Ida, biasa ia dipanggil, menjadi salah satu dari 841 lulusan Program Magister, Spesialis, Subspesialis, dan Doktor yang diwisuda pada Program Pascasarjana di Grha Sabha Pramana UGM pada akhir Januari silam. Ida berhasil menyelesaikan studi tepat waktu di Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dengan semangat dan dedikasi yang konsisten. Bahkan ia tercatat lulus dengan predikat cumlaude karena memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,9. 

Ida bercerita, keluarga juga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan kuliahnya. Baginya, keluarga selalu menjadi sumber dukungan moral, emosional, dan logistik yang dibutuhkan termasuk fasilitas kursi roda listrik.

Meski begitu, Ida mengaku sempat mengalami mental breakdown ketika menjalani masa kuliah. Beruntung, sesama Awardee LPDP turut membantunya mengatasi masa sulit tersebut dengan memastikan dirinya merasa aman, mendukung agar ia tetap percaya diri, serta mendampingi Ida selepas konsultasi rutin dengan psikolog. “Tentu saja masih ada ruang perbaikan untuk meningkatkan awareness serta membangun budaya yang lebih inklusif di UGM,” tuturnya.

Sebagai penyandang disabilitas, Ida menjelaskan tantangan terbesar yang harus dihadapi saat menjalankan perkuliahan adalah menjaga stamina fisik dan menghadapi keterbatasan mobilitas. Namun, dengan jadwal yang terorganisir, dukungan keluarga, serta semangat untuk segera lulus kuliah, ia berhasil melewati berbagai rintangan dan tetap fokus pada tujuan. 

Dukungan layanan aksesibilitas yang disediakan Fisipol dan UGM secara umum, seperti lift yang aktif untuk seluruh lantai, adanya ruangan khusus untuk pengunjung disabilitas di Perpustakaan dan Arsip, serta tambahan jalur landai di FISIPoint menurutnya sangat membantu. Bahkan sistem pembelajaran hybrid antara daring dan luring dengan pengumpulan tugas yang bisa dilakukan secara daring juga dirasa makin memudahkan dirinya mengerjakan tugas perkuliahan. “UGM telah menyediakan berbagai fasilitas ramah disabilitas, seperti rampa, handrail dan layanan pendukung. Namun, peningkatan masih dibutuhkan, misalnya dalam hal penyediaan transportasi kampus yang lebih inklusif dan aksesibilitas untuk gedung tua,” jelasnya.

Ida memulai studi sejak 2023. Selama kuliah, ia aktif melakukan advokasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ia juga aktif mengikuti berbagai konferensi. Ida sempat terpilih sebagai best paper presenter pada 6th International Conference on Interreligious Studies (ICONIST) yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dirinya juga terpilih menjadi partisipan dalam Sekolah Riset Advokasi Disabilitas 2024 yang merupakan kolaborasi antara SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) dan KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia – Indonesia). 

Ida patut berbangga karena pada program tersebut hanya 21 orang yang dipilih dari ratusan periset disabilitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Ida juga diundang sebagai peserta pada Konferensi Internasional Pengetahuan dari Perempuan yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan di Universitas Brawijaya pertengahan September 2024 lalu.

Kini setelah lulus, Ida berharap bisa berkontribusi lebih luas dalam advokasi penyandang disabilitas, khususnya dalam membangun kebijakan inklusif. Ia pun berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. “Kampus tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan jaringan profesional yang diperlukan untuk bersaing,” ujarnya.

Di sisi lain, imbuhnya, masyarakat juga perlu mendukung para penyandang disabilitas dengan membangun pemahaman tentang kebutuhan mereka, menghapus stigma, dan memberikan kesempatan yang sama di berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

Penulis : Triya Andriyani

Foto     : Dokumentasi Pribadi

Artikel Kisah Ida Mujtahidah, Penyandang Disabilitas Berhasil Lulus S2 Cumlaude di UGM  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam diskusi panel bertajuk ‘Kebijakan dan Strategi Komunikasi Presiden RI’ di Fisipol UGM, Rabu (11/12) silam. Diskusi yang yang diselenggarakan Election Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol) UGM ini Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbih dan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.IP., M.A, .

