Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis dan perusahaan-perusahaan Indonesia, Pandu meyakini kebutuhan akuntan publik akan terus meningkat.  meskipun di sisi yang lain harus berhadapan dengan tantangan besar dengan hadirnya teknologi AI. “Teknologi ini disinyalir dapat menggantikan beberapa pekerjaan teknis. Tapi saya yakin profesi akuntan publik masih sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga integritas dan profesionalisme,” terangnya.

Mendapatkan sertifikasi sebagai akuntan publik awalnya bukan hal yang familiar di mata Pandu. Berawal saat ia tengah menempuh pendidikan PPAk sejak awal 2017, para pegnelola seeing mensosialisasikan adanya kemudahan bagi lulusan PPAk untuk memperoleh sertifikasi tersebut. “Ini tidak mudah. Ujian pertama saya di tahun 2019 sempat tidak lulus dan di percobaan kedua saya baru berhasil mendapatkan sertifikat CPA non-signing,” ucapnya.

Usai menempuh PPAk, di tahun 2018 ia melanjutkan S2 di Magister Akuntansi FEB UGM. Setelah menyandang gelar magister, ia pun melamar bekerja sebagai internal auditor di PT Telkom. Kinerja yang baik mengantarkannya sebagai salah satu auditor terbaik yang dikirim ke Kementerian BUMN untuk menjalani penugasan khusus.

Pantang menyerah, di tahun 2024, ia kembali mengikuti ujian CPA signing (Akuntan Publik). Menurutnya mengikuti ujian secara bertahap bukanlah hal yang mudah, apalagi harus mengulang beberapa kali seperti Workshop A dan Workshop B yang menitikberatkan pada pengetahuan teknis audit tingkat lanjut.

“Saya sempat merasa minder sebagai peserta termuda dan berpikir bahwa saya terlalu nekat mengikuti ujian Workshop. Beberapa peserta bahkan mengatakan bahwa belum saatnya saya mengikuti ujian dan sebaiknya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada mereka yang lebih tua,” kenangnya.

Keberhasilannya meraih sertifikasi Akuntan Publik di usia relatif muda, diakui Pandu tidak lepas dari peran PPAk FEB UGM yang selalu mendukung mahasiswa menjadi profesional di bidang audit.“Program ini memiliki akreditasi Unggul yang menjamin kualitas program, tenaga pengajar, dan mahasiswanya. Selain itu, PPAk memiliki joint program dengan Magister Akuntansi FEB UGM yang akan mempersingkat masa studi dan menunjang mahasiswa ketika sudah lulus nanti,” ungkapnya.

Lingkungan belajar mengajar PPAk FEB UGM, menurutnya, kondusif. Pengalaman paling berkesan yang ia peroleh selama satu setengah tahun mulai dari matrikulasi hingga magang membuka jalan baginya memasuki dunia auditor. “PPAk FEB UGM banyak memberikannya pembelajaran. Selama studi saya bisa mendapatkan pengalaman praktik di lapangan dengan mengajarkan bagaimana menjadi praktisi yang berintegritas dan profesional dengan penekanan pada dunia auditor. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti program magang,” kata Pandu yang sempat menjalani magang di KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Partner.

Pandu pun mengaku merasa sangat terbantu dengan program matrikulasi yang diberikan di PPAk UGM untuk menyamakan persepsi dan budaya akademik. Pandu merasakan dukungan dari dosen menjadi faktor penting dalam perjalanan akademiknya. Pandu menyampaikan kesannya akan nilai-nilai FEB UGM. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh pengajar FEB UGM sangat berperan dalam perjalanan akademik dan kariernya. Terutama terkait soal integritas, profesionalisme, objektivitas, dan kepedulian sosial. “Selama belajar di FEB UGM, saya diajarkan untuk menjaga integritas dalam segala hal, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Sebagai auditor, objektivitas adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam penilaian,” ungkapnya.

Reportase: Shofi Hawa Anjani dan Kurnia Ekaptiningrum/Humas FEB

Penulis : Agung Nugroho

Artikel Pantang Menyerah, Alumnus UGM ini Berhasil Sandang Sertifikasi Akuntan Publik di Usia Muda pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Tina Afiatin dalam pengarahannya mengatakan setiap tim kepengurusan memiliki tugas utama masing-masing dan berfokus untuk memberikan kontribusi pada lingkungan dan masyarakat. “Apapun program kerjanya, senantiasa selaras dengan dua hal itu, antara lain prinsip dasar kepramukaan dan jati diri UGM,” tutur Tina dalam keterangan yang dikirim ke wartawan, Senin (10/2).

