Dalam pidatonya, Kamal mengatakan teknologi citra penginderaan jauh memiliki kontribusi besar dalam memberikan berbagai informasi tematik terkait status dan kondisi mangrove baik pada level lokal, nasional dan global. Seperti diketahui dari luasan mangrove yang ada di peta mangrove nasional pada tahun 2019, sekitar 2,6 juta hektare hutan mangrove nasional dalam kondisi baik dan 637.624 hektare atau 19,26 persen dalam kondisi kritis sehingga diperlukan upaya sistematis dan integratif antar pihak dalam mendukung pengelolaan mangrove yang lebih optimal.

Kamal menilai kesadaran akan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove sudah cukup baik terutama melalui serangkaian peraturan pemerintah dan kontribusi dari sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Upaya perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove harus didukung oleh teknologi citra penginderaan jauh ini  dalam memantau kondisi status mangrove dari waktu ke waktu, pemetaan komposisi spesies mangrove dan estimasi produktivitas serta mengetahui stok karbon permukaan.

Namun begitu, untuk membangun metode pemetaan dan monitoring mangrove yang konsisten, repeatable, efisien dan akurat berdasarkan citra penginderaan jauh tidak lepas dari tingkat implementasi di lapangan. Sebab, data penginderaan jauh direkam dari jarak puluhan meter hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. “Agar citra penginderaan jauh dapat digunakan secara optimal untuk studi mangrove maka perlu diformulasikan dengan baik,” katanya.

Saat ini, perkembangan teknologi sensor dan wahana penginderaan jauh memungkinkan tersedianya citra penginderaan jauh dalam jumlah yang banyak dan sangat bervariasi baik dari stem sensor, ukuran piksel, jumlah dan tipe saluran spektral, maupun resolusi temporal. Kondisi tersebut membuka peluang untuk eksplorasi berbagai jenis data citra serta metode pengolahan citra atau kombinasi keduanya untuk pemetaan dan pemantauan ekosistem mangrove. Penggunaan citra penginderaan jauh ini menurutnya potensial menjadi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, praktisi dan pemangku kebijakan untuk mendapatkan manfaat dari teknologi ini bagi kelestarian ekosistem hutan mangrove di tanah air.

Penulis       : Gusti Grehenson

Foto           : Donnie

Artikel Prof. Muhammad Kamal Dikukuhkan Sebagai Guru Besar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dalam pidatonya ia berbicara mengenai literasi kebencanaan yang mencakup sejumlah komponen mulai dari pemahaman risiko, kesiapan dan perencanaan, kesadaran evakuasi, hingga pelatihan dan simulasi. 

“Literasi kebencanaan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan individu dan masyarakat secara keseluruhan ketika mereka menghadapi situasi bencana. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko dan persiapan yang tepat, orang akan dapat lebih baik dalam melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas mereka ketika bencana terjadi,” paparnya.

Mengaitkan antara geomorfologi lingkungan dengan literasi kebencanaan, terangnya, akan melibatkan pemahaman tentang kontribusi kajian permukaan bumi dan bentang alam terhadap kesadaran, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. Keterkaitan antara kedua tema tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti mengidentifikasi kerawanan, 

Ekosistem, menurut Djati, berperan penting dalam mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan. Namun, hingga saat ini hanya ada sedikit penelitian komprehensif yang merangkum pengetahuan tentang jasa ekosistem dan fungsinya dalam pengurangan risiko bencana. 

“Pemanfaatan jasa lingkungan merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi risiko bencana berbasis ekosistem. Wilayah pantai dan pesisir dengan kerapatan vegetasi yang tinggi cenderung memiliki kerentanan yang rendah terhadap bencana kepesisiran. Keterpaduan antara pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem dan kapasitas komunitas merupakan kombinasi strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana,” jelasnya.

Pada kesempatan ini ia memberikan penjelasan terkait pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem dan komunitas (PRBBEK/EcoCBDRR) yang menekankan pada konservasi ekosistem, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan sebagai elemen kunci pengurangan risiko bencana. EcoCBDRR memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kajian geografi, karena inti kajian geografi adalah hubungan dan keterpaduan antara manusia dengan lingkungan yang dapat diwujudkan dalam upaya pengurangan risiko bencana. 