Hasan menjelaskan PCO merupakan lembaga non-struktural yang tidak berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator tetapi memberikan laporan langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab penuh atas segala bentuk komunikasi kepresidenan. Untuk pemerintahan Presiden Prabowo, fokus komunikasi strategis disimbolkan dengan angka 8-17-8 yang diartikan dengan 8 astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. “Sebenarnya kami lebih ke kantor yang menyampaikan apa capaian pemerintah, progress dari janji-janji pemerintah sudah sampai mana, program prioritas apa yang sudah dilakukan, nanti targetnya kapan selesai, walau tidak bisa menghindar juga jika ditanyakan hal-hal lain,” jelas Hasan Nasbi, Kepala PCO di Kabinet Merah Putih.

Hasan juga menyadari adanya kritik dari masyarakat menyoal kemungkinan tumpang tindih peran antara lembaga yang ia pimpin dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat Negara yang selama ini juga menangani komunikasi pemerintah. Namun ia menekankan bahwa telah ada pembagian tugas yang jelas dan SOP yang tegas untuk membantu menghindari miskomunikasi. “PCO membawa harapan besar bagi harmonisasi kerja komunikasi kementerian dan lembaga ke depannya agar tidak ada lagi informasi yang blunder,” tutupnya.

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.IP., M.A, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, menanggapi uraian Hasan Nasbi dengan mengungkapkan bahwa alih-alih memperbanyak juru bicara, Indonesia sebetulnya lebih membutuhkan juru dengar. Hal ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2024 yang mejadi landasan kerja PCO. “Kalau misal kita lihat ini kan ada 11 Bab, 53 Pasal, tapi tidak ada satu pun istilah atau pernyataan tentang mendengarkan, padahal pola komunikasi itu perlu aktor, artinya ada yang menyampaikan, ada yang berbicara, ada yang mendengarkan,” ungkap Alfath.

Ia melanjutkan, jika dilihat dari grand design Perpres tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah merasa digdaya pada saat pembentukan kelembagaan PCO sebagai pusat dari informasi, terutama untuk kebijakan-kebijakan strategis. Alfath khawatir PCO akan menjadi lembaga yang kedap dari aspirasi dan juga masukan-masukan publik. 

Alfath lalu menyampaikan masukan untuk memunculkan urgensi juru dengar dengan membangun dialog bersama masyarakat. Hal ini jelas untuk membangun legitimasi pemerintah, trust atau kepercayaan publik dan juga engagement atau keterlibatan dan partisipasi publik. Lalu, terkait dengan pelaku, hal ini lebih kepada bagaimana PCO memenuhi syarat untuk melakukan dialog dengan masyarakat, aktor atau siapa yang akan ditunjuk. “Jadi siapa yang akan melakukan dialog? Bisa jadi presiden langsung, atau menterinya, bisa juga juru bicaranya, atau bahkan mungkin ke depan ada, tuh, yang namanya juru dengar tadi,” jelas Alfath.

Ia menekankan pentingnya untuk mendengar aspirasi dari kelompok rentan seperti petani, nelayan, korban penggusuran, dan kelompok teralienasi lainnya.

Selain itu, ia menyinggung perihal komunikasi yang tidak detail. PCO harus lebih concern terkait penulisan, serta pemilihan bentuk dialog publik, apakah akan dikemas secara hangat dan dekat melalui diskusi terbuka atau melalui siaran massa, siaran media sosial, serta media lainnya. “Nah, kalau tools-nya, kita cukup melihat gejala yang sederhana, ada indikasi bahwa pemerintah ini kurang engage, ada indikasi di situ, kalau tidak viral, tidak akan dapat keadilan,” ungkapnya. 

Ia menyayangkan banyak kasus yang harus diviralkan terlebih dahulu baru kemudian akan terusut tuntas. Sebuah ironi di kala masyarakat harus menyampaikan petisi melalui change.org, instastory, dan snapgram agar pemerintah mendapatkan tekanan publik dan mau menilik beragam kasus di negeri ini. “Gejala ini, harus segera dibenahi,” katanya.

