Tim KKN-PPM UGM Kerabat Kota Barat yang ditugaskan di Desa Lekobalo dan Pilolodaa, Kota Barat, Gorontalo turut terdampak akibat bencana banjir ini. Upaya evakuasi, revitalisasi, dan penyaluran bantuan terus dilakukan. Kini, meskipun banjir telah surut di beberapa area, Tim Mahasiswa KKN-PPM tetap membantu korban banjir di sejumlah pengungsian, khususnya di area Kelurahan Lekobalo. BNPB mendirikan setidaknya 59 titik pengungsian bagi 7.486 warga. “Akibat banjir ini warga jadi terisolasi karena tidak ada akses, jadi kami membantu menyalurkan bantuan BNPB seperti makanan,” papar Rifal, ketua Tim KKN UGM Kerabat Kota Barat dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (25/7).

Selama banjir terjadi, Tim SAR berupaya melakukan pengerukkan material longsor sehingga air dapat mengalir. Banjir pun mulai surut pada Jumat (12/7) bersamaan dengan menurunnya intensitas hujan. Beberapa akses juga mulai terbuka di area yang lebih jauh dari aliran sungai. Sedangkan sebagian area sepanjang sungai masih terendam hingga setinggi paha. Menurut pengakuan dari kepala kelurahan setempat, Kota Barat memang merupakan daerah rawan banjir, namun banjir kali ini merupakan terparah kedua setelah tahun 2019 silam. Hal ini diindikasikan dari beberapa area yang seharusnya tidak terjangkau banjir, bahkan ikut terendam. “Sulitnya itu karena warga selama tiga hari tidak mendapat akses listrik dan air. Kesulitan untuk minum, MCK, dan melakukan aktivitas lainnya,” tambah Rifal.

Truk pengangkut air PDAM dari pemerintah telah beberapa kali didatangkan untuk warga. Tapi tentunya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan ribuan warga setiap harinya, mengingat air adalah kebutuhan primer yang krusial.

Akibat bencana banjir tersebut, Walikota Gorontalo menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor. BNPB sendiri mengungkapkan bahwa bencana banjir sulit diatasi karena kondisi geografis Gorontalo yang berupa cekungan. Air dari aliran sungai dan danau Limboto utamanya, sangat mudah untuk naik ke permukaan warga akibat hujan terus menerus. Melihat situasi tersebut, Tim KKN UGM Kota Barat berupaya untuk membantu penanggulangan dan pencegahan bencana melalui kerja sama dengan walikota, Bappeda, dan BNPB. “Kemarin kita sudah diskusikan untuk pembuatan dapur umum bagi warga yang masih mengungsi. Bapak Walikota juga mengunjungi melihat kondisi di sini. Rencananya beberapa program kerja KKN-PPM kami akan dialihkan untuk membantu warga yang terdampak bencana,” jelas Rifal.

Tim KKN-PPM Kota Barat yang terdiri dari berbagai klaster studi akan dibagi untuk mengalihkan proker ke program penanggulangan bencana. Program tersebut antara lain penggalangan dana dan bantuan, pemetaan daerah rawan bencana dan kedalaman banjir, pembuatan dapur umum, edukasi bencana untuk anak-anak, dan lain-lain.

Pengalihan program kerja ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak banjir, namun juga meningkatkan kemampuan mahasiswa agar peka terhadap kondisi masyarakat. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bagi Tim KKN-PPM UGM Kota Barat sebagai salah satu unit KKN-PPM di seluruh Indonesia agar mampu meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat.

Penulis: Tasya

Editor: Gusti Grehenson

Artikel Banjir Melanda Kota Barat Gorontalo, Tim KKN-PPM UGM Ikut Bantu Program Penanggulangan Bencana  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dalam pengukuhan yang berlangsung Selasa (14/11) di Balai Senat UGM, ia menyampaikan pidato berjudul Peran Hidroinformatika Dalam Upaya Pengurangan  Risiko  Bencana Hidrometeorologi.

Adam mengatakan banjir bandang merupakan salah satu bencana hidrometerologi yang sering terjadi di Indonesia. Kejadian banjir bandang hampir melanda semua pulau besar di tanah air dengan beragam faktor penyebab seperti hujan dengan intensitas tinggi, siklon tropis, maupun  keruntuhan dam. Banjir bandang memiliki daya rusak yang tinggi karena meluncur dengan cepat dan mendadak.