Tim Lokalogi misalnya, memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Lokalogi diperkenalkan tidak hanya sebagai komunitas saja, melainkan juga gerakan mahasiswa yang mendorong dan memperkenalkan solusi pengelolaan sampah pada masyarakat luas.

Uniknya, Lokalogi yang baru diluncurkan Mei 2024 lalu telah berdampak besar bagi pengelolaan sampah di berbagai ajang di UGM, seperti Gelanggang Expo dan Porsenigama. Lokalogi menyadari bahwa waste management masih menjadi salah satu masalah mendasar penumpukan sampah di lingkungan kampus. Lokalogi membuka partnership bersama acara-acara maupun organisasi UGM untuk mendukung pengelolaan sampah selama acara berlangsung. “Langkah nyata inipun juga didukung dengan seminar dan diskusi untuk memperkuat kampanye isu sampah,” kata Tina.

Selain Lokalogi, terdapat Tim Humas dan Protokol juga dibentuk untuk mendukung publikasi dan keprotokolan selama program kerja berlangsung. Tim ini merupakan pengembangan dari Bidang Penerangan sebelumnya. Selanjutnya, Tim Badan Usaha Milik Racana (BUMR) juga dilantik guna mendukung program kerja kewirausahaan dan menggantikan Bidang Kerumahtanggaan dalam pengelolaan aset di Sanggar Bakti Pramuka UGM. “Seluruh tim merupakan bagian dari Badan Kelengkapan Dewan Racana untuk menunjang pelaksanaan program kerja selama satu periode ke depan,” ujarnya.

Selama proses pelantikan, pengurus baru mengucap Tri Satya dengan penuh khidmat. Prof. Tina selaku pembina menyampaikan pentingnya untuk terus berkreasi dan berinovasi. Program kerja yang akan diluncurkan dalam kepengurusan baru juga hendaknya disesuaikan dengan prinsip dasar kepramukaan dan nilai-nilai UGM.

Seperti diketahui, Organisasi Pramuka UGM pertama kali dibentuk pada 15 Agustus 1981 sebagai organisasi terdepan dalam pengabdian masyarakat. Sebagaimana prinsip pramuka nasional, Pramuka UGM juga berpedoman pada nilai-nilai kepramukaan dengan satya (Scout Promise), dharma (Scout Law), dan metode kepramukaan (the Scout Method). Prinsip dasar, sifat, asas, serta tujuan tersebut melengkapi jalannya Gerakan Pramuka.

Tak hanya sebagai wadah kreativitas dan gerakan mahasiswa, Pramuka UGM didedikasikan untuk membina karakter, kecakapan, dan kebangsaan. Hingga saat ini, Pramuka masih dilekatkan dengan anggapan kegiatan di alam seperti berkemah, tali temali, rekreasi, dan lain-lain. Lebih dari itu, Pramuka UGM hadir dan dirintis berdasarkan semangat untuk memperkuat aspek pengabdian dan kontribusi tersebut. Harapannya, penguatan pendidikan karakter dalam Pramuka UGM dapat menjadi bentuk sumbangsih gerakan anak muda bagi bangsa dan negara melalui spirit kepramukaan.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Kelola Sampah dan Badan Usaha, Pramuka UGM Perkuat Komitmen Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Terkait target dan prediksi swasembada beras ini, Guru besar Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengatakan capaian tersebut tidaklah mudah, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan produksi padi, seperti kondisi iklim yang bersahabat, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik, dan manajemen pembangunan pertanian yang terus dikembangkan. “Keadaan alam yang baik jika tidak terjadi cuaca ekstrim seperti el nino, el nina, banjir dan kekeringan yang akan dapat mengganggu produksi dan distribusi padi,” kata Masyhuri, Senin (10/2).

Untuk mendukung produksi padi bisa terpenuhi maka infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangatlah menentukan. Sementara kondisi sebagian irigasi masih banyak yang rusak bahkan tidak pernah diperbaiki sejak dibangun di era orde baru. “Seharusnya pemerintah juga memperbaiki infrastruktur ini supaya dapat menunjang kegiatan pertanian,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai program untuk mendukung petani dalam mencapai kemandirian pangan. Seperti kebijakan perluasan lahan, perbaikan dan perluasan irigasi, penyediaan pupuk dan sarana produksi yang tepat serta dukungan pendampingan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas padi. “Termasuk mendorong penemuan dan penggunaan bibit unggul, cara budidaya yang tepat untuk mekanisasi,” terangnya.