Yang tidak kalah penting, Alfath menawarkan solusi yang bisa dilakukan oleh PCO, yakni melakukan komunikasi dua arah. Sebab, komunikasi tidak bisa hanya mengandalkan pemberi pesan kepada audiens saja. Menurutnya, audiens juga bisa memberikan pesan kepada mereka yang punya mandat atau otoritas untuk mengembangkan kebijakan. Percakapan atau dialog dalam konteks yang hangat bisa dilakukan di kantong-kantong kegelisahan masyarakat, seperti di pasar tradisional. “Di sana kita jadi bisa mendengarkan keluhan kenapa pasar sepi, kenapa pendapatan turun dari tahun ke tahun, karena pedagang itu saya yakin tidak nyari kaya atau untung, mereka hanya mencoba bertahan hidup saja,” jelasnya.

Menurut Alfath, dengan mendatangi kelompok-kelompok yang dianggap sangat lemah, mereka akan merasa jika negara hadir di tengah masyarakat dan negara bisa mendengarkan. Kemudian juru dengar ini akan memfasilitasi hubungan antara pengambil keputusan dengan opini publik. Poin utama dari komunikasi dua arah ini berkaitan dengan voice of voiceless, bagaimana PCO berperan untuk menyuarakan masyarakat yang selama ini mungkin tidak bisa mengakses atau tidak punya jalur komunikasi ke pemerintah atau pejabat. “Nah dengan poin-poin seperti ini, saya kira aspirasi publik jauh bisa diterima sehingga pada akhirnya kita bisa memperkuat voice, bukan noise,” pungkasnya.

Penulis : Triya Andriyani

Foto      : Donnie

Artikel Pola Komunikasi Kantor Kepresidenan Diharapkan Bisa Mendengar dan Menerima Aspirasi Publik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sebagai task force kepemiluan, sebanyak 31 mahasiswa lintas departemen FISIPOL UGM dilibatkan dalam tim pemantau, yang masing-masing bertugas di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tim pemantau ini disebar ke tiga kalurahan, yaitu Maguwoharjo, Condongcatur, dan Caturtunggal, yang semuanya berada di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A, mengungkapkan sebagai bagian dari persiapan, JaDI DIY dan Election Corner FISIPOL UGM telah memberikan pembekalan materi selama dua hari kepada seluruh tim pemantau. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang aturan dan regulasi pemilu, prosedur pemantauan di TPS, hingga strategi menjaga netralitas dan profesionalitas saat bertugas. “Kegiatan ini juga memberikan manfaat besar bagi mahasiswa FISIPOL UGM, karena mereka dapat langsung terjun merasakan dinamika pelaksanaan pemilu di lapangan,” ungkap Wawan.

Ia menambahkan, pengalaman yang didapat mahasiswa tidak hanya memperkaya wawasan dan keterampilan praktis, tetapi juga dapat dikonversikan menjadi Satuan Kredit Semester (SKS) melalui mekanisme Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diterapkan oleh universitas. Pelibatan mahasiswa ini, menurut Wawan, akan menjadikan para mahasiswa tidak hanya menjadi saksi dari proses demokrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pemantauan pemilu berbasis komunitas. “Kolaborasi ini juga menjadi cerminan komitmen FISIPOL UGM dan JaDI DIY dalam mendorong pelaksanaan pemilu yang kredibel dan berintegritas,” ujarnya.

Wawan berharap, kegiatan pemantauan ini dapat menambah kekayaan pengetahuan mahasiswa mengenai proses kepemiluan. Selain itu, Dekan FISIPOL ini meyakini dengan kegiatan yang sudah dijalankan akan membangun sikap kritis dan rasa tanggung jawab terhadap proses demokrasi di Indonesia. Seperti yang diketahui, Pilkada yang berlangsung di seluruh Indonesia pada 27 November silam telah dilakukan serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. DIY menjadi satu-satunya provinsi yang tidak mengikuti Pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, namun tetap mengikuti untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dokumentasi Election Corner FISIPOL UGM

Artikel Pantau Pilkada di Yogyakarta, UGM Kolaborasi dengan Jaringan Demokrasi Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dekan FISIPOL UGM, Wawan Mas’udi, Ph.D, mengatakan Research Week Fisipol UGM adalah wujud akuntabilitas ilmiah untuk mengenalkan hasil penelitian bidang sosial dan politik kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi penutup dari rangkaian hibah riset kompetitif tahun 2024. “Sejak pertama kali diadakan pada 2015, program hibah riset FISIPOL UGM telah melahirkan ratusan kajian yang menyoroti berbagai isu sosial dan politik yang ada di Indonesia,” ungkapnya, Senin (11/11). 

