharing session. Mereka adalah Sekretaris DGB UGM, Prof. Dr. M. Baiquni,menyampaikan soal Pengantar ALTITUDE (Kepemimpinan Transformatif), Ketua Senat Akademik, UGM Prof. Dr. Sulistiowati, SH, M.Hum terkait Kepemimpinan Akademik, Ketua DGB UI, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA., tentang Kepemimpinan Berjejaring Menakhodai MDGB PTNBH), Pengarah BNPB, Prof. Ir. Sarwidi MSCE, Ph.D. membahas Kepemimpinan Bangkit Dari Bencana/Tanggap & Tangguh.

Para guru besar juga nantinya berkesempatan untuk melakukan kajian lapangan di Borobudur dan berdiskusi dengan para arkeolog untuk mendapat pemahaman masa silam untuk meneguhkan pemahaman bahwa bangsa Indonesia mampu memimpin peradaban. Kajian lapangan dilaksanakan di Prambanan dan Ratu Boko. Di lokasi tersebut mereka akan melakukan kajian berdasar focus FGD dan merefleksikan untuk mengembangkan kepemimpinan masa kini dan masa depan.

Penulis: Ika

Foto: Firsto

Artikel Guru Besar dari 21 PTN-BH di Indonesia Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan di UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Meski di tingkat elite terjadi persaingan sengit dengan berbagai macam manuver, namun di tingkat akar rumput justru terjadi sebaliknya menunjukkan suasana tenang dan tidak terjadi polarisasi karena adanya tiga pasangan calon kontestan pilpres. Berbeda dengan pilpres 2014 dan 2019 lalu dimana terjadi polarisasi antar dua kubu pendukung karena hanya ada dua paslon. “Pada pemilu kali ini, di tingkat akar rumput cenderung lebih adem dibanding Pemilu lalu karena kontestan lebih dari dua kandidat,” katanya.

Selain itu, di tingkat proses penyelenggara pemilu menurut Arya sedikit ditemukan kasus anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan. “Tidak banyak kita menemukan kasus meninggalnya anggota KPPS seperti di pemilu sebelumnya dikarenakan tidak siapnya penyelenggara di tingkat KPPS terkait durasi perhitungan suara dan jumlah surat suara yang banyak,” katanya.

Meski demikian, imbuhnya, ada beberapa catatan yang menjadi bahan penilaian bagi penyelenggara pemilu 2024 ini soal kasus ditemukannya surat suara yang rusak dan beberapa kasus dimana banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena terkendala persoalan administratif. “Ada catatan jumlah surat suara rusak dan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya perlu menjadi bahan evaluasi. Saya kira pengamanan pengiriman surat suara juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan terkait upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam lima tahun ke depan, Arya berpendapat pemenang pilpres perlu merangkul seluruh aspirasi elemen masyarakat termasuk aspirasi dari para akademisi di berbagai kampus soal keprihatinan mereka pada demokrasi yang mengalami pelemahan dan  lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada pelanggaran etik jelang pemilu baik di MK maupun di KPU. “Pemenang pilpres sebaiknya merangkul juga aspirasi elemen publik yang memiliki kepentingan bagi kelangsungan kehidupan demokrasi kita,” ujarnya.

Penulis : Gusti Grehenson

Foto     : Donnie

Artikel Refleksi Pemilu 2024, Dosen UGM: Pelanggaran Etik Jangan Terulang Kembali pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa UGM telah memfasilitasi para mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta namun tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk menggunakan hak pilihnya melalui TPS Lokasi Khusus UGM. Hal ini menjadi komitmen UGM sejak awal untuk ikut mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 melalui kerja sama dengan 12 perguruan tinggi lain di DIY. Belasan kampus tersebut diantaranya Poltekesyo, STIKes panti Rapih, STPMD Jogjakarta, STIM YKPN, dan sebagianya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan pemungutan suara berlangsung baik dan secara umum tidak terjadi peristiwa yang menciptakan kekacauan. Selain itu kelangsungan proses pemilu sesuai dengan aturan perundangan.

” Bawaslu dan KPU memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemiku di TPS khusus UGM. Dari proses pemantauan sejauh ini pemilih sudah sesuai yang terdaftar,”tuturnya saat dihubungi, Rabu (14/2).

