Dosen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM, Salahuddin Husein, S.T., M.Sc., Ph.D., mengatakan bahwa Selat Muria di Jawa Tengah tidak akan muncul kembali. Meskipun dari aspek geologi wilayah Demak, Juwana, dan Pati awalnya merupakan Selat Muria yang berubah menjadi dataran rendah di sekitar abad 10 hingga 15. 

“Terbentuknya daerah tersebut karena adanya sedimen yang terbawa saat banjir yang berulang,” tuturnya, Senin (25/3).

Menurutnya, Selat Muria tidak akan muncul lagi karena proses geologi berupa erosi Lajur Perbukitan Kendeng dan Lajur Perbukitan Rembang karena proses geologi berupa erosi kedua lajur perbukitan oleh jejaring Sungai Tuntang, Sungai Serang, dan Sungai Juwana masih terus berlangsung hingga saat ini serta membawa sedimen yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pendangkalan di Selat Muria. 

“Wajar kalau banjir terjadi berulang. Ini bukan hal aneh karena dataran rendah tersebut terbentuk karena luapan banjir,” jelasnya.

Salahuddin Husein menyampaikan bahwa proses sedimentasi sungai pada umumnya berlangsung saat banjir yang mengakibatkan endapan sedimen tersebut mengumpul sebagai dataran limpasan banjir. Wilayah Demak, Pati, dan Juwana merupakan dataran rendah hasil dari sedimentasi banjir dari Sungai Tuntang, Sungai Serang, dan Sungai Juwana. Dengan kata lain, Selat Muria menghilang dan menjadi dataran rendah seperti saat ini karena banjir di ketiga sungai tersebut.

“Secara geologis tidak usah khawatir Demak dan sekitarnya akan jadi laut lagi karena banjir yang berulang ini membawa sedimen yang membentuk dataran rendah,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan adanya faktor perubahan lingkungan terutama lahan dampak dari pertumbuhan pemukiman yang begitu di wilayah dataran rendah bekas Selat Muria berdampak secara geologis. Dampak geologis yang ditimbulkan salah satunya berupa pemadatan lahan untuk pendirian bangunan maupun penggunaan air tanah membuat tanah menjadi kompak, padat, dan agak turun. Hal ini menyebabkan daerah Demak, Pati, dan Juwana rentan banjir, terlebih di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologis yang terjadi saat ini.

Salahuddin menambahkan hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus berpotensi meningkatkan debit air di wilayah hulu sungai. Dampaknya terjadi banjir ekstrim dan akan surut selama berhari-hari. 

Untuk mengantisipasi terjadinya banjir ekstrim di Demak dan sekitarnya, Salahuddin memandang pemerintah perlu mengkaji ulang kapasitas tanggul yang disesuaikan dengan jika terjadi potensi banjir ekstrim. Dengan begitu diharapkan sungai-sungai tersebut mampu membawa lebih banyak lagi debit air hujan tanpa harus menyebabkan banjir.

“Upaya normalisasi sungai memang sudah dilakukan, tetapi kedepan perlu dilakukan redesain dengan menyesuaikan kondisi saat ini,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Salahuddin menyebutkan perlu adanya upaya pengawasan dan perawatan tanggul secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat mencegah tanggul longsor di sejumlah titik yang bisa menyebabkan pendangkalan sungai. Sebab, pendangkalan sungai akan mengakibatkan kapsitas tanggul menjadi berkurang.

Penulis: Ika

Foto: Tribunjateng/Rezanda Akbar

Artikel Pemerintah Perlu Mengkaji Ulang Kapasitas Tanggul Untuk Cegah Banjir Ekstrim di Demak  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dalam pengukuhan yang berlangsung Selasa (14/11) di Balai Senat UGM, ia menyampaikan pidato berjudul Peran Hidroinformatika Dalam Upaya Pengurangan  Risiko  Bencana Hidrometeorologi.

Adam mengatakan banjir bandang merupakan salah satu bencana hidrometerologi yang sering terjadi di Indonesia. Kejadian banjir bandang hampir melanda semua pulau besar di tanah air dengan beragam faktor penyebab seperti hujan dengan intensitas tinggi, siklon tropis, maupun  keruntuhan dam. Banjir bandang memiliki daya rusak yang tinggi karena meluncur dengan cepat dan mendadak.