Dekan Wawan mengajak warga masyarakat dan sivitas akademika di UGM untuk dapat mengunjungi pameran poster infografis yang tidak hanya menampilkan hasil penelitian hibah, tetapi juga karya-karya kelas diseminasi infografis yang disiapkan dalam format interaktif. “Tahun ini, format kami lebih dinamis. Jadi selain rangkaian presentasi dan pameran poster infografis, ada juga diskusi interaktif bersama peneliti dan stakeholders terkait,” tutur Wawan. 

Lebih lanjut Wawan menambahkan bahwa Research Week 2024 diikuti oleh berbagai penerima Hibah FISIPOL UGM dari kategori Karya Ilmiah Dosen, Kolaborasi Internasional, Kolaborasi Triple Helix, hingga Hibah Mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3. Selain itu, presentasi juga akan menghadirkan riset kolaboratif yang dilakukan antara FISIPOL UGM dengan berbagai mitra eksternal, termasuk yang dikontribusikan oleh departemen-departemen dan Pusat Studi (Puska) di lingkungan FISIPOL UGM.

Research Week 2024 menyoroti penelitian-penelitian dengan tema yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tema-tema yang relevan dengan isu-isu perubahan iklim, transisi energi, inklusi sosial, hingga transformasi digital. Bahkan, perkembangan sosial media yang telah membawa perubahan yang signifikan dalam budaya digital Indonesia juga tak luput dipresentasikan. Seperti riset yang dilakukan oleh Mashita F. P., M.A., dan timnya yang mengangkat fenomena akun Instagram anak yang dikelola oleh ibu. Mashita yang juga merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi ini membagi hasil risetnya yang berjudul ‘Young Moms, Instagram Sharenting, and Children’s Privacy Issue’.

Di dalam topik-topik tersebut, juga tercakup tema-tema perubahan sosial, penguatan demokrasi dan partisipasi warga negara. Seperti hasil riset yang akan dipresentasikan oleh Devy Dhian Cahyati, M.A. Pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan ini akan mempresentasikan hasil risetnya yang berjudul ‘Diskursus Program Kemitraan dan Dilema Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Hutan’ pada Rabu (13/11) mendatang. Riset ini ia lakukan menggunakan analisis jaringan wacana pada masyarakat di kawasan konflik Register 45 Mesuji, Lampung. “Topik-topik yang kami angkat pada Research Week 2024 mencerminkan komitmen FISIPOL UGM untuk berkontribusi pada upaya pencapaian SDGs dengan menyediakan solusi berbasis riset yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Dekan FISIPOL UGM.

Penulis : Triya Andriyani

Foto : Dok Fisipol UGM

Artikel 70 Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Politik Dipamerkan di Kampus UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal ini diungkapkan oleh Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H. LL.M saat membuka kegiatan ‘Penyerapan Aspirasi Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025’ pada Senin (23/9) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM.

Andi berharap dengan adanya forum penyerapan aspirasi ini bisa memberikan masukan bagi Baleg karena penyusunan naskah hukum yang baik haruslah mendengar dan melibatkan partisipasi masyarakat. Baginya, meaningful participation menjadi bagian dari upaya penciptaan ekosistem open governance, di mana keterbukaan menjadi sebuah komitmen bagi negara demokrasi. “UGM mengucapkan terima kasih kepada Badan Legislasi dan khususnya Forkopimda DIY yang bersedia membersamai kami dalam memberikan masukan ke Baleg DPR RI guna melengkapi perencanaan program legislasi negara kita,” terangnya.

Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia FISIPOL UGM, Dr. Nurhadi Susanto, yang juga turut hadir berujar bahwa Badan Legislasi selama ini menjadi tumpuan dalam memproduksi UU di Indonesia. Sebagai ujung tombak dari pengaturan hukum, Baleg harus menciptakan hukum yang berkeadilan, memiliki kepastian, dan kemanfaatan yang tentunya harus selaras dengan tujuan negara. Menurut Nurhadi, Baleg harus dapat mengakomodasi agenda-agenda publik maupun sosial, dan tentunya harus selaras dengan agenda pemerintah. “Harapannya Baleg bisa mewujudkan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat, ini yang harus terus kita pantau,” ucapnya.

