Acara yang disiarkan langsung dari Aula Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Ambon tersebut dihadiri langsung oleh akademisi dari dua universitas. “Tujuan utama kami datang melakukan roadshow ini adalah untuk memperkenalkan bidang studi di UGM. Kita tahu bahwa persebaran tenaga kesehatan saat ini tidak merata, dan sangat dibutuhkan. Kami berharap, acara ini dapat menambah pengetahuan dan menambah alternatif bagi para dosen, baik dari S1 ke S2, maupun S2 ke studi S3,” ucap dr. Ahmad Hamim Sadewa, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan FK-KMK UGM.

Pertemuan dua universitas ini menjadi wadah diskusi dalam membahas berbagai isu kesehatan. “Besar harapan kami pada FK-KMK UGM untuk tidak hanya berdiskusi di sini, namun juga dapat berkolaborasi lebih lanjut, terutama dalam Tridarma perguruan tinggi,” ungkap Dekan Fakultas Kedokteran Unpatti, Dr. dr. Bertha Jean Que, Sp.S., M.Kes. Menurutnya, salah satu faktor ketidakmerataan tenaga medis, khususnya dokter adalah karena enggannya lulusan sarjana kedokteran untuk mengambil studi profesi selain dokter spesialis. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan usia maksimal pendidikan S2 adalah 35 tahun. 

Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi talkshow dan diskusi bertema “Inovasi Intervensi dan Teknologi Kesehatan Kedokteran” yang dibawakan oleh civitas akademika FK-KMK UGM. Salah satu isu yang diangkat adalah inovasi dan intervensi penanganan nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD). Kementrian Kesehatan melaporkan setidaknya ada peningkatan signifikan pada angka kematian karena DBD, yakni 705 orang di 2021, menjadi 1.183 di 2022. 

Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D menyampaikan proses perkembangan dan persebaran nyamuk DBD di masyarakat. “Salah satu inovasi yang kami kembangkan adalah bakteri Wolbachia pada nyamuk yang dapat menghambat virus dengue. Kami mengawinkan nyamuk jantan dan betina, di mana salah satunya memiliki bakteri Wolbachia. Ketika telur-telur nyamuk dengan virus dengue itu muncul, ternyata virusnya tidak berkembang,” terang Prof. Adi. inovasi bakteri Wolbachria ini memunculkan solusi baru untuk mengendalikan perkembangan nyamuk dengue di masyarakat.

“Kami mengujicobakan di masyarakat. Jadi, di Yogyakarta kami melepaskan nyamuk yang sudah memiliki bakteri Wolbachia, dengan harapan akan terjadi perkawinan dengan nyamuk yang sudah ada di alam. Hipotesisnya setelah itu adalah semua turunannya akan memiliki bakteri Wolbachia. Dengan begitu, persebaran virus dengue ini akan terhambat, bahkan bisa berhenti,” tambahnya.

Penulis: Tasya

Artikel Festival Pascasarjana FK-KMK UGM Bersama Universitas Pattimura Bahas Pengendalian Virus Nyamuk Demam Berdarah dengan Bakteri Wolbachia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Bagi Fahmy Radhi kerja sama ini sesungguhnya memberikan mutual benefit bagi keduanya baik Pemerintah DKI dan PLN. Bagi Pemerintah DKI, kerja sama ini akan mengatasi permasalahan sampah DKI yang menghasilkan sampah lebih 7.500 ton per hari, sedangkan bagi PLN kerja sama ini akan memberikan kepastian pasokan 1.000 ton BBJP dengan mengolah 3.000 ton sampah per hari menjadi biomassa untuk co-firing di PLTU.

“Hanya saja kerja sama ini tentunya tidak akan bisa direalisasikan selama masalah terkait tipping fee dan harga jual listrik belum disepakati,” ujarnya di Kampus UGM, Senin (12/6).

Sebagai pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, ia menyampaikan tipping fee adalah biaya yang dibayarkan untuk pemilahan sampah sebelum diolah menjadi BBJP berdasarkan jumlah sampah yang digunakan. Sedangkan harga jual listrik adalah harga listrik yang dijual kepada PLN  Berdasarkan  Perpres 35/2018.

Tipping fee ditetapkan paling tinggi sebesar Rp500.000 per ton sampah dan harga jual listrik ditetapkan sebesar US$ 13,35 cent per kWh. Dengan memasukan perhitungan  tipping fee, harga jual listrik sebesar US$ 13,35 cent per kWh menurutnya sebagai sesuatu yang sebenarnya masih di bawah harga keekonomian. “Kalau PLN harus menaikkan harga listrik sesuai harga keekonomian, dampaknya akan memberatkan bagi PLLN, yang ujung-ujungnya akan dibebankan pada konsumen listrik,” terangnya.

Untuk itu sebagai solusi, sebutnya, Pemerintah DKI harus bersedia membayar tipping fee yang dianggarkan dari APBD tahun berjalan. Menurutnya sudah seharusnya tipping fee  memang dibayar oleh Pemda DKI lantaran pengelolaan sampah sesungguhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan kewajiban PLN untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di DKI.

PLN juga berkewajiban membeli listrik yang dihasilkan dengan harga ditetapkan dalam Perpres 35/2018. Keberhasilan kerja sama antara Pemerintah DKI dan PLN ini tentunya akan dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

“Tentu saja tidak hanya untuk soal mengolah sampah, tetapi juga untuk menghasilkan listrik EBT yang ramah lingkungan,” imbuhnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Freepik.com

Artikel PLN Terus Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.