Koalisi PASTI yang terdiri dari Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan bekerja sama dengan Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Health Promoting University UGM, Yayasan KAKAK serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan penerapan cukai bagi Minuman Berpemanis dalam Kemasan.

Ketua FAKTA Indonesia, Ari Subagyo Wibowo S.H. menyesalkan penundaan penerapan cukai untuk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada tahun 2024. “Keinginan kita ke depan ini adalah generasi muda yang sehat yang dicita-citakan oleh pemerintah generasi emas ini benar-benar bisa dilaksanakan,” kata Ari dalam rilis yang dikirim ke wartawan, Jumat (6/9) menyampaikan hasil Diskusi Publik yang bertajuk “Terapkan Cukai MBDK Sebagai Bentuk Kehadiran Negara Untuk Generasi Emas”, Jumat (30/8), di Wisma MM UGM lalu.

Penerapan cukai ini menurut Ari sebagai bentuk untuk mengubah perilaku masyarakat dan mengedukasi bahwa konsumsi MBDK bukanlah bagian dari pola makan sehat dan bergizi.

Hal serupa disampaikan oleh dr. Bagus Suryo Bintoro, Ph.D. selaku Ketua Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM yang menyebutkan kebijakan penundaan cukai bagi MBDK disayangkan, “Padahal pemberlakuan cukai MBDK ini juga dapat mengurangi angka penderita diabetes,” imbuhnya

Dr. Uli Parulian Sihombing, S.H., M.H., Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, menegaskan bahwa Komnas HAM berkomitmen untuk mendukung penerapan cukai bagai MBDK. “Komnas HAM masih terus memantau terkait penerapan Cukai MBDK. Kami juga merekomendasikan kepada BPOM untuk penataan pengawasan obat dan makanan yang perlu diperbaiki di hilir dan hulu,” terangnya.

Guru Besar FKKMK UGM Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Health Promoting University (HPU) UGM mengatakan HPU UGM telah melakukan beberapa program untuk kampanye mengkonsumsi makanan sehat di lingkungan kampus. “Kita mengkampanyekan healthy eating seperti penerapan food traffic light pada makanan, advokasi pembatasan minum berpemanis,” katanya.

Perwakilan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dr. Gisella Tellys, M.P.H. menyampaikan bahwa pemberlakuan cukai MBDK dapat mengurangi angka penderita diabetes. Ia menerangkan bahwa cukai MBDK adalah instrumen kebijakan fiskal. Menurutnya, dengan menaikan harga dari produk MBDK, tingkat konsumsi MBDK di masyarakat dapat menurun.

Hal senada juga disampaikan Tulus Abadi, S.H., Perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), minta pemerintah tidak perlu ambigu untuk menerapkan ini karena justru pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan negara. “Penerapan cukai ini tidak akan mematikan industri,” paparnya.

Menurut Tulus, pemerintah sebaiknya belajar dari penerapan Cukai Hasil Tembakau (CHT), dimana hasil dari cukai bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk pengendalian konsumsi dan peningkatan kesehatan. Dana ini sering digunakan untuk mendanai kampanye kesehatan,” pungkasnya.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Pemerintah Diminta Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Judul ini saya pilih karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penyandang diabetes terbanyak keempat di dunia dan dalam 1–2 dekade terakhir jumlah penyandang diabetes di Indonesia semakin meningkat signifikan,” ujarnya di Balai Senat UGM, Selasa (12/12).

Peningkatan ini, menurut Bayu, diikuti oleh peningkatan komplikasi diabetes yang paling sering dijumpai, yaitu retinopati diabetika (RD) yang memiliki potensi menyebabkan kebutaan permanen.  Karena itu, menurutnya, diperlukan upaya deteksi dini sebagai bentuk pencegahan pemburukan penglihatan hingga kebutaan pada penyandang diabetes dengan RD melalui terapi yang dilakukan seawal mungkin agar kebutaan permanen dapat dihindari.

Upaya deteksi dini ini dilakukan dengan skrining rutin bagi semua penyandang diabetes dan idealnya dilakukan di layanan kesehatan primer. Meski implementasi masih terbatas dalam 10 tahun terakhir, berbagai model skrining berbasis komunitas dengan memberdayakan petugas kesehatan maupun kecerdasan buatan terus dikembangkan.

“Berbagai kelebihan dan kekurangan dari bermacam model menunjukkan skrining melalui teleoftalmologi saat ini menjadi pilihan terbaik untuk mengurangi beban kebutaan pada penyandang diabetes di Indonesia,” terangnya.

Bayu menjelaskan Retinopati Diabetika menimbulkan beban kebutaan yang sangat besar di Indonesia dan para penderita diabetes memiliki risiko seumur hidup untuk terjadi komplikasi RD sewaktu-waktu. Sayangnya, tidak sedikit penyandang DM tidak menyadari munculnya RD karena pada RD tahap ringan dan sedang sering kali terjadi tanpa gejala.