Menghadirkan H. Abidin Fikri, S.H., M.H sebagai anggota DPR RI, forum dilanjutkan dengan sesi diskusi antara para peserta dengan perwakilan Badan Legislasi. Legislator Komisi XI ini juga menegaskan bahwa Baleg DPR RI terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh lapisan masyarakat. “Pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang akan senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga keterlibatan semua pihak dalam proses legislasi sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Salah satu peserta, Kepala Biro Hukum Setda DIY, Hary Setiawan, S.H., M.H mengkritisi beberapa perubahan UU, salah satunya UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.12 tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3 Perubahan) dilekatkan pada sebuah ketentuan yang disebut dengan carry over. Menurut Hary, tujuan dari kebijakan ini sudah baik karena memberikan payung hukum pembahasan rancangan undang-undang (RUU) lintas periode. Setiap RUU yang telah direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh pembentuk UU (DPR, Presiden, dan/atau DPD), namun belum terselesaikan pada periode tertentu dapat dilanjutkan pada periode selanjutnya.

“Namun, fakta di lapangan tidak semudah itu, Pak. Banyak sekali RUU yang digantung karena misal sudah masuk ke dalam daftar Prolegnas, itu berarti baru masuk ke wishing list pembentukan UU, bukan waiting list,” ujarnya. Pada titik inilah, status carry over tidak membuat suatu RUU mendapatkan prioritas di antara RUU Prolegnas prioritas yang lain untuk diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan berdampak pada produk turunan dari UU yang digunakan oleh pemerintah daerah. RUU carry over hanya diberikan harapan bukan jaminan sehingga Hary berharap kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang kembali.

Selain menghadirkan perwakilan dari Badan Legislasi DPR, forum penyerapan aspirasi ini juga dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Yogyakarta. Dr. Abdul Gaffar Karim, M.A., Kepala Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM yang bertindak sebagai moderator dalam forum tersebut mengutarakan bahwa kegiatan yang dilakukan pada hari itu adalah untuk menyumbang proses perbaikan demokrasi agar dinamika politik yang terjadi bisa membawa dampak positif bagi seluruh warga negara Indonesia. “Jangan sampai karena leluasa berpolitik, memainkan UU dan regulasi, sehingga lupa untuk menyejahterakan masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel Kinerja Baleg DPR RI Perlu Diperkuat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja sama, dan Alumni, Fina Itriyati, Ph.D., dalam pidato sambutannya mengatakan Dies Fisipol kali ini kita mengambil tema yang selaras dengan tema Dies UGM. “Perayaan Dies Natalis ini harapannya bukan hanya sekedar perayaan, tapi juga mampu mengubah perilaku kita agar lebih peduli lingkungan,” terang Fina.

Menurutnya, agenda UGM dalam membangun kesadaran akan isu lingkungan seperti perubahan iklim dapat diimplementasikan dalam berbagai program kegiatan universitas seperti pengurangan penggunaan plastik dan kampanye membawa botol minum.

Ia menerangkan selama 69 tahun berdiri, Fisipol UGM berfokus merespon isu-isu demokrasi, transformasi digital, transisi energi, dan green society. Komitmen ini diwujudkan dengan penyelenggaraan diskusi, kerangka kebijakan, dan pengabdian pada masyarakat. Rangkaian Dies Natalis Fisipol UGM ke-69 juga nantinya akan dilengkapi oleh diskusi panel bersama para tokoh dan pengamat politik, pekan olahraga, dan peluncuran buku di bulan Desember mendatang.  “Saya kira ini salah satu upaya juga untuk turut mengawal demokrasi, dan isu-isu lainnya seperti perubahan iklim,” jelasnya.

Di acara peluncuran pembukaan Dies Natalis diawali dengan kegiatan senam sehat bersama. Seluruh tenaga kependidikan terlihat antusias mengikuti senam. Selanjutnya, diikuti dengan pelaksanaan Lomba Tumpeng bagi unit kerja Fisipol UGM. Pada lomba ini, peserta diharuskan menghias dan mempercantik tumpeng dengan bahan yang ada. Setiap unit Fisipol UGM mengirimkan 4-5 orang yang beradu kreativitas dan kerja sama untuk memenangkan hadiah menarik.

