Presiden AAPA dan IAPA, Prof. Dr. Agus Pramusinto mengatakan hasil dari konferensi ini diharapkan mampu menghasilkan komitmen global dalam mengembangkan sistem birokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat. “Kita berharap konferensi ini bisa memperkuat diskusi administrasi publik dan berjejaring, meningkatkan kebijakan, dan memperkuat jejaring dalam riset dan pembelajaran di Asia, Afrika, dan Eropa,” tutur Agus.

Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB), Prof. Erwan Agus Purwanto, menjelaskan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru terkait arah reformasi birokrasi. “Pemerintah mengharapkan terciptanya sistem yang responsif, efektif, dan berbasis kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Erwan, apa yang diharapkan pemerintah tersebut sejalan dengan perkembangan dunia global telah memasuki era Society 5.0 yang menimbulkan fenomena Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA). Menghadapi tantangan tersebut bukanlah perkara mudah, karena di sisi lain pemerintah harus mempertahankan kondisi ekonomi nasional yang bertumbuh setiap tahunnya. “Perkembangan teknologi tidak lagi digunakan sebatas alat informasi saja, melainkan juga untuk memberikan solusi bagi masalah sosial,” katanya.

Ia melanjutkan, dibutuhkan perubahan strategi pemerintah yang awalnya input oriented menjadi outcome oriented. Jika sebelumnya pemerintah fokus menargetkan pemasukan dan pengeluaran, kali ini fokusnya berpindah pada dampaknya bagi masyarakat. Misalnya, seberapa besar pengaruhnya pada masyarakat dalam setiap anggaran belanja negara. Erwan menyampaikan arahan Presiden di awal pemerintahan untuk memberantas korupsi. Sistem yang korup tidak hanya menimbulkan kerugian negara, namun juga menghalangi akses dan kepentingan masyarakat dalam kebijakan.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA., mengatakan perguruan tinggi dan organisasi asosiasi perlu mendorong reformasi birokrasi melalui transformasi digital, inovasi sektor publik, dan menciptakan ekosistem menuju pembangunan yang berbasis SDGs.

Seperti diketahui, konferensi internasional ini dihadiri lebih dari 600 peserta dari 27 negara. Terdapat 6 sesi diskusi panel yang dihadiri lebih dari 30 pembicara dari sektor pemerintah, akademik, dan praktisi. Topik diskusi panel meliputi 8 sub-tema, di antaranya transformasi digital, operasionalisasi AI dan Big Data, birokrasi entrepreneurship, birokrasi post-pandemic, inklusivitas, dan manajemen krisis. Diskusi berlangsung selama dua hari, yaitu 5-7 November 2024 di Grha Sabha Pramana dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Hanif

Artikel Menuju Era Society 5.0, Sistem Birokrasi Diarahkan untuk Kepentingan Masyarakat pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Melalui FKP ini, kata Andi, pihaknya ingin menyerap aspirasi dan mendengar testimoni langsung dari publik terkait berbagai layanan yang ada di lingkungan UGM. Melalui masukan tersebut, pihaknya akan menetapkan SPP melalui surat keputusan Rektor UGM. “FKP ini merupakan evaluasi dan introspeksi terhadap pelayanan yang kita berikan. Bukan semata-mata bahwa selama ini dilaksanakan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang, namun secara prinsipil, sebagai bentuk cara kita melayani para mahasiswa kita sendiri, kolega dosen, dan tendik serta masyarakat umum,” ujarnya.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, Vice President CSR BCA, Krisbiakto Cahyo Adi, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi layanan bidang kerja sama di UGM. Menurutnya, pengajuan perjanjian kerja sama prosesnya tidak harus dimulai dari awal seperti pengajuan nota kesepahaman. “Saya sepakat, jika kerja sama yang sudah berjalan,  maka pengajuan perjanjian kerja sama tidak perlu proses dari awal lagi,” katanya.

