Terkait target dan prediksi swasembada beras ini, Guru besar Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengatakan capaian tersebut tidaklah mudah, sebab masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan produksi padi, seperti kondisi iklim yang bersahabat, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik, dan manajemen pembangunan pertanian yang terus dikembangkan. “Keadaan alam yang baik jika tidak terjadi cuaca ekstrim seperti el nino, el nina, banjir dan kekeringan yang akan dapat mengganggu produksi dan distribusi padi,” kata Masyhuri, Senin (10/2).

Untuk mendukung produksi padi bisa terpenuhi maka infrastruktur seperti jalan dan irigasi sangatlah menentukan. Sementara kondisi sebagian irigasi masih banyak yang rusak bahkan tidak pernah diperbaiki sejak dibangun di era orde baru. “Seharusnya pemerintah juga memperbaiki infrastruktur ini supaya dapat menunjang kegiatan pertanian,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, menurut pengajar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM ini, pemerintah perlu mengadakan berbagai program untuk mendukung petani dalam mencapai kemandirian pangan. Seperti kebijakan perluasan lahan, perbaikan dan perluasan irigasi, penyediaan pupuk dan sarana produksi yang tepat serta dukungan pendampingan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas padi. “Termasuk mendorong penemuan dan penggunaan bibit unggul, cara budidaya yang tepat untuk mekanisasi,” terangnya.

Soal perluasan lahan pertanian bagi petani, Masyhuri mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan UU No.1 1961, disebutkan agar petani sejahtera maka petani harus punya lahan minimal 2 hektar lahan. Pasalnya saat ini menurut data BPS, rata-rata petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi SDM, mayoritas petani berusia tua bahkan masuk kategori lansia. Sudah seharusnya generasi muda diharapkan dapat terjun ke bidang pertanian dengan penggunaan teknologi dan inovasi, budidaya dengan skala usaha tani yang lebih luas, dan bisnis sarana produksi yang lebih memadai. “Melibatkan generasi muda, skala usaha tani yang lebih luas, penggunaan teknologi yang lebih modern, dan penggunaan mekanisasi akan menjadikan pertanian modern sehingga target swasembada pangan akan segera tercapai,” katanya.

Tidak cukup sampai di situ, imbuhnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi padi, seperti penetapan harga pupuk. Disamping meneka biaya untuk pengadaan obat-obatan dan sarana produksi lain akan mempengaruhi insentif petani dalam meningkatkan produksi padi.  Bahkan kebijakan harga pokok pembelian (HPP) gabah juga turut andil dalam mempengaruhi swasembada beras. Adapun kebijakan HPP baru yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini menurutnya sudah terlambat, HPP tersebut akan mempengaruhi kelancaran pengadaan beras. “Kebijakan HPP yang telat seperti saat ini, baru akan memberikan pengaruh pada musim tanam berikutnya, bukan untuk sekarang ini”, ungkapnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Antara

Artikel Soal Swasembada Pangan, Pakar UGM Desak Pemerintah Bangun Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk ‘Private and Public Law in Motion: A Comparative Exploration of Legal Regimes’ yang menghadirkan pakar hukum yang terdiri dari Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat yang di Fakultas Hukum UGM pada Jumat (7/2).

Guru Besar Fakultas Bidang Ilmu Hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M., dalam pemaparannya mengangkat pentingnya kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hukum, yang dapat mendorong kemajuan di indonesia. “Kepastian hukum yang berkembang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong kemajuan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran sektor swasta. Dalam skema ini, pemerintah merencanakan kebutuhan infrastruktur, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola proyek-proyek tersebut selama periode yang telah disepakati. “Dengan melibatkan sektor swasta, negara dapat mengurangi beban anggaran dan memanfaatkan sumber daya yang lebih besar,” katanya.

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A, perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia atau Indonesian Institute for Independent Judiciary menekankan pentingnya keterampilan hakim dalam memahami hukum secara menyeluruh, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan pengaruh aktor-aktor publik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat vital untuk menciptakan sistem peradilan yang adil. “Isu seperti CSR, perlindungan lingkungan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara hukum publik dan privat untuk berinteraksi, disini Mahkamah Agung memainkan peran penting,” katanya.