Prevalensi RD di beberapa negara Asia sangat bervariasi. Prevalensi RD di India adalah 12-22 persen, China 28-43 persen, dan Singapura 35 persen dengan angka kebutaan akibat RD di China sebesar 4 persen. Sedangkan prevalensi RD di Indonesia secara keseluruhan yang pernah dilaporkan sebesar 43 persen dan RD tahap berat yang mengancam penglihatan sebesar 26 persen. Angka kebutaan akibat RD sendiri dilaporkan sebesar 12 persen dari seluruh penderita RD dan 7 persen diantaranya penyandang DM tipe 2.

Bayu menyebut Retinopati Diabetika juga merupakan komplikasi diabetes yang bersifat progresif dengan berbagai faktor risiko. Kondisi akan semakin bertambah parah seiring berjalannya waktu atau memburuknya kondisi sistemik. Data terakhir di Indonesia memperlihatkan setiap tahun terdapat 38 kasus RD baru, 28 kasus RD berat baru dan 5 kebutaan baru akibat RD per 1000 penyandang DM.

“Apabila data ini diekstrapolasikan dalam konteks 20 juta penyandang DM di Indonesia di tahun 2030 maka akan terdapat 760 ribu RD baru dan 100 ribu kebutaan akibat RD setiap tahun. Jumlah ini akan memerlukan penanganan yang rutin, bermacam-macam dan berkelanjutan seperti laser retina, injeksi obat hingga operasi yang dilakukan oleh dokter spesialis mata ahli retina,” ucapnya.

Penanganan RD yang rutin dan terus menerus tentunya akan menimbulkan biaya tidak langsung yang cukup besar terkait dengan penanganan RD, misalnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga penderita dalam masa perawatan atau penanganan RD, biaya transportasi ke layanan kesehatan, biaya kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Besarnya biaya kesehatan untuk penderita RD semakin besar pada RD tahap lanjut dimana penderita RD tahap berat – lanjut membutuhkan kombinasi beberapa jenis tindakan medis.

“Pembiayaan kesehatan satu penderita RD tahap lanjut diperkirakan mencapai 20 – 40 juta rupiah per pasien, sedangkan biaya kesehatan untuk RD tahap ringan – berat hanya sebesar 100 ribu – 9 juta rupiah per pasien,” terangnya.

Bayu kembali menandaskan bahwa skrining menjadi kunci utama kesuksesan dalam mengurangi beban RD di masyarakat. Melalui diagnosis awal yang akurat dan dilakukan penanganan seawal mungkin mengurangi tingkat keparahan RD berlanjut.

Dia menyampaikan salah satu permasalahan terbesar dalam penanganan RD secara nasional adalah masih banyaknya kasus RD yang belum terdiagnosis dan belum mendapatkan layanan kesehatan mata secara layak. Data WHO menyebut penyandang DM harus menjalani pemeriksaan mata minimal sekali dalam satu tahun untuk mendeteksi ada atau tidaknya RD, sayangnya data dari beberapa populasi DM di Indonesia memperlihatkan lebih dari 90 persen penderita DM belum pernah menjalani pemeriksaan mata, dan ini pula yang mungkin menyebabkan tingginya angka gangguan penglihatan dan kebutaan pada penyandang DM di Indonesia.

Berbagai model skrining RD terus dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia. Inggris merupakan salah satu negara yang paling awal menerapkan skrining RD berjenjang di pusat layanan kesehatan primer. Di Australia, layanan skrining RD di negara ini dilakukan di semua layanan optometri dan penyedia layanan kacamata, dan hampir semua layanan laboratorium patologi klinik.

Sementara, upaya membangun program skrining RD di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2013, diawali dari tiga daerah, yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dukungan dana dari Hellen-Keller International/World Diabetes Foundation. Di Jakarta, skrining RD dilaksanakan bersamaan dengan kelompok pos pelayanan terpadu (posyandu) lansia yang ada di setiap kelompok masyarakat, dan di Bandung, skrining RD dilaksanakan dengan bekerjasama dengan kelompok persatuan diabetes (PERSADIA) yang diampu oleh dokter spesialis penyakit dalam.

“Di Yogyakarta, skrining RD dilakukan dengan menggandeng dokter keluarga yang mengampu kelompok penderita diabetes di masyarakat. Dari ketiga model skrining RD yang telah dicobakan, didapatkan hasil bahwa model skrining yang paling efektif dan berkelanjutan adalah dengan menggandeng para dokter umum atau dokter keluarga yang ada di fasilitas kesehatan primer. Sayangnya, implementasi secara lebih luas masih belum dapat dilaksanakan karena beberapa keterbatasan,” paparnya.