Denny Sulistyanta, Guru Bimbingan Konseling SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, mengatakan pengajuan layanan sosialisasi informasi penerimaaan mahasiswa baru melalui google formulir sangat memudahkan pihak sekolah. Namun lamanya kepastian penunjukan pemateri yang waktunya cukup lama bahkan mepet menjelang hari kegiatan menyulitkan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi ke para orang tua siswa. “Karena kami juga harus membuat poster, membuat undangan yang tertera nama pemateri untuk disampaikan ke orang tua siswa. Jika orang tua tahu, harapannya bisa menarik mereka untuk mendatangi kegiatan sosialisasi,” ujarnya.

Sementara terkait layanan pembinaan dan pengembangan UMKM, salah satu pengrajin bunga kering dari kulit jagung, Juni Noor Hastuti, menyampaikan apresiasi dan terima kasih binaan yang dilakukan oleh tim UGM.  “Selama ini kita sudah banyak dibina, sering diajak ikut pelatihan dan dimonitoring usahanya. Bulan depan produk kita sudah ekspor ke Perancis. Untuk layanan, saya kira sudah sesuai,” kata pengrajin dari Matahari Craft ini.

Sebagai informasi, pada kegiatan FKP yang dilakukan selama dua hari, diketahui terdapat 2 SPP yang sudah tidak berjalan lagi yakni layanan Graduate Employability Program oleh Kantor Alumni dan layanan Permohonan Legalisasi Sertifikat Akreditasi UGM oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Global. Sebaliknya, tercatat 4 SPP baru yang diajukan, yakni  Layanan Informasi melalui Contact Center UGM, layanan Konsultasi Mahasiswa Persiapan KKN, Konsultasi Mahasiswa Pelaksanaan KKN, dan Konsultasi Pelaporan KKN.

Penulis: Gusti Grehenson

Artikel UGM Selenggarakan Forum Konsultasi Publik Penetapan Standar Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pada agenda yang berlangsung sore hari, Andi Sandi membuka pertemuan dengan menjelaskan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan UGM, mulai dari proses permohonan informasi publik hingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang setiap tahunnya diikuti oleh UGM. 

“UGM menjunjung tinggi nilai transparansi, namun bukan berarti kami ‘telanjang’. Dalam implementasi keterbukaan informasi publik, UGM mengacu kepada regulasi yang berlaku,” ucapnya.

PID Kemenko PMK, Dyah Tri Kumolosari mengutarakan bahwa melalui kunjungan ini Tim PPID Kemenko PMK ingin mendapatkan cerita praktik baik PPID UGM yang telah meraih predikat Informatif pada Monev KIP 5 (lima) tahun terakhir. “Terima kasih atas penerimaan UGM terhadap kunjungan dari PPID Kemenko PMK, kami ingin sharing dengan PPID UGM yang berhasil mempertahankan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan informasi publik di UGM,” ujarnya. 

Pada kesempatan ini Dyah dan perwakilan PPID Kemenko PMK menyampaikan beberapa pertanyaan kepada PPID UGM dan proses diskusi berlangsung dengan interaktif. Dari proses diskusi yang telah berlangsung, PPID Kemenko PMK memiliki harapan untuk dapat mengadaptasi berbagai praktik baik yang dilakukan oleh PPID UGM. 

Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat selaku PPID Pelaksana, Hestining Kurniastuti, S.S., M.B.A. menjelaskan bahwa PPID UGM selalu melakukan evaluasi pada program kerja yang terlaksana, termasuk Monev KIP. 

Sejak pertama kali mengikuti Monev KIP pada tahun 2016, UGM juga memiliki pengalaman mendapatkan peringkat yang fluktuatif hingga akhirnya dapat mempertahankan predikat informatif selama 5 tahun berturut-turut. Evaluasi dilakukan dengan melihat aspek mana saja yang masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, selanjutnya dilakukan optimalisasi dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Selain berdiskusi, pada kunjungan ini PPID Kemenko PMK juga berkesempatan untuk melihat Ruang Pelayanan Informasi Publik PPID UGM yang terletak di Lantai 1 Sayap Selatan Gedung Pusat UGM. 

Artikel PPID UGM Berbagi Praktik Baik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Kemenko PMK pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Selamat menjalankan tugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengiringi langkah Bapak Ibu dalam menjalankan tugas,” ucap Rektor usai melantik para pejabat. 