Lebih lanjut, Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Anggota Komisi Yudisial, menambahkan tantangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang utamanya terdapat pada kepercayaan publik terhadap peradilan terkait adanya praktik suap, percaloan kasus, dan praktik korupsi yang terungkap baru-baru ini. “Pengawasan internal, meskipun sudah ada, masih kurang efektif. Komisi Yudisial masih terbatas pada hakim, sementara peran panitera, juru sita, dan karyawan pengadilan lainnya seringkali terabaikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa meskipun sejumlah inovasi, seperti otomatisasi sistem pengadilan, telah diterapkan, pengawasan internal di lembaga peradilan masih terbatas, terutama dalam hal menindak pejabat tinggi pengadilan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Deepti Panda, Doctoral Candidate dari Queen’s University, Canada, menyampaikan paparannya mengenai masalah internasional dalam hukum terkait dengan kebangkrutan negara, arbitrase internasional, dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Ia mengulas soal Sovereign Insolvency atau kebangkrutan Negara dan dampaknya terhadap keputusan internasional dan hubungan negara dengan investor asing. Ia menyebutkan pentingnya perjanjian internasional, seperti New York Convention and ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) dalam menyelesaikan sengketa antar negara. “Masalah-masalah besar terjadi di negara-negara berhutang, yang terpaksa mengalihkan aset dan pendapatan mereka untuk membayar kewajiban internasional, sehingga mengorbankan kesejahteraan rakyat mereka,” katanya.

Sementara itu, Hakim dari peradilan Amerika Serikat, Aliyah Shaheedah Sabree, menyampaikan diskusinya berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di Michigan selama 8 tahun. Ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan, seperti korupsi, kekurangan kesejahteraan bagi  hakim, dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan. “Saya menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan yang mempengaruhi individu dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga perlu adanya kesetaraan disana,” ucapnya.

Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa di Michigan, yurisdiksi menanggapi perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, dengan pendekatan proaktif. Sebagai contoh, ketika AI mulai berkembang sejak kemunculan ChatGPT pada tahun 2022, negara bagian ini menjadi salah satu yang pertama membentuk Task Force untuk menyambut teknologi tersebut. “Kami menyadari bahwa menanggapi AI dengan cara yang negatif atau menghindarinya bukanlah solusi yang tepat,” katanya.

Selama setahun terakhir, laporan yang dibuat pada Oktober dengan rekomendasi dari hakim dan para pengacara mengarahkan bagaimana seharusnya AI digunakan dalam sistem peradilan. “Banyak yang perlu dipelajari, terutama bagi hakim dan pengacara yang biasanya lebih tua dan cenderung lebih berhati-hati dalam mempelajari teknologi baru,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti menyediakan penerjemah virtual yang dapat diakses 24 jam, serta mengatur beban kerja hakim menggunakan asisten virtual. “Michigan memiliki salah satu sistem peradilan terbesar di AS, dengan lebih dari 50.000 kasus yang ditangani selama tujuh tahun, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan sangat dihargai,” pungkasnya.

Dari diskusi tersebut mengemuka berbagai langkah-langkah inovatif dan peningkatan transparansi, sehingga sistem hukum baik di Indonesia dan negara-negara lainnya dapat berkembang dengan lebih baik, dengan memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KUD semakin terabaikan pasca reformasi 1998.“Saya kira tidak hanya revitalisasi KUD secara spesifik, tapi koperasi secara umum, itu ide bagus,” ujarnya, Sabtu (8/2).

Menurut Dumairy, di era sekitar awal tahun ‘80-an pemerintah memang ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal ini pun selaras dengan apa yang tertulis di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan badan usaha yang cocok untuk negara ini adalah koperasi.

Selanjutnya, pada saat itu,dikembangkanlah KUD yang berawal dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) . BUUD yang baik pun naik peringkat menjadi KUD, sehingga pada saat tiap-tiap kecamatan memiliki KUD. Selanjutnya, KUD yang terus berkembang akan naik tingkat menjadi KUD Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa KUD yang ada. “Koperasi saat itu pun dititipi berbagai macam program dari pemerintah, dan jika bisa memenuhi 13 syarat yang diberikan maka KUD akan tingkat menjadi KUD Mandiri, yang tiap 2 tahun sekali akan dievaluasi kinerjanya,” katanya.

