Hal itu mengemuka dalam Konvensi dan Konferensi Pers Terbuka Constitutional and Administrative Law Society (CALS) di Halaman Patung Dewi Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jumat (2/8) lalu. Konvensi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA), dihadiri oleh Dosen Hukum Tata Negara UGM, Dr. Zainal Arifin Mochtar , Bivitri Susanti  dari STHI Jentera, Herlambang P. Wiratraman dari UGM, Susi Dwi Harijanti  dari Universitas Padjajaran, dan Charles Simabura  dari Universitas Andalas, dan Denny Indrayana.

Dalam pembacaan deklarasi, Susi Dwi Harijanti  mengatakan CALS sebagai organisasi menunjukan komitmennya untuk memajukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu-ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara atas dasar nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika dan hukum untuk kemajuan peradaban manusia. “Konstitusi yang dibentuk atas dasar prinsip-prinsip kolegalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang berfungsi sebagai landasan hukum organisasi yang independen dan bersikap kritis terhadap cara penguasa menjalankan kekuasaan negara,” ujarnya.

Zainal Arifin Mochtar dalam orasinya menuturkan di tengah kondisi bangsa yang makin tergerus dari sisi sosial, sisi etika, hingga le sisi keilmuan. “Saya  kira inilah ajaran kami untuk tetap bertahan. Inilah ajang kami untuk tetap mengatakan bahwa, ini benteng pertahanan yang harus kita buat,” ujarnya.

Menurutnya, ilmuwan-ilmuwan harus tetap berpegang dan jangan sampai keluar dari pada nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai keluhuran serta martabat dan etika hukum.

Selanjutnya secara bergantian, satu per satu dari tokoh dan akademisi memaparkan pikiran dan pandangan mereka terhadap kondisi hukum di Indonesia saat ini, serta bagaimana mereka mengharapkan posisi CALS di masa mendatang. Umumnya para tokoh dan akademisi ini mengharapkan agar CALS terus independen serta menjaga nilai-nilai integritas yang dipegang.

Charles Simabura mengharapkan bahwa CALS ini akan terus menjadi organisasi akademik yang terus bersuara di tengah sunyinya akademisi-akademisi kritis.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Akademisi Diminta Tetap Kritis Terhadap Pelaksanaan Demokrasi dan Hukum di Indonesia   pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam kelompok Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) UGM yang terdiri dari Pradipta Arya Arsensa (Politik dan Pemerintahan 2022), Caecilia Ega Sanjaya (Hubungan Internasional 2022), Chiara Adelia Maria Dewanti (Hubungan Internasional 2022), dan Alma Sophia (Hubungan Internasional 2022) melakukan penelitian mendalam mengenai pemanfaatan ruang publik Tugu Yogyakarta oleh Aksi Kamisan Yogyakarta.

Dalam penelitian yang dibimbing oleh Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Dr. Suci Lestari Yuana, S..I.P., M.I.A., tim ini mengeksplorasi strategi Aksi Kamisan Yogyakarta dalam memanfaatkan ruang publik Tugu Yogyakarta. Seperti diketahui, Tugu Yogyakarta merupakan ikon bersejarah yang tidak hanya simbol identitas kota tetapi juga menjadi tempat berdinamika dan berdemokrasi. “Kami ingin menggali lebih dalam bagaimana ruang publik ini dapat dimanfaatkan secara efektif untuk advokasi hak asasi manusia,” ujar Pradipta Arya Arsensa selaku ketua tim, Minggu (4/8).

Pada riset kali ini, mahasiswa menggunakan metodologi penelitian mencakup survei yang terdiri dari peserta Aksi Kamisan dan masyarakat sekitar Tugu Yogyakarta, observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis literatur dan arsip lokal. “Kami berusaha memahami bagaimana metode nirkekerasan diterapkan dalam konteks lokal dan bagaimana dampaknya terhadap partisipasi masyarakat serta perubahan sosial,” jelas Pradipta.

