Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan hukum ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.  “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Sebab menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. “Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” ujar Hendry.  

Sementara dari melalui kacamata ilmu politik dan pemrintahan, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret. Ia menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.  

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.  

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.

 Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sejak tahun lalu, The Altitude UGM juga diikuti oleh lebih dari 50 guru besar Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para guru besar dalam format Training of Trainers (ToT). Tahun ini, The Altitude mengangkat persoalan mengenai leadership dan inovasi kolaborasi dengan industri dan teknologi. Melalui majelis Dewan Guru Besar UGM, diharapkan para guru besar memiliki wadah untuk mentransfer ilmu dan mentransformasikan mahasiswa.

Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UGM, Prof. Dr. Muhammad Baiquni, MA mengatakan The Altitude menjadi langkah awal bagi UGM dan perguruan tinggi nasional dalam berkontribusi pada pembangunan kemanusiaan, ekonomi, dan negara. Pertemuan ini juga memperkuat posisi dan eksistensi guru besar sebagai gelar tertinggi di dunia akademik. “Harapannya, beragam inovasi dan dedikasi para guru besar nantinya mampu membuka pintu kemajuan bagi ilmu pengetahuan,” kata Baiquni.

Ia menekankan pentingnya kepemimpinan dengan konsep “Astha Brata” yang bermakna “Kepemimpinan Membumi”. Menurutnya, ada banyak faktor untuk menciptakan kepemimpinan yang membumi dengan meningkatkan ketangguhan, keberanian dan menjaga keseimbangan diri secara lahir dan batin.” Kita perlu menjadi tangguh, berani, namun juga menjaga keseimbangan diri dan memberi pedoman,” tuturnya.

Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu memahami persoalan tidak hanya dari sudut pandangnya, melainkan dari faktor terkecil sekalipun.

Dalam konteks pengembangan inovasi, Prof. Ir. Sang Kompiang Wirawan, S.T., M.T., selaku Sekretaris Direktorat Pengembangan Usaha UGM menuturkan pihaknya mendorong transformasi dan inovasi dengan cara membangun teaching university, research university, dan socio-entrepreneurial. Ketiganya diwujudkan melalui program Science Technopark di bawah Direktorat Pengembangan Usaha yang dirintis UGM sejak 2018.“Kami ingin membangun spirit yang fokus pada isu-isu lingkungan dan sosial,” terang Kompiang.

Ia menekankan kemunculan inovasi perlu dilakukan secara organik agar tidak hanya berfokus pada profit. Science Techno Park (STP) awalnya tidak mempunyai lokasi atau gedung khusus, namun menghadirkan konsep yang matang. Kemudian dibangunlah Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) untuk memperkuat komitmen tersebut.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Gandeng Sejumlah Guru Besar, UGM Dorong Pendidikan Bermartabat dan Inovatif pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Konferensi diikuti 31 presenter, dan 6 peserta dari 9 negara diantaranya dari Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, Rumania, Prancis, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Taiwan. Kegiatan inipun mampu menghadirkan banyak para pakar internasional sebagai pembicara utama. Mereka adalah Prof. George Pomeroy, Executive Director of AURA and Professor of Geography and Earth Science at Shippensburg University, Prof. Dr. Rini Rachmawati, Director of CESASS UGM and Professor of Urban Geography, UGM, Prof. Frauke Kraas, Coordinator of the Forum for Urban Future in Southeast Asia and Professor of Urban Development at the University of Cologne; dan Prof. Emeritus Dr. Debnath Mookherjee, Professor of Geography, College of the Environment, Western Washington University yang menyampaikan materi melalui video. Konferensi ini juga mengundang dua pembicara lain dari Rumania yaitu Prof. Liliana Dumitrache, Professor of Human and Economic Geography, University of Bucharest dan Prof. Yves Boquet dari Perancis, seorang Professor of Transportation Geography, University of Bourgogne.

Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T., Direktur PSSAT menyatakan melalui sesi ilmiah yang interaktif, para presenter konferensi dan peserta mendiskusikan berbagai isu strategis terkait pembangunan perkotaan berkelanjutan. Diskusi ini, disebutnya menjadi wadah penting untuk memperkuat pertukaran akademik dan kolaborasi internasional di antara para peneliti dan praktisi. Selain berdiskusi di dalam kelas, para peserta konferensi juga diajak melakukan kunjungan lapangan di Bali dalam rangka mempelajari praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan secara langsung. “Kita semua berharap pengalaman ini memperkaya hasil konferensi dengan menghubungkan diskusi teoretis dan implementasi nyata di lapangan,” ujar Rini Rachmawati.

Sebagai tuan rumah, Rini mengungkapkan, PSSAT UGM berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas negara serta menjawab tantangan pembangunan perkotaan dan sosial yang berkelanjutan di era digital. Konferensi ini, disebutnya, menjadi bukti pentingnya peran akademisi dalam membangun masa depan perkotaan yang inklusif dan tangguh. “Kita juga berharap dari kegiatan ini mampu mempererat hubungan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya”, terangnya.

Penulis : Agung Nugroho

Artikel UGM Gelar Konferensi Internasional Soal Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ancaman bencana alam yang lumayan besar. Maka dari itu tidak dipungkiri bahwa migrasi paksa harus dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat,” kata Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A., saat menyampaikan pidato kuci dalam pembukaan IASFM di Grha Sabha Pramana, Selasa (21/1).

Menurut Nuke, migrasi paksa memang memiliki sejarah panjang di Asia Tenggara. Ia menyebutkan terdapat tiga periode sejarah mengenai migrasi paksa di Asia Tenggara. Namun migrasi paksa semakin parah sejak adanya krisis laut Andaman. Hingga saat ini setiap kontinen pun cenderung menerapkan peraturan yang defensif dan tidak kooperatif demi menjaga kepentingan masing-masing. “Migrasi paksa terjadi karena tidak adanya perlindungan yang legal dan layak dalam pemenuhan atas dasar kemanusiaan,” ungkapnya.

Dr. Kwaku Arhin-Sam, akademisi dan peneliti dari Friedrich Schiller University Jena, Jerman, mengatakan dirinya saat ini tengah melakukan riset soal migrasi internasional menemukan banyak negara dengan kebijakan politik yang berorientasi menjadi negara anti imigran. “Orang-orang yang dipaksa pergi dan pindah dari asal mereka,” ujarnya.

Dosen dari Departemen Antropologi, Dr. Realisa Darathea Masardi, menegaskan konferensi internasional ini diharapkan mampu memperkuat kekuatan akademik dalam menanggapi isu migrasi paksa. “Universitas Gadjah Mada sebagai universitas yang leading dalam bidang research, sudah saatnya para akademisi untuk berkolaborasi dengan aktivis dan organisasi yang berhubungan dengan isu migrasi paksa ini,” katanya.

Menurutnya, hasil dari konferensi ini tidak hanya berdampak untuk keperluan akademik, namun juga harus mampu memberikan awareness kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya, tujuan akhir dari kegiatan ini yaitu mampu memberikan pemahaman yang lebih luas sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah yang masih belum inklusif dengan adanya pengungsi yang ada di Indonesia. “Saya kira konferensi ini untuk mendukung suara-suara yang tidak didengarkan agar sampai kepada pemerintah,” harapnya.

Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., dalam pidato sambutannya menyampaikan apresiasi para akademisi dan peneliti serta aktivis organisasi internasional yang datang  sebagai pembicara dan partisipan yang turut hadir dalam konferensi ini. “Suatu kehormatan bagi Universitas Gadjah Mada dapat menjadi tuan rumah IASFM ke-20. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberlangsungan konferensi ini,” katanya.

Universitas Gadjah Mada, kata Rektor, berkomitmen untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian kontemporer yang mana nantinya akan berdampak positif dalam pengembangan kebijakan dan mampu menyediakan wadah untuk menyalurkan suara para migran.