Soal perluasan lahan pertanian bagi petani, Masyhuri mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan UU No.1 1961, disebutkan agar petani sejahtera maka petani harus punya lahan minimal 2 hektar lahan. Pasalnya saat ini menurut data BPS, rata-rata petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi SDM, mayoritas petani berusia tua bahkan masuk kategori lansia. Sudah seharusnya generasi muda diharapkan dapat terjun ke bidang pertanian dengan penggunaan teknologi dan inovasi, budidaya dengan skala usaha tani yang lebih luas, dan bisnis sarana produksi yang lebih memadai. “Melibatkan generasi muda, skala usaha tani yang lebih luas, penggunaan teknologi yang lebih modern, dan penggunaan mekanisasi akan menjadikan pertanian modern sehingga target swasembada pangan akan segera tercapai,” katanya.

Tidak cukup sampai di situ, imbuhnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi padi, seperti penetapan harga pupuk. Disamping meneka biaya untuk pengadaan obat-obatan dan sarana produksi lain akan mempengaruhi insentif petani dalam meningkatkan produksi padi.  Bahkan kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah juga turut andil dalam mempengaruhi swasembada beras. Adapun kebijakan HPP baru yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini menurutnya sudah terlambat, HPP tersebut akan mempengaruhi kelancaran pengadaan beras. “Kebijakan HPP yang telat seperti saat ini, baru akan memberikan pengaruh pada musim tanam berikutnya, bukan untuk sekarang ini”, ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Antara

Artikel Soal Swasembada Pangan, Pakar UGM Desak Pemerintah Bangun Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph,D mengungkapkan uji petik audit yang dilakukan oleh BOA diharapkan dapat memberi umpan balik yang konstruktif bagi UGM dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dengan baik. “Dengan audit ini, UGM berharap dapat menjadi institusi pendidikan yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas, serta bisa menjadi contoh bagi universitas lain terutama dalam mengelola keuangan publik secara profesional,” ungkapnya dalam kerengan kepada wartawan, Senin (10/2).

Arief menjelaskan dari Proyek Loan JICA IP-576 di UGM telah terbangun 10 Gedung Learning Centre yang tersebar di 8 Fakultas/Sekolah dan Field Research Centre (FRC) yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Fasilitas yang dibangun melalui proyek ini bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. “Gedung-gedung tersebut juga telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mutakhir, yang pastinya dapat  mendukung peningkatan reputasi global UGM,” tutur Arief.

Senior Representatif JICA Jakarta, Okamura Kenji, memberikan apresiasi atas dukungan UGM dalam uji petik audit pada proyek-proyek yang ditangani JICA di Indonesia. Uji petik audit yang dilakukan di UGM mencakup berbagai aspek pengelolaan dana, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dana penelitian, hingga akuntabilitas laporan keuangan. Proses audit ini melibatkan serangkaian pemeriksaan terhadap dokumen, wawancara dengan pihak pengelola keuangan UGM, serta tinjauan langsung terhadap implementasi penggunaan dana di berbagai unit fakultas dan pusat penelitian. “Pihak BoA juga memberikan rekomendasi tentang penerapan prosedur yang lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pemanfaatan dana yang ada,” jelasnya.

Setelah pelaksanaan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Law Learning Center (LLC), Dental Learning Center (DLC), Advanced Pharmaceutical Science Learning Center (APSLC), dan Smart Green Learning Center (SGLC). Sebelum mengakhiri kegiatan kunjungan lapangan, Okamura Kenji menyampaikan sangat terkesan dengan kerja keras UGM dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan laboratorium yang telah dilaksanakan sejak 2017 hingga 2023. Ia juga memuji optimalisasi penggunaan fasilitas untuk meningkatkan luaran-luaran yang telah sesuai dengan tema proyek.