Arie menjelaskan di TPS khusus ini tidak hanya melayani pemilih mahasiswa UGM saja, tetapi juga diperuntukkan pemilih dari 12 perguruan tinggi lain di DIY.

“Yang tergabung dalam TPS khusus ini ada mahasiswa dari 13 perguruan tinggi di DIY. Hasil pemilihan pun tentu menjadi beragam, orientasi dan partisipasinya. Tinggal menunggu akumulasi sesuai proses ,” terangnya.

Arie mengatakan apapun hasilnya, UGM bersama dengan pemilih mahasiswa dari 12 perguruan tinggi yang menggunakan hak pilihnya di TPS khusus ini telah menjalankan komitmen dan tugas dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu kali ini.

Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM sekaligus Penanggung Jawab TPS Khusus UGM, Dr. Hempri Suyatna menambahkan ada sebanyak 2.611 pemilih yang terdaftar di TPS khusus UGM. Ada sembilan TPS khusus yang ebrada di lima lokasi yang berada di asrama-asrama mahasiswa UGM.Adapun lokasi 9 TPS Khusus di UGM antara lain Asrama Ratnaningsih Kinanti 1 yang merupakan TPS 901 dan 902 dengan jumlah pemilih 589, Asrama Ratnaningsih Kinanti 2 & 3 yang merupakan TPS 903 dan TPS 904 dengan jumlah pemilih 584, Asrama Ratnaningsih Sendowo yang merupakan TPS 922 dan TPS 923 dengan jumlah pemilih 509, Asrama Darmaputera Santren yang merupakan TPS 905 dan TPS 906 dengan jumlah pemilih 590 dan Asrama Darmaputera Karanggayam dengan jumlah pemilih 280.

Hempri menyebutkan tingkat partisipasi pemilih mahasiswa di TPS khusus UGM belum bisa mencapai 100 persen. Hal itu dikarenakan pemilu berlangsung saat liburan semseter sehingga tidak sedikit masih mahasiswa yang belum kembali ke Yogyakarta.

“Tingkat partisilasi pemilih di TPS Khusus UGM sebanyak 70% karena belum semua mahasiswa kembali ke Yogyakarta,”urainya.

Sementara untuk hasil penghitungan suara dari sembilan TPS khusus UGM diketahui paslon 01 (Anies-Muhaimin) sebanyak 56%, paslon 02 (Prabowo-Gibran) sebanyak 23,2%, dan paslon 03 (Ganjar-Mahfud) sebanyak 20%. Dalam penyelenggaraan pemungutan suara di TPS khusus UGM ini melibatkan 36 pengawas independen dan 63 KPPS dari kalangan mahasiswa UGM, serta linmas dari Kalurahan Caturtunggal, Sleman.

Penulis:Ika

Foto: Donnie

Artikel Ribuan Mahasiswa 13 PT di DIY Mencoblos di TPS Khusus UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Awalnya itu kita membuat riset tentang pemilu, kemudian datanglah Dhandy, dia baca baru kemudian dia tertarik untuk dibuatkan film. Lalu dia bilang untuk mengajak kami bertiga dalam film ini. Akhirnya dikaji lagi riset ini sebelum dibuatkan dalam film, kemudian kita perdebatkan,” jelas Zainal dalam diskusi di Fisipol UGM pada Selasa (13/1). Proses pembuatan film ini sangat berhati-hati mengingat isu politik dapat memantik reaksi besar dari masyarakat. Terbukti, film “Dirty Vote” menuai berbagai reaksi dan kontroversi di tengah masyarakat.

Secara singkat, Dirty Vote memuat hasil riset terhadap kecurangan-kecurangan pemilu dari tahun ke tahun. Bukti-bukti dipaparkan oleh ketiga pakar hukum, yakni Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. dari Universitas Andalas, Bivitri Susanti, S.H., LL.M. dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Zainal Arifin sendiri dari UGM. Selama 1 jam 57 menit, penonton dipaparkan oleh fenomena politik yang terjadi menjelang pemilu. Mulai dari ketidaknetralan pemerintah, anggaran dan penyeluran bansos, pelanggaran etik, dan lain-lain. 