Tim mahasiswa UGM menemukan dari 198 metode nirkekerasan yang dirumuskan Gene Sharp, setidaknya delapan metode digunakan dalam aksi ini, termasuk pidato publik, penggunaan slogan dan simbol, serta pertunjukan seni dan musik. “Metode nirkekerasan ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan pesan tetapi juga dalam mengubah persepsi pemerintah terhadap isu-isu HAM. Kami melihat adanya peningkatan transparansi dalam proses hukum sebagai salah satu dampak positif dari aksi ini,” kata Caecilia Ega Sanjaya, anggota tim lainnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa metode nirkekerasan yang paling efektif dalam Aksi Kamisan adalah pidato publik, penggunaan simbol pakaian hitam, dan pertunjukan seni. Metode ini berhasil menarik perhatian publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu HAM. “Selain itu, aksi ini juga menciptakan ruang diskusi inklusif dimana berbagai kelompok masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” kata Caecilia.

Meski begitu, penelitian ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan ruang publik Tugu Yogyakarta, seperti keterbatasan infrastruktur dan peraturan mengenai pemasangan banner. “Kami harus kreatif dalam memanfaatkan ruang yang ada dan mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, tantangan ini justru mendorong kami untuk mencari solusi inovatif,” kata Chiara Adelia Maria Dewanti menjelaskan.

Menurut Alma Sophia, ia dan tim memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas Aksi Kamisan Yogyakarta yakni mengundang stakeholder terkait isu yang diangkat dalam aksi sehingga memungkinkan dialog dua arah yang konstruktif

Penelitian yang dilakukan selama empat bulan ini tidak hanya menghasilkan laporan dan artikel ilmiah, tetapi juga berbagai luaran media sosial melalui akun @pkmrshugm.kamisan. Dengan pendekatan kualitatif, tim ini berhasil menganalisis dan merumuskan strategi pemanfaatan ruang publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik untuk aksi advokasi yang efektif dan inklusif. “Dengan demikian, Tugu Yogyakarta tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga pusat dinamika sosial yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia,” pungkas Alma.

Penulis : Dita

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Radar Jogja

Artikel Mahasiswa UGM Teliti Efektivitas Pemanfaatan Ruang Publik dari Aksi Kamisan Yogyakarta pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Anggota tim PKM bidang Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) ini terdiri dari Jasmine Rizky El Yasinta, Cristopher Isac Wibowo, Elvira Chandra Dewi Ari Nanda, Kezia Aurora, serta Muhammad Ahsan Alhuda, dengan bimbingan Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Mashita Phitaloka Fandia P., S.IP., M.A.

Jasmine Rizky El Yasinta selaku Ketua Tim membagikan hasil penelitian yang menyimpulkan terdapat indikasi adanya perubahan sentimen publik terhadap politik di Indonesia. Menurut Yasinta, akun @aniesbubble di kanal media sosial X muncul di tengah masyarakat sebagai pendukung dari Anies Baswedan. “Akun tersebut banyak mengelaborasi program-program yang diusung tim Anies-Muhaimin untuk mengenalkannya pada masyarakat dengan cara yang unik,” kata Yasinta dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (26/6).

Menurut Yasinta dan tim, akun @aniesbubble mengadopsi budaya-budaya fandom Kpop dalam agenda politiknya. Gaya komunikasi tersebut diperlihatkan dalam bentuk penggunaan huruf-huruf korea atau hangeul, istilah korea, hingga memposisikan pasangan calon Anies-Muhaimin selayaknya idol korea. “Fenomena ini ternyata menuai banyak dukungan dan simpati pada pasangan kandidat 01 tersebut,” jelasnya.

Selain itu, kemunculan akun @aniesbubble ternyata memicu munculnya akun serupa, yakni @oldproject di platform yang sama. Akun ini berhasil melakukan penggalangan dana untuk mendukung kampanye Anies. Bahkan melalui akun resminya, Anies turut mengungkapkan rasa terima kasih pada komunitas tersebut karena telah mengirimnya sebuah coffee truck di salah satu momen acara Desak Anies. “Sebagaimana diketahui bahwa mengirim food truck atau coffee truck merupakan kebiasaan fandom Kpop terhadap idolnya. Baik @aniesbubble dan @oldproject mereka bukan bagian dari tim sukses Anies-Muhaimin, melainkan komunitas pendukung 01 yang tumbuh secara organik di masyarakat,” kata Elvira Chandra Dewi Ari Nanda, anggota tim lainnya .

Keunikan fenomena tersebut ditangkap oleh Elvira dan kawan-kawan sebagai peluang penelitian yang menarik. Mereka melakukan studi etnografi virtual media sosial X dalam membedah fakta dibalik kemunculan budaya Kpop dalam politik. “Dari hasil survei yang kami lakukan, cara kampanye semacam ini terbukti efektif dilakukan dengan indeks sebesar 4,16 dari 5,” ungkapnya.

