Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran. Pasalnya pemotongan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Akbar, Rabu (5/2).

Selain memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. Program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan anggaran. “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dikatakan Akbar, resiko jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Akbar sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar mengingatkan agar kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Media Indonesia

Artikel Ekonom UGM Menakar Imbas Efisiensi Anggaran terhadap Stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Revrisond pun lanjut menjelaskan bahwa pembangunan tersebut sudah sepatutnya jangan dipisahkan dari manusia, menurutnya, sering kali orang berpikir bahwa pembangunan dan manusia merupakan hal yang tak saling berhubungan, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Nyatanya, manusia dan pembangunan saling beriringan dan mempengaruhi.

Bahkan, jika dilihat melalui sudut pandang ekonomi, melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, jelas Pasal 33 itu mengamanatkan kepada bangsa ini untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai demokratisasi ekonomi. Jadi, rakyat dalam perekonomian Indonesia seharusnya diposisikan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek saja. Kemudian, secara operasional, posisi rakyat sebagai subjek itu harus diterjemahkan, dengan cara rakyat juga memiliki alat-alat produksi dan juga modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada. “Jadi di Indonesia ini rakyat itu tidak cukup kalau hanya pekerja,” jelas Revisond.

Revrisond menyebutkan bahwa ada 3 modal yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, yaitu modal intelektual, institusional, dan modal material. Kemudian, rangkaian ini sudah seharusnya dipenuhi secara berurutan. Semuanya, dimulai dari modal intelektual terlebih dahulu sebelum beralih ke modal-modal lainnya, dan melalui program makan siang bergizi ini lah, menurutnya, modal intelektual tersebut akan terbentuk. Lebih jauh ia menambahkan bahwa melalui program ini pula, pemerintah dapat lebih memberdayakan masyarakat, terlebih daerah-daerah di luar pusat. Hal ini dikarenakan secara kenegaraan, Indonesia memiliki kondisi wilayah yang berbeda beda dan tidak bisa disamakan daerah satu dengan yang lainnya.

Revrisond berpendapat bahwa dengan adanya program makan siang gratis bergizi ini, dapat tercipta desentralisasi, yang mana pemerintah daerah akan mengatur program makanan bergizi ini sesuai dengan kondisi wilayah mereka masing-masing. Dengan begitu pula, peredaran uang akan berputar dan kembali pada wilayah tersebut dan memeratakan ekonomi masyarakat. Selain itu, peluang pemberdayaan warga sekitar pun terbuka lebar, dan dapat dilakukan dengan merekrut masyarakat melalui berbagai cara, seperti kerja sama, relawan, serta berbagai pekerjaan terkait. Namun, ia menggarisbawahi bahwa dengan adanya program ini tak seharusnya memberatkan rakyat, serta tidak membebani APBD untuk berlangsungnya program ini. “Jangan hanya melimpahkan ke daerah, karena (mereka) tidak ada uang, lalu karena jumlahnya cukup besar, ada juga yang merisaukan, ada batas maksimal tidak untuk alokasinya? ” tuturnya.

Mantan Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini mengingatkan pemerintah untuk lebih berhemat, jangan boros, dan lebih selektif dalam berbelanja, serta memangkas hal-hal yang sekiranya tidak perlu. Pemerintah harus berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan untuk mencari dana demi keberlangsungan program ini, tanpa perlu berhutang maupun memangkas anggaran lain yang akan membebankan rakyat nantinya. “Jangan sampai rakyat yang jadi korban. Bagaimana caranya dengan biaya yang cukup agar makanan yang diberikan tetap bergizi,”imbuhnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk berhemat ini adalah dengan membubarkan lembaga-lembaga yang tidak perlu, khususnya di pemerintahan. Menurutnya, banyak lembaga-lembaga tersebut yang sebetulnya tidak perlu ada, namun terus dibiayai. Padahal, bisa saja dana yang diberikan tersebut dialokasikan untuk pendanaan program ini.

Selanjutnya, ia pun berpesan kepada masyarakat untuk mengingat bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Masyarakat diminta untuk tidak pasif akan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa suara rakyat sangatlah penting, karena negara ini adalah milik rakyat.“Rakyat sering merasa dalam bidang ekonomi, mereka adalah peminta padahal itu hak mereka. Bukan hanya hak asasi politik sosial saja, sebisa mungkin program ini adalah hak asasi rakyat.”

Menurutnya, program ini sejatinya bukan belas kasih pemerintah, melainkan bentuk dari hak asasi rakyat yang seharusnya pemerintah penuhi. Oleh karena itu, ia berharap, rakyat akan lebih sadar akan perannya, dan turut andil dengan terus bersuara dan memberikan gagasan mereka.