Penulis: Triya Andriyani

Artikel UGM Jalani Uji Petik Audit dari BoA Jepang atas Proyek JICA pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM, mengatakan domba Awassi memiliki pertumbuhan otot yang relatif cepat sehingga membuatnya menjadi pilihan ideal untuk peternak yang menginginkan hasil panen yang optimal dalam waktu relatif singkat. Dengan pertambahan bobot yang mencapai 5-6 kg per bulan untuk betina dan 7-8 kg per bulan untuk jantan, domba Awassi menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan pakan. Selain itu, produksi susunya juga melimpah. Dengan rata-rata produksi susu mencapai 1,8 liter per hari. “Domba ini menjadi pilihan unggul bagi peternak yang ingin mendapatkan manfaat ganda dari susu dan daging. Sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena aslinya domba Awassi dari daerah tropik,”paparnya. Senin (10/2).

Hal senada disampaikan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM., yang juga dosen Fakultas Peternakan UGM. Menurutnya, domba Awassi memiliki karkas yang berkualitas tinggi, dengan persentase karkas sekitar 51 persen. Seperti diketahui, karkas merupakan bagian tubuh setelah proses pemotongan yang mencakup daging tanpa kepala, darah, organ-organ internal, kaki, dan kulit. 

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai lingkungan. Sementara dalam varian seperti domba Awassi F1 dan domba Awassi fullblood, keunggulan genetik dari pejantan fullblood memberikan hasil yang unggul dalam pertumbuhan otot, produksi susu, dan daya adaptasi.

Melihat potensi yang bagus dari domba Awassi ini, Tim Fakultas Peternakan (Fapet) UGM mengadakan pelatihan dan penyuluhan bertajuk Potensi Pengembangan Awassi sebagai Domba Perah di Indonesia. Pelatihan dan penyuluhan dilakukan di Kandang Kambing Burja di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur  dan Kandang Kemitraan Klaster Closed Loop Joyo Setinggil di Kecamatan Karangploso, Malang pada selasa (4/2) lalu.

Dalam pelatihan tersebut, baik Prof. Ir. Yustina Yuni Suranindyah, MS., Ph.D., IPM. dan Ir. Rochijan, S.Pt., M.Sc., IPM bertindak selaku narasumber utama. Keduanya dalam kegiatan tersebut banyak memberikan wawasan ilmiah dan praktis mengenai aspek karakteristik domba perah dan manajemen pemerahan. Pelatihan dan penyuluhan didampingi Founder Usaha Bisnis Kambing Burja dan Domba Dorsip, Martinus Alexander, S.Si. Acara penyuluhan diakhiri dengan pelatihan pengukuran ukuran tubuh, ukuran ambing dan puting, perlemakan ekor, serta pengamatan karakteristik Awassi.

Acara ini diikuti peternak mitra, akademisi, dan praktisi industri susu. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke fasilitas peternakan modern. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan industri peternakan domba perah di Indonesia dapat semakin berkembang secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi peternak dan sektor agribisnis secara luas.

Reportase : Satria

Penulis      : Agung Nugroho

Artikel Domba Awassi Potensial Dikembangkan di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Private and Public Law in Motion: A Comparative Exploration of Legal Regimes’ yang menghadirkan pakar hukum yang terdiri dari Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat yang di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (7/2).

Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M., dalam pemaparannya mengangkat pentingnya kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hukum, yang dapat mendorong kemajuan di indonesia. “Kepastian hukum yang berkembang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong kemajuan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran sektor swasta. Dalam skema ini, pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola proyek-proyek tersebut selama periode yang telah disepakati. “Dengan melibatkan sektor swasta, negara dapat mengurangi beban anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar,” katanya.

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A, perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia atau Indonesian Institute for Independent Judiciary menekankan pentingnya keterampilan hakim dalam memahami hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh aktor-aktor publik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat vital untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. “Isu seperti CSR, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hukum publik dan privat untuk berinteraksi, disini Mahkamah Agung memainkan peran penting,” katanya.

Lebih lanjut, Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Komisi Yudisial, menambahkan tantangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang utamanya terdapat pada kepercayaan publik terhadap peradilan terkait adanya praktik suap, percaloan kasus, dan praktik korupsi yang terungkap baru-baru ini. “Pengawasan internal, meskipun sudah ada, masih kurang efektif. Komisi Yudisial masih terbatas pada hakim, sementara peran panitera, juru sita, dan karyawan pengadilan lainnya seringkali terabaikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun sejumlah inovasi, seperti otomatisasi sistem pengadilan, telah diterapkan, pengawasan internal di lembaga peradilan masih terbatas, terutama dalam hal menindak pejabat tinggi pengadilan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Deepti Panda, Doctoral Candidate dari Queen’s University, Canada, menyampaikan paparannya mengenai masalah internasional dalam hukum terkait dengan kebangkrutan negara, arbitrase internasional, dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Ia mengulas soal Sovereign Insolvency atau kebangkrutan Negara dan dampaknya terhadap keputusan internasional dan hubungan negara dengan investor asing. Ia menyebutkan pentingnya perjanjian internasional, seperti New York Convention and ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) dalam menyelesaikan sengketa antar negara. “Masalah-masalah besar terjadi di negara-negara berhutang, yang terpaksa mengalihkan aset dan pendapatan mereka untuk membayar kewajiban internasional, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat mereka,” katanya.