Rektor menerangkan, transformasi organisasi yang tengah dilakukan di UGM saat ini merupakan respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi serta menjadi upaya untuk mewujudkan unit kerja yang lebih dinamis, responsif, dan inovatif.

Menurutnya, pemimpin di lingkup unit kerja memiliki tanggung jawab dan mandat untuk memajukan UGM sekaligus untuk menjaga karakter UGM. Hal ini menjadi penting karena UGM tidak hanya berkompetisi di level nasional, tetapi juga merupakan representasi perguruan tinggi Indonesia untuk kompetisi di level dunia. 

“Saya meyakini Bapak Ibu yang menerima mandat ini dapat mengemban tanggung jawab baik di tataran manajerial maupun fungsional karena Bapak Ibu merupakan sosok potensial yang siap dan mampu menjadi katalisator tercapainya kinerja UGM,” ungkapnya. 

“Interaksi dua arah serta komunikasi perlu kita jaga sebaik-baiknya. Saya percaya Bapak Ibu akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan,” pungkas Rektor. 

Pejabat manajerial yang dilantik pada kesempatan ini di antaranya Dr.Agr.Sc. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si. sebagai Direktur Kajian dan Inovasi Akademik, Prof. Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt. sebagai Direktur Kemitraan dan Relasi Global, Dr. Hargo Utomo, M.B.A. sebagai Direktur Pengembangan Usaha, Prof. Dr. Ridi Ferdiana, S.T., M.T. sebagai Direktur Teknologi Informasi, dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M. sebagai Sekretaris Universitas. 

Di jajaran Kepala Biro, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum. dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D. dilantik sebagai Kepala Biro Manajemen Strategis, Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes. dilantik sebagai Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu, dan Dr. Mardhani Riasetiawan, M.T. dilantik sebagai Kepala Biro Transformasi Digital.

Penulis: Gloria

Fotografer: Firsto

Artikel Rektor Lantik Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional di Lingkungan UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Saat ini Kemenristekdikti sedang dievaluasi oleh Kementerian PANRB dan akan menghasilkan indeks reformasi birokrasi, yang dinilai termasuk di dalamnya PTN dan LLDIKTI. Untuk itu, Tim Reformasi Birokrasi yang ada di PTN dan LLDIKTI diharapkan dapat mampu melaksanakan delapan area perubahan dan menjawab survei yang diberikan Kemenpan RB agar indeks reformasi birokrasi Kemenristekdikti dapat terus meningkat,” ucap Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti, Wiwin Darwina, dalam siaran pers yang diterima Kamis (17/10).

Dalam laporannya, Manajer Penataan Tata Laksana Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti, M. Ali Akbar, mengatakan sosialisasi ini dilakukan di tiga regional, regional pertama di Jakarta, regional kedua di Surabaya, dan regional terakhir di Makassar. Pada sosialisasi di Surabaya ini, Kemenristekdikti mengundang 43 Ketua dan Anggota dari Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit Utama, PTN, dan LLDIKTI.

“Tujuan diadakan sosialisasi ini, yang pertama karena mulai tahun 2018, penilaian reformasi birokrasi tidak lagi hanya dilakukan di pusat, tetapi sampai ke unit di bawahnya, termasuk PTN dan LLDIKTI. Kedua, karena belum semua PTN dan LLDIKTI memahami rencana aksi dari delapan area perubahan yang merupakan objek penilaian reformasi birokrasi,” ujar Ali.

Pada acara yang digelar tiga hari ini, seluruh manajer Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti memaparkan bagaimana penerapan delapan rencana aksi dari area perubahan. Adapun delapan area perubahan tersebut meliputi, (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (3) Penguatan Organisasi, (4) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (5) Penataan Tata Laksana, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi birokrasi pada prinsipnya merupakan strategi untuk mewujudkan pemerintahan efektif dan efisien, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pelayanan publik berkualitas.

Peran Kemenristekdikti dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi sangatlah strategis. Salah satu peran nyata dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi. (Humas UGM/Satria)

Artikel PTN dan LLDIKTI Diharap Terapkan Delapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.