Dumairy menjelaskan, perkembangan KUD cukup signifikan bahkan antar KUD saling berlomba menjadi lebih baik dan mempertahankan kinerjanya. “Sialnya rencana evaluasi tiap 2 tahun itu tidak berjalan, karena tidak lama kemudian kita mengalami reformasi,” jelasnya.

Dumairy mengakui, berkat peran KUD ini pula Indonesia saat itu dapat mencapai swasembada pangan. Soal target pemerintah melakukan revitalisasi Koperasi, ia yakin jika berjalan dengan baik maka Indonesia tanpa impor beras dapat terjadi. Pasalnya, menurut Dumairy, hal serupa pernah terjadi pada tahun 1994, yang mana pada saat itu, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan. “Salah satu yang berperan itu justru KUD,” jelasnya.

Dumairy menambahkan bahwa melalui kerja sama KUD dan Badan Urusan Logistik (Bulog), tepatnya melalui Depot Logistik (Dolog) yang ada di daerah, lalu melalui KUD, para petani menjual hasil panennya kepada Dolog, dengan jaminan harga minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lah yang membuat petani jadi gemar menjual hasil panennya kepada KUD. “Hal ini tentu sangat berbeda dengan tengkulak, yang akan membeli hasil olahan mereka dengan serendah-serendahnya,” terangnya.

Dengan hal tersebut, petani akan dapat menjual hasil olahan mereka dengan harga yang layak di musim apapun, karena harga jual terendahnya berasal dari pusat. Sehingga, mereka tidak akan takut karena bahkan pada musim panen raya pun untung yang mereka dapatkan nanti pun tidak akan anjlok ataupun merugi.

Meski demikian, Dumairy pun menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan program revitalisasi ini, seperti halnya BUMDesa, diperlukan perbaikan manajemen KUD dan evaluasi per 2 tahun,  serta pengelolaan simpan pinjam. Selain KUD, pemerintah juga sudah mengembangkan lembaga lain, yang disebut dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar kedua lembaga ini dapat berjalan secara bersamaan. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan untuk menjadikan petani menjadi anggota dari KUD tersebut.  “Bisa jadi nanti ada semacam rivalitas antara BUMDesa dan KUD, padahal idenya sama, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.

Dumairy juga mengingatkan pentingnya manajerial KUD yang sebaiknya diserahkan pada seseorang yang memang betul-betul mampu mengelola dengan baik, memiliki integritas, dan berkompeten. Jadi, bukan hanya diserahkan pada ASN atau perangkat desa yang memiliki kewajiban lain. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan KUD dapat lebih terfokus pada meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani. Bahkan program dari Kementerian Pertanian,  yang ingin mencetak sejuta petani dapat disinkronkan dengan KUD.

Terakhir, soal pengelolaan simpan pinjam, Dumairy mengingatkan siapa yang akan mengawasi hal ini, apakah dari Kemenkop atau dari OJK. Karena, bisa saja jika diawasi OJK, tuntutan administrasinya yang  mungkin akan memberatkan KUD karena dilakukan tiap dua minggu sekali. Selain itu, kemungkinan jika OJK merasa simpan pinjam suatu koperasi tidak layak sehingga perlu ditutup pun perlu diperhatikan, karena salah satu daya tarik dari koperasi adalah simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, Dumairy mengingatkan hal tersebut perlu dipikirkan betul-betul, agar tidak terjadi konflik atas dua lembaga tersebut ke depannya. “Nanti siapa yang mengawasi, kita tidak mau lagi ‘kan dengar uang nasabah atau anggota koperasi dilarikan pengurusnya?” ujarnya.