Efektivitas muncul karena adanya kemiripan gaya kampanye dengan ketertarikan atau interest yang berasal dari generasi muda. Hal ini memunculkan atensi lebih dari sebagian masyarakat, mengingat Kpop memiliki komunitas yang cukup besar di Indonesia.

Elvira menyebutkan ada beberapa hal menonjol dalam pengaplikasian budaya fandom Kpop ini. Beberapa di antaranya adalah penggunaan istilah-istilah korea dan terminologi Kpop, seperti oppa (kakak laki-laki atau sebutan untuk idol laki-laki), ahjussi (pria paruh baya), maknae (seseorang yang paling muda), atau olpbbong (lightstick untuk fans Kpop). Penggunaan istilah tersebut sangat kontras dengan sentimen politik yang selama ini dibangun dengan kaku, eksklusif, dan seringkali kurang melibatkan generasi muda. Penelitian ini membuktikan bahwa strategi tersebut secara efektif dapat meningkatkan atensi dan sentimen publik dalam kampanye politik. “Survei kami juga telah membuktikan bahwa politisasi fandom berpengaruh signifikan terhadap pandangan Gen-Z terhadap seorang tokoh politik,” terangnya.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh tim PKM, inisiator akun @aniesbubble menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan melalui unggahan di media sosial X dipercaya telah menjadi cara baru dalam mengkampanyekan figur politik yang dapat meningkatkan simpati publik. Masyarakat merasa lebih tertarik dengan hadirnya nuansa baru politik yang lebih luwes, ringan, unik, dan lucu.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Foto: Freepik

Artikel Mahasiswa UGM Teliti Fenomena Penggunaan Nuansa Kpop di Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam Forum Election Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM yang bertajuk Strategi Politik Politik dalam menghadapi Pilkada 2024, Senin (25/3) di ruang Auditorium Fisipol UGM. Hadir sebagai narasumber diantaranya Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY Nur Subiyanto,  anggota DPD Golkar DIY Johannes Serang Keban, Anggota DPRD DIY Fraksi PKS Boedi Dewantara,  dan Wakil Ketua DPW PSI DIY Risa Karmida.

Nur Subiyanto, mengatakan partai Gerindra sangat memperhatikan potensi internal dan eksternal. Setiap calon harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju. Sebab menurutnya pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik karena nantinya kepala daerah-lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. “Kalau bicara strategi tentu kita bicara potensi. Kita memiliki potensi internal, kemudian kita juga memetakan daerah-daerah mana saja yang ingin kita kuasai,” papar Subiyanto.

Johannes Serang Keban mengatakan Partai Golkar memiliki strategi dalam menjaring calon kepala daerah  sehingga pihaknya sangat selektif dalam memilih kandidat untuk maju ke Pilkada 2024. “Pertama, harus melihat calon-calon itu memiliki visi, misi, dan cara pandang yang sama atau tidak dengan partai kita dalam memajukan sebuah daerah. Itu menjadi penting, bukan hanya sekedar duduk, tapi apakah kinerja dia sejalan dengan arah strategi partai,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Boedi Dewantara, penjaringan calon harus dilakukan secara modern, berimbang, dan rasional. Fraksi PKS memerlukan calon yang kuat dan berani, untuk dapat melakukan perubahan sekaligus memperjuangkan demokrasi. “Jadi tidak hanya sekedar orang yang kuat, tetapi dia mampu untuk berseberangan dengan eksekutif, dan mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau di Yogyakarta, saya kira dia harus mengerti apa itu keistimewaan DIY,” tutur Boedi.