“Ini bukan film pertama Mas Dhandy, orang-orang di belakang layar pun sudah tahu resikonya. Tapi faktanya, kami dalam pembuatan film ini tidak didukung siapapun. Kalau seandainya ada pihak yang mendukung kami, maka kami tidak akan mengalami kesulitan pendanaan. Susah sekali menghadapi tuduhan ini, bahkan sekarang laporan keuangan masih belum lunas. Kalau ada kepentingan kandidat tidak mungkin,” terang Zainal.

Menurutnya, kecurangan pemilu bukanlah hal baru dalam demokrasi. Kejahatan demokrasi, konflik kepentingan, hingga kecurangan politik sangat umum terjadi. Problematika menahun inipun terbentuk dalam sebuah sistem yang sudah tidak dapat dibendung. Inilah pentingnya bentuk kritik seperti film “Dirty Vote” yang juga dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Film ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengkritik, namun turut memberikan pandangan pada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. 

“Sebelum masuk proses produksi film, kami berdebat dalam riset kami ini. Kalau ada bukti yang tidak kuat atau kurang meyakinkan, tidak akan kami naikkan. Kita melihat bahwa hampir tidak ada yang baru. kecurangan itu sistematis, jadi kita hanya menjahitnya menjadi satu lagi,” jelas Zainal. Proses ini diakui cukup rumit dan memakan banyak waktu jika dibandingkan proses produksi film secara teknis. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Wawan Mas’udi, S.IP., MPA, Ph.D. memberikan penjelasan bagaimana film ini merupakan bagian demokrasi yang penting. Tidak ada sistem demokrasi yang paling benar ataupun salah. Kritik dan pendapat perlu digulirkan untuk memperbaiki sistem menjadi lebih baik. Sayangnya, tidak semua kritik tersebut dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Wawan menyebutkan, film “Dirty Vote” tidak semata-mata berperan sebagai kritik, tapi juga menjadi dokumentasi bagaimana pemilu tahun ini berlangsung.

“Demokrasi sudah berjalan bertahun-tahun lalu. Tidak ada pemilu yang berjalan paling baik, tapi sepertinya masyarakat kita ini seringkali melupakan sejarah. Perlu diingatkan, apapun yang terjadi dan proses yang bergulir. Jadi film ini kelak akan menjadi pengingat dan bahan evaluasi di masa depan untuk demokrasi kita,” papar Wawan.

Penulis: Tasya

Artikel Ahli Hukum UGM Zainal Arifin Tanggapi Kontroversi Film “Dirty Vote” pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pemantauan pelaksanaan pemungutan suara di TPS Loksus UGM dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

“Sejauh ini semua berlangsung baik. Untuk masa tunggu memilih juga tidak terlalu lama dan lancar karena sudah diatur sesuai dengan kedatangan,” jelasnya di sela-sela peninjauan di TPS 901 & 902, TPS Loksus di Asrama Ratnaningsih 1 UGM yang berada di Kecamatan Depok, Sleman.

Rektor mengatakan adanya TPS Loksus UGM merupakan bentuk dukungan UGM dalam pelaksanaan pemilu 2024. Melalui TPS loksus ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya, terutama bagi mahasiswa luar daerah yang berhalangan pulang karena tengah menjalani studi di Yogyakarta.

“Total jumlah pemilih mahasiswa yang terdaftar ada 2.611 orang berasal dari UGM dan 12 perguruan tinggi lainnya di DIY. Mudah-mudahan semua bisa hadir menggunakan hak suaranya,”ucapnya.

Dalam pelaksanaaan pemilu 2024 ini, UGM turut berpartisipasi menyukseskan jalannya pesta demokrasi akbar ini dengan memfasilitasi mahasiswa dari luar daerah untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dilakukan dengan menyediakan sembilan TPS khusus yang tersebar di lima lokasi di asrama mahasiswa UGM.

Adapun lokasi 9 TPS Khusus di UGM antara lain Asrama Ratnaningsih Kinanti 1 yang merupakan TPS 901 dan 902 dengan jumlah pemilih 589, Asrama Ratnaningsih Kinanti 2 & 3 yang merupakan TPS 903 dan TPS 904 dengan jumlah pemilih 584, Asrama Ratnaningsih Sendowo yang merupakan TPS 922 dan TPS 923 dengan jumlah pemilih 509, Asrama Darmaputera Santren yang merupakan TPS 905 dan TPS 906 dengan jumlah pemilih 590 dan Asrama Darmaputera Karanggayam dengan jumlah pemilih 280.