“Untuk mengurangi risiko kerugian oleh kerusakan pada fasilitas publik, bangunan milik individu, serta kehilangan nyawa ada beberapa upaya mitigasi yang bisa dilakukan yakni bersifat fisik dan non fisik,” jelas dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ini.

Upaya fisik, lanjutnya, dapat dilakukan dengan membuat bangunan fasilitas tertentu. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kecepatan aliran banjir bandang dan menahan material sedimen yang merusak dari aliran banjir atau membelokkan aliran banjir bandang. Dengan langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi kerugian atau melindungi fasilitas yang terserang banjir seperti dengan pelindung tebing, pelindung pilar atau abutmen jembatan.

Sementara untuk upaya non-fisik bisa dilakukan dengan adaptasi terhadap fenomena banjir bandang yang dihadapi. Adaptasi tidak berupaya mengubah banjir namun dengan mengupayakan pemanfaatan lahan yang beradaptasi terhadap adanya banjir bandang dan kesiapsiagaan untuk menghindar jika banjir datang. Beberapa diantaranya adalah adaptasi tata ruang, pembuatan jalur evakuasi maupun tempat evakuasi dan pembangunan sistem peringatan dini banjir bandang.

Lebih lanjut ia menyampaikan peran hidroinformatika dalam upaya mitigasi fisik. Pada perancangan bangunan air untuk mengurangi risiko bencana akibat banjir bandang atau banjir lahar seperti penurunan kemiringan dengan deretan dam, diperlukan data spasial-temporal hujan dan banjirnya sendiri untuk menentukan ukuran-ukuran bangunan serta spesifikasinya sesuai standar perancangan yang berlaku. Keberadaan dan kualitas data serta analisis simulasi banjir rancangan akan meningkatkan keandalan dari suatu perencanaan prasarana fisik keairan.

Sementara upaya mitigasi   non-fisik   bencana   banjir  bandang   diantaranya adalah kebijakan mitigasi bencana banjir bandang, tata-ruang, sosialisasi ancaman bencana, pelatihan kesiapsiagaan menghadapi banjir bandang, simulasi evakuasi, dan sistem peringatan dini banjir bandang.

Di akhir pidatonya Adam menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam peningkatan peran hidroinformatika dalam pengurangan risiko bencana banjir bandang. Salah satunya adanya kebijakan yang mendukung upaya monitoring parameter hidrometeorologi. Parameter tersebut termasuk aliran sungai dalam rangka pelayanan masyarakat di level mikro terutama mereka yang rentan menjadi korban banjir bandang.

Sedangkan dalam jangka pendek dan menengah, investasi pengadaan, operasi  dan perawatan  peralatan  monitoring  diserahkan kepada badan yang berwenang di tingkat daerah dan menjaga keberlangsungan fungsinya. Diiringi peningkatan kapasitas daerah dalam melakukan analisis data, baik dalam rangka mitigasi fisik maupun non-fisik. Lalu, upaya identifikasi dan pemetaan masyarakat rentan bencana banjir bandang serta penyediaan informasi kesiapsiagaan bencana banjir kepada masyarakat rentan di tingkat daerah sampai tingkat desa.

“Pengembangan keilmuan dan teknologi berbasis data yang mendukung pengurangan risiko bencana banjir bandang perlu didorong,”imbuhnya.

Dalam jangka panjang pemerintah pusat dapat memfasilitasi pemantauan kondisi hidrometeorologi dengan teknologi radar hujan jangkauan pendek yang lebih akurat (X-Band) di seluruh pelosok daerah rentan. Hal tersebut perlu diikuti dengan sistem peringatan dini termasuk peningkatan kapasitas masyarakat.

“Sistem informasi pemantauan kondisi bangunan air peredam banjir seperti dam pengendali banjir, dam pengendali sedimen, dam konsolidasi, dinding penahan tebing sungai, abutmen dan pilar jembatan juga harus diadakan, dioperasikan dan dijaga keberlangsungan fungsinya,”pungkasnya.

Penulis: Ika

Foto: Firsto

Artikel Prof. Adam Pamudji Rahardjo Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.