“Untuk mengurangi risiko kerugian oleh kerusakan pada fasilitas publik, bangunan milik individu, serta kehilangan nyawa ada beberapa upaya mitigasi yang bisa dilakukan yakni bersifat fisik dan non fisik,” jelas dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ini.

Upaya fisik, lanjutnya, dapat dilakukan dengan membuat bangunan fasilitas tertentu. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kecepatan aliran banjir bandang dan menahan material sedimen yang merusak dari aliran banjir atau membelokkan aliran banjir bandang. Dengan langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi kerugian atau melindungi fasilitas yang terserang banjir seperti dengan pelindung tebing, pelindung pilar atau abutmen jembatan.

Sementara untuk upaya non-fisik bisa dilakukan dengan adaptasi terhadap fenomena banjir bandang yang dihadapi. Adaptasi tidak berupaya mengubah banjir namun dengan mengupayakan pemanfaatan lahan yang beradaptasi terhadap adanya banjir bandang dan kesiapsiagaan untuk menghindar jika banjir datang. Beberapa diantaranya adalah adaptasi tata ruang, pembuatan jalur evakuasi maupun tempat evakuasi dan pembangunan sistem peringatan dini banjir bandang.

Lebih lanjut ia menyampaikan peran hidroinformatika dalam upaya mitigasi fisik. Pada perancangan bangunan air untuk mengurangi risiko bencana akibat banjir bandang atau banjir lahar seperti penurunan kemiringan dengan deretan dam, diperlukan data spasial-temporal hujan dan banjirnya sendiri untuk menentukan ukuran-ukuran bangunan serta spesifikasinya sesuai standar perancangan yang berlaku. Keberadaan dan kualitas data serta analisis simulasi banjir rancangan akan meningkatkan keandalan dari suatu perencanaan prasarana fisik keairan.

Sementara upaya mitigasi   non-fisik   bencana   banjir  bandang   diantaranya adalah kebijakan mitigasi bencana banjir bandang, tata-ruang, sosialisasi ancaman bencana, pelatihan kesiapsiagaan menghadapi banjir bandang, simulasi evakuasi, dan sistem peringatan dini banjir bandang.

Di akhir pidatonya Adam menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam peningkatan peran hidroinformatika dalam pengurangan risiko bencana banjir bandang. Salah satunya adanya kebijakan yang mendukung upaya monitoring parameter hidrometeorologi. Parameter tersebut termasuk aliran sungai dalam rangka pelayanan masyarakat di level mikro terutama mereka yang rentan menjadi korban banjir bandang.

Sedangkan dalam jangka pendek dan menengah, investasi pengadaan, operasi  dan perawatan  peralatan  monitoring  diserahkan kepada badan yang berwenang di tingkat daerah dan menjaga keberlangsungan fungsinya. Diiringi peningkatan kapasitas daerah dalam melakukan analisis data, baik dalam rangka mitigasi fisik maupun non-fisik. Lalu, upaya identifikasi dan pemetaan masyarakat rentan bencana banjir bandang serta penyediaan informasi kesiapsiagaan bencana banjir kepada masyarakat rentan di tingkat daerah sampai tingkat desa.

“Pengembangan keilmuan dan teknologi berbasis data yang mendukung pengurangan risiko bencana banjir bandang perlu didorong,”imbuhnya.

Dalam jangka panjang pemerintah pusat dapat memfasilitasi pemantauan kondisi hidrometeorologi dengan teknologi radar hujan jangkauan pendek yang lebih akurat (X-Band) di seluruh pelosok daerah rentan. Hal tersebut perlu diikuti dengan sistem peringatan dini termasuk peningkatan kapasitas masyarakat.

“Sistem informasi pemantauan kondisi bangunan air peredam banjir seperti dam pengendali banjir, dam pengendali sedimen, dam konsolidasi, dinding penahan tebing sungai, abutmen dan pilar jembatan juga harus diadakan, dioperasikan dan dijaga keberlangsungan fungsinya,”pungkasnya.

Penulis: Ika

Foto: Firsto

Artikel Prof. Adam Pamudji Rahardjo Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.