Ia pun berharap bahwa rencana untuk membangkitan koperasi ini, pemerintah dapat terus berbenah dan belajar agar tidak hanya mengulang-ulang sejarah yang sudah ada, koperasi yang timbul dan tenggelam, namun harus bisa tetap berjalan semestinya dan berkelanjutan.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Pojoksatu.id

Artikel Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Untuk menegaskan komitmen tersebut, salah satu langkah signifikan yang akan dilakukan UGM adalah dengan merencanakan penambahan RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore yang telah mengalami proses perataan sepanjang Januari 2025 lalu.

Direktur Direktorat Aset, Dr. Eng. Ir. Ahmad Sarwadi, M.Eng., IPM., mengungkapkan proses perubahan ini merupakan bagian dari visi UGM untuk menciptakan kampus yang lebih ramah lingkungan dan dapat mendukung aktivitas akademik serta sosial dengan lebih baik. Penambahan RTH ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi sivitas akademik untuk beristirahat, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan alam di tengah kesibukan akademik yang padat.

“Posisi RTH ini sangat strategis, fungsinya selain memastikan air hujan tidak masuk ke gedung GIK juga sebagai barrier antara Jalan Kaliurang dan GIK. Nah, GIK sebagai melting plot antara kampus dan dunia industri akhirnya punya RTH yang public friendly,” kata Sarwadi, Sabtu (8/2).

Sarwadi menjelaskan, desain RTH ini nantinya tidak hanya berfokus pada estetika dan kenyamanan, tetapi tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, perencanaan dan pembangunan RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore akan memperhatikan tiga aspek penting, yaitu ekologis, hidrologis, dan sosial. Pada aspek ekologis, tanaman yang digunakan akan didominasi oleh tanaman lokal yang memiliki kesesuaian terhadap kondisi lingkungan lokal. Penambahan tanaman ini akan meningkatkan kualitas ekosistem, mendukung konservasi flora maupun fauna, serta sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. “RTH ini tentunya juga berfungsi untuk rehabilitasi lahan bekas gedung. Penanaman vegetasi yang tepat akan memperbaiki kondisi tanah dan kualitas air,” jelasnya

Selanjutnya, pada aspek hidrologis, pembangunan RTH akan mengintegrasikan infrastruktur hijau, seperti sistem penyerapan air hujan ke dalam tanah yang merupakan bagian dari penataan lanskapnya, hal ini tentunya dapat mengurangi potensi banjir.

Sarwadi berujar, perubahan iklim global menyebabkan pergeseran pola cuaca yang membuat banyak kota semakin rentan terhadap persoalan hidrologis. RTH dapat berfungsi sebagai salah satu solusi adaptasi untuk menghadapi tantangan ini. “Dengan meningkatnya jumlah dan kualitas RTH di kawasan UGM, kita ingin memperkuat kontribusi dalam mitigasi dampak perubahan iklim,” harapnya.

Pada aspek sosial, Sarwadi pun menjelaskan, desain RTH akan memperhatikan prinsip aksesibilitas. Semua fasilitas nantinya akan dirancang agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Ia berharap keberadaan ruang hijau yang asri dapat memberikan tempat bagi individu untuk beristirahat sejenak, berjalan-jalan, atau berolahraga yang dapat mengurangi stress dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. “Saya kira sudah saatnya kita berkomitmen untuk menciptakan ruang untuk semua,” tutur Sarwadi.

Sarwadi berharap RTH di lahan eks gedung Gama Bookstore ini akan meningkatkan kualitas hidup sivitas akademik, mendukung kelestarian alam, serta menjadi ruang publik yang inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat di sekitar UGM. “Melalui proses perencanaan yang matang dan kolaborasi antar berbagai pihak, pembangunan RTH bisa menjadi ruang publik bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto    : Dokumentasi Direktorat Aset

Artikel UGM Bangun Ruang Terbuka Hijau di Lahan Eks Gama Bookstore pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Temuan ini disampaikan oleh peneliti mikroplastik Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Conservation/ Ecoton), Rafika Aprilianti, Senin (3/2). Selain itu, terdapat lima produk teh celup yang umum dan banyak beredar yang juga telah diteliti. Kesemuanya melepaskan mikroplastik saat diseduh.