Sementara itu, Hakim dari peradilan Amerika Serikat, Aliyah Shaheedah Sabree, menyampaikan diskusinya berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di Michigan selama 8 tahun. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan, seperti korupsi, kekurangan kesejahteraan bagi  hakim, dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. “Saya menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan yang mempengaruhi individu dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga perlu adanya kesetaraan disana,” ucapnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa di Michigan, yurisdiksi menanggapi perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, dengan pendekatan proaktif. Sebagai contoh, ketika AI mulai berkembang sejak kemunculan ChatGPT pada tahun 2022, negara bagian ini menjadi salah satu yang pertama membentuk Task Force untuk menyambut teknologi tersebut. “Kami menyadari bahwa menanggapi AI dengan cara yang negatif atau menghindarinya bukanlah solusi yang tepat,” katanya.

Selama setahun terakhir, laporan yang dibuat pada Oktober dengan rekomendasi dari hakim dan para pengacara mengarahkan bagaimana seharusnya AI digunakan dalam sistem peradilan. “Banyak yang perlu dipelajari, terutama bagi hakim dan pengacara yang biasanya lebih tua dan cenderung lebih berhati-hati dalam mempelajari teknologi baru,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti menyediakan penerjemah virtual yang dapat diakses 24 jam, serta mengatur beban kerja hakim menggunakan asisten virtual. “Michigan memiliki salah satu sistem peradilan terbesar di AS, dengan lebih dari 50.000 kasus yang ditangani selama tujuh tahun, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan sangat dihargai,” pungkasnya.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai langkah-langkah inovatif dan peningkatan transparansi, sehingga sistem hukum baik di Indonesia dan negara-negara lainnya dapat berkembang dengan lebih baik, dengan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ida, biasa ia dipanggil, menjadi salah satu dari 841 lulusan Program Magister, Spesialis, Subspesialis, dan Doktor yang diwisuda pada Program Pascasarjana di Grha Sabha Pramana UGM pada akhir Januari silam. Ida berhasil menyelesaikan studi tepat waktu di Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dengan semangat dan dedikasi yang konsisten. Bahkan ia tercatat lulus dengan predikat cumlaude karena memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,9. 

Ida bercerita, keluarga juga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan kuliahnya. Baginya, keluarga selalu menjadi sumber dukungan moral, emosional, dan logistik yang dibutuhkan termasuk fasilitas kursi roda listrik.

Meski begitu, Ida mengaku sempat mengalami mental breakdown ketika menjalani masa kuliah. Beruntung, sesama Awardee LPDP turut membantunya mengatasi masa sulit tersebut dengan memastikan dirinya merasa aman, mendukung agar ia tetap percaya diri, serta mendampingi Ida selepas konsultasi rutin dengan psikolog. “Tentu saja masih ada ruang perbaikan untuk meningkatkan awareness serta membangun budaya yang lebih inklusif di UGM,” tuturnya.

Sebagai penyandang disabilitas, Ida menjelaskan tantangan terbesar yang harus dihadapi saat menjalankan perkuliahan adalah menjaga stamina fisik dan menghadapi keterbatasan mobilitas. Namun, dengan jadwal yang terorganisir, dukungan keluarga, serta semangat untuk segera lulus kuliah, ia berhasil melewati berbagai rintangan dan tetap fokus pada tujuan. 

Dukungan layanan aksesibilitas yang disediakan Fisipol dan UGM secara umum, seperti lift yang aktif untuk seluruh lantai, adanya ruangan khusus untuk pengunjung disabilitas di Perpustakaan dan Arsip, serta tambahan jalur landai di FISIPoint menurutnya sangat membantu. Bahkan sistem pembelajaran hybrid antara daring dan luring dengan pengumpulan tugas yang bisa dilakukan secara daring juga dirasa makin memudahkan dirinya mengerjakan tugas perkuliahan. “UGM telah menyediakan berbagai fasilitas ramah disabilitas, seperti rampa, handrail dan layanan pendukung. Namun, peningkatan masih dibutuhkan, misalnya dalam hal penyediaan transportasi kampus yang lebih inklusif dan aksesibilitas untuk gedung tua,” jelasnya.