Penulis  : Leony

Editor    : Gusti Grehenson

Foto      : Jelita

Artikel Ekonom Senior UGM: Program MBG dan Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Bebani Rakyat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP., mengatakan target efisiensi anggaran yang ditargetkan sebesar Rp306 Triliun memang cukup besar bahkan menjadi tantangan berat bagi pemerintah pusat maupun daerah. Meski upaya efisiensi APBN bisa dilakukan, namun dalam implementasinya tidak mudah mengingat kecenderungan pola budaya birokrasi yang selalu boros membelanjakan anggaran untuk keperluan belanja rutin sangat sulit diatasi. “Kementerian, lembaga di pusat maupun di daerah sudah terbiasa dengan belanja alat tulis kantor ( ATK), unsur penunjang, rapat-rapat teknis yang biayanya relatif besar, dan itu semua sangat sulit diubah,” katanya.

Selanjutnya, jumlah kementerian dan lembaga di pusat yang bertambah sangat signifikan, dari sebelumnya 34 kementerian dan lembaga, sekarang ini bertambah menjadi 48 kementerian dan lembaga, jelas membutuhkan dana yang lebih besar. “Banyak kementerian dan lembaga baru yang bahkan sampai sekarang pejabatnya masih melakukan konsolidasi, menambah personil, dan semua itu tentunya membutuhkan penambahan alokasi belanja,” ujarnya.

Tidak hanya itu, isu kenaikan PPN 12% yang pada akhirnya dibatalkan bagi pemerintah juga merupakan tantangan karena pemerintah harus mencari sumber-sumber pendapatan alternatif yang tidak mudah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 jelas akan tertekan apabila alternatif itu tidak diperoleh sedangkan pemerintah tidak berani mengambil opsi yang risiko ekonomi-politiknya besar. “Pemerintah sebenarnya masih bisa meningkatkan pajak progresif bagi para pengusaha super-kaya, atau membebankan tambahan pajak atas eksplorasi sumber daya alam seperti batubara ketika komoditas ini masih dalam periode wind-fall,” katanya.

Namun demikian, untuk mengambil kebijakan meningkatkan pajak progresif bagi pengusaha super kaya dan tambahan pajak atas SDA membutuhkan keberanian dan komitmen politik pemerintah yang sangat kuat. “Saya kira masih terbuka banyak peluang untuk mendapatkan tambahan dana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi semuanya tergantung kepada kemauan politik dan bergeraknya birokrasi pemerintah dalam mendorong program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Wahyudi menuturkan apabila pemerintah berhasil melakukan penghematan dan mencapai target efisiensi hingga 316 triliun maka maka program unggulan pemerintah bisa berjalan dengan baik.“Saya kira program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu akan mendapat dana segar yang baru,” ungkapnya.

Bagi Wahyudi, program MBG apabila dilakukan secara konsisten dan dipantau dengan cermat merupakan program yang sangat strategis bagi peningkatan SDM Indonesia, apalagi apabila program ini bisa mencapai sasaran berupa penurunan angka stunting, peningkatan status gizi anak sekolah yang seimbang, serta prestasi akademik anak sekolah. Namun dalam pelaksanaannya bisa berjalan secara berkelanjutan tentu menjadi persoalan dan tantangan sendiri di masa mendatang.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Mediaindonesia

Artikel Efisiensi Anggaran Sulit Tercapai, Pakar UGM Sebut Pemerintah Hadapi Perilaku Boros dalam Birokrasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Adanya 14 kementerian baru saat ini diakui Wahyudi membutuhkan anggaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Terlebih lagi, beberapa kementerian lain membutuhkan dana yang lebih tinggi daripada yang telah dianggarkan. “Kita bisa melihat adanya kebutuhan membuat kantor, fasilitas, infrastruktur, dan pejabat baru yang menelan anggaran,” ungkap Wahyudi.

Dalam hal ini, Wahyudi menyinggung perihal pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang meminta rombak anggaran kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Selain itu, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan meminta anggaran tambahan sebesar Rp505 miliar untuk mendukung programnya. “Bagaimana bisa kita menghemat sampai 50 persen?” tanyanya.

Meninjau Kembali Urgensi dan Relevansi

Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Wahyudi berpendapat bahwa rencana anggaran dapat ditinjau kembali relevansinya. Dalam tahap perencanaan, evaluasi dan monitoring sangat penting dilakukan untuk memastikan pos-pos anggaran yang tidak produktif. Penghematan dapat dilakukan dengan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, seperti kegiatan yang tidak relevan dengan tugas, pokok, dan fungsi setiap kementerian.

Misalnya, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa 70 persen anggaran tidak digunakan untuk belanja modal, tetapi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Anggaran yang ada dapat digunakan untuk pengadaan bibit akasia, trembesi, dan mangrove yang penting untuk konservasi lingkungan. Akan tetapi, dalam struktur anggaran, ternyata lebih banyak anggaran yang dihabiskan untuk sosialisasi, komunikasi teknis, seminar, dan sebagainya. “Pola itu harus diubah. Pastikan bahwa anggaran diprioritaskan untuk belanja modal,” ujar Wahyudi.