Sementara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa dengan pendirian TPS Loksus UGM bukan hanya untuk memfasilitasi pemilih mahasiswa luar daerah saja. Namun, adanya TPS loksus UGM ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik bagi mahasiswa. Pemungutan suara di TPS loksus UGM ini melibatkan 36 pengawas independen dan 63 KPPS dari kalangan mahasiswa UGM.

“TPS Loksus UGM ini menjadi wahana pendidikan politik bagi mahasiswa UGM. Sebelumnya juga dilakukan di luar program ini melalui KKN pemantau pemilu,”terangnya.

Keterlibatan mahasiswa UGM ini dikatakan Arie menguji kematangan mahasiswa sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan pendidikan politik lewat keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilu ini diharapkan bisa menjadi bekal mahasiswa di kemudian hari saat terjun ke masyarakat.

“Pemungutan suara sejauh ini aman dan berlangsung kondusif, tidak ada persitiwa di luar konstitusi. Jika nantinya ada persoalan akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Baswaslu,”ujarnya.

Kehadiran TPS loksus UGM ini disambut baik oleh para mahasiswa luar daerah. Salah satunya Audelia Fitri mahasiswa Sosiologi UGM asal Bengkulu. Ia merasa terbantu dengan keberadaan TPS Loksus di UGM. Dengan keberedaan TPS loksus ini ia tetap bisa menggunakan hak pilihnya tanpa harus pulang ke kampung halaman.

“Lega dan bahagia bisa ikut mencoblos dalam pemilu untuk ikut menentukan pemimpin Indonesia kedepan,”katanya.

Hal senada disampaikan oleh Juhail mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM asal Pematang Siantar. Ia mengaku lega telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan berpartisipasi dalam pemilu.

“Jujur sangat senang karena ini pertama kalinya ikut pemilu untuk menentukan pemimpin dalam lima tahun kedepan,”tuturnya.

Penulis: Ika

Foto: Donnie

Artikel Rektor UGM Pastikan Pemungutan Suara di TPS Loksus UGM Berlangsung Lancar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Berdasarkan riwayat tahun 2019, dulu itu masih konvensional sekali. Kita pernah melakukan operasi tangkap tangan di Sleman senilai 1,2 miliar. Setelah sempat dibagi-bagikan, begitu sampai di Sleman kita tangkap jadi tidak sempat dibagikan (kembali). Tahun 2024, karena memang lima tahun kemudian teknologi semakin berkembang dan regulasi stagnan di tempat, mereka banyak memainkan celah-celah regulasi,” tutur Umi. Modus money politics saat ini tidak lagi mudah dideteksi seiring dengan kemudahan bertransaksi melalui platform digital. Bentuk-bentuk pemberiannya pun tidak terbatas hanya pada uang tunai saja, melainkan juga berupa benda dan jasa.

Umi menyebutkan, Indonesia bersama beberapa negara yang saat ini tengah menjalani pemilu juga turut merasakan keresahan akan money politics. Bahkan, di beberapa negara seperti Amerika Latin, money politics diberikan dalam bentuk saham. Modus-modus tersebut semakin berbahaya karena sulitnya regulasi mencakup semua praktik. Kasus money politics tahun ini terbukti banyak merugikan masyarakat, khususnya dalam hak pilih dan privasi data. Menurut Umi, partai politik memiliki kebebasan akses untuk mendapatkan data penduduk, seperti Nomor Induk Kependudukan dan nomor telepon. 

“Mereka (partai politik) itu dengan mudah memiliki data penduduk, untuk membagikan amplop-amplop. Apalagi saat ini bentuk-bentuk money politics tidak hanya pada uang. Misalnya, kemarin sempat ada kasus pemberian hibah dalam bentuk jaminan haji dan umroh, sapi, cincin emas, barang-barang tersebut bagi partai tidak memberatkan. Tapi bagi masyarakat, itu adalah barang berharga yang sangat dibutuhkan,” papar Umi. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tercatat sebagai 10 besar provinsi rawan politik uang.