Ida memulai studi sejak 2023. Selama kuliah, ia aktif melakukan advokasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ia juga aktif mengikuti berbagai konferensi. Ida sempat terpilih sebagai best paper presenter pada 6th International Conference on Interreligious Studies (ICONIST) yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dirinya juga terpilih menjadi partisipan dalam Sekolah Riset Advokasi Disabilitas 2024 yang merupakan kolaborasi antara SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) dan KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia – Indonesia). 

Ida patut berbangga karena pada program tersebut hanya 21 orang yang dipilih dari ratusan periset disabilitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Ida juga diundang sebagai peserta pada Konferensi Internasional Pengetahuan dari Perempuan yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan di Universitas Brawijaya pertengahan September 2024 lalu.

Kini setelah lulus, Ida berharap bisa berkontribusi lebih luas dalam advokasi penyandang disabilitas, khususnya dalam membangun kebijakan inklusif. Ia pun berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. “Kampus tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan jaringan profesional yang diperlukan untuk bersaing,” ujarnya.

Di sisi lain, imbuhnya, masyarakat juga perlu mendukung para penyandang disabilitas dengan membangun pemahaman tentang kebutuhan mereka, menghapus stigma, dan memberikan kesempatan yang sama di berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

Penulis : Triya Andriyani

Foto     : Dokumentasi Pribadi

Artikel Kisah Ida Mujtahidah, Penyandang Disabilitas Berhasil Lulus S2 Cumlaude di UGM  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UGM, Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D., menjelaskan bahwa program IUP di FEB telah berdiri sejak tahun 2007 dan menawarkan tiga program studi yaitu Akuntansi, Ilmu Ekonomi, dan Manajemen. Salah satu keunggulan program ini adalah akreditasi internasional yang telah diperoleh serta kemitraan dengan lebih dari 70 universitas di Eropa, Asia, dan Australia. “Kami memiliki skema double degree, pertukaran pelajar, serta academic exposure seperti kursus musim panas dan musim dingin,” ungkap Bayu, Sabtu (8/2).

Ia menambahkan bahwa seluruh pembelajaran dilakukan dalam bahasa Inggris dan mahasiswa IUP akan memiliki kesempatan lebih luas untuk meraih double degree dengan universitas mitra seperti University of Melbourne, Erasmus University, dan University of Groningen.

Dr. Ardian Indro Yuwono, selaku ketua Program Studi IUP Ilmu Komunikasi, menyampaikan bahwa program IUP di FISIPOL, terutama Ilmu Komunikasi, relatif baru didirikan pada tahun 2019 sementara program studi IUP Hubungan Internasional didirikan di awal tahun 2010, dan IUP Manajemen Kebijakan Publik di tahun 2013. Meski demikian, program ini memiliki akreditasi internasional dan keunggulan berupa pengajar yang berasal dari akademisi dan praktisi media.

Salah satu ciri khas dari IUP Ilmu Komunikasi adalah kewajiban student exchange di tahun ketiga. Program ini juga memiliki peluang double degree dengan Flinders University dan Queen Mary University. “International exposure menjadi komponen penting dalam syarat kelulusan, di mana mahasiswa wajib mengikuti pertukaran pelajar atau program study abroad,” jelas Dr. Ardian.

Elga Andriana, S.Psi, M.Ed, Ph.D, pengelola IUP Psikologi, menjelaskan bahwa sejak berdiri pada tahun 2016, program IUP Psikologi hanya membuka satu kelas dengan jumlah 40 mahasiswa per angkatan. Keunggulan IUP Psikologi terletak pada program double degree dengan University of Leeds serta pertukaran pelajar dengan University of Groningen.

Setiap semester, IUP Psikologi menghadirkan dosen tamu internasional serta menerima mahasiswa asing dari negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Australia. “Kami juga menekankan field school yang memungkinkan mahasiswa terjun langsung untuk melihat aplikasi psikologi secara praktis,” ujar Elga.