Djati menerangkan, EcoCBDRR yang diwujudkan dalam aksi terkoordinasi berbasis ekosistem dan komunitas, menawarkan jalan untuk mempertahankan ekosistem dan penghidupan manusia di lingkungan geomorfologis yang memiliki keanekaragaman hayati dan multi ancaman bencana. Tindakan terkoordinasi dari EcoCBDRR dapat membantu wilayah-wilayah yang rentan dalam mempersiapkan dan merespons bencana, mengatasi tantangan, dan meningkatkan prospek sosio-ekonomi untuk masa depan yang adil bagi masyarakat di wilayah yang rawan bencana.

“Guna mencapai keberlanjutan dan keselamatan jangka panjang, EcoCBDRR seharusnya dapat dipadukan dengan baik dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Komponen multiple helix perlu bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada untuk melindungi masyarakat dan lingkungan,” lanjutnya.

Penulis: Gloria

Fotografer: Firsto

Artikel Mantan Kepala PSBA UGM Djati Mardiatno Dikukuhkan sebagai Guru Besar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dalam upacara pengukuhan yang berlangsung Kamis (7/9) di Balai Senat UGM, Slamet menyampaikan pidato berjudul “Pendekatan Hidrologi Perkotaan untuk Mengatasi Permasalahan Urbanisasi”. Pembahasan ini, terangnya, berangkat dari fakta semakin berkembangnya kota-kota di Indonesia dengan berbagai bangunan modern, namun di baliknya terdapat persoalan terkait air, seperti banjir dan masalah ketersediaan air bersih. 

“Urbanisasi meningkatkan kebutuhan air domestik, diikuti pula peningkatan volume limbah domestik. Kebutuhan air bersih yang meningkat, menyebabkan pemanfaatan air tanah yang meningkat pula. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan muka tanah,” papar Slamet.

Fenomena urbanisasi, terangnya, telah menjadi perhatian para perencana dan pembuat kebijakan selama beberapa dekade terakhir. Kecenderungan yang terjadi dalam perkembangan kota di negara-negara dunia, termasuk Indonesia, adalah adanya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, yang seringkali tidak lagi dapat diantisipasi oleh daya dukung kota secara layak.

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota di samping terjadi karena pertumbuhan yang bersifat alami, terutama juga disebabkan oleh arus urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi tersebut diikuti banyaknya pusat-pusat perekonomian yang dibangun di daerah perkotaan, terutama dalam bidang industrialisasi. 

“Banyak kota besar yang dalam kenyataannya tidak mampu lagi menyediakan pelayanan sanitasi, kesehatan, perumahan, transportasi, dan lapangan kerja lebih dari yang minimal kepada sebagian penduduknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, urbanisasi mengubah proses hidrologi dan sering dikaitkan dengan peningkatan risiko banjir, yang dapat mengancam kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial dan ekonomi. Kualitas air juga dipengaruhi oleh urbanisasi yang meningkat karena polutan yang dihasilkan di lingkungan perkotaan menetap dan mencemari air, dan ada peningkatan pemanfaatan air antara kota, industri, dan kebutuhan domestik di kota. 

Menurut Slamet paradigma konvensional tentang perlindungan banjir, yang bersandar pada langkah-langkah struktural berdasarkan solusi teknik misalnya bendungan, sistem drainase, tidak cukup untuk mengurangi banjir. Pengelolaan air berkelanjutan, termasuk solusi untuk meningkatkan proses alami di wilayah perkotaan, merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan ketahanan banjir dan mengatasi berbagai tantangan keberlanjutan yang dihadapi kota.

“Perlu langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi masalah pencemaran air yang mungkin timbul akibat peningkatan urbanisasi. Salah satu pendekatan mengatasi masalah pencemaran di perkotaan adalah melaksanakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan mengurangi polusi air,” imbuhnya.

Penulis: Gloria

Fotografer: Firsto, Donnie

Artikel Slamet Suprayogi Dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Geografi UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.