Bawaslu menganggap masa tenang adalah masa kritis yang perlu diwaspadai. “Mulai hari ini, hingga jam 9 malam. Kemudian dilanjutkan sampai pagi hari besok akan rawan serangan-serangan politik. Jadi kami harap, karena Bawaslu juga sumber dayanya terbatas, semoga masyarakat bisa berkomitmen untuk mengawal pemilu kita,” tambah Umi.

Selain money politics yang dilakukan oleh partai politik, dosen sekaligus pakar politik Fisipol UGM, Mada Sukmajati turut menanggapi isu kenaikan anggaran bantuan sosial menjelang Pemilu 2024. Pemberian bansos memang tidak melanggar aturan ataupun kewenangan pemerintah. Namun melonjaknya anggaran bansos sebelum pemilu menimbulkan kecurigaan terhadap adanya tujuan tertentu selain bantuan pada masyarakat. 

“Sudah lama ini terjadi, dan memang tidak bisa diselesaikan. Selalu nanti masyarakat yang harus diedukasi. Jadi terima saja bansosnya, tapi hak pilih tetap berada pada rakyat. Walaupun masyarakat kita masih membutuhkan bantuan tersebut, dan masih melihat siapa yang memberi,” terang Mada. Secara praktis, politik uang hampir tidak bisa dihindari, namun akan selalu ada cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan hak suaranya secara utuh tanpa dipengaruhi pihak manapun.

Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 menjadi salah satu tonggak demokrasi Indonesia. Masyarakat perlu menentukan siapa kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin selama satu periode ke depan. Harapannya, pemilu dapat terlaksana secara adil, bebas, dan demokratis. “Garda terdepan pemilu kita adalah pemungutan suara besok, di sinilah tahapan krusial. Semua peserta pemilu pasti mengatakan biar rakyat yang menentukan. Tapi kalau tidak dikawal, nasihat-nasihat baik itu hanya bagian dari proses manipulasi,” pesan Mada.

Penulis:  Tasya

Artikel UGM dan Bawaslu Himbau Masyarakat Waspada Politik Uang pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Diskusi yang diselenggarakan tim Election Corner Fisipol UGM ini menghadirkan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Abdul Gaffar Karim, Ketua Bawaslu  DIY, Muhammad Najib, dan Anggota KPU DIY, Ibah Muthiah.

Muhammad Najib mengakui Bawaslu sebenarnya tidak mampu secara penuh bisa mengawasi setiap pelanggaran pemilu dikarenakan minimnya tenaga pengawas. Oleh karena itu, ia mengharapkan peran serta masyarakat dalam mengawasi jika terjadi praktik kecurangan pemilu. Najib juga menghimbau agar masyarakat tak segan-segan melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran. “Bawaslu bersama rakyat, artinya melibatkan warga masyarakat jika terjadi pelanggaran bisa diketahui, termasuk jika ada potensi pelanggaran, mencegah terjadinya pelanggaran dan menutup adanya peluang pelanggaran,” katanya.

Apabila pengawasan dilakukan secara efektif, katanya, maka bisa menutup ruang bagi caleg atau timses melakukan pelanggaran. Menurutnya, anak muda harus juga memiliki kesadaran untuk mengambil peran ikut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan pemilu. “Anak muda apalagi mahasiswa harus berpihak pada nilai jika ada praktik yang tidak sesuai,” jelasnya.

Ibah Muthiah selaku anggota KPU DIY mengatakan  ada 11.932 lebih TPS di DIY yang digunakan untuk tempat pemungutan dan perhitungan suara sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran.

Sementara Abdul Gaffar Karim mengatakan praktik politik uang umumnya rawan terjadi pada pagi hari di saat hari pencoblosan. Meski agak sulit untuk mengawasi, namun proses pemantauan selama pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS harus tetap dilakukan secara maksimal. ”Politik uang itu rawan terjadi di pagi hari,” jelasnya.

Upaya mengurangi praktik politik uang selama beberapa kali pelaksanaan pemilu langsung menurut Gaffar tidak mudah meskipun sudah dibuat aturan payung hukum sedemikian ketat bagi setiap pelanggar. “Dari hasil riset, justru efektif lewat edukasi politik bukan dari sisi legal framework,” katanya.

Penulis : Gusti Grehenson

Artikel Masyarakat Diajak Mengawasi Praktik Kecurangan Pemilu pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.