Penulis : Jelita Agustine

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Lazuardi

Artikel Pengungsi di Indonesia, Myanmar dan Palestina Belum Mendapat Perlindungan Layak pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam seminar Pemikiran Bulaksumur yang yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM yang bertajuk “Debat, Dilemma, dan Solusi Kebijakan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan,” Kamis (16/01).

Pemerhati kebijakan sosial ekonomi pertanian, Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D., menyebutkan banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas produksi pangan yang terganggu karena tidak efisiennya penggunaan pupuk, peralatan pertanian masih terbatas, hingga masih minimnya irigasi pertanian.

Selain itu, kondisi sektor pertanian dihadapkan pada persoalan rata-rata petani yang semakin menua dan tidak banyak anak muda yang tertarik dan berminat menjadi petani. “Tugas yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong masyarakat Indonesia usia muda untuk masuk ke dunia pertanian untuk regenerasi,” paparnya

Tidak hanya itu, kata Subejo, tingkat kompetensi SDM petani masih rendah dikarenakan sebagian besar pendidikan petani rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. “Semua faktor tersebut perlu diperbaiki dan dikelola dengan baik akan sangat berpengaruh pada ketahanan pangan Indonesia ke depan,” ungkapnya.

Soal kebijakan untuk melakukan alih fungsi lahan sebanyak 20 juta hektar yang direncanakan untuk sumber energi juga dinilai belum perlu untuk diimplementasikan. Pasalnya kebutuhan akan energi berbahan dasar kelapa sawit atau bioetanol masih bisa dicukupi dengan jumlah hutan sawit yang ada saat ini.

Disamping itu, pembukaan lahan hutan juga memiliki banyak efek samping yang akan dirasakan yang mana sesuai dalam rencana pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan keseimbangan keragaman hayati dan ketersediaan pangan.

Guru Besar Kehutanan UGM Prof. Ir. Widiyatno, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPM, mengatakan pemerintah tidak perlu membuka lahan baru dengan merusak hutan namun dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan di hutan yang sudah tidak produktif atau terdegradasi. Apalagi pemerintah sudah berkomitmen menurunkan karbon emisi hingga kurang dari 198,27 juta ton pada tahun 2025. “Pembukaan lahan akan lebih tepat apabila memanfaatkan hutan degradasi menjadi produktif dan bisa bermanfaat untuk segi pangan dan lingkungan,” tegasnya.

Soal program proyek pangan yang dicanangkan pemerintah sekarang ini diakui Widiyatno sudah terjadi sejak zaman penjajahan sehingga sangat berpeluang menciptakan kerentanan traumatik. Pembukaan lahan tidak hanya berdampak pada keseimbangan alam tetapi juga keadaan sosial pada masyarakat yang terdampak. Pasalnya, para penduduk asli yang hidup di sekitar hutan diberi janji-janji dan harapan palsu oleh pemerintah. Berbagai macam cara digunakan untuk mendapatkan tanah-tanah yang ada di sana. “Pada akhirnya hanya menyebabkan konflik internal dalam masyarakat dikarenakan politik penguasaan tanah. Tanah mereka diambil namun kesejahteraan tidak mereka dapatkan,” katanya.

Untuk menghindari potensi konflik dengan masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan,  Antropolog UGM, Dr. Laksmi Adriani Savitri pemerintah diharapkan untuk meninjau ulang rencana pembukaan hutan seluas 20 juta hektar. “Masyarakat kita ingin diajak duduk dan bicara secara setara,” ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Freepik

Artikel Pakar UGM Desak Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pembukaan Lahan 20 Juta Hektar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menanggapi masalah migrasi paksa tersebut, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) bersama dengan Resilience Development Initiative Urban Refugees (RDI UREF) Research Group berencana menyelenggarakan Konferensi International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) yang akan berlangsung pada 20-23 januari mendatang  di Kampus UGM.