Selain senam sehat dan lomba tumpeng, Fisipol UGM berkolaborasi dengan UMKM membuat Market Day dan Bazaar Dies Natalis. Sebanyak 15 brand telah diseleksi dari 93 pendaftar yang akan membuka stand di acara Market Day. Beberapa di antaranya menjual aneka makanan dan minuman, seperti bakpia, sushi, sampai souvenir khas Jogja. Sedangkan Bazaar Dies Natalis menghadirkan UMKM karya anak bangsa yang bernuansa nusantara dan ramah lingkungan. Seluruh stand tampak ramai dihadiri mahasiswa dan sivitas akademika Fisipol UGM.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Fisipol UGM Buka Rangkaian Dies ke-69, Fokus Kawal Demokrasi dan Lingkungan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ditemui di sela waktunya menyelesaikan administrasi kepengurusan ijazahnya di Fisipol UGM, Selasa (28/5), Vu Minh mengaku senang dan bangga bisa menyelesaikan pendidikan sarjananya di kampus UGM. Ia masih ingat, ketika datang ke Indonesia untuk pertama kalinya sebagai pelajar Vietnam, memilih kuliah di Indonesia merupakan sebuah keputusan terbesar dalam hidupnya. Apalagi ia sempat mengalami kesulitan bahasa dan perbedaan budaya yang membuatnya sulit untuk komunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Ia mengaku senang selama masa kuliah, ia mendapat teman baru lintas negara yang selalu mendukungnya.  “Saya merasa senang ini menjadi salah satu pencapaian di hidup saya,” ujar Vu Minh.

Soal pilihannya untuk memilih kuliah di UGM,  Vu Minh mengaku ia awalnya mendapat informasi tentang UGM dari kerabat keluarganya. Sebab mereka pernah tinggal dan bekerja di Indonesia selama beberapa tahun. “UGM menjadi universitas yang direkomendasikan karena dianggap sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik indonesia yang sering membuka program beasiswa,” kata Vu Minh menirukan salah satu anggota keluarganya.

Selanjutnya,  Vu Minh mencari informasi tentang beasiswa UGM. Ia pun ikut mendaftar dan akhirnya diterima di jalur IUP prodi Hubungan Internasional melalui beasiswa Fisipol UGM ASEAN+1 Scholarship Programs (FIAS). “Waktu itu saya melihat tawaran meliputi pembiayaan penuh pendidikan, uang saku bulanan, dan studi kultural. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kesempatan itu,” ucapnya.

Seperti diketahui, Vu Minh merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Fisipol UGM ASEAN+1 Scholarship Programs (FIAS). Program ini memberikan pembiayaan penuh kepada mahasiswa selama delapan semester pendidikan. Selain Vietnam, program FIAS Scholarship terbuka untuk seluruh negara-negara ASEAN dan Timor Leste. Terdapat tiga departemen yang membuka program FIAS, yakni Department of International Relations, Department of Public Policy and Management, dan Department of Communication Sciences. Vu Minh merupakan salah satu dari mahasiswa angkatan pertama penerima FIAS Scholarship sejak dibuka pada tahun 2021.

Bagi Vu Minh, belajar di luar negeri adalah kesempatan berharga yang tidak semua orang dapatkan. Bahkan tidak semua universitas internasional memiliki standar untuk menerima mahasiswa asing. Karenanya ia merasa bangga bisa lulus sebagai alumnus Fisipol UGM. “Fisipol UGM paling banyak menerapkan pembelajaran liberal. Semua dosen di sini selalu siap mendampingi saya, staf-staf juga melayani dengan baik, dan fasilitas yang ditawarkan juga tersedia kapanpun saya butuh,” jelas Vu Minh.

Semua program orientasi disusun di Fisipol UGM juga membantu Vu Minh untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran baru, tempat tinggal baru, dan teman baru. Ia juga senang bisa melakukan kegiatan lain, seperti pengabdian masyarakat dan program kebudayaan. “Sangat bersyukur dan senang bisa belajar di sini, dan saya merekomendasikan Fisipol UGM kepada teman-teman jika ingin belajar di Indonesia,” tutupnya.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Artikel Vu Minh Anh, Mahasiswa asal Vietnam Lulus Cumlaude di UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Edo, demikian ia akrab dipanggil, mendapat predikat sebagai lulusan tercepat di luar dugaannya. Selama kuliah ia hanya fokus menargetkan untuk bisa lulus sesegera mungkin agar bisa mandiri secara keuangan dan tidak membebani orang tua. “Waktu itu goal saya yaitu bagaimana agar tidak membayar UKT di semester depan, tentu dengan lulus sebelum memasuki semester berikutnya,” ujarnya.

