Pakar Hubungan Internasional dari Fisipol UGM, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti menilai masuknya keanggotaan RI di BRICS juga membuka peluang untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini telah menjadi forum penting dalam membahas isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran yang adil, ujung tombak dedolarisasi, reformasi tata kelola global, termasuk di lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Namun begitu, alasan masuknya Indonesia dalam BRICS diakui Poppy tidak lepas dari upaya untuk menaikkan posisi tawar kepada dunia barat. “Saya kira ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat,” kata Poppy dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (11/1).

Selain itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari dari kebijakan Presiden Donald Trump nantinya. Sebab pengalaman selama ini tidak bisa diprediksi komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut.“Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi dibawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump,” katanya.

Namun demikian, Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS menjadi alternatif forum ekonomi global. Meskipun BRICS memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang diakui memang sedikit banyak akan bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi. Namun Poppy menilai masih menyangsikan apakah dua badan keuangan mampu menggantikan peran IMF atau World Bank.”Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif?,” ungkapnya.

Selain memperkuat Diplomasi Hubungan Internasional dengan bergabung di BRICS, Poppy mengungkapkan pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan BRICS terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik.
“Memang tidak ada persyaratan yang dipenuhi dengan anggota lain di BRICS. Namun proses aksesi Indonesia di OECD dan proses reformasi ekonomi di tingkat domestik perlu juga dipikirkan,” katanya.

Menurutnya, komitmen Indonesia masuk dalam anggota OECD saat ini tengah berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar memenuhi standar. Bahkan dari sisi pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga  disesuaikan dengan standar global.

Penulis  : Kezia Dwina Nathania

Editor    : Gusti Grehenson

Foto :IDX Channel

Artikel Dampak Diplomasi Hubungan Internasional RI Pasca Masuk Keanggotaan BRICS pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Direktur Keuangan dan Umum dari Indonesian Aid, Vigo Widjanarko, mengatakan Indonesian Aid merupakan sebuah unit kerja di bawah Kementerian Keuangan RI yang tugasnya mengumpulkan bantuan-bantuan dari lembaga dan kementerian untuk dibagi ke negara-negara lain sebagai negara penerima.

Vigo menyebut adanya Indonesian Aid merupakan sebagai sebuah bentuk kerja sama. Namun, kerja sama ini bukan kerja sama biasa saja, melainkan levelnya sudah dalam tahap membantu mengembangkan bahkan memajukan Indonesia. “Kemajuan ini juga perlu didukung dengan pengembangan sumber daya manusianya,” kata Vigo dalam Talkshow yang bertajuk “5 Tahun Indonesian Aid: Memperkuat Ekonomi, Mempererat Diplomasi”, Selasa (19/11), di Auditorium lantai 4 Fisipol UGM.

Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol UGM, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, mengatakan keberadaan Indonesian Aid bisa berpotensi menjadi tombak diplomasi ekonomi dan politik indonesia ke depan. Namun  begitu, tantangan bagi Indonesian Aid untuk  menjawab keraguan dari publik mengenai pentingnya pemerintah membantu negara lain. Pasalnya organisasi ini berada di naungan Kementerian Keuangan, sementara di negara lain berada di bawah Kementerian Luar Negeri.

Poppy mencoba membandingkan lembaga serupa di berbagai negara seperti Thailand dan Turki. Ia memaparkan bahwa lembaga Thailand International Cooperation Agency (TICA) berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri Thailand. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk mengurus isu-isu yang berkenaan dengan pengembangan dan kerja sama dengan negara-negara lain, utamanya yang berada di wilayah Sungai Mekong. Hal ini, menurut Poppy, disebabkan oleh di daerah perbatasan rawan akan isu seperti isu migran dan penyakit menular. Sementara Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) milik Pemerintah Turki juga bekerja di bawah Kementerian Luar Negeri, tetapi lembaga ini cenderung stagnan disebabkan kondisi politik domestik Turki yang sering tidak kondusif. “Inilah yang menarik, bahwa keberadaan dua lembaga tersebut di bawah Kementerian Luar Negeri menunjukkan upaya mereka untuk menjadikan bantuan ini sebagai bentuk kerja sama dan diplomasi,” katanya.

Dalam pandangan Poppy, posisi Indonesian Aid yang saat ini ada di bawah Kemenkeu cenderung untuk membantu fleksibilitas lembaga dalam mengatur dana yang diberikan dan juga cara Indonesia dalam melihat bantuan ini sebagai cara masuk ke pasar negara yang dibantu.

Meskipun demikian, ia menyatakan cara ini membutuhkan kompromi sebab kebutuhan pasar dan bantuan terkadang tidak sejalan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan besar dari pihak domestik, utamanya pemerintah dan masyarakat agar kebermanfaatan Indonesian Aid dinilai baik oleh masyarakat.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Indonesian Aid Potensi jadi Ujung Tombak Diplomasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.