Dekan FIB UGM, Prof. Dr. Setiadi, M.Si mengatakan konferensi internasional yang mengambil tajuk “Forced Displacement in an Urbanizing World” ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan dan aktivisme, dengan fokus khusus pada isu-isu kota dan perpindahan penduduk, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Dalam acara ini pula nanti akan menghadirkan kontribusi para ahli dari internasional dan lokal, serta para peneliti pemula, mahasiswa, dan para peminat yang akan memperkaya diskusi. “Diharapkan mereka dapat saling bertukar pengetahuan dari berbagai macam disiplin ilmu, terkait isu migrasi paksa dan manajemen kota ini sehingga yang memungkinkan adanya kolaborasi dan kerja sama di masa depan,” kata Setiadi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (3/1).

Melalui kolaborasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta berbagai pihak lain, ujarnya, konferensi ini dapat berkontribusi dalam penyusunan ringkasan kebijakan tentang perpindahan paksa yang dapat menjadi acuan arahan penyusunan kebijakan dalam pemerintahan di masa yang akan datang. Sebab, permasalahan migrasi paksa pada kawasan Asia-Pasifik yang telah mengalami peningkatan signifikan seiring dengan adanya migrasi reguler. Pada tahun 2023, kawasan ini menampung sekitar 14,7 juta orang yang menjadi perhatian UNHCR, termasuk 7 juta pengungsi dan pencari suaka, 4,9 juta pengungsi dalam negeri, dan 2,5 juta orang tanpa kewarganegaraan. “Sayangnya, banyak negara berkembang di kawasan ini tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk merespons kebutuhan para pengungsi, dengan contoh-contoh praktik ideal dan mekanisme yang terbatas,” ungkapnya.

Di Indonesia sendiri, kata Setiadi, risiko pengungsian internal meningkat akibat kerentanan terhadap bencana alam, urbanisasi yang cepat, pertumbuhan penduduk, dan konflik internal. Menurut Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), pada akhir tahun 2021, Indonesia mencatat 749.000 pengungsi internal. Jumlah tersebut termasuk 73.000 pengungsi akibat konflik dan kekerasan, serta 155.000 pengungsi akibat bencana dan faktor lingkungan. Apalagi Indonesia menjadi tuan rumah bagi lebih dari 12.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR di beberapa kota besar berdasarkan laporan UNHCR April Fact Sheet tahun 2024 lalu.

Konferensi internasional, IASFM 2025 pun menawarkan berbagai program untuk para pesertanya yang beragam. Kegiatan pra-konferensi mencakup dua lokakarya yang dirancang untuk mahasiswa dan peneliti pemula dengan tajuk “Creative Research Methods and Ethics of Conducting Research on Forced Displacement” dan ”Design Thinking and Forced Displacement as a Wicked Problem”. Tak hanya itu, selama konferensi, para peserta dapat menghadiri sesi pleno, ignite stage, special stage, atau menikmati instalasi seni dan pameran stan.

Kemudian, puncak dari acara ini adalah sesi pleno, yang menampilkan tiga topik penting yaitu “Refleksi tentang Agenda Global untuk Migrasi Internasional” “(Re)Konsepsi Penggusuran Perkotaan dan Hak atas Kota” dan “Pendekatan Kontemporer terhadap Penggusuran Perkotaan”. Topik-topik ini dipilih untuk membahas bagaimana isu migrasi dan perpindahan penduduk ke perkotaan yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Sedang sesi utama yang ditawarkan, berfokus pada pendekatan regional dan perpindahan perkotaan di Asia-Pasifik dalam format meja bundar. Adapun topik yang diangkat diantaranya mencakup proses Bali, ASEAN, SAARC, Forum Kepulauan Pasifik, dan kerja sama multilateral lainnya di kawasan di kawasan Asia-Pasifik, pengungsian Rohingya, dan gerakan yang dipimpin oleh pengungsi dan advokasi untuk mendapatkan hak atas kota.

Selanjutnya, penyelenggara konferensi IASFM 2025, yang merupakan bagian dari jaringan advokasi untuk manajemen pengungsi di Indonesia, akan menerapkan hasil diskusi menjadi solusi praktis. Diharapkan pula dari penyelenggaraan IASFM 2025 ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kebijakan berbasis bukti di Indonesia dan kawasan yang lebih luas.