Sebaliknya, Wahyudi tidak menyarankan penerapan pemangkasan anggaran pada badan atau lembaga yang kinerjanya bergantung kepada perjalanan dinas. Misalnya, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas pada Kementerian Luar Negeri akan menurunkan kinerja diplomasi Indonesia. “Dampaknya terhadap kinerja pemerintah akan sangat besar,” ujar Wahyudi.

Ia menambahkan bahwa tidak semua sektor harus dipangkas anggarannya. Menurut Wahyudi, saat ini Indonesia memiliki peluang emas untuk loncat menjadi negara maju karena adanya bonus demografi. Sektor-sektor yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial perlu mendapatkan alokasi anggaran lebih banyak. Namun, berdasarkan RAPBN 2025, anggaran dari sektor tersebut, seperti Kemendikbud Ristek dikurangi hingga Rp 15,7 triliun. Wahyudi menyayangkan kebijakan yang bertentangan dengan prioritas pemerintah tersebut. “Subsidi perguruan tinggi dikurangi sehingga PTN terpaksa harus menaikkan SPP. Kalau kita ingin menjadi negara maju, beri anak-anak pintar itu beasiswa agar mereka mendapatkan peluang lebih luas untuk belajar,” ujarnya.

Salah satu contoh kebijakan pemangkasan anggaran adalah realokasi anggaran saat pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah menerapkan refocusing anggaran di seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah. Perjalanan dinas yang tidak perlu dialih anggarkan untuk menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Perjalanan dinas digantikan dengan rapat daring, sedangkan stok oksigen, vitamin, dan obat-obatan diperbanyak.

Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintahan

Perubahan dalam pemerintahan pusat akan berpengaruh sampai ke akarnya, yaitu pemerintahan daerah. Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sedikit banyak akan memengaruhi kinerja pegawai. Wahyudi berpendapat bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut akan menjadi maksimal apabila sudah ada komitmen yang sangat kuat dari semua pejabat atau pegawai pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Hal itu tidak diungkapkan tanpa alasan. Selama ini, sangat sulit bagi pegawai negeri untuk diminta mengurangi dan menghemat anggaran perjalanan dinas tanpa mengurangi kinerja mereka.

Di  kasus tersebut, pengurangan dana belanja untuk pegawai atau perjalanan dinas berimbas pada pengurangan kegiatan pegawai. Hal ini dikarenakan struktur tunjangan melekat pada kegiatan yang dikerjakan. Wahyudi khawatir, apabila pegawai diminta mengurangi perjalanan atau pengeluaran belanja untuk seminar dan sebagainya, pengurangan tersebut akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas kegiatan pemerintah.

Dalam penjelasannya, Wahyudi mengutip Gordon Tullock, salah satu ekonom Amerika, yang mengatakan bahwa pegawai organisasi publik memiliki kecenderungan menjadi budget maximizer. Berkebalikan dengan organisasi swasta, pegawai yang bisa menghemat akan mendapatkan insentif tambahan. Wahyudi menilai bahwa pegawai negeri cenderung memanfaatkan aset-aset negara selama tugas dan kinerjanya dinilai baik. “Pola atau mentalitas para birokrat seperti itu yang menjadi kendala. Tidak mungkin kita mengharapkan kinerjanya tetap sama, sementara insentif dan belanja perjalanan dinas dikurangi. Itu yang menjadi persoalan kita,” ungkap Wahyudi.

Wahyudi menilai bahwa penerapan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini harus dibarengi dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam konteks ini, Wahyudi menyinggung perihal reformasi birokrasi yang diberlakukan pada tahun 2008 oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Pada saat itu, pemerintah memberi tambahan remunerasi tunjangan berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS). Sayangnya, penambahan tunjangan tersebut tidak dibersamai dengan target untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik.

Menurutnya, langkah pertama yang seharusnya diambil ialah mengaitkan antara indikator kinerja pegawai dengan tunjangan. Apabila catatan kinerja sudah memiliki indikator yang jelas dan dapat digunakan untuk memonitor kemampuan pegawai dalam melayani masyarakat, pegawai dengan kinerja yang tinggi diberi tambahan pendapatan. Begitu pula sebaliknya.

Wahyudi menyarankan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas betul-betul didasarkan pada penilaian yang objektif. Pemerintah harus memastikan bahwa pegawai memang melakukan kunjungan dinas sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa memanipulasinya. Apabila masalah tersebut sudah diatasi, pemerintah dapat meninjau kembali efektivitas dari pelatihan dan kunjungan. Jika kunjungan tidak meningkatkan kinerja, maka ada baiknya anggaran tersebut dikurangi. “Kalau kita bisa memanfaatkan penilaian yang objektif untuk meningkatkan kinerja, saya kira ini akan sangat bagus,” pungkas Wahyudi.

Penulis : Tiefany

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Kini.id

Artikel Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pakar UGM: Tidak Semua Sektor harus Dipangkas pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.