Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran. Pasalnya pemotongan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Akbar, Rabu (5/2).

Selain memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. Program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan anggaran. “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dikatakan Akbar, resiko jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Akbar sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar mengingatkan agar kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Media Indonesia

Artikel Ekonom UGM Menakar Imbas Efisiensi Anggaran terhadap Stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Revrisond pun lanjut menjelaskan bahwa pembangunan tersebut sudah sepatutnya jangan dipisahkan dari manusia, menurutnya, sering kali orang berpikir bahwa pembangunan dan manusia merupakan hal yang tak saling berhubungan, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Nyatanya, manusia dan pembangunan saling beriringan dan mempengaruhi.

Bahkan, jika dilihat melalui sudut pandang ekonomi, melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, jelas Pasal 33 itu mengamanatkan kepada bangsa ini untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai demokratisasi ekonomi. Jadi, rakyat dalam perekonomian Indonesia seharusnya diposisikan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek saja. Kemudian, secara operasional, posisi rakyat sebagai subjek itu harus diterjemahkan, dengan cara rakyat juga memiliki alat-alat produksi dan juga modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada. “Jadi di Indonesia ini rakyat itu tidak cukup kalau hanya pekerja,” jelas Revisond.

Revrisond menyebutkan bahwa ada 3 modal yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, yaitu modal intelektual, institusional, dan modal material. Kemudian, rangkaian ini sudah seharusnya dipenuhi secara berurutan. Semuanya, dimulai dari modal intelektual terlebih dahulu sebelum beralih ke modal-modal lainnya, dan melalui program makan siang bergizi ini lah, menurutnya, modal intelektual tersebut akan terbentuk. Lebih jauh ia menambahkan bahwa melalui program ini pula, pemerintah dapat lebih memberdayakan masyarakat, terlebih daerah-daerah di luar pusat. Hal ini dikarenakan secara kenegaraan, Indonesia memiliki kondisi wilayah yang berbeda beda dan tidak bisa disamakan daerah satu dengan yang lainnya.

Revrisond berpendapat bahwa dengan adanya program makan siang gratis bergizi ini, dapat tercipta desentralisasi, yang mana pemerintah daerah akan mengatur program makanan bergizi ini sesuai dengan kondisi wilayah mereka masing-masing. Dengan begitu pula, peredaran uang akan berputar dan kembali pada wilayah tersebut dan memeratakan ekonomi masyarakat. Selain itu, peluang pemberdayaan warga sekitar pun terbuka lebar, dan dapat dilakukan dengan merekrut masyarakat melalui berbagai cara, seperti kerja sama, relawan, serta berbagai pekerjaan terkait. Namun, ia menggarisbawahi bahwa dengan adanya program ini tak seharusnya memberatkan rakyat, serta tidak membebani APBD untuk berlangsungnya program ini. “Jangan hanya melimpahkan ke daerah, karena (mereka) tidak ada uang, lalu karena jumlahnya cukup besar, ada juga yang merisaukan, ada batas maksimal tidak untuk alokasinya? ” tuturnya.

Mantan Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini mengingatkan pemerintah untuk lebih berhemat, jangan boros, dan lebih selektif dalam berbelanja, serta memangkas hal-hal yang sekiranya tidak perlu. Pemerintah harus berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan untuk mencari dana demi keberlangsungan program ini, tanpa perlu berhutang maupun memangkas anggaran lain yang akan membebankan rakyat nantinya. “Jangan sampai rakyat yang jadi korban. Bagaimana caranya dengan biaya yang cukup agar makanan yang diberikan tetap bergizi,”imbuhnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk berhemat ini adalah dengan membubarkan lembaga-lembaga yang tidak perlu, khususnya di pemerintahan. Menurutnya, banyak lembaga-lembaga tersebut yang sebetulnya tidak perlu ada, namun terus dibiayai. Padahal, bisa saja dana yang diberikan tersebut dialokasikan untuk pendanaan program ini.

Selanjutnya, ia pun berpesan kepada masyarakat untuk mengingat bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Masyarakat diminta untuk tidak pasif akan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa suara rakyat sangatlah penting, karena negara ini adalah milik rakyat.“Rakyat sering merasa dalam bidang ekonomi, mereka adalah peminta padahal itu hak mereka. Bukan hanya hak asasi politik sosial saja, sebisa mungkin program ini adalah hak asasi rakyat.”

Menurutnya, program ini sejatinya bukan belas kasih pemerintah, melainkan bentuk dari hak asasi rakyat yang seharusnya pemerintah penuhi. Oleh karena itu, ia berharap, rakyat akan lebih sadar akan perannya, dan turut andil dengan terus bersuara dan memberikan gagasan mereka.

Penulis  : Leony

Editor    : Gusti Grehenson

Foto      : Jelita

Artikel Ekonom Senior UGM: Program MBG dan Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Bebani Rakyat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Catur menyebut terdapat kesinambungan kontribusi pemikiran dan penelitian dari para Ekonom UGM ini, bahkan lintas generasi, khususnya dikaitkan dengan Kebijakan Revolusi Hijau Sektor Pertanian sejak tahun 1960-an. Beberapa ekonom diantaranya Prof Mubyarto (alm), Prof Ace Partadiredja (alm), Prof. Dibyo Prabowo (alm). Dr. Soetatwo Hadiwigeno (alm), Prof Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com (alm), Dr. Budiono Sri Handoko (alm). Prof. Gunawan Sumodiningrat, Prof Lincolin Arsyad, Prof. Catur Sugiyanto, dan Dr. Bagus Santoso.