Keinginan untuk bisa menyelesaikan kuliah mendorongnya untuk mengerjakan tugas akhir sesegera mungkin. Mengangkat topik skripsi berdasarkan studi kasus dari bisnis yang tengah ia rintis. Judul skripsi yang ia pilih yakni Strategi Pembuatan Rebranding Campaign pada Startup CarbonEthics. Edo mengaku beruntung dibimbing oleh Masageng Widagdha Prasarana sebagai dosen pembimbing karena merasa terbantu dan dibimbing selama pengerjaan tugas akhir.

Selain terbantu dalam pengerjaan tugas akhir, suasana pertemanan dengan sesama mahasiswa diakui Edo menjadi salah satu faktor terpenting di masa perkuliahan. Hubungan yang terjalin selama masa kuliah tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga membentuk jaringan sosial yang berharga untuk masa depan. “Saya merasa banyak kenangan bersama teman-teman dan saya selalu berprinsip jangan terjebak dalam drama yang tidak berarti,” kenangnya.

Soal tips untuk lulus sarjana lebih cepat, Edo memberi pesan untuk jangan pernah memaksa diri sendiri agar bisa lulus dengan cepat, melainkan menikmati setiap proses yang ada. “Enjoy every process and live in the moment, meskipun kamu sedang mengerjakan skripsi. Itulah mengapa topik skripsi harus sesuai dengan minat sehingga kamu bisa enjoy mengerjakannya karena untuk apa kamu lulus cepat tetapi tidak tertarik dengan tugasnya,” ujarnya.

Pasca menyandang gelar sarjana, pria asal Jakarta ini mengaku akan menggeluti keinginannya untuk bekerja di bidang bisnis dan marketing. Padahal motivasinya selama kuliah awalnya ingin menjadi jurnalis. “Tapi ternyata setelah belajar lebih jauh di Ilmu Komunikasi UGM, saya menemukan minat saya di bidang marketing dan bisnis,” katanya.

Penulis: Dita
Editor: Gusti Grehenson

Artikel Menikmati Proses Perkuliahan, Edo Lulus Sarjana Tercepat di UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Topik diangkat sebagai respon atas isu yang belakangan marak dibicarakan terkait iklim akademis dan ekosistem publikasi di Indonesia. Bertindak selaku narasumber antara lain Mariessa Giswandhani (Dosen dan Education Content Creators), Ahmad Effendi (Reporter Mojok.co), serta Albertus Fani Prasetyawan (Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi).

Pada dasarnya, riset atau penelitian telah menjadi hal fundamental dalam kehidupan manusia. Albertus Fani Prasetyawan yang akrab disapa sebagai Al mencoba memaparkan fakta ini lewat pemikiran Plato atas bagian jiwa manusia yang terdiri dari Epithumia yakni hasrat keinginan dan maksud.

“Thumos yang berarti semangat keberanian dan juga daya juang, serta Logisticon mendorong pada pencarian kebenaran dan pengetahuan. Refleksi dari ketiganya tertuang dalam sebuah proses penelitian atau riset,” ujarnya, Jum’at (17/5).

Albertus Fani yang telah berpengalaman membawa risetnya hingga taraf konferensi internasional yang cukup bergengsi menyebut dalam tahapan publikasi ilmiah tak lepas dari proses pencarian dan pemeriksaan kredibilitas latarbelakang jurnal yang dituju. Namun, salah satu problematika terkait publikasi di Indonesia umumnya disebabkan oleh kebijakan menteri terkait riset dan publikasi yang menjadikan karya ilmiah sebagai suatu komoditas bagi institusi dan akademisi.

Dalam kesempatan ini, Ahmad Effendi sebagai penulis sekaligus jurnalis berkomentar terkait pertanyaan siapa yang salah dan rugi dengan adanya kecurangan publikasi riset akademis. Ia memaparkan data retraksi jurnal dari penulis Indonesia yang semakin meningkat selama 5 tahun terakhir.

Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa maraknya praktik-praktik seperti jurnal predator, joki jurnal, serta plagiator telah menjadi tradisi yang sistemis. Setidaknya, sebutnya dana sebanyak 10 miliar rupiah telah dihabiskan untuk membiayai publikasi yang bermasalah selama pandemi.