Wakil Ketua DPW PSI DIY, Risa Karmida menilai peran anak muda dalam Pemilu 2024 telah terbukti memberikan pengaruh yang luar biasa namun hanya terfokus pada calon presiden saja, tidak mengenal calon pemimpin daerahnya sendiri. “Kita melihat anak muda ini banyak yang apatis, tidak tahu siapa yang dicoblosnya. Padahal milenial dan gen z ini yang nantinya akan mendominasi. Jadi kalau bicara strategi partai politik kami, kami ingin mendekatkan diri pada masyarakat, supaya lebih mengenal pemimpin daerahnya,” kata Risa.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun, mengatakan partai politik perlu melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat  menjelang pilkada. Di samping itu, ia mengharapkan masyarakat dari kelas menengah terdidik juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. “Kelas menengah terdidik sebenarnya bisa berkontribusi untuk memaksimalkan peran yang sentral dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” tutur Alfath.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Artikel Jelang Pilkada, Partai Politik Diminta Selektif Usung Kandidat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Umi menjelaskan sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024, telah tercatat puluhan petugas penyelenggara mengalami kelelahan hingga berakibat sakit dan meninggal dunia. “Sudah ada 1 dari Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) yang meninggal dunia. Kemudian sudah ada sekitar 3 pengawas TPS yang masuk rumah sakit. Pertama karena mengalami kecelakaan tunggal karena kelelahan mengawal kotak suara, dan dirawat di ICCU karena kelelahan. Bahkan ada yang sampai diinfus pun, tetap melanjutnya kerjanya,” papar Umi.

Beban kerja tinggi yang dibebankan pada petugas penyelenggara merupakan masalah yang kerap muncul di setiap pemilu. Evaluasi pada Pemilu 2019 lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, sebanyak 894 petugas meninggal dunia, dan 5.175 lainnya jatuh sakit. Angka ini sangat memprihatinkan, sehingga pada Pemilu 2024 KPU memutuskan untuk menggunakan e-rekapitulasi atau SIREKAP untuk meringankan beban kerja. Kendati demikian, masih banyak kendala yang dialami petugas saat merekap data suara, akibat SIREKAP kerap mengalami gangguan.

“Kalau kasus di Yogyakarta ini dilihat dari segi pemilih, istimewa juga ya masalahnya. Banyak pemilih yang berasal dari daerah lain, yaitu teman-teman mahasiswa pendatang. Sumbangsih ini tentunya sudah kami sosialisasikan sejak tahun 2022 lalu mengenai daftar pemilih, dan 2023 kami sudah menghimbau untuk segera mengurus administrasi. Tapi sampai seminggu, bahkan tiga hari sebelum pemilu, masih ada yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena tidak mengurus pindah memilih,” jelas Umi. Beberapa alasan yang dipaparkan oleh penduduk rantau adalah sistem administrasi yang sulit.

Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP., pakar politik Fisipol UGM, memberikan beberapa pernyataan terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Menurutnya, ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk evaluasi pemilu, antara lain adalah tingkat integritas pemilu, kepastian aturan, hingga partisipasi masyarakat. Pemilu yang sehat adalah persaingan yang adil dan berimbang, serta memiliki kepastian prosedur dan hukum pada setiap tahapannya. Sayangnya, prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan pada setiap tahapannya, baik secara legal ataupun oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Aturan main pemilu ini selalu bisa diotak-atik di setiap tahapan. Nanti dari seluruh tahapan tersebut kita bisa nilai integritas pemilu sejauh apa. Selain itu, kita juga bisa menilai dari para pemangku kepentingan, dari peserta, penyelenggara, atau dari pemilihnya. Bahkan bisa juga dari pemerintah yang sedang berkuasa. Sejauh mana para peserta pemilu ini melakukan pemilu yang fair dan berintegritas,” tutur Mada. 

Mada juga menjelaskan, integritas pemilu sangat penting untuk dijaga karena berperan sebagai pelindung dari sistem pemilu itu sendiri. Meskipun tidak ada pemilu yang benar-benar berintegritas, namun jika sebuah negara memiliki integritas yang rendah, maka malpraktik dan kecurangan sangat mungkin terjadi. Pihak yang paling terdampak tentunya adalah masyarakat. “Kalau tidak ada integritas dalam pemilu, jelas itu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik, partai, pemilu, parlemen, dan lain-lain. Bisa juga memicu adanya protes dan kekerasan. Sehingga ini sangat berbahaya,” terang Mada.

Selain untuk menjaga dan melindungi sistem demokrasi untuk masyarakat, pemilu berintegritas juga menjadi salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pada poin ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Integritas menjadi penting agar pemilu tetap berjalan kondusif, aktif, dan tentunya berimbang serta adil bagi seluruh elemen peserta pemilu. 

Penulis: Tasya

Artikel Bahas Evaluasi Pemilu 2024, Pakar Politik UGM dan Bawaslu Ingatkan Soal Integritas Pemilu pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.