Pada pemikiran Mubyarto, kata Catur, mengembangkan model surplus beras yang dapat dipasarkan yang menjelaskan bahwa surplus yang dijual petani adalah selisih antara produksi dan konsumsi rumah tangga, berkaitan dengan terhadap harga beras dan pendapatan petani. Elastisitas tersebut menunjukkan bahwa petani miskin cenderung mengurangi surplus yang dijual ketika harga beras dan penghasilan mereka meningkat, karena mereka lebih banyak mengkonsumsi beras untuk kebutuhan rumah tangga. “Sekecil apapun lahan yang dikerjakan petani, mereka bersifat rasional,” kata Catur.

Mubyarto pernah mengusulkan bahwa peningkatan produksi beras dapat dicapai dengan meningkatkan penghasilan petani. Dengan memberikan insentif yang tepat, seperti kredit murah melalui program seperti BIMAS, sehingga petani akan terdorong untuk meningkatkan produksi padi. “Program BIMAS dan INMAS yang memberikan akses kredit kepada petani sejalan dengan pandangan Mubyarto mengenai kebutuhan petani akan peningkatan pendapatan,” katanya.

Sementara Dibyo Prabowo menekankan pentingnya infrastruktur irigasi yang memadai untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di Jawa.  Pak Dib, demikian ia dulu akrab disapa,  mengkritisi kebijakan pemerintah yang terus memberikan kredit pertanian pada daerah beririgasi penuh. Ia berpendapat bahwa kredit tersebut lebih baik dialihkan ke daerah dengan irigasi sebagian atau tanpa irigasi, di mana dukungan teknologi dan sumber daya air lebih dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara Ekonomi Budiono Sri Handoko  menggunakan data dari survei pertanian tahunan selama 1976-1978 untuk menilai kontribusi teknologi baru, terutama benih unggul, terhadap produksi padi. Dari hasil analisisnya, ia menemukan bahwa teknologi baru dan penggunaan input seperti tenaga kerja memberikan kontribusi positif terhadap produksi padi. Namun, pupuk masih kurang dimanfaatkan secara maksimal. “Proses adopsi Revolusi Hijau lebih cepat dilakukan petani di Jawa-Bali dibandingkan Luar Jawa-Bali. Lebih luas lahan petani, lebih cepat mengadopsi,” kata Catur mengutip pendapat Handoko.

Gunawan Sumodiningrat mengkaji bagaimana risiko dan profitabilitas mempengaruhi keputusan petani dalam mengadopsi varietas unggul (High Yielding Varieties). Adopsi teknologi baru dipengaruhi oleh kualitas irigasi, ketersediaan kredit, dan faktor risiko seperti kemungkinan banjir atau kekeringan. Adopsi teknologi seperti bibit unggul lebih tinggi di daerah yang memiliki kualitas irigasi dan ketersediaan kredit yang lebih baik, terutama di Jawa dan Bali, dibandingkan dengan luar Jawa, yang sering menghadapi risiko kekeringan dan kualitas lahan yang lebih rendah.

Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984, setelah itu mengalami penurunan produksi. Bagus Santoso mencatat bahwa produktivitas beras nasional justru menurun yang dikaitkan dengan perubahan perilaku petani yang mengurangi penggunaan bibit unggul ketika harga output meningkat. “Petani yang mengikuti program intensifikasi bertindak serupa dengan petani non-intensifikasi, yang mengindikasikan ancaman terhadap keberlanjutan swasembada beras,” ujar Catur.

Adapun Lincoln Arsyad mengkaji peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagai alat pembangunan ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyoroti pentingnya peran lembaga informal seperti norma dan nilai sosial dalam operasional praktis LPD. Struktur informal ini bekerja bersama regulasi formal yang memberikan kerangka hukum dan tata kelola bagi LPD

Dari hasil pemikiran para ekonom FEB UGM ini, Catur menyimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat interaksi antara kebijakan, teknologi, risiko, dan insentif ekonomi dalam keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Meski revolusi Hijau membawa perubahan signifikan, namun keberhasilan jangka panjang bergantung pada pengelolaan risiko, akses kredit, infrastruktur, dan stabilitas harga yang memadai. Soal adanya kritik terhadap ketergantungan berlebihan pada beras dan fokus pada Jawa, mengindikasikan perlunya diversifikasi dan pendekatan yang lebih inklusif untuk memastikan ketahanan pangan di masa depan. “Diperlukannya diversifikasi dan pendekatan inklusif untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ujarnya.

Dalam pandangan Catur, pasar beras di Indonesia telah terintegrasi dengan baik antara pasar domestik dan pasar internasional. Hal ini ditunjukkan oleh stabilnya margin impor beras dan keterkaitan harga beras domestik dengan harga beras dunia. Fluktuasi harga di dalam negeri secara signifikan dipengaruhi oleh tren harga beras di pasar internasional. Menurutnya, manajemen impor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik dan menjamin ketersediaan beras di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Catur juga menyoroti pentingnya stabilisasi harga beras secara otomatis yang didasarkan pada mekanisme pasar, bukan melalui intervensi pemerintah yang tidak terencana. Hal itu disebabkan, stabilitas harga sangat penting untuk memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Ia juga menyarankan agar Indonesia lebih terlibat dalam pasar beras dunia guna memastikan stabilitas pasokan beras.

Penulis : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Kontribusi Pemikiran Ekonom UGM Lintas Generasi dalam Mendorong Kemajuan Sektor Pertanian  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.