Dalam daftar peringkat 1.743 universitas di dunia, selain UGM, beberapa perguruan tinggi di tanah air yang masuk dalam daftar tersebut diantaranya, Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di peringkat 440 dunia, Universitas Indonesia (UI) di peringkat 492 dunia, Universitas Padjadjaran di peringkat 515 dunia, Institut  Teknologi Bandung (ITB) di 524 dunia dan Universitas  Airlangga di 580 dunia.

Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menyambut gembira atas pencapaian UGM untuk keberlanjutan ini.  Mulai tahun 2023 yang lalu, UGM meningkatkan perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “UGM sudah berkomitmen untuk turut melestarikan bumi dengan  mengimplementasi tujuan berkelanjutan,” kata Rektor, Selasa (10/12).

Pada penilaian peringkat QS Sustainability Ranking 2025, untuk indikator environmental impact, UGM berada  pada peringkat 383 dunia dan mengalami peningkatan dari skor 48,9 menjadi 62,1. Peningkatan ini terutama disumbangkan oleh indikator environmental sustainability disamping juga untuk environmental education dan environmental research. 

Selanjutnya untuk indikator social impact, UGM berada pada peringkat 581 dunia dan mengalami kenaikan skor dari 62,1 menjadi 65,4 terutama dari indikator employability and opportunities, equality, dan impact of education. Sedangkan untuk indikator governance, UGM berada pada peringkat 131 dunia dengan skor 91,5.

Penulis : Gusti Grehenson

Artikel UGM Peringkat 383 Dunia dan Nomor 1 di Indonesia Versi QS Sustainability Ranking 2025 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) yang bertajuk Mengelola Dilema Desentralisasi dan Sustainability Jumat,  20249/8), Balai Senat Balairung UGM . Kegiatan yang diadakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability (CoPPS) UGM ini merupakan sebuah pertemuan yang dihadiri akademisi, aktivis, jurnalis, dan pejabat pemerintah untuk mendiskusikan topik aktual yang terjadi di masyarakat.

Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Dr. Abdul Gaffar Karim, M.A., forum ini secara khusus ditujukan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan serta mengevaluasi praktik otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia. Selain itu, adanya program ini juga mengusung tujuan sebagai perumusan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan otonomi daerah serta mendukung kolaborasi dan kemitraan multipihak dalam mendorong keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. “Indonesia memiliki banyak mimpi, tetapi tidak semua perwujudan tujuan tersebut mendukung satu sama lain. Desentralisasi, misalnya, dapat menjadi dilema bagi kesejahteraan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., menuturkan gagasan sustainability memang gagasan yang rumit di tengah era pelaksanaan otonomi daerah, tetapi di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan ingin membuat sustainability tetap terjaga dan kehendak politik yang ada di pusat dapat didesentralisasi dengan baik.

Guru Besar UGM Prof. Dr. Haryanto, M.A., menuturkan  banyak faktor yang menyebabkan desentralisasi pemerintahan menjadi tidak berjalan dengan baik di daerah dikarenakan aturan kebijakan desentralisasi diperlakukan secara simetris dengan kondisi daerah yang beragam. “Akibatnya ada daerah yang mampu dan tidak mampu untuk mengelola otonomi yang diberikan dan berimbas pada munculnya kesenjangan antara daerah,” paparnya.

Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syarmadani mengakui kebijakan negara mengenai otonomi daerah pasang-surut, terkadang lebih condong ke arah sentralisasi dan sebaliknya.

Sementara Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Negara (IKN)  Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyebut pemerintahan di IKN belajar dari sejumlah hal yang sudah berlangsung di pemerintahan lokal dan memastikan proses pembangunan di IKN sudah sesuai dengan lima elemen pembangunan. Ia berujar, “Isu sustainable dan green menjadi menarik dan hari ini kami sudah terapkan secara konseptual di IKN,” katanya.

Sedangkan Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia, memberi paparan mengenai kolaborasi peran pemerintah dan industri dalam konsep sustainability. Neneng menjelaskan perkembangan teknologi hari ini sangat cepat dan memberikan ruang penyusunan regulasi sangat sedikit. “Saya kira pemerintah dan industri perlu untuk berkolaborasi dan bekerja sama agar tetap adaptif dengan perkembangan teknologi,” jelasnya.

Silverius Oscar Unggul, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, mengatakan isu sustainability merupakan sebuah keharusan bagi KADIN. Ia memaparkan bahwa dengan tidak melakukan sustainability, Indonesia akan kehilangan beberapa hal yakni pasar dan investasi. “Pasar dan investasi menjadi tekanan untuk Indonesia dalam melaksanakan sustainability,” sebut Silverius.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Pemerintah Diminta Lebih Optimal Mengelola Desentralisasi dan Keberlanjutan Lingkungan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“UGM memiliki komitmen nyata terhadap isu-isu keberlanjutan, yang diterjemahkan dalam berbagai aspek termasuk dalam kegiatan kehumasan dan komunikasi publik yang dilakukan sehari-hari. Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk pengakuan atas apa yang telah dikerjakan oleh UGM, khususnya melalui Humas dan unit kerja terkait,” terang Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Universitas.

Ia menerangkan, komitmen serta kontribusi UGM terhadap isu keberlanjutan sejalan dengan misi UGM dalam menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. 

UGM masuk dalam jajaran 50 perguruan tinggi terbaik dunia yang memberikan kontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 1, 7, dan 9, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh salah satu lembaga pemeringkatan ternama, Times Higher Education (THE).

IDEAS sendiri merupakan ajang kompetisi program komunikasi dan program kehumasan strategis yang berbasis pada praktik terbaik penerapan komunikasi Diversity, Equity, Inclusion (DEI) dan Environment, Social, Governance (ESG) di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, RSUP/RSUD, Korporasi Multinasional, Korporasi Swasta Nasional, LSM, dan Organisasi Non-Profit se-Indonesia.

Kompetisi ini diselenggarakan oleh Humas Indonesia, media berbasis komunitas dan ekosistem humas pemerintah atau Government Public Relations di Indonesia. 

“Ini merupakan kali pertama UGM ikut serta dalam kompetisi IDEAS. Selain menjadi salah satu cara untuk menilai sejauh mana dampak strategi komunikasi yang telah dijalankan, dengan mengikuti kompetisi seperti ini kita berharap dapat memperoleh masukan hal-hal yang masih bisa kita tingkatkan,” imbuh Andi. 

Sebelumnya UGM juga telah meraih berbagai penghargaan di bidang kehumasan, di antaranya Program Kehumasan Pemerintah Terbaik untuk Kategori Program Lingkungan dan Perubahan Iklim serta Kategori Program Kesehatan dalam Indonesia GPR Awards (IGA) 2023, serta Gold Winner untuk Kategori Kanal Digital dan sejumlah penghargaan lainnya pada Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2023.

Penulis: Gloria

Artikel UGM Terima Dua Penghargaan dalam The 2nd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2023 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.