Menanggapi hasil temuan ini, Dosen di Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, FK-KMK UGM,  Dr. Annisa Utami Rauf, mengatakan adanya hasil temuan ini tidak serta merta peredaran teh celup dilarang. Menurutnya, belum ada aturan baku yang menyebutkan berapa kandungan mikroplastik yang seharusnya ada di kantong teh celup. Bahkan benang gantungannya saja sudah mengandung fragment mikroplastik. “Sepengetahuan saya tuh belum ada standar level yang baku. Jadi kita nggak tahu, misalnya beberapa kali minum itu berbahaya atau satu kali minum berbahaya, meski mikroplastik itu emergence kontaminan,” katanya.

Menurutnya, untuk konsumen yang suka minum teh celup, ujarnya, jika khawatir soal mikroplastik ini, bisa mengganti dengan penyajian dengan teh seduh yang disaring atau sejenis teh tubruk.

Terkait penanganan isu mikroplastik ini dalam produk kantong teh celup, menurutnya hanya perlu menyampaikan informasi ke masyarakat, bahwa memang kemasan kantong teh celup ada kandungan mikroplastik.”Jadi kita edukasi dulu terkait hal ini bahwa kandungannya memang ada. Kalau misalnya mereka sudah tahu, kita bisa sarankan bahwa tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi,” paparnya

Di sisi lain, beliau juga menyarankan bahwa perlunya edukasi  ke masyarakat agar mendapat wawasan terkait mikroplastik ini. “Karena mikroplastik sebenarnya ada di setiap komponen, misalnya mineral, tanah, tetapi karena pada teh celup langsung masuk ke jalur pencernaan, lalu kita tidak tahu efek berkelanjutan seperti apa dan itu yang membuat bahaya sebab tidak semua fragment itu bisa dikeluarkan dari tubuh,” katanya.

Meskipun begitu, ia menyebutkan tidak semua kantong teh celup terbuat dari plastik, ada beberapa jenis kantong teh celup terbuat dari kertas sehingga tidak menghasilkan mikroplastik dibanding kantong berbahan plastik. Mengingat hasil temuan ini, ia menyarankan masyarakat lebih bijak memilih produk sehari-hari, termasuk dengan kantong teh celup. “Sebaiknya beralih ke kantong teh berbahan kertas atau bahan ramah lingkungan lainnya untuk mengurangi paparan mikroplastik,” pesannya.

Penulis : Kezia Dwina Nathania
Editor : Gusti Grehenson

Artikel Soal Kandungan Mikroplastik pada Kantong Teh Celup, Begini Tanggapan Pakar UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rancangan untuk melakukan proses seleksi bersama ini diakui Hamim sebenarnya tidak mudah dan masih memerlukan berbagai perencanaan. Oleh karena itu, FK-KMK UGM sendiri masih menunggu perintah resmi mengenai seleksi bersama, sehingga penerimaan PPDS di bulan Maret mendatang yang masih menggunakan skema di masing-masing universitas.

Kebijakan seleksi bersama PPDS ditujukan untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis sekaligus pemasarannya di seluruh daerah Indonesia. Upaya ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2022 melalui beberapa program, seperti peningkatan kuota mahasiswa program sarjana dan dokter spesialis, serta penambahan program studi. Sampai saat ini, program dokter spesialis dan subspesialis telah menghasilkan 4.000 lulusan setiap tahunnya. Sayangnya, angka tersebut masih belum mencukupi kebutuhan dokter spesialis di sejumlah daerah.  “Masalah pemerataan ini cukup kompleks ya. Bukan hanya PPDS, tapi bagaimana membuat dokter-dokter spesialis mau bekerja di daerah,” terang Hamim.

Kebijakan yang diberlakukan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis ini adalah penerimaan program melalui jalur afirmasi. Setiap daerah memiliki minimal kuota 10% yang diprioritaskan pada jalur afirmasi dokter spesialis. “Hal ini ditujukan agar nantinya setelah lulus, mereka bisa kembali bekerja di daerah asal,” paparnya.

Sayangnya, menurut Hamim, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis. Hamim menambahkan, mayoritas dokter setelah lulus dan bekerja beberapa tahun di daerah, umumnya akan melanjutkan bekerja di kota. Rendahnya tingkat retensi (mempertahankan) dokter spesialis ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk aspek sarana dan prasarana, insentif, hingga keamanan. “Banyak yang tidak betah bekerja di daerah karena kesulitan akses, minim insentif, dan ancaman keamanan. Padahal aspek tersebut sangat penting agar dokter bisa bekerja dengan maksimal,” pungkas Hamim.