Di akhir pidato, Bayu berkesimpulan optimalisasi skrining RD melalui tele-oftalmologi di fasilitas kesehatan primer diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi lebih dari 50 ribu kunjungan ke rumah sakit serta penghematan total sebesar lebih dari 600 miliar rupiah setiap tahun jika dibandingkan dengan skrining oportunistik yang dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan oleh dokter spesialis mata. Lebih dari itu, implementasi tele-oftalmologi untuk skrining RD akan dapat menyelamatkan 20 juta penyandang DM dari gangguan penglihatan berat dan mencegah penambahan 100 ribu kebutaan akibat RD setiap tahun di tahun 2030.

Upaya ini disebutnya akan dapat menyelamatkan produktifitas kerja individu dan keluarga, dan dalam skala besar tentunya menyelamatkan produktifitas negara. Meski begitu, terdapat beberapa tantangan utama dalam menginisiasi tele-oftalmologi untuk skrining RD diantaranya adalah perlunya investasi kamera retina, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sistem komunikasi digital antara layanan kesehatan primer dan rujukan.

Teleoftalmologi dan skrining RD Teleoftalmologi adalah pertukaran informasi medis di bidang oftalmologi di dua tempat yang berbeda dengan memanfaatkan tekno logi informasi dan/atau teknologi komunikasi untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Tujuan utama teleoftalmologi adalah penyediaan layanan kesehatan yang optimal, lebih murah, dan dapat menjangkau berbagai tempat dengan akses kesehatan yang sulit. Aplikasi teleoftalmologi untuk skrining RD sudah diaplikasikan di berbagai negara lain seperti Inggris, Singapura, Kanada Thailand, India, dan Afrika.

“Implementasi tele-oftalmologi untuk skrining RD dan pemanfaatannya sangat potensial untuk diterapkan di Indonesia. Selain sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan distribusi sumber daya manusia yang belum merata, tele-oftalmologi juga dapat disisipkan ke dalam sistem layanan kesehatan berjenjang yang terus berkembang di Indonesia,” imbuhnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Firsto

Artikel Cegah Kebutaan Permanen Penderita DM Dengan Optimalisasi Skrining RD Melalui Tele-oftalmologi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Penelitian ini dilatarbelakangi ketersediaan mikroalga di Indonesia yang sangat melimpah. Hanya saja, pemanfaatan mikroalga di Indonesia masih belum optimal. Padahal, mikroalga kaya akan pigmen dan senyawa fitokimia yang memiliki manfaat besar dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah Chlorella vulgaris, sebuah jenis mikroalga yang melimpah di Indonesia dan mudah dibudidayakan.

“Chlorella vulgaris adalah jenis mikroalga yang banyak ditemukan di Indonesia dengan ketersediaan melimpah dan mudah dibudidayakan. Akan tetapi belum banyak pemanfaatannya di bidang kesehatan terutama untuk penyembuhan luka. Padahal, C.vulgaris mengandung pigmen seperti chlorophyl,” papar salah satu mahasiswa peneliti dari FKG UGM, Kusumaningdyah Retno Asrining P.

Di sisi lain, Indonesia dihadapkan dengan kenyataan sebagai negara dengan penderita diabetes terbanyak kelima di dunia. Pada penderita DM tipe 2, dapat mengalami ulkus traumatikus pada rongga mulut. Namun, proses penyembuhan ulkus traumatikus pada penderita DM tipe 2 sering mengalami perlambatan.

Melihat kondisi tersebut, Kusumaningdyah bersama dengan Sofiana Aida Nurjanah (Kedokteran Gigi 2021), Gladys Rista Anggraini (Kedokteran Gigi 2021), Atikah Nurunnissa’ (Biologi 2020), dan Nirvane Zefanya Kasih (Farmasi 2021) mengeksplorasi potensi mucoadhesive patch C. vulgaris dalam meningkatkan penyembuhan ulkus traumatikus pada penderita DM tipe 2. Dalam penelitian mereka dibimbing Dr. drg. Archadian Nuryanti, M.Kes.

Sofia menambahkan dalam pembuatan obat luka tersebut, Chlorella vulgaris diekstraksi untuk mendapatkan ekstrak kental. Selanjutnya, ekstrak tersebut diformulasikan ke dalam bentuk sediaan mucoadhesive patch yang memiliki daya rekat yang lebih kuat dibandingkan dengan sediaan gel.

Selanjutnya sediaan tersebut diberikan pada hewan coba yakni tikus wistar yang diinduksi DM tipe 2 dan kemudian dilakukan perlukaan pada bagian bawah mulut mereka. Setiap hari, patch Chlorella vulgaris ditempelkan pada luka dan tikus dikorbankan pada hari ke-3, 5, 7, dan 14. Selanjutnya, jaringan mulut diambil untuk analisis histologi.

Meskipun penelitian ini masih dalam tahap penelitian, diharapkan dapat berkembang menjadi alternatif perawatan ulkus traumatikus pada penderita DM tipe 2. Selain itu, inovasi ini juga berpotensi meningkatkan pengolahan mikroalga di Indonesia dan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

Penulis: Tim PKM; Editor: Ika

Artikel Mikro Alga Potensial Untuk Obati Luka Penderita Diabetes pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.