Penulis : Leony

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Reuters

Artikel UGM Siap Gelar Konferensi Internasional Soal Migrasi Paksa  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Direktur DPkM UGM, Dr. dr. Rustamaji, M.Kes, mengajak pegiat pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan pendidikan inklusif, khususnya pegiat pendidikan yang berasal dari komunitas. Selain itu, Rustamaji juga menyinggung terkait isu soal kedaruratan sampah yang masih menjadi permasalahan di Kota Yogyakarta. “Kita masih memiliki masalah dalam pemilahan, daur ulang dan sebagainya. Masalah ini harus kita akui dan kita wajib carikan solusi penyelesaiannya,” tuturnya.

Totok Pratopo, Ketua Pemerti Kali Code sekaligus anggota senior RCE Yogyakarta mengungkapkan bahwa sejak pandemi, hampir nihil bantuan dari pemerintah dalam pengelolaan sampah di kota Yogyakarta. Menurutnya, dahulu, pemerintah selalu mendukung dengan membayar masyarakat untuk membersihkan sungai. Namun saat ini, semuanya diperbantukan di depo-depo sampah. Ia juga mengungkapkan ketika adanya desentralisasi pengelolaan sampah, sungai menjadi kotor dan tercemar karena banyak yang membuang sampah ke sungai. “Ketika ada sampah-sampah di pinggir jalan, banyak masyarakat yang melapor dan bisa segera ditindaklanjuti, tapi kalau dibuangnya di sungai gimana? Kami belum punya CCTV, yang dari pemerintah cuma ada empat, tentu kami sangat kewalahan,” ucapnya.

Ia menegaskan saat ini Pemerti Kali Code tengah berupaya menggerakkan masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai sungai. Membuat sungai menjadi cantik, membuka mata air, membudidayakan bunga dan lebah, membuat kampung menjadi ramah anak, hingga membuka sekolah sungai pemerti Kali Code. Baginya, dukungan pemerintah dan inisiatif kontribusi dari masyarakat sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan kedaruratan sampah di Yogyakarta.

Berbeda dengan pengelolaan sampah di Banyumas, Jawa Tengah. Sidik Firmansyah, selaku Ketua TPST Mekarsari, Banyumas, mengungkapkan bagaimana permasalahan sampah di Banyumas dalam mengatasi permasalahan sampah sejak tahun 2019 silam. Firmansyah mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah dan inisiatif kontribusi dari masyarakat sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. “Sistem yang kami gunakan untuk pengumpulan sampah ada dua, melalui pengepul dan door to door. Kami di Banyumas juga ada bank sampah, ada masyarakat yang bekerja di bank sampah dan ada juga JekNyong (Ojek’e Inyong) yang mengambil sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Untuk sampah-sampah yang tidak ada nilai ekonomis, dikelola oleh TPST,” tuturnya.

Pendidikan Inklusif

Yogyakarta memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan keberlanjutan menjadi poin penting selain mempertahankan kualitas, sehingga diperlukan kolaborasi untuk menghadapi tantangan pendidikan yang ada saat ini. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Drs. Suhirman, M.Pd., menyoroti program makan siang bersama yang diinisiasi oleh pemerintah. Menurutnya, jika program ini ingin berlanjut, tentunya bukan hanya makanan dan kandungan gizinya saja yang dipikirkan, namun juga tantangan tentang tata kelola sampah yang akan dihadapi setiap hari. “Tantangan kita di dunia pendidikan itu sangat kompleks sekali,” katanya.