Hamim menyarankan agar pemerintah bisa ikut mempertimbangkan jaminan keamanan dan kelengkapan medis di layanan kesehatan daerah. Mengenai alur dan aspek kompetensi yang diuji dalam PPDS, Hamim memberikan masukan agar menambahkan penilaian lain di luar pengetahuan umum. Menurutnya, penting bagi dokter agar memiliki stabilitas kesehatan mental yang baik dalam menangani pasien. “Saya kira perlu ditambahkan misalnya tes untuk menguji kesehatan mental, sikap, jadi tidak hanya kompetensi dasar saja. Itu penting,” tambah Hamim.

Hamim juga merekomendasikan jalur penerimaan PPDS dalam dua skema, yakni seleksi bersama dan mandiri. Alih-alih mengganti sistem yang sudah berjalan, akan lebih mudah untuk menambahkan jalur penerimaan baru. “Karena saat ini pun masih banyak universitas yang perlu berupaya untuk membuka program studi baru khusus untuk dokter spesialis/subspesialis,” tuturnya.

FK-KMK UGM sendiri, kata hamim, mendukung pembukaan pendidikan spesialis dan subspesialis di beberapa universitas. Beberapa di antaranya, UGM membantu pembukaan program studi neurologi di Universitas Jenderal Soedirman dan program studi penyakit dalam di Universitas Islam Sultan Agung. “Kami di FK-KMK UGM ini juga membantu beberapa universitas untuk membuka program dokter spesialis. Agar upaya ini bisa dilakukan bersama-sama,” pungkasnya.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Soal Seleksi Bersama PPDS, Pakar UGM Sarankan Pemerintah Perhatikan Retensi Dokter Spesialis  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dr. Destha Titi Raharjana, M.Si., peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM mengaku prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut. Menurutnya, kegiatan wisata yang diharapkan menyenangkan sekaligus mampu mengembalikan semangat dan energi baru justru berujung duka. Meski kejadian kecelakaan memang tidak dapat diprediksi, namun menurutnya hal itu bisa diantisipasi dengan tetap menjaga kewaspadaan semua pihak  dan menjadikan keselamatan sebagai prinsip utama untuk menekan resiko terjadinya kecelakaan. “Semestinya dapat dicegah apabila segenap pihak mampu melakukan menerapkan SOP dan selalu menjalankan pengendalian”, terangnya di Kampus UGM, Rabu (5/2).

Destha berpendapat pihak pengelola dinilai sebagai pihak yang paling paham lingkungan wisata yang dikelolanya. Mereka sebetulnya pihak yang paling paham terhadap lingkungannya, kondisi wahana permainan yang dimiliki beserta fasilitasnya. Semestinya semua dalam kondisi yang selalu siap dan mendapat pengawasan ketat. Selain itu, para pengelola wisata mestinya secara periodik melakukan pengecekan kelaikan. “Secara profesional, para penyedia jasa wisata dan wahana rekreasi seharusnya mampu menerapkan SOP secara konsisten guna menekan berbagai resiko yang mungkin terjadi,” tuturnya.

Tidak cukup sampai di situ, menurut Destha, wisatawan yang membeli tiket wisata, dan berniat bermain wahana permainan harus diyakinkan keamanan semua fasilitas. Meskipun dalam tiket tercantum adanya asuransi, imbuhnya, pihak pengelola diwajibkan menyampaikan soal kepastian jaminan keselamatan bagi pengunjung.“Jika perlu pasang papan informasi, himbauan untuk selalu waspada, dan hati-hati. Jangan segan-segan pula mengingatkan secara berulang untuk keselamatan pengunjung, mengingat di waktu-waktu tertentu karena lonjakan pengunjung seringkali membuat mereka mengabaikan keselamatan diri”, jelasnya.

