Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Prof. Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D., menuturkan bencana kebakaran hutan di Los Angeles ini menjadi peringatan bagi masyarakat dunia bahwa dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global akibat deforestasi sangat nyata. “Kebakaran hutan di California, tidak bisa dibaca dengan menggunakan satu sudut pandang sehingga faktornya tidak tunggal, namun sudah akumulasi komplek kehidupan super modern,” kata Priyono, Jumat (24/1).

Di kehidupan modern, kata Priyono,  infrastruktur alam seperti keberadaan sungai, anak sungai, performa bukit, ruang khusus habitat, ruang tumbuh selalu diabaikan. Sebaliknya justru dibangun adalah infrastruktur modern dengan menegasikan infrastruktur alam. Padahal, tata kelola hutan dan kehutanan yang mengembalikan poros kehidupan. “Selagi laju deforestasi tidak bisa dikendalikan dan juga dikejar dengan aksi-aksi rehabilitasi maka sebenarnya dengan kesadaran penuh kita sedang menunggu ‘sabda-sabda alam’ dengan adanya bencana semacam ini,”katanya.

Adanya kebakaran hutan dan bencana lainnya seperti banjir, longsor menurutnya Priyono menjadi petunjuk bahwa kehidupan harmoni antara manusia dengan alam seimbang. “Banyaknya ragam bencana alam sudah cukup menjadi alarm bagi tata kehidupan untuk kita kembali harmoni dengan kesemestaan secara utuh,” tegasnya.

Dosen Fakultas Kehutanan ini mengharapkan agar masyarakat, pemerintah, swasta untuk mendukung aksi-aksi mitigasi perubahan iklim untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dengan hutan.  “Perlu adanya kesadaran global baru yang mendorong aksi kemanusian global yaitu Sedekah Ekologi. Sedekah ekologi selama ini dipinggirkan ekstrimnya selalu diabaikan, seandainya ada itu hanya sebagian kecil saja,” katanya Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI).

Sedekah Ekologi yang dimaksud oleh Priyono tidak sebatas program rehabilitasi lahan atau aksi reboisasi namun diperluas dimana desain arsitektur pembangunan yang dihasilkan memberikan jaminan tumbuh dan berkembangnya instrumen-instrumen alam seperti hutan, sungai dan ruang habitat alam lainnya.

Penulis    : Tiefany

Editor      : Gusti Grehenson

Foto        : Bloomberg dan Times of India

Artikel Kebakaran Hutan di California Meluas, Pakar UGM Sebut Akibat Deforestasi dan Perubahan Iklim pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Budi, selama ini dampak dari perkebunan sawit yang sangat luas dengan model monokultur ternyata rentan meningkatkan konflik satwa liar dengan manusia, sehingga berdampak berkurangnya populasi satwa liar yang dilindungi oleh UU seperti Orang utan, Gajah, Badak dan Harimau Sumatera. “Flora dan fauna yang dilindungi semakin berkurang karena deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga sebaiknya menjalankan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2019 tentang  Penghentian Pemberian Izin baru dan Penyempurnaan  Penyempurnaan tata Kelola  Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. “Dari Inpres tersebut, seluas 66, 2 juta Ha hutan alam dan lahan gambut atau seluas negara Perancis  dapat diselamatkan dari kerusakan,” katanya.

Disamping itu, Budi juga menginginkan agar pemerintah juga konsisten dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang  Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Bahkan pernyataan Prabowo soal penyamaan tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan menurut Budi menjadi pernyataan yang menyesatkan publik. Sebab, secara tegas sudah ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya menyebutkan bahwa sawit bukan tanaman hutan. “Peraturan Menteri LHK Nomor  P.23/2021 yang menyatakan bahwa sawit bukan termasuk tanaman  rehabilitasi hutan dan lahan,” kata Budi Daryono.

Terakhir, Budi berpesan agar Presiden dalam menyampaikan pendapatnya agar lebih berhati-hati agar tidak menyebabkan pro kontra di masyarakat bahkan dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mekanisme rencana penyusunan kebijakan terutama yang berdampak besar kepada masyarakat dan lingkungan hidup serta berimplikasi global, seharusnya dilakukan oleh Bappenas dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, pakar, praktisi, dan civil society.  “Dengan begitu maka dapat diprediksi dampak dari kebijakan baru, baik bagi kepentingan masyarakat, lingkungan dan ekonomi secara nasional,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Hadi Ali Kodra, dan Dr. Wiratno, anggota pengarah Komite Indek Biodiversitas Indonesia (IBI)-KOBI yang mengingatkan agar pemerintah berkomitmen terhadap kepentingan global melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional, antara lain : United Nation Convention on Biological Diversity (UNCBD), incl. WHS & Biosphere Reserve;  Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and  Fauna (CITES);  Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) Rio Declaration on Environment and Development (SDGs);  Convention on Climate Change Nagoya Protocol Cartagena; dan Protocol ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Menurutnya, Indonesia adalah negara megabiodiversity dunia, bersama dengan Brazil dan Kongo. Apabila digabungkan dengan perairan laut, Indonesia memiliki Segi Tiga Karang Dunia atau Global Coral Triangle yang menempatkan Indonesia menjadi Nomor 1 dunia. Potensi Biodiversitas yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dilindungi tidak untuk dirusak lewat kegiatan deforestasi.

Ia menyebutkan Indonesia memiliki seluas 125 juta hektar kawasan hutan negara yang dikelilingi 27.000 desa. Di kawasan konservasi seluas 26,9 Juta hektar kawasan konservasi dikelilingi oleh 6.700 desa yang ditinggali lebih dari 16 juta jiwa keluarga tani. “Karena itu kelestarian hutan berdampak langsung pada keselamatan jutaan keluarga tani,” pungkasnya.

Penulis : Gusti Grehenson

Foto          : Freepik dan Econusa

Artikel UGM dan KOBI Tolak Deforestasi Lewat Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.