Dr. Gunawan Zakki selaku perwakilan UNESCO Jakarta menyadari bahwa pendidikan untuk semua (inklusif) adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Siapapun dengan latar belakang, agama, kemampuan, dan segala perbedaan harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, ketersediaan data difabel yang terverifikasi menjadi kesulitan UNESCO dalam mendukung proses pembuatan kebijakan. “Data ini kami ambil dari riset, studi, dan asesmen, sayangnya tidak terverifikasi sampai 100% padahal data-data ini yang kami gunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Koordinator Difapedia, Muhammad Karim Amrulloh, S.H., M.H.,menuturkan sebenarnya banyak sekali implementasi untuk mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua. Misalnya, UGM dan UNY dengan unit layanan disabilitas. Kampus-kampus juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada Dosen. Terdapat juga Organisasi non-profit yang bergerak untuk mendukung misi ini, misalnya Difapedia, Desamind, dan sebagainya yang secara rutin membuat program pelatihan-pelatihan untuk teman-teman difabel agar mereka bisa berdaya. 

Sementara S.R. Widyastuti, S.Psi., selaku pendiri Sekolah Tumbuh menjelaskan, terkait intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di Sekolah Tumbuh sebenarnya sama seperti sekolah lainnya. Namun demikian, ada perbedaan pengintegrasian supaya semua anak yang beragam kebutuhannya dapat menerima dengan baik materi yang diajarkan. Ada adaptasi penting perlu dilaksanakan, yaitu adaptasi kurikulum dan adaptasi lingkungan belajar. Adaptasi kurikulum mencakup dua hal, yaitu substitusi di mana Sekolah Tumbuh berusaha mengganti materi yang tidak relevan dengan materi yang lebih sesuai dengan kemampuan siswa. Ada pula modifikasi di mana Sekolah Tumbuh menyederhanakan kompetensi atau tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen. “Untuk adaptasi lingkungan, Sekolah Tumbuh sangat memperhatikan sekali terkait manajemen kelas inklusif, penggunaan bahasa yang sesuai, hingga sarana dan prasarana juga turut diperhatikan,” pungkasnya.

Penulis : Triya Andriyani

Foto      : Dokumentasi DPKM

Artikel Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Tata Kelola Sampah yang Berkelanjutan di DIY pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu dikemukakan oleh Dosen Prodi S3 Dosen Perekonomian Islam dan Industri Halal Sekolah Pascasarjana UGM, Akhmad Akbar Susanto, Ph.D., dalam seminar nasional bertajuk ‘Melesatkan Rezeki Penjualan Produk Bersertifikat Halal’, Jumat (20/12), di Ballroom Hotel Grand Rohan.

Menurut Akbar, dalam proses pemeriksaan halal, ada beberapa standar yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, kebersihan, dan sanitasi yang akan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Hal ini justru dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. “Standar ini dapat meningkatkan persepsi kualitas produk, bahkan di kalangan konsumen non-muslim,” ujar Akbar.

Ir. Nanung Danar Dono, MP, Ph.D., IPM, ASEAN Eng., selaku Wakil Ketua Halal Center UGM menuturkan kewajiban jaminan sertifikasi halal tidak hanya untuk produsen barang jadi, sebaliknya sertifikat halal juga dibutuhkan untuk para penyedia jasa. Sektor jasa yang dikenai kewajiban bersertifikat halal antara lain jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. “Pengecekan atau audit halal penyedia jasa didasarkan pada kategori halal lidzatihi (halal berdasarkan dzat). Contohnya, bangku bus tidak boleh terbuat dari kulit hewan yang haram serta filter air minum tidak boleh menggunakan tulang babi,” ujarnya.