Ia pun mengungkap publikasi jurnal bermasalah pada akhirnya hanya menciptakan pseudo-data bagi para pengambil kebijakan. Lebih jauh, menurutnya dampak terburuknya dirasakan oleh masyarakat akar rumput.

Mariessa Giswandhani dari perspektif akademisi menjelaskan hubungan antara regulasi dan realisasi publikasi ilmiah. Ia mengakui bahwa pelanggaran-pelanggaran akademis di Indonesia memang telah lama dan semakin menjamur.

Pelanggaran ini semakin diperburuk sejak adanya tuntutan publikasi di kalangan mahasiswa S2 yang menjadi salah satu faktor berpengaruh atas praktik-praktik tersebut. Jenis-jenis pelanggaran Karya Ilmiah dapat ditemukan dalam bentuk fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, missatribusi, kepentingan, serta submisi ganda.

Sebagai dosen, Mariessa menyayangkan luputnya pemerintah atas tekanan, edukasi terkait etika, serta minimnya pengawasan publikasi ilmiah di Indonesia.

Diskusi virtual inipun ditutup dengan pertukaran ide dan perspektif dan beragam peserta dari berbagai latar belakang. Peran perkembangan teknologi seperti artificial intelligent (AI) dan algoritma juga turut disinggung terkait fenomena yang terjadi dalam lingkungan publikasi di Indonesia.

Dr. Rahayu, M.Si. selaku kepala Prodi Magister Ilmu Komunikasi mengungkapkan dengan adanya pertukaran pandangan dan diskusi kali ini diharap dapat memberi jawaban atas bagaimana mestinya integritas keilmuan bisa dilihat.

Penulis: Agung Nugroho

Artikel DISKOMA Bahas Isu Plagiasi Karya Ilmiah dan Tanggung Jawab Keilmuwan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Lokakarya yang diselenggarakan oleh  Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) bekerja sama dengan BAPPENAS melalui Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, UN-PAGE/UNDP Indonesia, menghadirkan beberapa orang pembicara diantaranya Dosen Politik dan Pemerintahan Dr. Wawan Mas’udi, Peneliti IIS UGM, Dr. Luqman Nul Hakim. Selanjutnya,  Programme Manager, Environment & Climate Change, the EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, Novita Sari, M.Sc.,  dan Head of Environment Unit di UNDP Country Office Indonesia, Dr. Aretha Aprilia.

Wawan Mas’udi mengatakan pengarusutamaan ekonomi sirkular sangat diperlukan di tengah isu adaptasi perubahan iklim melalui langkah nyata di lapangan. Upaya untuk mendorong konsep ekonomi sirkular bisa dimulai pada tingkat pemerintah, komunitas, aktor privat, serta masyarakat dengan menitikberatkan kolaborasi sebagai kunci dalam pengembangan ekonomi sirkular. Bahkan bisa dimulai dari lingkup kecil di kehidupan sehari-hari bagi setiap warga masyarakat. “Langkah-langkah adaptasi perubahan iklim tidak bisa dimulai dari diskursus besar. Namun, harus kita mulai dari langkah-langkah yang paling dekat dan paling terjangkau,” ujar Dr. Wawan Mas’udi.

Dr. Aretha Aprilia menekankan pentingnya urgensi kolaborasi lintas sektor dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular. Menurutnya, penerapan kebijakan ekonomi sirkular membutuhkan kerjasama antar-aktor dan inisiatif personal untuk mendorong tindakan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. “Diperlukan ruang dialog dalam mendorong kolaborasi implementasi ekonomi sirkular di Indonesia,” kata Novita.

Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM Suci Lestari Yuana, M.I.A.,  mengatakan pengembangan pengetahuan ekonomi sirkular di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan konteks kearifan masyarakat lokal. Menurutnya, tidak sepenuhnya setiap persoalan sosial dan lingkungan dapat diselesaikan dari ide-ide negara-negara maju. “Sangat dimungkinkan pengetahuan baru yang bersumber dari kebutuhan masyarakat lokal,”   paparnya.

Penulis:  Dita

Editor:  Gusti Grehenson

Foto: Freepik

Artikel UGM Dorong Pengembangan Ekonomi Sirkular Melalui Kolaborasi Lintas Sektor pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.