Terlebih untuk lokasi-lokasi wisata di alam terbuka. Sebagaimana kejadian di Pantai Drini, Gunungkidul belum lama ini. Pihak wisatawan, dalam pandangan Destha semestinya juga selalu waspada dan mampu menjaga diri terlebih di musim penghujan. Berwisata di lokasi wisata air, menurutnya sangat perlu untuk mengetahui karakter lokasi wisata yang dituju. “Ini artinya, kesiapan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri juga menjadi hal utama.  Pihak sekolah pun perlu memberikan himbauan agar siswanya selalu berhati-hati. Pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya gelombang saat berwisata di pantai pun harus dicari atau diberikan kepada wisatawan. Terlebih, karakter gelombang laut yang dikenal ganas serta keberadaan palung di pantai Selatan Jawa yang patut untuk diwaspadai’, ungkapnya.

Destha pun turut prihatin atas berbagai kejadian laka wisata yang merengut jiwa wisatawan di jalan raya. Seperti yang terjadi di Pasuruan beberapa hari lalu. Menurutnya banyak faktor berpengaruh terhadap peristiwa tersebut, akibat dari kondisi kendaraan yang mengalami gangguan ataupun dari sisi human error. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, dia berharap pihak penyedia kendaraan wisata atau agen wisata seharusnya mampu menyediakan kendaraan yang siap dan menjamin keselamatan calon pengguna. “Caranya, secara periodik kendaraan mereka harus dilakukan uji kir, chek surat jalan, dan kelaikan semuanya”, paparnya.

Harapan yang sama juga ditujukan kepada pihak pemerintah, khususnya  Dinas Perhubungan yang seyogyanya secara rutin perlu melakukan sidak pada beberapa Perusahaan Otobus. Mereka bisa melakukan penilaian sekaligus mengevaluasi terhadap beberapa kendaraan yang dimiliki PO.Jika ditemui yang tidak layak, pihak konsumen dalam hal ini agen wisata berhak untuk melarang untuk tidak dipergunakan lagi. “Jika memang ditemui seperti itu maka bisa meminta perusahaan mengganti dengan kendaraan terbaru atau kendaraan layak jalan”, ucapnya.

Destha juga mengingatkan agar pihak agen wisata secara rutin melakukan tes kesehatan untuk para sopir yang hendak menjalankan kendaraan untuk mengantar wisatawan. Sekaligus memastikan kesehatan sopir dalam kondisi prima. “Jam terbang sopir juga penting untuk menekan kecelakaan. Driver yang hapal medan jalan cenderung lebih waspada dalam mengendalikan kendaraan. Karenanya masing-masing driver perlu mengenali dan mempelajari kondisi jalan,” pungkasnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto      : Freepik

Artikel Puspar UGM: Aspek Keamanan dan Keselamatan Berwisata Harus Diutamakan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran. Pasalnya pemotongan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Akbar, Rabu (5/2).

Selain memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. Program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan anggaran. “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dikatakan Akbar, resiko jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Akbar sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar mengingatkan agar kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Penulis : Jelita Agustine

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Media Indonesia

Artikel Ekonom UGM Menakar Imbas Efisiensi Anggaran terhadap Stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun, mengatakan perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

Adanya pihak yang mendukung penghapusan ambang batas ini menurut Alfath dikarenakan selama ini suara partai-partai kecil yang tidak mencapai ambang batas 4 persen menjadi sia-sia dan tidak terwakili di parlemen. “Kalau dihitung-hitung, suara yang terbuang dari partai-partai kecil itu bisa mencapai belasan persen,”katanya, Rabu (5/2).

Di sisi lain, Alfath juga memahami alasan beberapa pihak di DPR RI menolak penghapusan ambang batas parlemen. Menurutnya, semakin banyak partai yang masuk ke parlemen, semakin sulit mengelola kepentingan politik yang beragam, yang dapat berdampak pada efektivitas kerja DPR. “Jumlah partai yang lebih banyak akan menambah beban terkait fraksi, pembagian tugas, dan efektivitas kinerja DPR itu sendiri,” jelasnya.