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku UMKM dapat memperolehnya lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Soal biaya pengurusan sertifikat halal yang dianggap dikenakan dengan nominal fantastis, menurut Nanung, hal itu dikarenakan pengurusannya menggunakan jasa dari calo. Nanung mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikat halal hanya melalui lembaga berwenang. “Silakan daftarkan sertifikat halal lewat website resmi atau seperti Lembaga Penyedia Halal UGM,” pungkasnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, hadir sebagai pembicara lainnya adalah Dosen S2 Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM Dr. Duddy Roesmara Donna, SE, M.SL,  Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia DIY Prof. Dr. Ir. Budi Guntoro, S.PL. MP, IPU, ASEAN Eng., dan Executive Chairperson World Halal Industry Trade Alliance DIY Rika Fatimah P.L, ST., M.Sc., Ph.D.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Pelaku UMKM Sebaiknya Kantongi Sertifikasi Halal  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurutnya, data tidak hanya sebatas kumpulan informasi melainkan perlu diidentifikasi. Suwandi mencontohkan bagaimana peneliti di bidang sosial dan humaniora misalnya, bisa merefleksikan data terhadap kondisi politik atau realitas sosial yang dihadapi. Hal ini tidak hanya berguna untuk memudahkan pengolahan data, namun juga menjaga identitas data. Karena tanpa identitas tersebut, data cenderung kurang tepat sasaran ketika diolah. “Data mengenai sentimen anak muda terhadap pajak, bisa saja memunculkan data berbeda di setiap platform digital. Kita harus melihat polanya. Data tidak hanya sekedar rumusan angka saja, tapi juga bagaimana kita melakukan kontekstualisasi,” papar Suwandi.

Soal keragaman dan kompleksitas data justru menjadi kelebihan agar hasil pengolahan data semakin kaya. Suwandi memaparkan bagaimana mengolah data menggunakan metodologi siklus pengetahuan dimana data-data mentah yang belum diolah perlu digabung menjadi sebuah informasi, tentunya tanpa menghilangkan identitas dalam data tersebut. Kumpulan informasi itulah yang dapat digabung menjadi “pengetahuan”. Barulah data dapat memberikan kesimpulan jelas mengenai isu yang diteliti.

Ia menceritakan bagaimana Lokadata melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data seputar Indonesia. Alih-alih menggunakan data pribadi, Lokadata banyak menggunakan data agregasi yang terkumpul dalam bentuk kode. Suwandi juga mengakui bahwa pengelolaan data membutuhkan manpower dan dana yang besar. Sebab tren pengolahan data muncul dengan beragam metode dan variasi analisis.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Analisis dan Pengolahan Data jadi Kunci dalam Mengambil Keputusan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito mengatakan sudah saatnya perguruan tinggi ikut berperan dalam mewujudkan kegiatan pengabdian yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai bidang. “Kita mungkin kalah dalam hal riset dari negara-negara lain, tetapi tidak dalam pengabdian masyarakat kita tidak kalah,” katanya.

Menurut Arie, kegiatan pengabdian dapat terus berlanjut dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan penerjunan mahasiswa KKN PPM maupun program pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika di kampus.

Bagi Arie, konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah, yayasan, dan berbagai pihak lainnya menjadi fokus utama untuk menciptakan dampak yang nyata dan berkelanjutan. “Inisiatif-inisiatif yang dihasilkan dari konferensi ini dapat menjadi solusi nyata bagi tantangan lokal dan global,” katanya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada sekaligus reviewer nasional untuk program pengabdian masyarakat, Prof. Dr. med. vet. drh. R. Wisnu Nurcahyo, mengatakan kolaborasi lintas sektor adalah kunci sukses pengabdian masyarakat, terutama yang memiliki target jangka panjang. Menurutnya, pengabdian masyarakat harus mengedepankan tiga tolok ukur utama, yaitu delivery atau hasil riset tersampaikan kepada masyarakat. Lalu, acceptance dimana program tersebut diterima dan digunakan masyarakat, serta impact, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Program-program unggulan seperti kedaulatan pangan, energi, dan kesehatan harus terus menjadi prioritas,” ujar Wisnu.

Manajer Pilar Perkembangan Lingkungan, Dr. Rachman Kurniawan, menuturkan pengabdian masyarakat berkontribusi dalam mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ia menekankan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati harus menjadi perhatian utama perguruan tinggi.

Rachman menjelaskan bahwa Indonesia memiliki capaian SDGs yang relatif baik dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Ia mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadikan institusi pendidikan sebagai fasilitator pembangunan berkelanjutan.

Penulis : Rahma Khoirunnisa

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Saatnya Kampus Ikut Turun Membangun Desa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.