Sementara itu, Dr. Wahyu Yun Santoso S.H., M.Hum., LL.M., pengelola IUP Fakultas Hukum, memaparkan bahwa sejak dibuka pada tahun 2013, IUP Hukum telah menawarkan program double degree dengan universitas mitra seperti Maastricht University dan University of Groningen. Tahun ini, Fakultas Hukum meluncurkan skema baru 3+1 yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan double degree sekaligus gelar LLM dalam waktu yang lebih singkat melalui kerja sama dengan Durham University “Mahasiswa kami juga diwajibkan mengikuti dua kali magang, dan banyak alumni kami yang sukses berkarir di firma hukum internasional,” tambah Wahyu.

Dengan berbagai keunggulan dan peluang internasional yang ditawarkan, program IUP UGM menjadi salah satu pilihan menarik bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman pendidikan global.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Yuk, Ketahui Keunggulan 8 Prodi IUP UGM Klaster Sosial Humaniora pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Untuk menegaskan komitmen tersebut, salah satu langkah signifikan yang akan dilakukan UGM adalah dengan merencanakan penambahan RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore yang telah mengalami proses perataan sepanjang Januari 2025 lalu.

Direktur Direktorat Aset, Dr. Eng. Ir. Ahmad Sarwadi, M.Eng., IPM., mengungkapkan proses perubahan ini merupakan bagian dari visi UGM untuk menciptakan kampus yang lebih ramah lingkungan dan dapat mendukung aktivitas akademik serta sosial dengan lebih baik. Penambahan RTH ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi sivitas akademik untuk beristirahat, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan alam di tengah kesibukan akademik yang padat.

“Posisi RTH ini sangat strategis, fungsinya selain memastikan air hujan tidak masuk ke gedung GIK juga sebagai barrier antara Jalan Kaliurang dan GIK. Nah, GIK sebagai melting plot antara kampus dan dunia industri akhirnya punya RTH yang public friendly,” kata Sarwadi, Sabtu (8/2).

Sarwadi menjelaskan, desain RTH ini nantinya tidak hanya berfokus pada estetika dan kenyamanan, tetapi tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, perencanaan dan pembangunan RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore akan memperhatikan tiga aspek penting, yaitu ekologis, hidrologis, dan sosial. Pada aspek ekologis, tanaman yang digunakan akan didominasi oleh tanaman lokal yang memiliki kesesuaian terhadap kondisi lingkungan lokal. Penambahan tanaman ini akan meningkatkan kualitas ekosistem, mendukung konservasi flora maupun fauna, serta sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. “RTH ini tentunya juga berfungsi untuk rehabilitasi lahan bekas gedung. Penanaman vegetasi yang tepat akan memperbaiki kondisi tanah dan kualitas air,” jelasnya

Selanjutnya, pada aspek hidrologis, pembangunan RTH akan mengintegrasikan infrastruktur hijau, seperti sistem penyerapan air hujan ke dalam tanah yang merupakan bagian dari penataan lanskapnya, hal ini tentunya dapat mengurangi potensi banjir.

Sarwadi berujar, perubahan iklim global menyebabkan pergeseran pola cuaca yang membuat banyak kota semakin rentan terhadap persoalan hidrologis. RTH dapat berfungsi sebagai salah satu solusi adaptasi untuk menghadapi tantangan ini. “Dengan meningkatnya jumlah dan kualitas RTH di kawasan UGM, kita ingin memperkuat kontribusi dalam mitigasi dampak perubahan iklim,” harapnya.

Pada aspek sosial, Sarwadi pun menjelaskan, desain RTH akan memperhatikan prinsip aksesibilitas. Semua fasilitas nantinya akan dirancang agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Ia berharap keberadaan ruang hijau yang asri dapat memberikan tempat bagi individu untuk beristirahat sejenak, berjalan-jalan, atau berolahraga yang dapat mengurangi stress dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. “Saya kira sudah saatnya kita berkomitmen untuk menciptakan ruang untuk semua,” tutur Sarwadi.

Sarwadi berharap RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore ini akan meningkatkan kualitas hidup sivitas akademik, mendukung kelestarian alam, serta menjadi ruang publik yang inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat di sekitar UGM. “Melalui proses perencanaan yang matang dan kolaborasi antar berbagai pihak, pembangunan RTH bisa menjadi ruang publik bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto    : Dokumentasi Direktorat Aset

Artikel UGM Bangun Ruang Terbuka Hijau di Lahan Eks Gama Bookstore pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.