Bagi Alfath, angka 4% dalam ambang batas parlemen bukanlah angka yang muncul begitu saja, melainkan hasil kompromi antara inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. “Sebelumnya, ambang batas ini hanya 3,5%, lalu dinaikkan menjadi 4% pada revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Angka ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara keterwakilan politik dan stabilitas pemerintahan,” terangnya.

Ia berpendapat bahwa mempertahankan bahkan meningkatkan ambang batas parlemen bisa menjadi solusi untuk memperjelas ideologi partai politik. “Dengan ambang batas yang lebih tinggi, partai-partai politik harus memiliki ideologi dan program yang jelas. Kalau tidak, akan sulit menentukan apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya ambang batas parlemen. “Yang penting adalah fungsi-fungsi DPR berjalan dengan baik, tidak kedap terhadap kritik, dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” katanya.

Ia menekankan bahwa efektivitas kerja DPR harus menjadi prioritas utama. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit dan lebih terstruktur, proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa berjalan lebih baik. “Jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua kelompok, malah justru yang terlayani adalah kepentingan politisi, bukan rakyat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Alfath menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif. Namun, dalam konteks Indonesia, ia lebih sepakat jika ambang batas parlemen tetap dipertahankan atau bahkan dinaikkan demi efektivitas pemerintahan.“Kebijakan ini harus dilihat dari kebutuhan masyarakat saat ini. Kalau kita ingin DPR yang efektif, maka ambang batas yang ada sebaiknya dipertahankan atau ditingkatkan,” pungkasnya.

Penulis : Rahma Khoirunnisa

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Donnie dan Dok.Kompas

Artikel Dorong Efektivitas Kinerja DPR, Pakar UGM Sebut Ambang Batas Parlemen Sebaiknya tetap Dipertahankan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah memandang penting kegiatan hilirisasi berbagai komoditas dari hasil tambang produk pertanian, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan. Di sisi lain, Menko Airlangga menyampaikan peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam agenda hilirisasi nasional, dengan melakukan penyesuaian kurikulum, pengembangan program vokasi, dan membentuk lulusan perguruan tinggi yang menguasai teknologi terkini. “Kita harus menguasai dalam hilirisasi seperti penguasaan teknologi kendaraan listrik, microcontroller perancangan IC maupun semikonduktor device,” ujarnya.

Untuk mendukung hilirisasi, kata Airlangga, jugas diperlukan terobosan dalam kebijakan pendidikan di ranah perguruan tinggi agar mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan akses penerima beasiswa dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. “Kita harus mendorong anak bangsa untuk bisa menimba ilmu yang berkaitan dengan hilirisasi baik di dalam maupun di luar negeri,” ungkapnya.

Namun yang tidak kalah penting, imbuhnya, mendorong kampus membangun kolaborasi dengan stakeholders baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping mendorong pengembangan riset terkait teknologi dalam mendukung hilirisasi ketahanan energi.

Sementara Faisol Riza, Μ.Α., selaku Wakil Menteri Perindustrian Ri, menuturkan banyak industri di tanah air yang tidak bisa memanfaatkan hilirisasi karena kebutuhan gas yang tidak bisa terpenuhi sehingga harus dibantu oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan tingkat daya saing industri menjadi berkurang dibandingkan dengan industri-industri di negara-negara lain. “Kita dorong  pasokan energi yang memadai agar bisa mendukung daya saing industri,” paparnya.

Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Tumiran, M.Eng, Ph.D., sekaligus menjadi moderator dalam talkshow tersebut menuturkan kampus bisa berperan dalam mendorong agenda hilirisasi nasional dan mewujudkan ketahanan energi sehingga bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.”Pertanyaannya bagaimana strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% ini?Roadmapnya bagaimana? saya kira, hilirisasi adalah jawabannya untuk mengoptimalkan sumber daya mineral kita dengan transformasi knowledge dan skills yang bisa dibangun dan dimiliki bangsa ini untuk memberikan nilai tambah optimal,” pungkasnya.

Penulis : Kezia Dwina Nathania

Editor   : Gusti Grehenson

Foto     : Firsto dan Dok. Kemenko Perekonomian

Artikel Menko Airlangga Hartarto Minta Kampus Dukung Agenda Hilirisasi Nasional pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.